SANCAnews.id

 

SANCAnews.id – Penerbitan Keppres 17/2022 tentang Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu memuat misteri politik tersembunyi yang harus diwaspadai. Keppres tersebut memungkinkan jadi jalan pintas pemberian maaf atau rehabilitasi terhadap pelanggaran HAM Berat seperti peristiwa pengkhianatan G30S PKI tahun 1965.

"Ini misteri politik tersembunyi yang perlu diwaspadai," kata Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jawa Barat, Syafril Sofyan kepada redaksi, Senin (27/2).

Pandangan Syafril yang tergabung dalam KAMI Lintas Provinsi, rekam jejak kebangkitan PKI sudah terlihat sejak lama. Hal ini didasarkan dari indikasi neo komunisme tetap melakukan kegiatan.

Keppres 17/2022 pun ditengarai sebagai pintu masuk pemerintah meminta maaf kepada PKI, termasuk memberikan ganti rugi kepada para pengikut dan antek-antek PKI yang dianggap korban pelanggaran HAM.

Atas keberadaan Keppres 17/2022, KAMI Lintas Provinsi pun menyatakan beberapa sikap. Pertama, masyarakat, khususnya TNI diminta waspada terhadap kebangkitan paham neo komunisme dengan kedok penegakan hak-hak asasi. PKI, kata KAMI Lintas Provinsi, bukanlah korban, melainkan pelaku kejahatan berat HAM.

Kedua, KAMI Lintas Provinsi mengecam dan menolak tindakan pemerintah melalui Keppres 17/2022 jika meminta maaf serta memberi kompensasi ganti rugi kepada pengikut atau keluarga PKI.

"Ini tentu merupakan kegiatan melanggar Pancasila dan Konstitusi (TAP MPR dan UUD 1945). Jika pemerintah, dalam hal ini Joko Widodo tetap melakukannya, maka tindakan tersebut jelas dan tegas melanggar konstitusi. Sudah pantas dimakzulkan," tegas KAMI Lintas Provinsi.

Masyarakat serta aparat penegak hukum juga diimbau waspada dan bertindak tegas terhadap munculnya bahaya laten PKI dalam setiap adanya upaya menghidupkan ajaran-ajaran komunisme, marxisme dan leninisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (rmol)

SANCAnews.id – Pegiat media sosial, ZA Effendy menyoroti cuitan Presiden Jokowi yang menyampaikan bahwa pembangunan lapangan sepakbola di IKN akan dibiayai oleh Federasi Sepakbola Internasional (FIFA).

Ia mengaku dibuat gagal fokus oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono yang tampak tertawa saat melihat foto Presiden Jokowi menunjuk denah lokasi lapangan. Hal itu disampaikan ZA Effendy dalam akun Twitter pribadinya, pada Senin 27 Februari 2023.

"Kemarin Jokowi nyatakan FIFA akan biayai setidaknya 8 lapangan sepak bola, diharapkan selesai setahun. Jadi gagal fokus ke Kepala IKN yang “nyengir” sendiri, pada saat Jokowi menunjukkan denah lokasi lapangan sepak bolanya, sementara yang lain serius menyimak …? #Nalar," ujar dia dikutip Newsworthy.

Kemarin Jokowi nyatakan FIFA akan biayai setidaknya 8 lapangan sepak bola, diharapkan selesai setahun. Jadi gagal fokus ke Kepala IKN yang “nyengir” sendiri, pada saat Jokowi menunjukkan denah lokasi lapangan sepak bolanya, sementara yang lain serius menyimak …? ???? #Nalar pic.twitter.com/846xZ3YEDn

— #KataNalar (@ZAEffendy) February 27, 2023

Diketahui, menduduki Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bersama Presiden Jokowi langsung bangun training center di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mendukung prasarana bagi persepakbolaan Indonesia yakni Timnas Garuda Indonesia.

Ya diketahui dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan kelanjutan meninjau pembangunan Ibu Kota yang berada di Kalimantan, tak hanya itu Presiden Jokowi juga menunjukan wilayah yang akan dibangun 8 lapangan untuk training center persepakbolaan Indonesia.

Dalam kunjungan Presiden jokowi di IKN mengungkapkan bahwa nantinya akan terdapat delapan lapangan sepak bola di sana, dan harus segera dibangun cepat tidak lebih dari setahun.

“Lapangan sepak bolanya PSSI ini akan segera dikerjakan dan diharapkan selesai tidak lebih dari satu tahun,” tutur Presiden dalam keterangannya saat meninjau Kawasan 1B, Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Jumat (24/2).

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan lapangan sepakbola tersebut akan dibiayai oleh Federasi Sepakbola Internasional (FIFA). Jokowi menilai hal tersebut merupakan bukti kepercayaan internasional terhadap pembangunan IKN.

Selain lapangan sepak bola, wilayah 1B dan 1C juga akan di isi fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan ada pula sebagian untuk housing.

Sedangkan wilayah IA untuk kantor pusat pemerintahan serta Istana Kepresidenan. Selain Istana, Presiden Joko Widodo juga menaruh perhatian pada pembangunan training center ini.

Dalam kunjungan ke IKN tersebut, didampingi langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang juga Menteri BUMN dan dua Exco PSSI, yakni Juni Rachman dan Muhammad.

"Terima kasih Pak Presiden, kami bersama dengan Exco PSSI, sebuah kehormatan luar biasa, Bapak sudah memutuskan pembangunan training centre di tengah kota. Kami pastikan akan selesai segera karena dana dari FIFA sudah disiapkan. Kalau berkenan nanti Shin Tae-yong akan kami bawa juga ke sini untuk melihat,’’ ucap Erick Thohir. (*)

Newsworthy.

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempertanyakan apakah Presiden Indonesia berikutnya bakal meneruskan program hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Jokowi pun lantas langsung menjawab pertanyaannya sendiri, Dia bilang tidak akan diteruskan.

"Apakah ini (program hilirisasi) akan kita teruskan? Saya kira jawabannya tidak." kata Jokowi dalam Rakornas PAN yang dikutip secara virtual, Minggu (26/2/2023).

Meski tidak yakin, Jokowi berharap Presiden selanjutnya mau dan berani melanjutkan programnya tersebut. Menurutnya program tersebut merupakan salah satu cara agar Indonesia menjadi negara maju.

"Dampak hilirisasi itu luar biasa besarnya kalau ini semua bahan bahan mentah semua bisa kita hilirkan semuanya. PDB bisa melompat ke angka 11.000 triliun. Lapangan kerja yang akan terbentuk bisa 10,5 juta," paparnya.

Menurutnya kesempatan harus diambil oleh pemerintah Indonesia, dia tak ingin ekpsor bahan mentah Indonesia hanya akan memperkaya negara lain saja.

"Jangan ekspor bahan mentah terus kita lakukan, yang dapat kesempatan kerja itu adalah yang di negara yang membeli bahan mentah kita," ucapnya.

Jokowi kemudian menegaskan Indonesia tidak boleh berbelok lagi atas keputusan hilirisasi yang memiliki konsekuensi menghentikan ekspor bahan mentah di segala bidang, sekalipun risikonya Indonesia bisa saja dimusuhi negara-negara lain.

"Jangan sampai berbelok lagi, yang namanya ekspor bahan mentah kita geser jadi ekspor barang setengah jadi atau barang jadi. Meskipun risikonya kita banyak dimusuhi negara-negara lain. Karena pabrik-pabrik di sana (negara lain), industri di sana menjadi setop karena bahan mentahnya tidak kita ekspor. Itu yang namanya hilirisasi," jelasnya.

Dia mengulas, Indonesia telah menghentikan ekspor bahan mentah nikel tahun 2020, yang menuai gugatan dari negara-negara Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meski kalah dalam gugatan, Presiden Jokowi menegaskan Indonesia tidak boleh mundur. Oleh karena itu, kata dia, Indonesia mengajukan banding.

"Kalau kita kalah kemudian kita ragu untuk berbelok lagi ekspor bahan mentah, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Itu selalu saya ulang-ulang kepada menteri. Usahanya apa? Ya banding. Nggak tahu nanti kalau banding lagi kalah, apakah ada banding lagi, diberi kesempatan ya banding lagi," tuturnya.

Kepala Negara menuturkan yang terpenting selama proses banding dilakukan, Indonesia terus mempersiapkan industri hilirisasi. Sehingga apa pun hasil banding tersebut, industri nasional sudah siap.

"Nikel sudah siap kita sekarang ini. Kita akan setop lagi bulan Juni (2023) bauksit, Setop. Padahal, hati-hati, 90 persen ekspor bahan mentah bauksit kita itu ke Tiongkok. Nggak tahu dia nanti gugat kita nggak. Kalau digugat ya berarti nikel-nya digugat Uni Eropa, bauksit-nya digugat Tiongkok, karena 90 persen ekspor bahan mentah kita ke sana," kata Jokowi. (suara)

SANCAnews.id – Tokoh Nadhlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan alias Gus Umar, menyampaikan tanggapannya atas pernyataan Yenny Wahid terkait kasus penganiayaan yang dialami oleh anak petinggi GP Ansor, David Ozora, oleh Mario Dandy Satriyo.

Sebelumnya, Yenny diketahui menjenguk David pada Sabtu (25/2/2023) di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, ia berharap anak dari Jonathan Latumahina tersebut bisa diberikan kesembuhan.

Tak hanya itu, Yenny juga menyebut bahwa keluarga besar NU mengharapkan keadilan untuk David. Pernyataan itulah yang menimbulkan ketidaksetujuan dari Gus Umar. Ia menyampaikan hal itu melalui cuitannya.

Melalui salah satu cuitannya, Gus Umar menegaskan bahwa kasus penganiayaan David bukan milik keluarga NU, tapi itu adalah masalah keadilan yang harus ditegakkan bagi warga negara yang dianiaya.

Menurutnya, yang marah dan peduli dengan David karena dianiaya oleh Mario Dandy tidak hanya NU maupun GP Ansor, tapi juga rakyat Indonesia.

Baca Juga: Viral Video Mensos Risma Cuci Mobil Dinas, Tokoh NU Sampai Geleng-geleng: Enggak Habis Pikir! Demi Apa Coba?

“Mbak Yenni kasus penganiayaan David itu bkn milik keluarga NU,” ujarnya dikutip Populis.id dari cuitan akun @Umar_Hasibuan_ pada Minggu (26/2/2023).

Ia menambahkan, “Ini ttg keadilan yg hrs ditegakkan utk siapapun warga negara yg dianiaya khususnya David yg dianiaya dgn sadis oleh mario dandy cs. Yg peduli dan marah bkn hanya NU atau ansor tp semua rakyat.”

Cuitan Gus Umar itu kemudian memicu berbagai komentar dari netizen. Hingga artikel ini ditulis, kicauan tersebut sudah dilihat lebih dari 33.000 kali. (populis)

SANCAnews.id – Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) bermain curang dengan mengumpankan PDI Perjuangan (PDIP).

Mulanya, Rocky tengah membahas sistem proporsional terbuka dan tertutup yang sempat disinggung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Menanggapi soal sistem Pemilu tersebut, Sekjen Projo Handoko mengkhawatirkan Pemilu 2024 ditunda jika Mahkamah Konstitusi (MK) menghendaki perubahan dari sistem proporsional terbuka menjadi tertutup.

Handoko mengaku tidak mempermasalahkan sistem pemungutan suara yang diberlakukan. Baginya, yang terpenting adalah jawal Pemilu 2024 tidak terganggu.

Menanggapi hal tersebut, Rocky menilai Presiden Jokowi berlaku curang karena ingin mengumpankan PDIP karena hanya PDIP yang mempersoalkan hal tersebut.

“Jadi kelihatannya Jokowi ingin umpankan PDIP supaya dihukum oleh rakyat banyak kan. Itu sinyalnya begitu. Jadi Pak Jokowi juga curang. Dari awal dia tahu bahwa ini sinyal yang berbahaya,” ujar Rocky, dikutip NewsWorthy dari kanal YouTube pribadi pada Minggu (26/2/2023).

Menurut Rocky, seharusnya Presiden Jokowi cukup memberikan teguran atau komentar agar tidak ada perubahan sistem.

“Mustinya dia tegur atau kasih komentar aja ‘ya tidak bisa lah, masa udah mau mulai pertandingan sistim perwasitannya dirubah,” imbuhnya.

Tetapi, Presiden Jokowi yang dalam hal ini sedang bermain politik justru menggunakan persoalan tersebut untuk dijadikan alasan menunda Pemilu.

“Tapi Jokowi juga tahu bahwa ini permainan politik untuk menimbulkan kehebohan supaya dia punya alasan untuk menunda Pemilu. Jahatnya begitu cara berfikir presiden sebagai political player,” pungkas Rocky. (*)