SANCAnews.id – Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka selalu
menjadi perhatian publik. Ia pun tak jarang menerima hujatan dari netizen.
Terbaru
Gibran dihujat dan disebut Wali Kota Sampah. Hal itu karena putra sulung
tersebut selalu update di twitter.
"Walikotsampah.
Derajat kau rendah skLi sih. Sy jokowers. Tp tingkah lakumu ky bukan seorang
pemimpin.cocok jd Blogger doang. Hal remeh temeh begini ditanggapi. Tiap jam
update twitter jawabin tweet orng dngn jwbn ky orng sma gak berkualitas. Lu
walikota kerjaannya twiteran mulu," tulis akun @adamtirtohusodo dikutip
pada Minggu (19/2/2023).
Melihat
unggahan itu, Gibran pun langsung merespon. Ia membalas hujatan netizen dengan
jawaban yang santun.
"Ya
pak. Maaf saya salah," balas Gibran.
Melihat
cuitan tersebut, Gibran pun mendpat dukungan dari warganet lainnya.
"Setahu
saya Jokowers gak ada yg kasar Ngab, apalagi kepada pejabat. Kalo enggak suka
tinggal diblok biar gak muncul di TL. Gitu aja kok repot,"tulis netizen.
"Kata
kunci blogger....hmmm usia yg bikin status range nya ketauan...bangkotan,"
tulis netizen.
"Sabar
mas wali. Terkadang orang sabar pingin teriak kont*l. Lebih keras....
K*NT*L!" tulis netizen.
"Wong
kentir iki mas ojo di ladeni ben bae sekalian cocote bodol dewe," tulis
netizen.
"Apa
salahnya sih cuman update twit doang?,mas Gibran juga manusia sama" makan
nasi,update twit aja gaboleh?" tulis netizen. (suara)
SANCAnews.id – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi
sorotan kembali setelah pidatonya memicu kontroversi di media sosial (medsos)
saat ia menjadi pemateri dalam Seminar Nasional Pancasila dalam Tindakan:
'Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting, Kekerasan Seksual pada Anak dan
Perempuan, Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Mengantisipasi Bencana' di
Jakarta Selatan pada Kamis (16/2/2023).
Mengutip
Republika pada Minggu (19/2/2023), dia mengaitkannya dengan aktivitas keagamaan
kaum ibu yang waktunya tersita untuk pengajian sehingga lupa mengurus anak.
Alhasil, ia sampai berpesan agar kaum ibu bisa membagi waktu agar waktunya
tidak habis untuk pengajian dengan melupakan asupan gizi anak.
"Saya
melihat ibu-ibu tuh ya maaf ya sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf,
jangan lagi saya di-bully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya
lho maaf beribu maaf, saya sampai mikir gitu lho," kata Megawati
Soekarnoputri.
"Ini
pengajian iki sampai kapan tho yo? Anake arep dikapake (anaknya mau diapakan),
he, iya dong. Boleh bukan ga berarti boleh, saya pernah pengajian kok,"
ucap Megawati Soekarnoputri melanjutkan.
Menanggapi
pernyataan tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)) Bidang Ukhuwah dan
Dakwah, KH M Cholil Nafis, angkat bicara. Pernyataan ini pun dianggap tidak
patut dari seorang tokoh yang juga pernah menjabat sebagai Presiden RI.
Kiai
Cholil menilai pernyataan yang dilontarkan Ketua Umum PDIP tersebut salah
kaprah. Sebab bagaimanapun pengajian tidak menjadi penyebab seseorang bodoh.
Kiai Cholil pun mengingatkan Megawati agar tidak usil mengusik umat Muslim.
“Saya
maafkan. Tapi tak ada ceritanya ibu2 rajin ngaji itu bodoh dan tdk kreatif.
Ngaji itu melatih hati dan mengkaji melatih pikir. Keduanya banyak yg bisa
memadukan sekaligus. . Soal tak senang ngaji tak apalah, tapi tak usah usil dg
ibu2 yang rajin ngaji sampai kapan pun,” dikutip dari akun resmi media sosial,
Minggu (19/2/2023). (kontenjatim)
SANCAnews.id – Pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta
Bandung (KCJB) perlu diaudit. Tujuannya, untuk membuktikan apakah proyek
tersebut kekurangan dana atau memang ada pihak-pihak yang sengaja mengambil
untung..
“Jadi
biaya bengkaknya kereta cepat perlu dipertanyakan kebenarannya," ujar
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful
Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/2).
Menurut
akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, publik akan bertanya-tanya alasan
anggaran kereta cepat membengkak. Mengingat, hal tersebut merupakan persoalan
yang menjadi perhatian publik karena selama ini tidak jelas apa yang
menyebabkan pembengkakan biaya.
"Publik
juga semakin menduga-duga, jangan-jangan ada permainan harga, atau ada yang
diuntungkan dengan adanya pembengkakan dana proyek kereta cepat," kata
Saiful.
Dengan
demikian, Presiden Joko Widodo diminta untuk menjelaskan kepada publik terkait
pembengkakan biaya, lantaran seperti tidak ada perencanaan yang matang dalam
proyek tersebut.
"Ini
kan publik tidak mendapatkan informasi yang jelas, tiba-tiba terjadi
pembengkakan, saya kira Jokowi harus menjelaskan kepada publik, karena
rakyatlah yang pada akhirnya harus menanggung pembengkakan dana proyek kereta
cepat tersebut," pungkas Saiful. (*)
SANCAnews.id – Dua menteri Presiden Jokowi, Menteri BUMN Erick
Thohir dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memiliki rangkap jabatan
sebagai menteri sekaligus pengurus PSSI.
Keduanya
secara resmi terpilih menjadi pengurus PSSI melalui Kongres Luar Biasa PSSI
pada 16 Februari 2023 lalu. Erick terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, sementara
Zainuddin menjadi Wakil Ketua Umum PSSI.
Pengamat
politik Muslim Arbi yang menyoroti aksi dua menteri Jokowi rangkap jabatan itu
mengaku heran. Sebab keduanya sudah jelas-jelas melanggar UU Nomor 39 Tahun
2008 tentang Kementerian Negara.
Pasal
larangan menteri rangkap jabatan di organisasi yang dibiayai APBN tertuang
jelas dalam pasal 23 huruf c. Sementara, PSSI merupakan Perserikatan Sepak Bola
Seluruh Indinesia yang anggarannya dibiayai oleh APBN.
Dengan
demikian sudah jelas Erick dan Zainuddin melanggar UU. Hal yang membuat Muslim
Arbi lebih heran lagi mengapa Jokowi membiarkan kedua menterinya rangkap
jabatan?
"Jika
Presiden Jokowi membiarkan kedua menterinya rangkap jabatan, maka jelas-jelas
presiden melakukan pelanggaran yang nyata atas UU Kementerian Negara,"
kata Muslim Arbi.
Muslim
mengurai sanksi dari pelanggaran tersebut. Apabila Jokowi sebagai kepala negara
dengan sadar dan sengaja membiarkan pelanggaran ini, maka Jokowi dalam
dimakzulkan.
"Pelanggaran
ini berpotensi presiden dapat di-impeach dari jabatannya," ujarnya.
Ia
mengjelaskan, Erick dan Zainuddin bisa memilih salah satu dari dua jabatan yang
dipegang. Apakah ingin bertahan menjadi pembantu Jokowi, atau menjadi pengurus
PSSI.
Jokowi
juga kini dihadapkan dengan pilihan berat. Apakah ia akan berdiam diri menutup
mata kedua pembantunya rangkap jabatan. Namun risikonya ia bisa saja
dimakzulkan.
Atau
mungkinkah Jokowi mengambil langkah tegas memecat kedua menterinya demi
mengamankan jabatan sebagai presiden.
"Jokowi
dihadapkan dengan pilihan berat," imbuhnya.
Seperti
diberitakan sebelumnya, Erick Thohir resmi menjadi Ketua Umum PSSI periode
2023-2027 dengan memperoleh 64 suara.
Sementara,
rivalnya La Nyalla Mattalitti mendapatkan 22 suara dan Doni Setiabudi serta
Arif Putra Wicaksono tidak meraih satupun suara. Hasil perolehan suara ini
membuat Erick Thohir menak telak dan melenggang dengan santai menuju kursi
kebesaran PSSI.
Sementara
itu, jalan panjang pemilihan Wakil Ketua Umum PSSI akhirnya membawa Zainuddin
Amali sebagai orang yang terpilih. Sebelumnya KLB pemilihan wakil ketua umum
sempat diwarnai kericuhan.
Proses
pemungutan suara sempat diulang karena dinilai sarat manipulasi. Hasil akhirnya
Zainuddin Amali dan Ratu Tisha terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI periode
2023-2027. (suara)
SANCAnews.id – Joko Widodo diyakini tidak akan terpilih menjadi
presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014 lalu jika sejak awal terungkap
bahwa mobil Esemka diimpor dari China.
Direktur
Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam
mengatakan, mobil Esemka seperti produk yang sengaja dipaksakan dan kejar
tayang, karena sudah digembar-gemborkan. Sehingga, jika tidak jadi, maka akan
menjadi beban sejarah Jokowi.
Saiful
menyayangkan mobil Esemka yang sejak awal diinginkan sebagai karya masterpiece
anak bangsa, justru ternodai dengan menggunakan skema impor dari China.
"Jika
pada saat 2014 yang lalu publik tahu bahwa Esemka berasal dari China, tidak
mungkin Jokowi bakal menjadi Presiden. Tentu publik tidak akan melupakan jualan
Jokowi tentang Esemka 2014 yang lalu," ujar Saiful kepada Kantor Berita
Politik RMOL, Minggu (19/2).
Selain
itu, kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, jika ternyata Esemka berasal
dari China, mestinya tidak memakai nama Esemka.
Ia
memandang, merek Esemka yang digunakan mobil produk China seolah merendahkan
harkat dan derajat Jokowi sebagai orang yang mempopulerkan mobil Esemka
sebelumnya.
"Ini
kan Jokowi tecemar nama baiknya dengan hadirnya Esemka yang ternyata berasal
dari China. Jokowi akan dinilai oleh publik lebih pro kepada China daripada
mengembangkan produk mobil buatan anak bangsa," pungkas Saiful. (*)