SANCAnews.id – Kabar eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang
mempunyai rencana akan melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang
digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi sorotan publik. Salah satunya
Pengamat politik, Rocky Gerung.
Sebelumnya diketahui, eks
Gubernur DKI Jakarta tersebut menganggap bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta
ke Kalimantan sudah diatur dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 oleh karena
itu, ia akan menjalankan sesuai aturan yang berlaku.
Rocky Gerung merasa heran sosok
Anies Baswedan yang dikenal sebagai antitesa Jokowi justru akan melanjutkan
pembangunan proyek IKN Nusantara.
"Jadi apa poinnya nanti
kalau orang bertanya Anies itu Jokower atau semacam bahkan petugasnya Jokowi?
Ini pertanyaan yang mesti dijawab tuh. Kita ingin supaya betul-betul ada
kejernihan dalam persaingan politik nanti," ucap Rocky dalam kanal YouTube
Rocky Gerung Official, dilihat Populis.id pada Sabtu (18/2).
"Maka kita akan anggap,
kalau begitu Ganjar dengan Anies apa bedanya? Ya nggak ada. Anies bahkan bisa
disebut sebagai Ganjar kecil gitu," lanjutnya.
"Kalau itu yang dilakukan ya
mending Jokowi aja yang lanjutkan, gak usah Anies kan," ucapnya.
"Soal IKN tuh, orang juga
ingin tahu bahwa IKN itu anggarannya habis berapa? Kalau dia jadi undang-undang
dan harus dilakukan, berarti akan ada hutang terus-menerus, artinya Anies akan
meneruskan cara berhutang Jokowi," tegas Rocky.
Diketahui, eks Gubernur DKI
Jakarta, Anies Baswedan mengatakan apabila dirinya terpilih jadi Presiden, ia
akan melanjutkan proyek IKN Nusantara proyek warisan Jokowi. (populis)
SANCAnews.id – NasDem memastikan bacapres yang mereka usung, Anies
Baswedan, akan melanjutkan program pemerintahan Presiden Jokowi jika terpilih
di 2024, termasuk proyek IKN Nusantara.
Wasekjen DPP NasDem, Dedy Ramanta
mengatakan, siapa pun presiden mendatang, termasuk Anies, pasti terikat pada UU
dan konstitusi yang telah diputuskan, termasuk soal proyek IKN.
"Kebijakan yang lahir dari
undang-undang harus dijalankan, misalnya Undang-Undang soal IKN memang harus
dijalankan," ungkap Dedy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/2)
Bahkan Dedy mengatakan, semua hal
yang menyangkut kebijakan hukum terkait UU harus dilaksanakan karena itu merupakan
produk hukum yang dihasilkan DPR dan pemerintah.
"Artinya, kalau kemudian
Presiden hasil Pemilu 2024 tidak menjalankan undang-undang, bisa
dipermasalahkan," ujarnya.
Menurut Dedy, jika melihat rekam
jejaknya, Anies tidak berlawanan dengan pemerintahan sekarang. Bahkan, pada
saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies menjalankan program pemerintah pusat
dan melanjutkan program gubernur sebelumnya.
"Jadi, jangan kemudian seolah-olah
sejak menjadi gubernur, Anies berlawanan dengan pemerintah, kan tidak. Gubernur
kan perpanjangan tangan pemerintah pusat, tidak mungkin berlawanan,"
tegasnya.
Lebih jauh, Dedy mengungkapkan
fakta sejak Anies memimpin Jakarta, banyak program pemerintah pusat dilanjutkan
dan dituntaskan, di antaranya program LRT, MRT dan normalisasi sungai.
Dengan sederet track record itu,
Dedy meminta semua pihak agar tidak perlu khawatir terhadap Anies bakal
menjegal program pemerintah.
"Saya kira tudingan macam-macam
terhadap Anies itu tidak benar. Makanya, perlu diluruskan," tutup dia.
(kumpara)
SANCAnews.id – Kemunculan mobil Esemka di pameran Indonesia
International Motor Show (IIMS) 2023 sukses menyedot perhatian publik Tanah
Air. Bukan karena kecanggihan Esemka, namun mobil yang digadang-gadang sebagai
produk anak bangsa ini ternyata diimpor dari China.
Kenyataan tersebut pun makin
mempertegas ketidakmampuan pemerintah merealisasikan mobil dalam negeri yang
selama ini menjadi alat politik kekuasaan demi mendapatkan citra positif.
Bahkan menurut begawan ekonomi
Rizal Ramli, mobil Esemka impor tersebut memperjelas kebohongan-kebohongan
pemerintah.
"Ngibul kok ndak
habis-habis, ini kejahatan berulang-ulang. Too much man," kritik Rizal
Ramli dikutip dari akun Twitternya, Sabtu (18/2).
Mobil Esemka selama ini diklaim
memiliki pabrik di dalam negeri, tepatnya di Boyolali, Jawa Tengah dan sudah
diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tahun 2019 silam.
Namun sayang, beberapa model mobil Esemka yang dipamerkan tersebut bukan produksi dalam negeri, melainkan diimpor dalam bentuk completely built up (CBU) langsung dari China. (rmol)