SANCAnews.id

SANCAnews.id – NasDem memastikan bacapres yang mereka usung, Anies Baswedan, akan melanjutkan program pemerintahan Presiden Jokowi jika terpilih di 2024, termasuk proyek IKN Nusantara.

Wasekjen DPP NasDem, Dedy Ramanta mengatakan, siapa pun presiden mendatang, termasuk Anies, pasti terikat pada UU dan konstitusi yang telah diputuskan, termasuk soal proyek IKN.

"Kebijakan yang lahir dari undang-undang harus dijalankan, misalnya Undang-Undang soal IKN memang harus dijalankan," ungkap Dedy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/2)

Bahkan Dedy mengatakan, semua hal yang menyangkut kebijakan hukum terkait UU harus dilaksanakan karena itu merupakan produk hukum yang dihasilkan DPR dan pemerintah.

"Artinya, kalau kemudian Presiden hasil Pemilu 2024 tidak menjalankan undang-undang, bisa dipermasalahkan," ujarnya.

Menurut Dedy, jika melihat rekam jejaknya, Anies tidak berlawanan dengan pemerintahan sekarang. Bahkan, pada saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies menjalankan program pemerintah pusat dan melanjutkan program gubernur sebelumnya.

"Jadi, jangan kemudian seolah-olah sejak menjadi gubernur, Anies berlawanan dengan pemerintah, kan tidak. Gubernur kan perpanjangan tangan pemerintah pusat, tidak mungkin berlawanan," tegasnya.

Lebih jauh, Dedy mengungkapkan fakta sejak Anies memimpin Jakarta, banyak program pemerintah pusat dilanjutkan dan dituntaskan, di antaranya program LRT, MRT dan normalisasi sungai.

Dengan sederet track record itu, Dedy meminta semua pihak agar tidak perlu khawatir terhadap Anies bakal menjegal program pemerintah.

"Saya kira tudingan macam-macam terhadap Anies itu tidak benar. Makanya, perlu diluruskan," tutup dia. (kumpara)

SANCAnews.id – Kemunculan mobil Esemka di pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 sukses menyedot perhatian publik Tanah Air. Bukan karena kecanggihan Esemka, namun mobil yang digadang-gadang sebagai produk anak bangsa ini ternyata diimpor dari China.

Kenyataan tersebut pun makin mempertegas ketidakmampuan pemerintah merealisasikan mobil dalam negeri yang selama ini menjadi alat politik kekuasaan demi mendapatkan citra positif.

Bahkan menurut begawan ekonomi Rizal Ramli, mobil Esemka impor tersebut memperjelas kebohongan-kebohongan pemerintah.

"Ngibul kok ndak habis-habis, ini kejahatan berulang-ulang. Too much man," kritik Rizal Ramli dikutip dari akun Twitternya, Sabtu (18/2).

Mobil Esemka selama ini diklaim memiliki pabrik di dalam negeri, tepatnya di Boyolali, Jawa Tengah dan sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tahun 2019 silam.

Namun sayang, beberapa model mobil Esemka yang dipamerkan tersebut bukan produksi dalam negeri, melainkan diimpor dalam bentuk completely built up (CBU) langsung dari China. (rmol)

SANCAnews.id – Erick Thohir terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023-2007. Di samping itu, Erick masih menjabat sebagai Menteri BUMN.

Oleh sebab itu, Erick bisa disebut merangkap jabatan. Dalam aturannya, pejabat negara tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

'Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)," demikian bunyi larangannya.

Kendati demikian, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak melarang Erick untuk menjabat sebagai Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI. Situasi yang sama juga berlaku kepada Menpora Zainudin Amali yang merangkap sebagai Wakil Ketua PSSI.

Menurut Jokowi, yang terpenting itu keduanya bisa mengatur waktu untuk menjalankan tugas sebagai menteri maupun pengurus PSSI.

"Yang paling penting, semuanya bisa mengatur waktunya," tutur Jokowi usai menghadiri acara Harlah PPP ke-50 di Indonesia Convention Centre, Tangerang Selatan, Jumat (17/2/2023).

Sebenarnya, bukan hanya Erick dan Zainudin saja yang merangkap jabatan sebagai ketua organisasi cabang olahraga. Ada sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju yang juga memiliki jabatan serupa.

Sebut saja Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI).

Lalu ada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI) hingga Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat Ketua Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI). (suara)

SANCAnews.id – Menteri-menteri di Indonesia berpotensi untuk memiliki jabatan rangkap. Contohnya, Menteri BUMN Erick Thohir yang baru saja terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) periode 2023-2027.

Rupanya, jabatan rangkap itu sudah dimiliki oleh beberapa menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lain. Ada siapa saja? Berikut  daftarnya, mulai dari Prabowo Subianto, Johnny G Plate, hingga Erick Thohir dan Zainudin Amali.

1. Prabowo Subianto

Prabowo Subianto dilantik sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) pada 23 Oktober 2019. Di sisi lain, ia juga mengemban jabatan Ketua Umum Partai Gerindra, yakni sejak 2014 lalu. Ia bahkan bergelut di dunia olahraga dengan menjabat Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI).

2. Airlangga Hartato

Pada tanggal yang sama, Airlangga Hartarto dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Selain jabatan menteri, ia juga ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar pada Rabu (13/12/2017). Sementara di bidang olahraga, ia menjabat Ketua Umum Persatuan Wushu Indonesia (WI).

3. Johnny G Plate

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate juga merupakan menteri Jokowi yang memiliki rangkap jabatan. Sebab, ia  menjabat Sekretaris Jenderal Partai NasDem. Adapun sebelum berkarier sebagai menteri, ia sempat menjadi anggota DPR periode 2014-2019.

4. Zulkifli Hasan

Zulkifli Hasan ikut masuk ke jajaran menteri yang merangkap jabatan setelah dilantik sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) di Istana Merdeka pada Rabu (15/6/2022). Sementara tugas lain yang ia emban adalah sebagai Ketua Umum PAN.

5. Luhut Binsar Pandjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) bukan menjadi satu-satunya jabatan yang dimiliki Luhut Binsar Pandjaitan. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI). Ia bahkan dijuluki menteri segala bidang, karena menerima kepercayaan Jokowi.

6. Basuki Hadimuljono

Basuki Hadimuljono atau yang akrab disapa Pak Bas merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di era Jokowi - Ma'ruf Amin. Tak hanya itu, ia juga menjabat Ketua Umum Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI). Sosoknya pun dikenal penuh bakat, salah satunya di bidang fotografi.

7. Hadi Tjahjanto

Hadi Tjahjanto yang merupakan pensiunan perwira militer dipercaya untuk menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sejak 15 Juni 2022. Selain itu, dirinya pun bertugas sebagai Ketua Umum Federasi Olahraga Karatedo Indonesia (Forki).

8. Yasonna Laoly

Tak hanya menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly juga dipilih menjadi Ketua Umum Federasi Kempo Indonesia (FKI). Adapun sebelumnya, ia juga sempat terpilih mengisi kursi anggota DPR RI.

9. Erick Thohir

Sosok menteri Jokowi yang baru saja merangkap jabatan adalah Erick Thohir. Menteri BUMN itu terpilih menjadi Ketua Umum PSSI dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar secara tertutup di Sangri-La, Jakarta, Kamis (16/2/2023). Erick akan menjabat dalam federasi sepak bola ini untuk periode 2023-2027.

10. Zainudin Amali

Dalam KLB tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali terpilih menjadi Wakil Ketua Umum I PSSI. Sebelumnya, ia sempat menjabat Ketua DPP Partai Golkar periode 2014-2019 dan anggota DPR RI sebanyak empat kali.

Di sisi lain, sebuah larangan bagi para pejabat negara memiliki jabatan rangkap tercatat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Adapun bunyinya sebagai berikut:

"Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)."

Namun, menurut Jokowi, rangkap jabatan bukan menjadi sebuah permasalahan dan tidak akan dilarang. Dengan catatan, orang itu mampu membagi waktu untuk bekerja sebagai menteri dan jabatan lainnya. (suara)

 

SANCAnews.id – Industri otomotif mobil Esemka yang disebut-sebut buatan dalam negeri namun belakangan diketahui impor dari negara China membuat kaget DPR RI.

Begitu kata Anggota DPR RI fraksi PKS Mardani Ali Sera kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu Sabtu (18/2).

“Infonya tetap mengejutkan karena persepsinya itu buatan dalam negeri,” kata Mardani.

Namun begitu, Ketua DPP PKS ini menilai dalam dunia bisnis sebetulnya bebas kerjasama dengan siapapun termasuk negara tirai bambu. Hanya saja, seharusnya bisnis negara seharusnya bisa manfaat.

“Jadi, pelajaran tidak ada kerja yang mudah membangun industri. Dari hulu ke hilir termasuk dukungan riset dan pembiayaan tidak sederhana,” pungkasnya.

Sebelumnya, mobil Esemka muncul di ajang pameran otomotif International Motor Show (IIMS) 2023, yang digelar mulai 16 hingga 26 Februari 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Mobil yang sering dijadikan sebagai ikon mobil buatan nasional itu ternyata bukan produksi dalam negeri, melainkan diimpor dalam bentuk completely built up (CBU) langsung dari China.

"Sementara masih diimpor tuh dari China tapi di masa depan bukan tidak mungkin akan kami produksi sendiri di Tanah Air," kata Direktur Utama Esemka Eddy Wirajaya dikutip Jumat (17/2). (*)