SANCAnews.id – Banjir di Solo tentu tengah menjadi perhatian seriusn Gibran Rakabuming Raka, selaku Wali Kota Solo. Namun tak disangka, ia justru dicibir seorang warganet terkait bencana yang tengah terjadi di wilayah pemerintahannya.

Seorang warganet dengan nama akun @/MangDjanaBdg menuliskan cuitan tentang banjir Solo yang merupakan bentuk teguran Tuhan. Sambil menandai akun Twitter Gibran, warganet ini meminta putra Presiden Jokowi itu untuk segera taubat.

"Banjir Solo adalah bentuk teguran dari Alloh kepada Gibran untuk segera taubat nasuha," tulis akun ini di Twitter seperti dikutip Suara.com, Sabtu (18/2/2023).

Tak sampai di situ, warganet ini bahkan sampai membuat thread atau utasan, sambil menuliskan Surat Al A'raf yang membahas tentang kerusakan di Bumi.

"Surat Al A'raf ayat 96. Artinya: 'Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagiaan dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)'," lanjut akun ini.

Utasan warganet itu tentang banjir Solo langsung mendapatkan respons dari mas Wali. Tanpa emosi, Gibran justru berterima kasih atas saran dari warganet itu untuk bertaubat.

Ia juga dengan sarkatis meminta maaf jika dirinya melakukan kesalahan, sampai harus diingatkan untuk taubat.

"Ya pak. Matur nuwun (terima kasih) untuk masukannya. Mohon maaf jika saya salah dan diharuskan taubat. Sekali lagi saya minta maaf atas kesalahan-kesalahan saya," balas Gibran.

Balasan 'santuy' Gibran itu langsung menuai atensi warganet. Hingga berita ini dipublikasikan, permintaan maaf Gibran itu sendiri telah mendapatkan ratusan tanda suka dari pengguna Twitter.

Mereka juga menuliskan beragam pendapat di kolom komentar cuitan Gibran. Tak sedikit yang mengabarkan kondisi terkini banjir di Solo hingga meminta bantuan ke pemimpin kota itu.

"Alhamdulillah banjir udah surut pak wali. Tolong terjunkan Tim Damkar sama mobil buat angkut sampah lebih banyak lagi. Kami butuh air bersih," komentar warganet.

"Matursuwun mas wali, mobil sampah sudah datang sama air bersih sudah datang. Pengobatan gratis juga sudah melayani warga Joyotakan," ucap warganet.

"Padahal di kepemimpinan siapapun, Solo memang langganan banjir, sama kayak Jakarta," bela warganet.

"Ora usah mbok gagas (tidak perlu diperhatikan) mas, hemat energi. Orang-orang kaya gini itu cuma caper sama hasut aja," pesan warganet.

"Alhamdulillah, jik ono sink (masih ada yang) perhatian karo (sama) mas wali," celutuk warganet.

"Pagi-pagi dapat ceramah subhnallah," canda warganet.

"Follower Anda unik-unik, sabar yo," dukung warganet. (suara)

SANCAnews.id – Kader Partai Kebangkitan Bangsa Umar Hasibuan atau Gus Umar menyoroti rumah mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo yang dikabarkan terendam banjir pada Kamis (16/2/2023).

Dia menyinggung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka atas musibah tersebut. Hal itu disampaikan Gus Umar dalam akun Twitter pribadinya, pada Jumat 17 Februari 2023.

"Pak Cagub DKI gibran apa solusinya?," ujar Gus Umar dikutip Newsworthy.

Sebelumnya dikabarkan, bahwa sebagian Solo terendam banjir pada Kamis akibat hujan deras yang mengguyur sejak siang. Data Badan Pengendalian Bencana Daerah (BPBD) Surakarta menunjukkan banjir terjadi di Kelurahan Jagalan, Gandekan, Semanggi, Joyosuran, Sangkrah, Kedunglumbu, dan Tanjung Anom kota.

Lurah Jagalan Irjanto Yudha Andika mengatakan saat ini hampir seluruh wilayah di Kelurahan Jagalan terendam banjir.

"Hampir rata, baru mau koordinasi sama pintu air dulu kalau bisa disedot, kalau tidak ya nunggu," katanya.

Ia mengatakan banjir terjadi akibat luapan Sungai Kalisonto yang ada di wilayah tersebut. Untuk ketinggian banjir di pemukiman warga sekitar 30-40 cm.

"Baru tadi di jalan hampir setengah meter, biasanya kalau pompa hidup itu langsung hilang," katanya seperti diwartakan Antara.

Disinggung mengenai kemungkinan dibuatnya pengungsian untuk warga terdampak banjir, pihaknya mengatakan hingga saat ini belum perlu dilakukan.

"Ini enggak perlu, biasanya langsung surut. Kalau pompa hidup langsung surut, tapi tetap melihat kondisi Sungai Bengawan Solo. Kalau memang bisa disedot ya disedot, kalau nggak bisa ya otomatis harus disiapkan pengungsian dan dapur umum," katanya.

Sementara itu Lurah Pucangsawit Yosef Fitriyanto mengatakan banjir di wilayah tersebut terjadi di RW 06.

"Untuk jumlah yang terdampak ini baru proses koordinasi, assessment. Hujan baru ini tapi ketinggian air (di Sungai Bengawan Solo) dari semalam sudah tinggi, ada permasalahan di pintu air RW 06," katanya.

Terkait hal itu, sebetulnya ia sudah melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.

"Kami minta pompa 2 kapasitas 500 liter, kemudian dari DPUPR juga menambahkan satu pompa. Yang di rumah pompa RW 6 ada 2 kapasitas 500 liter juga," katanya. (*)

SANCAnews.id – Ditetapkannya Erick Thohir menjadi Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Zainudin Amali menjadi Wakil Ketua Umum PSSI tak membuat Presiden Jokowi mengganti posisi keduanya sebagai menteri di jajaran kabinetnya.

Bahkan Jokowi mencontohkan sejumlah menteri lainnya yang juga menjabat ketua federasi sejumlah olahraga yang ada di Indonesia.

"Karena kan kita juga tahu, Pak Basuki itu kan juga menjadi Ketua Dayung, bisa. Pak Airlangga jadi Ketua Wushu, bisa. Pak Luhut juga jadi ketua PASI, bisa. Pak Prabowo jadi Ketua Pencak Silat, bisa," jelasnya kepada wartawan di Indonesian Convention Centre, Tangerang Selatan, Jumat (17/2/2023).

Meski begitu, dia menekankan kepada menterinya yang menjadi ketua federasi olahraga untuk mampu memanajemen waktu sebagai hal yang utama ketika para menterinya merangkap jabatan lain.

"Yang paling penting, semuanya bisa mengatur waktunya," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan tidak akan mengganti posisi Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN dan Zainudin Amali sebagai Menpora usai resmi terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) dan Wakil Ketum PSSI.

"Nggak (ganti Erick dan Zainudin)," kata Jokowi kepada wartawan di Indonesian Convention Centre, Tangerang Selatan, Jumat (17/2/2023). (suara)

SANCAnews.id – Pembangunan jalan lingkar yang menghubungkan sepuluh fakultas di Universitas Islam Negeri (UIN) Sungai Bangek (Seiba) Padang itu diduga dilakukan secara serampangan atau asal jadi, Jumat (17/2/23).

Jalan lingkar yang dibangun selain menghubungkan sepuluh fakultas juga berfungsi sebagai penghubung ke Gedung Rektorat.

Biaya pembangunan jalan sepanjang 1,5 kilometer dengan lebar 10 meter itu berasal dari dana APBN 2022 sebesar +- Rp. 8,6 miliar tanpa plang proyek yang terlihat.

“Saat ini hanya pepanjangan waktu 90 hari kalender dan 1,5% per hari denda dan plang proyek di atas tapi sekarang sudah diturunkan,” terangnya pelaksana Testru, Selasa (14/2/23). 

Selanjutnya diduga pengecoran setebal 20 sentimeter itu tidak menggunakan besi sebagai pengaman dan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dapat merugikan negara dan masyarakat.

Dalam pengerjaannya terlihat banyak retakan akibat jalan yang dibangun karena tidak terlihat adanya pengerasan yang dilakukan oleh kontraktor.

Saat itu juga dengan pihak UIN selaku PPK Warek II, Testru mengatakan bahwa pembangunan jalan lingkar tersebut sudah sesuai dengan aturan dan jika tidak selesai tepat waktu maka pihak UIN akan memberikan sanksi kepada kontraktor.

“Kami dari UIN untuk pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan dan jika terjadi kesalahan atau kekeliruan maka kontraktor bertanggung jawab karena sudah sesuai dengan bidangnya,” tambahnya.

Karena masa kontrak sudah habis, menurut PPK pembangunan jalan diperpanjang 90 hari kerja, namun PPK tidak dapat menunjukkan surat perpanjangan kontrak kerja.

Kemudian, pelaksana (Testru) berjanji akan mengirimkan foto plang proyek tersebut, namun hingga berita ini diturunkan belum juga diperoleh. (sanca)

OLEH: ANTHONY BUDIAWAN

PROYEK Kereta Cepat Jakarta Bandung masih terkendala banyak masalah. Biaya proyek membengkak 1,2 miliar dolar AS. Katanya, sudah disetujui oleh China. Katanya, pembengkakan biaya (cost overrun) ini harus ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai porsi kepemilikan saham, yaitu Indonesia 60 persen, China 40 persen.

Cara pembiayaan cost overrun disepakati mengikuti cara pembiayaan proyek, yaitu 25 persen dari modal pemegang saham, dan 75 persen dari pinjaman.

Artinya, 25 persen dari cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar AS, atau sekitar 300 juta (25 persen x 1,2 miliar) dolar AS, dibiayai pemegang saham. Porsi Indonesia 180 juta (60 persen x 300 juta) dolar AS.

Sedangkan sisa 75 persen atau 900 juta (75 persen x 1,2 miliar) dolar AS seharusnya dibiayai pinjaman. Dalam hal ini, yang bertanggung jawab mencari pinjaman seharusnya PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC), yaitu perusahaan patungan antara Indonesia dan China sebagai pemilik proyek kereta cepat.

Tetapi, anehnya, kenapa yang cari pinjaman malah Kementerian BUMN, seperti diberitakan di banyak media? Dan, lebih aneh lagi, kenapa jumlah pinjamannya hanya untuk porsi Indonesia, yaitu 550 juta (60 persen x 900 juta) dolar AS. Padahal yang perlu dibiayai dari pinjaman seharusnya 900 juta dolar AS.

(Perbedaan angka, 550 juta dolar AS versus 540 juta dolar AS, mungkin karena pembulatan cost overrun)

Oleh karena itu, Kementerian BUMN wajib menjelaskan kepada publik, siapa sebenarnya yang meminjam kepada China Development Bank (CDB) tersebut?

Apakah pinjaman luar negeri tersebut atas nama Kementerian BUMN, atau atas nama Kementerian Keuangan untuk diteruskan kepada PT KCIC, atau atas nama PT KCIC, atau atas nama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) yang memiliki 60 persen saham di PT KCIC?

Penjelasan Kementerian BUMN ini sangat penting karena, pertama, Kementerian BUMN tidak boleh melakukan pinjaman (baik dalam negeri maupun luar negeri) untuk dirinya sendiri.

Kedua, hanya Kementerian Keuangan yang boleh melakukan pinjaman atas nama Republik Indonesia, setelah mendapat persetujuan dari DPR atau sudah tercantum di rencana anggaran pinjaman (pembiayaan) di APBN.

Ketiga, kalau pinjaman tersebut atas nama PT KCIC, kenapa harus Kementerian BUMN yang cari pinjaman? Dan kenapa hanya 550 juta dolar AS porsi Indonesia, bukan total cost overrun 900 juta dolar AS? Apakah Kementerian BUMN, dalam hal ini pemerintah, menjamin pinjaman untuk PT KCIC?

Keempat, kalau pinjaman luar negeri tersebut atas nama PT PSBI, apakah berarti digunakan sebagai tambahan modal disetor untuk menambal cost overrun yang menjadi tanggung jawab Indonesia. Kalau benar, berarti Indonesia menanggung seluruh cost overrun dari modal pemegang saham, bukan dari pinjaman proyek.

Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan pembiayaan proyek, di mana 75 persen dibiayai dari pinjaman? Apakah pihak China juga menanggung cost overrun ini dengan tambahan modal?

Upaya Kementerian BUMN mencari pinjaman luar negeri bisa melanggar undang-undang keuangan negara, bahwa hanya pemerintah pusat yang dapat menerima pinjaman dari lembaga asing dengan persetujuan DPR, atau melanggar kesepakatan pembiayaan proyek bahwa 75 persen dibiayai pinjaman, atau bahkan melanggar konstitusi, karena melanggar wewenang DPR?

(Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)