SANCAnews.id

SANCAnews.id – Vonis 1 tahun 6 bulan penjara bagi mantan ajudan Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah terbukti terlibat dalam rencana pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat (J), diharapkan tidak dilakukan banding oleh Jaksa Penuntut Umum.

Harapan tersebut datang dari Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi Pasaribu, usai sidang vonis Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (15/2).

“Kita mengapresiasi putusan majelis hakim )(Pengadilan Negeri Jakarta Selatan), dan kita berharap Jaksa juga tidak melakukan upaya banding terhadap putusan ini,” ujar Partogi.

Ia menjelaskan, Eliezer yang dalam proses hukum kasus pembunuhan berencana Brigadir J telah menjadi justice collaborator. Sehingga menurutnya, bonus yang dijatuhi hakim sudahlah tepat.

“Kita tidak pernah melupakan kejujuran, kebenaran yang disampaikan Eliezer yang membuat perkara ini terang,” tuturnya.

Maka dari itu, Partogi memandang perlu bagi semua pihak terkait untuk menghargai keputusan hakim dalam menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan kurungan penjara terhadap Eliezer.

“Ini sebagai bentuk penghargaan kepada Eliezer sebagai justice collaborator,” demikian Partogi menambahkan. (rmol)

SANCAnews.id – Terdakwa Richard Eliezer atau Bharada E divonis 1 tahun 6 bulan penjara di kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Vonis Bharada E dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Rabu (15/2/2023).

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya Richard dituntut 12 tahun hukuman penjara terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua.

Bharada E merupakan eksekutor penembakan Yosua atas perintah mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Richard Eliezer dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan," ucap Hakim Wahyu.

Hal utama yang meringankan Eliezer adalah sebagai justice collaborator (JC) di kasus ini. Meski dinyatakan bersalah, Eliezer tetap diminta untuk memperbaiki perbuatannya.

"Terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatanya di kemudian hari," jelas Alimin.

Hukuman ringan tersebut disebut sebagai buah dari justice collaborator dan kejujuran Richard Eliezer selama menjalani pemeriksaan hingga persidangan.

Dalam unggahan akun Instagram @awreceh.id, warganet menilai Richard Eliezer layak mendapatkan vonis ringan tersebut.

"Kejujuran masih dihargai, keadilan masih ada di negeri ini," tulis @rahmat_tirto18.

"Kejujuran akan menemukan jalannya," tambah @riccapurnama17.

"God is good berkat kejujuran icad," balas @trie8991.

"Definisi kejujuran itu mahal," jelas @sarah_adeliaptr.

"Merinding, kejujuran berbuah keadilan," tulis @faridhalputraa mengomentari hasil vonis Richard Eliezer. (suara)

SANCAnews.id – Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan alis Gus Umar menyoroti pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah terkait utang Anies Baswedan Rp50 miliar ke Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurut Gus Umar, sikap dari Fahri Hamzah itu seakan mencecar mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ia meniali, seharusnya Fahri Hamzah fokus saja mengurusi partainya.

“Fahri hamzah knp ya serang anies terus2an? Mustinya dia urus partainya yg blm pasti lolos PT (presidential threshold),” cuitan Umar dalam akun Twitternya dilansir pada Rabu (15/2/2023).

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menanggapi klarifikasi Anies soal utang Rp50 miliar itu. Menurut Anies, Uang itu adalah dukungan dengan janji politik. Namun, menurut Fahri, tindakan tersebut merupakan korupsi yang nyata.

“Pinjam meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa adalah bentuk perencanaan korupsi yang sangat kasat mata,” cuitan Fahri Hamzah dalam akun Twitternya dilansir Populis.id pada Selasa (13/2/2023).

Baca Juga: Anak Buah Prabowo Tampar Anies yang Sebut Jepang Dahsyat Karena Karakter: Tidak Meniru Karakter Saudara, yang Hanya Bisa Ngomong Tapi…

Menurutnya, hal tersebut harus diberantas atau dihentikan, jika Indonesia ingin bebas korupsi.

“Praktek ini harus kita hentikan kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi,” lanjutnya. (*)

SANCAnews.id – Eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa kekinian telah terjadi hal yang sangat mengkhawatirkan yakni adanya diskriminasi di Indonesia. Menurutnya, pemerintah telah gagal memberikan keadilan.

Hal itu disampaikan Gatot dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Ummat ke-1 di Asrama Haji, Jakarta Timur, Rabu (15/2/2023).

Awalnya, Gatot mengatakan, rakyat tanpa terkecuali mendambakan kekuasaan yang moralitas dan keadilan sosial. Menurutnya, kekuasaan yang moralitas adalah kekuasaan yang seluruhnya dikerahkan hanya untuk rakyat.

Ia pun berharap jika Partai Ummat berkuasa nanti, bisa menerapkan kekuasaan yang moralitas. Sebab, kekinian ada hal yang mengkhawatirkan yakni telah terjadi diskriminasi, terlebih pemerintah juga dinilainya gagal memberikan keadilan.

"Saya mengharapkan Partai Ummat seperti itu. Karena itu sekarang yang langka. Kenapa langka? Ada satu hal yang sangat mengkhawatirkan dan sangat menyedihkan terjadi diskriminasi dan pemerintah telah gagal memberikan keadilan," kata Gatot.

Ia kemudian memaparkan indikasi terkait kekhawatiran yang disampaikannya tersebut. Dimana ia mengungkapkan, soal orang yang memiliki lahan tanah.

"Indikasinya ada org yang mempunyai 5,7 hektar tapi di Jakarta, Bandung, Surabaya, beberapa kota ratusan penggusuran tanah yang hanya mempunyai satu petak saja," tuturnya.

"Contohnya Papua, untuk sanitasi kebersihan, di Jakarta nilainya 90 lebih tapi di Papua paling hanya satu atau dua nilainya. Sangat jauh sekali perbedaannya," sambungnya.

Belum lagi, kata dia, jika berbicara soal kekayaan, dmana banyak sekali perbedaan. Hal itu menurutnya, bisa membuat negara bubar.

"Inilah yang membuat kita retak dan bisa bubar bangsa ini. Karena di Indonesia ada yang menikmati surganya Indonesia, tapi lebih banyak yang menikmati nerakanya Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, salah satu hal yang membuat hal tersebut terjadi, kata Gatot, yakni karena dilatarbelakangi pendidikan yang masih kurang bermutu. Menurutnya, wajar jika kekinian Tenaga Kerja Asing atau TKA banyak dipakai.

"Tidak bisa bersaing, maka wajar kalau TKA banyak masuk ke sini. Kita bisa lihat bahwa karena pendidikannya tidak bermutu, mereka akhirnya berusaha di sektor informal pun pada jabatan profesi yang paling rendah, dengan gaji paling kecil yang hanya bisa bertahan untuk hidup agar tidak mati," pungkasnya. (suara)

SANCAnews.id – Partai Ummat menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024 nanti.

Dukungan itu disampaikan oleh Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais usai acara Rakernas Partai Ummat ke-1 ditutup, di Asrama Haji, Jakarta Timur, Rabu (15/02/2023).

Mantan politisi PAN itu menyatakan, keputusan mendukung Anies diambil melalui Rakernas Partai Ummat ke-1 yang dilakukan beberapa waktu belakanga.

“Jadi tadi mengenai presiden, itu disebut langsung namanya Anies Baswedan,” kata Amien, dikutip dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com.

Ia mengaku senang, bisa mendukung Anies untuk maju sebagai bakal calon presiden. Sebelumnya, Anies sudah didukung Koalisi Perubahan yakni Partai Nasdem, Demokrat dan PKS.

“Jadi saya betul-betul bergembira, berbahagia, InsyaAllah pertolongan Allah akan datang,” uarnya.

Katanya, keputusan mendukung mantan Gubernur Jakarta tersebut. akan mendapatkan berkah dan pertolongan dari Tuhan.

“Jadi kita terbata-bata, pas-pasan. Tapi insya Allah kami yakin kalau dari langit sudah ada pertolongan, semua menjadi lebih mudah,” pungkasnya. (*)