SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan alis Gus Umar menyoroti pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah terkait utang Anies Baswedan Rp50 miliar ke Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurut Gus Umar, sikap dari Fahri Hamzah itu seakan mencecar mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ia meniali, seharusnya Fahri Hamzah fokus saja mengurusi partainya.

“Fahri hamzah knp ya serang anies terus2an? Mustinya dia urus partainya yg blm pasti lolos PT (presidential threshold),” cuitan Umar dalam akun Twitternya dilansir pada Rabu (15/2/2023).

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menanggapi klarifikasi Anies soal utang Rp50 miliar itu. Menurut Anies, Uang itu adalah dukungan dengan janji politik. Namun, menurut Fahri, tindakan tersebut merupakan korupsi yang nyata.

“Pinjam meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa adalah bentuk perencanaan korupsi yang sangat kasat mata,” cuitan Fahri Hamzah dalam akun Twitternya dilansir Populis.id pada Selasa (13/2/2023).

Baca Juga: Anak Buah Prabowo Tampar Anies yang Sebut Jepang Dahsyat Karena Karakter: Tidak Meniru Karakter Saudara, yang Hanya Bisa Ngomong Tapi…

Menurutnya, hal tersebut harus diberantas atau dihentikan, jika Indonesia ingin bebas korupsi.

“Praktek ini harus kita hentikan kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi,” lanjutnya. (*)

SANCAnews.id – Eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa kekinian telah terjadi hal yang sangat mengkhawatirkan yakni adanya diskriminasi di Indonesia. Menurutnya, pemerintah telah gagal memberikan keadilan.

Hal itu disampaikan Gatot dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Ummat ke-1 di Asrama Haji, Jakarta Timur, Rabu (15/2/2023).

Awalnya, Gatot mengatakan, rakyat tanpa terkecuali mendambakan kekuasaan yang moralitas dan keadilan sosial. Menurutnya, kekuasaan yang moralitas adalah kekuasaan yang seluruhnya dikerahkan hanya untuk rakyat.

Ia pun berharap jika Partai Ummat berkuasa nanti, bisa menerapkan kekuasaan yang moralitas. Sebab, kekinian ada hal yang mengkhawatirkan yakni telah terjadi diskriminasi, terlebih pemerintah juga dinilainya gagal memberikan keadilan.

"Saya mengharapkan Partai Ummat seperti itu. Karena itu sekarang yang langka. Kenapa langka? Ada satu hal yang sangat mengkhawatirkan dan sangat menyedihkan terjadi diskriminasi dan pemerintah telah gagal memberikan keadilan," kata Gatot.

Ia kemudian memaparkan indikasi terkait kekhawatiran yang disampaikannya tersebut. Dimana ia mengungkapkan, soal orang yang memiliki lahan tanah.

"Indikasinya ada org yang mempunyai 5,7 hektar tapi di Jakarta, Bandung, Surabaya, beberapa kota ratusan penggusuran tanah yang hanya mempunyai satu petak saja," tuturnya.

"Contohnya Papua, untuk sanitasi kebersihan, di Jakarta nilainya 90 lebih tapi di Papua paling hanya satu atau dua nilainya. Sangat jauh sekali perbedaannya," sambungnya.

Belum lagi, kata dia, jika berbicara soal kekayaan, dmana banyak sekali perbedaan. Hal itu menurutnya, bisa membuat negara bubar.

"Inilah yang membuat kita retak dan bisa bubar bangsa ini. Karena di Indonesia ada yang menikmati surganya Indonesia, tapi lebih banyak yang menikmati nerakanya Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, salah satu hal yang membuat hal tersebut terjadi, kata Gatot, yakni karena dilatarbelakangi pendidikan yang masih kurang bermutu. Menurutnya, wajar jika kekinian Tenaga Kerja Asing atau TKA banyak dipakai.

"Tidak bisa bersaing, maka wajar kalau TKA banyak masuk ke sini. Kita bisa lihat bahwa karena pendidikannya tidak bermutu, mereka akhirnya berusaha di sektor informal pun pada jabatan profesi yang paling rendah, dengan gaji paling kecil yang hanya bisa bertahan untuk hidup agar tidak mati," pungkasnya. (suara)

SANCAnews.id – Partai Ummat menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024 nanti.

Dukungan itu disampaikan oleh Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais usai acara Rakernas Partai Ummat ke-1 ditutup, di Asrama Haji, Jakarta Timur, Rabu (15/02/2023).

Mantan politisi PAN itu menyatakan, keputusan mendukung Anies diambil melalui Rakernas Partai Ummat ke-1 yang dilakukan beberapa waktu belakanga.

“Jadi tadi mengenai presiden, itu disebut langsung namanya Anies Baswedan,” kata Amien, dikutip dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com.

Ia mengaku senang, bisa mendukung Anies untuk maju sebagai bakal calon presiden. Sebelumnya, Anies sudah didukung Koalisi Perubahan yakni Partai Nasdem, Demokrat dan PKS.

“Jadi saya betul-betul bergembira, berbahagia, InsyaAllah pertolongan Allah akan datang,” uarnya.

Katanya, keputusan mendukung mantan Gubernur Jakarta tersebut. akan mendapatkan berkah dan pertolongan dari Tuhan.

“Jadi kita terbata-bata, pas-pasan. Tapi insya Allah kami yakin kalau dari langit sudah ada pertolongan, semua menjadi lebih mudah,” pungkasnya. (*)

 

SANCAnews.id – Pemerintah dan DPR RI menunda mengumumkan kesepakatan biaya haji tahun 2023 malam ini di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (14/2).

Anggota Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menuturkan bahwa malam ini Komisi VIII DPR RI masih harus meneruskan pembahasan biaya haji di Panja Haji.

"Insya Allah malam ini akan puncak dari segala pembahasan, malam ini akan disimpulkan di tingkat Panja," ucap Yandri di Gedung Nusantara II, Senayan.

Yandri menambahkan, nantinya dalam Panja yang akan berlangsung malam ini, angka biaya haji akan keluar dan disepakati bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Rabu besok (15/2).

Malam ini, kata Yandri, dimungkinkan akan ada titik temu angka yang sesuai untuk biaya haji 2023 antara parlemen dengan Kementerian Agama.

"Nanti akan diumumkan resmi besok dalam rapat kerja dengan Menteri Agama," tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Ferdy Sambo dijatuhkan hukuman mati karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J pada Senin (13/2/2023). Meski begitu, KUHP baru rupanya membuat sebagian warganet yang mengikuti perkembangan kasus Ferdy Sambo merasa ketar-ketir.

Pasalnya, sebagian besar warganet menilai Ferdy Sambo akan lolos dari hukuman mati dan vonis akan berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup.

Salah satu warganet bahkan menyebut jika KUHP baru memiliki masa percobaan 10 tahun. Jika Ferdy Sambo berkelakuan baik, maka hukuman mati dibatalkan dan diganti menjadi penjara seumur hidup.

"Di KUHP yang baru hukuman mati tuh sama kayak penjara seumur hidup, soalnya ada masa percobaan tahanan 10 tahun. Nanti kalau berkelakuan baik nggak jadi mati tapi turun, penjara seumur hidup," tulis akun @rdwica_

Namun, opini tersebut dibantah oleh warganet lainnya dengan akun @mazzini_gsp yang menyebutkan jika KUHP baru itu baru berlaku pada 2026, sementara putusan Ferdy Sambo mengikuti KUHP 2023.

"Ngaco, bikin buyar kemenangan publik atas hukuman mati untuk Ferdy Sambo aja lo. KUHP yang baru itu berlakunya nanti tahun 2026. Putusan si Sambo terjadi hari ini 2023, mana pula bisa berlaku," bantah pemilik akun tersebut.

Hal itu dibenarkan oleh anggota Komisi III DPR Nasir Djamil yang menjelaskan bahwa KUHP baru tersebut baru berlaku sekitar dua tahun atau tiga tahun. Dengan kata lain, KUHP yang baru tidak memengaruhi vonis hukuman mati Ferdy Sambo.

"KUHP ini kan berlaku nanti dua tahun atau tiga tahun lagi, tidak berlaku sekarang ya," kata Nasir Djamil kepada para wartawan.

Menurutnya, kondisi saat ini bergantung dengan bagaimana upaya hukum yang akan dilakukan oleh Ferdy Sambo terkait dengan keputusan vonis hukuman mati.  (suara)