SANCAnews.id

SANCAnews.id – Partai Ummat menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024 nanti.

Dukungan itu disampaikan oleh Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais usai acara Rakernas Partai Ummat ke-1 ditutup, di Asrama Haji, Jakarta Timur, Rabu (15/02/2023).

Mantan politisi PAN itu menyatakan, keputusan mendukung Anies diambil melalui Rakernas Partai Ummat ke-1 yang dilakukan beberapa waktu belakanga.

“Jadi tadi mengenai presiden, itu disebut langsung namanya Anies Baswedan,” kata Amien, dikutip dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com.

Ia mengaku senang, bisa mendukung Anies untuk maju sebagai bakal calon presiden. Sebelumnya, Anies sudah didukung Koalisi Perubahan yakni Partai Nasdem, Demokrat dan PKS.

“Jadi saya betul-betul bergembira, berbahagia, InsyaAllah pertolongan Allah akan datang,” uarnya.

Katanya, keputusan mendukung mantan Gubernur Jakarta tersebut. akan mendapatkan berkah dan pertolongan dari Tuhan.

“Jadi kita terbata-bata, pas-pasan. Tapi insya Allah kami yakin kalau dari langit sudah ada pertolongan, semua menjadi lebih mudah,” pungkasnya. (*)

 

SANCAnews.id – Pemerintah dan DPR RI menunda mengumumkan kesepakatan biaya haji tahun 2023 malam ini di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (14/2).

Anggota Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menuturkan bahwa malam ini Komisi VIII DPR RI masih harus meneruskan pembahasan biaya haji di Panja Haji.

"Insya Allah malam ini akan puncak dari segala pembahasan, malam ini akan disimpulkan di tingkat Panja," ucap Yandri di Gedung Nusantara II, Senayan.

Yandri menambahkan, nantinya dalam Panja yang akan berlangsung malam ini, angka biaya haji akan keluar dan disepakati bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Rabu besok (15/2).

Malam ini, kata Yandri, dimungkinkan akan ada titik temu angka yang sesuai untuk biaya haji 2023 antara parlemen dengan Kementerian Agama.

"Nanti akan diumumkan resmi besok dalam rapat kerja dengan Menteri Agama," tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Ferdy Sambo dijatuhkan hukuman mati karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J pada Senin (13/2/2023). Meski begitu, KUHP baru rupanya membuat sebagian warganet yang mengikuti perkembangan kasus Ferdy Sambo merasa ketar-ketir.

Pasalnya, sebagian besar warganet menilai Ferdy Sambo akan lolos dari hukuman mati dan vonis akan berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup.

Salah satu warganet bahkan menyebut jika KUHP baru memiliki masa percobaan 10 tahun. Jika Ferdy Sambo berkelakuan baik, maka hukuman mati dibatalkan dan diganti menjadi penjara seumur hidup.

"Di KUHP yang baru hukuman mati tuh sama kayak penjara seumur hidup, soalnya ada masa percobaan tahanan 10 tahun. Nanti kalau berkelakuan baik nggak jadi mati tapi turun, penjara seumur hidup," tulis akun @rdwica_

Namun, opini tersebut dibantah oleh warganet lainnya dengan akun @mazzini_gsp yang menyebutkan jika KUHP baru itu baru berlaku pada 2026, sementara putusan Ferdy Sambo mengikuti KUHP 2023.

"Ngaco, bikin buyar kemenangan publik atas hukuman mati untuk Ferdy Sambo aja lo. KUHP yang baru itu berlakunya nanti tahun 2026. Putusan si Sambo terjadi hari ini 2023, mana pula bisa berlaku," bantah pemilik akun tersebut.

Hal itu dibenarkan oleh anggota Komisi III DPR Nasir Djamil yang menjelaskan bahwa KUHP baru tersebut baru berlaku sekitar dua tahun atau tiga tahun. Dengan kata lain, KUHP yang baru tidak memengaruhi vonis hukuman mati Ferdy Sambo.

"KUHP ini kan berlaku nanti dua tahun atau tiga tahun lagi, tidak berlaku sekarang ya," kata Nasir Djamil kepada para wartawan.

Menurutnya, kondisi saat ini bergantung dengan bagaimana upaya hukum yang akan dilakukan oleh Ferdy Sambo terkait dengan keputusan vonis hukuman mati.  (suara)

SANCAnews.id – Bakal capres dari partai Nasdem, Anies Baswedan meberikan pandangannya terhadap Jokowi selama memimpin Indonesia.

Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Merry Riana, Anies Baswedan menilai Jokowi adalah sosok yang menginspirasi. Menurutnya, selama kepemimpinan Jokowi, demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik.

"Seorang yang bisa menjadi inspirasi, dedikasi dalam bekerja yang luar biasa, komitmen atas apa yang dikerjakan sangat tinggi, yang kemudian juga menjadi inspirasi dan bukti bahwa demokrasi di republik ini memberikan kesempatan kepada siapa saja," ujar Anies dikutip Selasa (14/2/2023).

Lebih lanjut, Anies bersyukur Indonesia menganut prinsip demokrasi. Karena itu ia menilai Jokowi menjadi inspirasi  bila pemimpin negara bsa lahir dari keluarga sederhana.

"Bila kita tidak mengadopsi prinsip demokrasi tapi mempertahankan aristokrasi maka orang biasa-biasa saja tidak bisa. Harus menjadi anak seseorang untuk bisa berada di posisi itu. Karena itu, Pak Jokowi jadi inspirasi," katanya.

Bahkan kata Anies, dengan adanya demokrasi, orang biasa dapat berkesempatan memimpin kota hingga negara.

"Bagaimana seorang anak dari keluarga sederhana berkesempatan untuk memimpin kota, berkesempatan untuk memimpin provinsi dan kemudian berkesempatan untuk memimpin sebuah negara," pungkas Anies. (suara)

 

SANCAnews.id – Bakal calon Presiden Anies Baswedan dinilai tidak berani menolak warisan dari Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) karena dianggap Partai NasDem sebagai pendukung Pemerintah.

Karena itu, Anies Baswedan dinilai tidak berani menolak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai warisan Jokowi. Karena itu, pengamat politik Rocky Gerung meragukan hal tersebut. Menurut dia, Anies Baswedan yang merupakan capres yang diusung oleh partai yang kekinian ialah pendukung Pemerintah.

"Kita mau lihat misalnya seandainya, coba kita uji. Apakah Anies mau batalkan IKN? Kan itu yang ditunggu tuh," ujar Rocky di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club.

"(Tapi) bagaimana mungkin? Demokrat pro IKN kok, NasDem pro IKN," lanjutnya.

Penilaian Anies terhadap IKN menjadi pertaruhan, sebab itulah warisan atau legacy yang menonjol dari Presiden Jokowi.

"Kan itu pertanyaan awal supaya ada etika tuh. Karena pertaruhan kita adalah soal IKN, karena itulah legacy Jokowi," paparnya.

Diketahui, dari sembilan partai yang ada di parlemen, hanya PKS yang menyatakan penolakan terhadap proyek IKN.

Dilansir dari situs resmi DPR RI, Fraksi PKS menyatakan bahwa pemindahan ibu kota negara di situasi seperti ini sangat membebani keuangan negara.

Tak hanya itu, PKS juga menilai bahwa pembahasan RUU IKN belum secara mendalam dan komprehensif.

PKS berpandangan bahwa RUU IKN memuat potensi masalah, baik secara formil maupun materiil, maka dari itu PKS menegaskan menolak IKN.

Pada tahun 2024, status ibu kota negara sudah pindah ke IKN. Sementara kota Jakarta sudah ditetapkan bukan pada lagi ibu kota negara RI. (suara)