SANCAnews.id

SANCAnews.id – Bakal capres dari partai Nasdem, Anies Baswedan meberikan pandangannya terhadap Jokowi selama memimpin Indonesia.

Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Merry Riana, Anies Baswedan menilai Jokowi adalah sosok yang menginspirasi. Menurutnya, selama kepemimpinan Jokowi, demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik.

"Seorang yang bisa menjadi inspirasi, dedikasi dalam bekerja yang luar biasa, komitmen atas apa yang dikerjakan sangat tinggi, yang kemudian juga menjadi inspirasi dan bukti bahwa demokrasi di republik ini memberikan kesempatan kepada siapa saja," ujar Anies dikutip Selasa (14/2/2023).

Lebih lanjut, Anies bersyukur Indonesia menganut prinsip demokrasi. Karena itu ia menilai Jokowi menjadi inspirasi  bila pemimpin negara bsa lahir dari keluarga sederhana.

"Bila kita tidak mengadopsi prinsip demokrasi tapi mempertahankan aristokrasi maka orang biasa-biasa saja tidak bisa. Harus menjadi anak seseorang untuk bisa berada di posisi itu. Karena itu, Pak Jokowi jadi inspirasi," katanya.

Bahkan kata Anies, dengan adanya demokrasi, orang biasa dapat berkesempatan memimpin kota hingga negara.

"Bagaimana seorang anak dari keluarga sederhana berkesempatan untuk memimpin kota, berkesempatan untuk memimpin provinsi dan kemudian berkesempatan untuk memimpin sebuah negara," pungkas Anies. (suara)

 

SANCAnews.id – Bakal calon Presiden Anies Baswedan dinilai tidak berani menolak warisan dari Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) karena dianggap Partai NasDem sebagai pendukung Pemerintah.

Karena itu, Anies Baswedan dinilai tidak berani menolak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai warisan Jokowi. Karena itu, pengamat politik Rocky Gerung meragukan hal tersebut. Menurut dia, Anies Baswedan yang merupakan capres yang diusung oleh partai yang kekinian ialah pendukung Pemerintah.

"Kita mau lihat misalnya seandainya, coba kita uji. Apakah Anies mau batalkan IKN? Kan itu yang ditunggu tuh," ujar Rocky di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club.

"(Tapi) bagaimana mungkin? Demokrat pro IKN kok, NasDem pro IKN," lanjutnya.

Penilaian Anies terhadap IKN menjadi pertaruhan, sebab itulah warisan atau legacy yang menonjol dari Presiden Jokowi.

"Kan itu pertanyaan awal supaya ada etika tuh. Karena pertaruhan kita adalah soal IKN, karena itulah legacy Jokowi," paparnya.

Diketahui, dari sembilan partai yang ada di parlemen, hanya PKS yang menyatakan penolakan terhadap proyek IKN.

Dilansir dari situs resmi DPR RI, Fraksi PKS menyatakan bahwa pemindahan ibu kota negara di situasi seperti ini sangat membebani keuangan negara.

Tak hanya itu, PKS juga menilai bahwa pembahasan RUU IKN belum secara mendalam dan komprehensif.

PKS berpandangan bahwa RUU IKN memuat potensi masalah, baik secara formil maupun materiil, maka dari itu PKS menegaskan menolak IKN.

Pada tahun 2024, status ibu kota negara sudah pindah ke IKN. Sementara kota Jakarta sudah ditetapkan bukan pada lagi ibu kota negara RI. (suara)

SANCAnews.id – Keterlibatan pemenangan Pilpres 2024 untuk Anies Baswedan menjadi satu tujuan yang juga dipersiapkan oleh Partai Ummat dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perdana di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur.

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi menyampaikan kesiapan partai politik (parpol) yang dipimpinnya untuk menghantarkan Anies menjadi RI-1.

“Ini (Partai Ummat) insyaAllah bus yang siap dipakai, dan mesin yang sudah hidup bisa menghantarkan Pak Anies menuju ke Istana,” ujar Ridho saat memandu diskusi bertajuk “Menangkan 2024 untuk Selamatkan Indonesia” dalam rangkaian Rakernas hari kedua, Selasa (14/2).

Menantu Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais ini menjelaskan, Partai Ummat memang tidak memiliki tiket untuk mengusung capres dan cawapres, karena belum memiliki kursi di parlemen dan belum mengikuti pemilu sebelumnya. Sehingga tidak bisa ikut dalam memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

“Jadi ini, insyaAllah Partai Ummat walau belum dapat izin untuk beri tiket bus tersebut (presidential threshold), tapi ini mesin baru. Mesin pejuang-pejuang Partai Ummat ini baru 2021, Pak Anies,” sambungnya menurturkan.

Maka dari itu, Ridho percaya diri Partai Ummat akan mengawal Anies untuk bisa menduduki RI-1 pasca Pilpres 2024 mendatang.

“Jadi mesin ini tidak hanya panas tapi siap berjuang,” demikian Ridho menambahkan. (rmol)

SANCAnews.id – Kejaksaan Agung seharusnya bisa langsung menangkap Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Bukan justru sekadar diperiksa sebagai saksi.

Begitu dikatakan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Iwan Sumule, menanggapi Johnny yang diperiksa penyidik Kejagung dalam kapasitasnya sebagai saksi di kasus pengadaan base transceiver station (BTS) 4G, dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo tahun 2020-2022.

"Sudah semestinya Menteri Kominfo Johnny Plate ditangkap Kejaksaan RI, bukan hanya diperiksa," cuit Iwan Sumule di Twitter, Selasa (14/2).

Informasi penyidik, nilai anggaran proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo ini berkisar Rp 10 triliun. Namun dalam proyek ini, muncul dugaan tindak pidana korupsi berupa dugaan mark up maupun pembangunan fiktif yang ditaksir merugikan keuangan negara senilai Rp 1 triliun lebih.

"Proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G terbukti fiktif alias tidak dibangun dan uangnya diembat. Ngerii," kata Iwan lagi..

Iwan lantas menyinggung rencana pemerataan informasi. Menurutnya, rencana itu sulit terealisasi kalau proyek pembangunannya dikorupsi.

"Pantas saja indeks korupsi kita meningkat, pejabatnya marak korupsi. Kata Surya Paloh, bangsa model apa ini?" demikian Iwan menambahkan. (rmol)

SANCAnews.id – Menkominfo Johnny G. Plate hingga saat ini masih diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) di Gedung Jampidsus Kejagung RI, pada Selasa petang (14/2).

Johnny sedianya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus pengadaan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2020-2022.

Johnny tiba di Gedung Bundar sekitar pukul 08.49 WIB dan langsung menjalani pemeriksaan. Hingga pukul 17.45 WIB Sekjen DPP Partai Nasdem itu belum juga keluar dari gedung Jampidsus.

Johnny sebelumnya dipanggil pada Kamis 9 Februari 2023, namun ia tidak hadir karena ada kegiatan kunjungan kerja ke Sumatera Utara (Sumut).

Dalam kasus ini, terungkap pada November 2022 lalu, nilai anggaran yang diketahui penyidik dalam proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kemenkominfo ini berkisar Rp 10 triliun.

Dugaan tindak pidana korupsi berupa dugaan mark-up maupun pembangunan fiktif yang dilakukan ditaksir merugikan keuangan negara senilai Rp 1 triliun lebih.

Kejagung pun telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus tersebut. Salah satu yang ditetapkan adalah anak buah Johnny G Plate yaitu Anang Achmad Latif selaku Direktur Utama BAKTI Kemenkominfo. (rmol)