SANCAnews.id

SANCAnews.id – Partai NasDem menepis pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menyebut NasDem menahan diri di dalam penjahakan Koalisi Perubahan bersama PKS dan Partai Demokrat.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menegaskan itu hanya sebatas ucapan Airlangga, bukan menjadi pernyataan apalagi sikap resmi NasDem.

"Enggak lah, itu kan pernyataan Airlangga. Bukan pernyataannya Ahmad Ali atau Surya Paloh," kata Ali kepada wartawan, Jumat (10/2/2023).

Ali bertanya balik makna pernyataan menahan diri yang disampaikan Airlangga. Menurut Ali, justru Golkar yang menahan diri untuk ikut Koalisi Perubahan mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

"Yang menahan diri Airlangga kali ya, untuk mendukung Anies," ujarnya.

Lebih lanjut, Ali memandang ada maksud serta tujuan tertentu mengapa Airlangga menyebut NasDem menahan diri. Padahal tidak ada urusan apapun dengan Airlangga

"Apa urusan Airlangga bikin pernyataan itu. Itu kan hanya menurut saya sih hanya upaya untuk membuat pendukung Anies menjadi galau. Tapi saya sebagai orang diminta ketua umum dan ditunjuk bertanggung jawab terhadap pemenangan Anies di NasDem bahwa hari ini NasDem on track dalam posisi mendukung dan memenangkan Anies," tutur Ali.

NasDem Menahan Diri

Penjajakan Koalisi Perubahan yang digagas NasDem-PKS-Demokrat menjadi topik pembicaraan oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di sela-sela jalan santai di kawasan Istora Senayan, Jakarta Pusat.

Pembicaraan terkait Koalisi Perubahan itu diawali dengan pertanyaan yang diutarakan Muhaimin kepada Airlangga. Wakil Ketua DPR itu menanyakan perihal kunjungan PKS ke kantor DPP Partai Golkar beberapa hari lalu.

Menanggapi pertanyaan Muhaimin, Airlangga membenarkan. Menko Bidang Perekonomian itu sekaligus memberitahu akan rencana PKS beserta tiga pargai melakukan deklarasi koalisi. Khusus PKS, Airlangga menyebutkan tanggal.

"Mereka sih jadi deklarasi. Tanggal 24 PKS akan deklarasi," kata Airlangga, Jumat (10/2/2023).

Muhaimin kemudian melontarkan pertanyaan kembali, apakah deklarasi tanggal 24 itu dilakukan bersama NasDem-Demokrat atau PKS sendiri.

"Bertiga?" tanya Muhaimin.

"Sendiri-sendiri" jawab Airlangga.

Muhaimin melanjutkan pertanyaan kepada Airlangga. Kali ini dia menanyakan terkait posisi ketiga partai di dalam penjajakan Koalisi Perubahan, apakah memang pasti NasDem-PKS-Demokrat. Airlangga kemudian memastikan ketiga tetap di Koalisi Perubahan.

"Tapi NasDem masih menahan diri," kata Airlangga. (suara)

SANCAnews.id – Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut Ketua KPK Firli Bahuri pasti akan merasa terbebani dengan tekanan publik. Ini terkait adanya kabar KPK tengah mentarget mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan di kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E.

"Tentu Pak Firli tahu apapun yang dia (lakukan) akan dibebani dengan tekanan publik seolah Firli yang berniat menyingkirkan Anies," ujar Rocky Gerung di akun youtub pribadinya, Jumat (10/2/2023).

Meski demikian Rocky menilai upaya dugaan menyingkirkan Anies dari pesta demokrasi 2024 dengan melibatkan KPK bukan karena Firli mau maju menjadi bakal capres dan bersaing dengan Anies di Pilpres 2024.

"Jadi Firli adalah di remote, proksi dari istana. Orang tahu firli terpilih karena back up istana, ini bahayanya," kata dia.

"Kasian juga pak Firli itu jadi semacam batu guci saja, didorong kedepan dan nanti ditariik lagi," katanya menambahkan.

Rocky Gerung kemudian meminta pada Firli untuk menyatakan mundur dari Ketua KPK.

Dengan mundur sebagai pimpinan lembaga antirasuah, Firli disebut tidak akan lagi dipusingkan dengan upaya untuk menjegal Anies di Pilpres 2024 lewat KPK.

"Paling bagus Pak Firli bilang okeh karena itu mending saya mundur balik ke polisi saja. Lebih fair, daripada Pak Firli pusng ditekan," katanya.

Lebih lanjut, Rocky Gerung khawatir jika Firli tetap jadi Ketua KPK dan terus mencoba menjegal Anies lewat penanganan perkara kasus Formula E publik akan menilai ada pesanan dari pihak tertentu.

"Jangan sampai publik menduga jangan-jangan Pak Firli ada pengorbitnya juga. Orang akan ingat KPK ada Firli di akhir pemerintahan Jokowi," jelas Rocky Gerung. (suara)

SANCAnews.id – Beredar kabar bahwa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ingin menjadikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tersangka atas kasus Formula E.

Namun rencana tersebut gagal dan malah berujung pada mundurnya Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto. Penetapan Anies sebagai tersangka diduga kuat ada hubungannya dengan orang-orang yang ingin menjatuhkan elektabilitas Anies sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

Firli kemudian memberi pernyataan bahwa mundurnya Fitroh yang telah belasan tahun berkarier di KPK tak ada hubungannya dengan Anies. Fitroh disebutkan memang ingin kembali ke Kejaksaan Agung karena ingin melanjutkan karier di sana.

Mundurnya Fitroh dan kasus Formula E Anies Baswedan tak luput dari perbincangan Akademisi dan Intelektual Publik Rocky Gerung.

Dalam perbincangan yang diunggah di kanal Youtube pribadinya Rocky Gerung official Jumat (10/2/2023), Rocky menyebutkan pada akhirnya orang akan tahu apa yang sebenarnya terjadi di KPK.

“Ada segerombolan orang yang disuruh mengepung Anies, tapi merasa ya susah karena ada soal kebebasan hati nurani dan kesesuaian fakta dengan perintah. Jadi ada hak individual, karena tuntutan etika makanya mereka menolak,” ujar Rocky saat mengomentari kasus mundurnya Fitroh Rohcahyanto dari KPK dalam konten Youtubenya berjudul 'GAGAL TERSANGKAKAN ANIES. FIRLI BERSIH-BERSIH PEJABAT KPK'.

Rocky beranggapan Fitroh sebagai penyidik merasa ragu-ragu untuk mengambil keputusan menersangkakan Anies. Sebabnya, Fitroh sebagai penyidik adalah orang yang paling paham akan situasi kasus, dan menersangkakan Anies bukan keputusan yang tepat. Di sini, Rocky Gerung beranggapan ada upaya untuk mempolitisasi KPK menjelang Pilpres 2024.

Dia melanjutkan, sejauh mana pun Firli berusaha memenjarakan Anies, namun mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tetap menjadi capres yang diidolakan masyarakat. Kemudian, Presiden Joko Widodo tak mampu lagi menemukan figur calon yang akan menjadi suksesi dirinya.

Nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat diproyeksikan menjadi calon kuat yang akan menggantikan Jokowi.

“Jika Presiden menginginkan demikian, ya Ganjar dibantu dong untuk bisa mengalahkan Anies. Lebih baik KPK berhenti memperkarakan Anies dan menjadi tim sukses untuk membantu Ganjar,” imbuh Rocky.

Seperti diketahui, Anies Baswedan pernah mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, di jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, (7/9/2022) terkait penyelenggaraan kompetisi Formula E Jakarta.

Alasan Anies Baswedan diperiksa KPK adalah guna membaurkan kemajuan dan gagasan soal ajang penyelenggaraan formula E. Hal ini, kata Anies, agar KPK dapat mendudukannya dalam sistem hukum dan pertanggungjawaban sebuah kebijakan.

“Ini adalah upaya membaurkan kemajuan dan gagasan soal formula E, agar KPK dapat mendudukannya dalam sistem hukum dan pertanggungjawaban sebuah kebijakan,” papar Anies. (suara)

SANCAnews.id – Mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto atau BW menilai usulan pengembalian Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dan Deputi Penyelidikan KPK Endar Priantoro ke Polri berkaitan dengan dugaan pertikaian internal KPK dalam penanganan kasus Formula E.

Menurutnya, Ketua KPK Firli Bahuri tidak lagi dapat membantah, mengingat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membenarkan, adanya surat dari KPK yang memintakan Karyoto dan Endar kembali Polri.

"Ketua KPK tidak lagi bisa berkilah bahwa surat rekomendasi soal mutasi di atas adalah hal yang biasa untuk kepentingan penyegaran organisasi karena ada penyebab yang sudah diyakini publik," kata BW lewat keterangan tertulisnya, Jumat (10/2/2023).

"Mutasi itu diduga keras sangat berkaitan dengan adanya pertikaian internal dan diproses ekspos, termasuk ketika tiga Pimpinan KPK memimpin ekspose di BPK berkaitan dengan kasus Formula E yang akan mentersangkakan Anies Baswedan," sambungnya.

Menurutnya, mutasi itu tak lazim untuk KPK, karena pimpinan punya indikasi kuat berupaya memaksakan kehendak yang bertentangan atas hasil dari delapan kali lebih ekspos yang menegaskan tidak adanya cukup bukti untuk bisa menersangkakan Anies Baswedan.

"Publik tidak lupa dan belum hilang dari ingatan, Ketika Ketua KPK berupaya keras mengembalikan pegawai KPK di penyidikan ke Polri atas nama Rosa dan pegawai penuntutan ke Kejagung anas nama Yadyn, karena menangani kasus Harun Masiku dengan apa adanya," bebernya.

"Publik juga masih mengingat dengan sangat jelas ketika pimpinan KPK melakukan penyingkiran terhadap 57 pegawai KPK terkait dengan beberapa kasus besar dan orang-orang yang konsisten menolak perintah untuk berbuat salah atau melanggar hukum," imbuhnya.

Sementara itu, KPK lewat Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri membantah pengembalian Karyoto dan Endar ke Polri karena kasus yang ditangani KPK. Dia mengklaim hal itu berkaitan dengan promosi jabatan.

"KPK membenarkan adanya surat usulan promosi bagi Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi serta Direktur Penyelidikan. Dimana surat tersebut telah dikirimkan KPK kepada Polri sejak November 2022 lalu," kata Ali lewat keterangannya, Jumat (10/2/2023).

Disebutnya promosi itu bagian dari pengembangan karir setiap Pegawai Negeri yang Dipekerjakan (PNYD) di KPK, termasuk pegawai dari unsur Polri pada instansi asalnya.

"Hal ini juga telah KPK lakukan bagi PNYD lainnya, yang telah kembali ke instansi asalnya masing-masing. Seperti Kejaksaan, BPK, BPKP, Kemenkeu, dan instansi lainnya," sebutnya.

Ali membantah promosi itu berkaitan dengan kasus yang ditangani KPK, yang diisukan terkait dengan Formula E.

"Sehingga hal tersebut merupakan mekanisme yang wajar dan kami memastikan tidak terkait dengan penanganan perkara di KPK," kata Ali. (suara)

SANCAnews.id – Ketika ditanya terkait bagaimana jika Partai NasDem tidak jadi mengusung Anies Baswedan, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan melihat ada beberapa dampak yang harus dihadapi.

"Dampak elektoral yang diakibatkan perubahan sikap NasDem, itu soal lain lagi. Itu NasDem berhadapan dengan publik. Kita tahu memang pemilih NasDem sejak awal memang cenderung lebih berada di kiri agak jauh, bukan kiri tengah. Posisi NasDem pemilihnya mirip PDIP, cuma beda kelas," kata Djayadi mengutip video yang diunggah di kanal YouTube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia.

Djayadi mengatakan bahwa Anies Baswedan dari segi elektoral lebih dekat dengan pemilih PKS atau partai Islam, yang mana cukup jauh dengan NasDem.

"Pendukung Anies kalau dikaitkan dengan hasil survei, tidak puas dengan pemerintahan Jokowi, cenderung suporter Anies. Tentu ada pendukung Jokowi memilih Anies tapi tak sebanyak pendukung Jokowi pilih Ganjar," tambahnya.

Djayadi melihat ada pendukung Anies ada niat mendukung NasDem. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil survei yang memperlihatkan pendukung NasDem turun naik pasca deklarasi Anies.

"Artinya pencalonan Anies tidak berdampak negatif meskipun dampak positif juga belum jelas," ujar Djayadi.

"Kalau NasDem enggak jadi dukung Anies bisa dibayangkan yang keluar dari NasDem sulit kembali, yang tadinya dukung Anies mau ke NasDem ya mundur. Itu yang harus dihitung secara cermat akibat langkah-langkah ini," pungkasnya. (kontenjatim)