SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pengamat politik Adi Prayitno mengkritik manuver Partai NasDem-PKS yang sibuk bersafari ke partai politik di luar Koalisi Perubahan.

Menurutnya, secara hitungan, Koalisi Perubahan yang merupakan gabungan dari partai NasDem, PKS, dan Demokrat itu sudah cukup untuk mengusung capres dan selanjutnya dikuatkan dalam perjanjian.

Aksi Partai NasDem dan PKS yang melakukan penjajakan membangun koalisi dianggap memperlihatkan rendahnya posisi tawar Koalisi Perubahan. Bahkan, kondisi ini menandakan koalisi itu belum berpengaruh besar.

"Tidak ada parpol lain yang mau berkunjung atau inisiatif mengunjungi Koalisi Perubahan. Malah dari Koalisi Perubahan yang datang ke kubu mereka. Parpol kubu pemerintah nampak cuek saja, seperti anggota KIB lainnya, PAN atau PPP," ujar Adi di Jakarta pada Rabu (8/2/2023).

Adi mengatakan situasi stagnan Koalisi Perubahan ini dapat dilihat dari langkah NasDem dan PKS yang saling mengunjungi. Masing-masing elite kedua partai itu mengunjungi Golkar yang notabene parpol besar propemerintah.

Di samping itu, publik masih menunggu ketiga parpol segera deklarasi, bukan menundanya jika soliditas sudah terbentuk.

"Kalau mereka (Koalisi Perubahan) solid seharusnya menyampaikan dukungan (deklarasi) terhadap Anies secara deklaratif. Secara terbuka," lanjutnya.

Lebih lanjut, Adi menilai NasDem dan PKS tidak perlu melakukan safari politik yang hanya membuang energi jika Koalisi Perubahan solid.

"Kelihatannya saja solid. Padahal tinggal dikonkretkan saja untuk menentukan siapa cawapres untuk Anies," ujarnya seraya menyinggung langkah PKS yang berupaya mengajak Golkar untuk berkoalisi.

"Kalau memang Perubahan solid, untuk apa ajak yang lain," pungkasnya. (suara)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku sedih ketika mengetahui belanja iklan media konvensional semakin berkurang karena telah diambil oleh media digital platform asing.

"Keberlanjutan industri media konvensional juga menghadapi tantangan berat. Saya mendengar banyak mengenai ini, bahwa sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital terutama platform-platform asing," kata Jokowi dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2023 di Medan, Sumatera Utara, Kamis, 9 Februari 2023.

Jokowi mengatakan bahwa pada akhirnya sumber daya keuangan media konvensional akan terus berkurang. Hal inilah yang akan menyulitkan media dalam negeri.

"Sumber daya keuangan media konvensional akan berkurang terus. Larinya pasti ke sana. Dan sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital, tetapi dominasi platform asing dalam belanja iklan telah menyulitkan media dalam negeri kita," katanya.

Pernyataan Jokowi tak berlebihan. Pasalnya, sebagai gambaran, pada 2022 TikTok secara global berhasil meraup iklan sebesar Rp 158 triliun. Bandingkan dengan total belanja iklan media di Indonesia hanya Rp 135 triliun pada tahun yang sama.

Iklan TikTok tembus Rp 158 miliar

Perusahaan riset Insider Intelligence, seperti dikutip dari Reuters pada Selasa, 12 April 2022 menyebutkan pendapatan iklan aplikasi berbagi video TikTok secara global diperkirakan meningkat tiga kali lipat pada 2022, menjadi lebih dari US$ 11 miliar atau sekitar Rp 158 triliun.

Angka tersebut melebihi pendapatan gabungan dari saingannya, Twitter, dan Snap. Twitter dan Snapchat masing-masing diprediksi menghasilkan US$ 5,58 miliar dan US$ 4,86 miliar dari pendapatan iklan pada 2022. Nilai gabungan kedua aplikasi masih kurang dari yang diproyeksikan untuk TikTok.

TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan Cina ByteDance, merupakan salah satu aplikasi media sosial paling populer di dunia dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif.

Pendapatan iklan media digital terus meningkat hingga jumlahnya mendekati bahkan melampaui media konvensional. Mengutip Statista, pendapatan iklan Google Search sepanjang 2021 saja sudah mampu mencapai US$ 146 miliar.

Angka tersebut mendekati pendapatan iklan televisi global yang sebesar US$ 171 miliar, serta jauh melampaui media tradisional lain seperti media iklan luar ruangan (out-of-home advertising), koran, dan radio.

Sementara pendapatan iklan Google Network sebesar US$ 31,4 miliar, Amazon US$ 31,1 miliar, sementara surat kabar hanya sebesar US$ 29,5 miliar.

Adapun pendapatan iklan Meta, perusahaan induk Facebook, WhatsApp, dan Instagram, tercatat sebesar US$ 115 miliar pada 2021.

Agensi iklan Zenith memproyeksikan pendapatan iklan media sosial akan mencapai US$ 177 miliar pada 2022. Tahun ini diperkirakan akan menjadi kali pertama di mana pendapatan iklan media sosial mampu melampaui televisi.

Kesenjangan pendapatan iklan media digital dan media tradisional juga diperkirakan akan terus melebar dalam tahun-tahun mendatang. Zenith memprediksi cakupan iklan digital akan menembus 61,5 persen pada 2022 dan meningkat lagi menjadi 65,1 persen pada 2024.

Belanja iklan di Indonesia Rp 135 triliun

Sementara di Indonesia, Nielsen mencatat belanja iklan pada semester pertama 2022 hanya mencapai Rp 135 triliun. Nielsen mencatat angka belanja iklan berdasarkan gross rate card yang tidak termasuk diskon, promo, paket, dan lain-lain.

Nilai ini meningkat 7 persen dari Rp 127 triliun pada semester pertama 2021. Nielsen memonitor 15 stasiun televisi, 161 media cetak, 104 radio, 200 situs, 3 media sosial, dan iklan reklame di Jakarta. Belanja iklan masih didominasi untuk televisi sebesar 79,7 persen.

Director Client Lead Nielsen Indonesia Selly Putri mengatakan, berdasarkan laporan Nielsen Ad Intel, TV masih mendominasi dengan porsi belanja iklan mencapai Rp 107,5 triliun.

"Kemudian diikuti digital yang meningkat 15,2 persen dengan kenaikan lebih dari 6 persen dengan belanja iklan mencapai Rp 20,5 triliun. Namun, terjadi kontraksi pada media cetak 4,8 persen dan radio 0,3 persen," kata Selly di Jakarta, Kamis, 11 Agustus 2022.

Selly menambahkan, terjadi peningkatan jumlah kreatif iklan sebesar 40 persen yang didominasi oleh iklan-iklan digital dengan masa tayang pendek. (tempo)

SANCAnews.id – Kader Partai Kebangkitan Bangsa Umar Hasibuan atau Gus Umar menyoroti pernyataan Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade yang menuding Anies Baswedan hingga saat ini belum berpamitan dengan Prabowo Subianto dan meminta izin ikut Pilpres 2024.

Dia menyinggung sikap Presiden Jokowi saat menjadi capres.

Hal itu disampaikan Gus Umar dalam akun Twitter pribadinya, pada Rabu 8 Februari 2023.

"Emang wkt jokowi jd capres pamit ?," ujar Gus Umar dikutip Newsworthy.

Emang wkt jokowi jd capres pamit ?https://t.co/fveYUUIG5t

— Haji Umar Hasibuan (@Umar_Syadat770) February 8, 2023

Sebelumnya, Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan secara terang-terangan soal sikap tidak santun Anies Baswedan ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikannya melalui sebuah diskusi di salah satu stasiun televisi.

Ia mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak memiliki sopan santun sebab eks Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak pamit ke Prabowo setelah diusung di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

“Mohon maaf ya, Mas Anies kami usung kami dukung dan kami bantu pembiayaannya, pamit pun tidak sama sekali dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra,” ucap Andre dalam video yang beredar. (*)

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung menyebut bahwa ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ajaib lantaran tiba-tiba mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres Partai Nasdem pada tahun 2022 silam.

Namun, belakangan ia menyebut bahwa Surya Paloh kini gamang dengan keputusan memilih Anies Baswedan jadi Capres Partai NasDem.

"Secara sama-samar, agak gamang juga kawan kita satu ini ya, tapi itu memang konsekuensi dari Surya Paloh yang dengan teknik sliding tekel tiba-tiba Anies sudah ada di depan gawang (jadi Capres NasDem)", ucap Rocky dikutip dari perbincangannya dengan wartawan senior, Hersubeno Arif di channel YouTube Rocky Gerung Official, Kamis (9/2/2023).

Ia melanjutkan bahwa orang akan curiga karena Surya Paloh tiba-tiba mengasuh Anies Baswedan yang ketika dideklarasikan masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Itu agak ajaib memang dan mungkin ada semacam teknik atau strategi lain untuk kemudian ditinggalkan, kan kira-kira begitu pikirannya," papar Rocky.

Bahkan Rocky menyebut Surya Paloh itu bisa menjadi ekstrim satu ke ekstrim yang lain.

"Hal itu akan menimbulkan skeptism bahwa Surya Paloh sebetulnya mengumpan Anies untuk mengukur apakah dia mampu mengendalikan politik," ucapnya.

Ia juga menyebut bahwa Surya Paloh bisa saja melepas Anies Baswedan ketika dia sudah kehabisan dimensi moral.

"Walau sudah hilang dimensi moral, maka dia pasti akan lepas Anies Baswedan tuh karena dianggap mendingan transaksi pragmatis daripada dimensi moral," papar Rocky.

Mantan Dosen UI ini menyebut bahwa pernyataan mantan Sekjen NasDem itu terkait perubahan Surya Paloh bisa saja terjadi.

"Perubahan bisa terjadi (Anies dilepas NasDem)," imbuh Rocky,

Namun, Surya Paloh musti menghitung akibat jika Anies Baswedan betul-betul didepak dari Capres NasDem.

"Akibatnya jika benar itu terjadi (Anies dilepas NasDem) tentu partai Surya Paloh itu akan ditinggalkan oleh orang itu dan Anies mungkin 'Ya udah nggak apa-apa keluar NasDem." (wartaekonomi) 

SANCAnews.id – Ada penjelasan yang berbeda di balik rumor tentang pinjaman uang sebesar Rp 50 miliar oleh Anies Baswedan kepada Sandiaga Salahuddin Uno saat maju di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Rumor ini dikembangkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu lalu.

“Mas Anies Baswedan tadi pagi via telpon minta saya menyampaikan hal-hal terkait perjanjian pada saat Pilgub Jakarta kepada teman-teman wartawan,” ujar pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio kepada Kantor Berita Politik RMOL di Hotel Novotel Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Dalam perbincangannya dengan Anies, sosok yang karib disapa Hensat ini mendapatkan pengakuan bahwa memang ada perjanjian utang piutang dengan Sandiaga Uno.

“Memang ada perjanjian pinjaman yang kemudian sudah selesai karena Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memenangkan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017,” urainya.

Ia menegaskan, perjanjian sebenarnya antara Anies dan Sandiaga memang memastikan utang piutang akan dibayarkan apabila mereka berdua kalah di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

“Maka Anies Baswedan harus mengembalikan pinjaman itu (kalau kalah). Tapi kalau menang, selesai. Jadi artinya tidak perlu dikembalikan pinjaman itu,” demikian Hensat menambahkan. (*)