SANCAnews.id

SANCAnews.id – Narasi mendukung pembangunan Ibukota Negara (IKN) yang digulirkan Partai Gerindra dinilai upaya untuk mendapatkan dukungan dari Jokowi di Pemilu 2024.

“Menarasikan dukung IKN dilanjutkan lagi itu upaya Partai Gerindra agar dapat restu dari Presiden Jokowi,” kata Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (4/2).

Menurut Arifki, tak hanya Gerindra yang menggulirkan narasi meneruskan proyek pemerintahan Jokowi, figur capres lain yang ingin mendapatkan dukungan Jokowi pun melakukan hal serupa.

“Dari berbagai figur yang muncul kayak Ganjar, Prabowo, kan hari ini mengklaim bahwa mereka orang yang paling didukung Pak Jokowi,” demikian Arifki.

Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani menyebut partainya akan melanjutkan megaproyek IKN Nusantara jika Prabowo menjadi presiden tahun 2024.

"Meskipun IKN dibangun di Kalimantan Timur, tapi itu adalah cita-cita lama yang telah menjadi wacana Bung Karno yang ingin memindahkan ibukota ke bumi Kalimantan," kata Muzani di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (1/2). (*)

SANCAnews.id – Ekonom Rizal Ramli turut mengkritisi politisi yang kerap melakukan pencitraan. Kritikan tersebut secara khusus diarahkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini menyebut bahwa Jokowi merupakan presiden buah hasil politik pencitraan. Ia pun bertanya ke publik apakah tetap ingin memilih sosok pemimpin yang hanya bisa pencitraan.

Pandangannya itu disampaikan dalam video yang dibagikan langsung Rizal Ramli di akun Twitter pribadinya. Ia berpidato menggebu-gebu mengritisi pemerintahan Presiden Jokowi dalam video berjudul "RR Bilang Jokowi Presiden Paling Boros, Begini Solusinya".

Menurutnya, jika masyarakat masih memilih sosok pemimpin yang suka pencitraan, maka nantinya sosok itu serupa dengan kepemimpinan Jokowi sekarang. Ia bahkan menyebut sosok yang dinilai 'kembar' dengan Jokowi adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Tak hanya itu, dalam video, Rizal Ramli juga menuding Jokowi sebagai presiden paling boros dalam sejarah Indonesia. Ia mendesak agar dilakukan audit begitu Jokowi lengser dari jabatan.

"(Jokowi) merupakan presiden paling boros dalam sejarah. Habis Jokowi gagal jadi presiden kita audit. Hasil politik pencitraan itu, hasilnya Presiden kayak jokowi. Masak mau diterusin? Nanti dapat kayak Jokowi namanya Ganjar gitu hlo," ucap Rizal Ramli seperti dikutip Suara.com, Sabtu (4/2/2023).

Meski demikian, Rizal menyampaikan kekagumannya kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia takjub kala melihat petinggi partai berlambang banteng itu berani melakukan roasting terhadap Presiden Jokowi.

Secara khusus, Rizal Ramli juga kagum saat sosok yang disapanya 'Mbak Mega' itu tegas menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode. Baginya, itu adalah roasting tercanggih.

"Mbak Mega bagus sekali, dia taat asas. Gak boleh perpanjangan (presiden tiga periode). Dia roasting Jokowi. Ini roasting tercanggih. Aku kagum Mbak Mega bisa roasting (Jokowi)," puji Rizal Ramli.

"Tapi jangan lupa saya kenal Jokowi, kenal Luhut Pandjaitan. Mereka enggak bakal berhenti. Jadi orang yang tidak pernah berjuang untuk demokrasi. Menikmati manfaat demokrasi, begitu berkuasa dia preteli," lanjutnya.

Sementara itu dalam cuitannya, Rizal Ramli membagikan tautan video itu dengan menyebut Jokowi sebagai presiden terboros. Ini karena Jokowi, kata Rizal, suka berjalan-jalan.

Ia juga menuding Jokowi tidak pernah memperjuangkan demokrasi sebelum terjun di dunia politik. Namun begitu berkuasa, Jokowi disebut justru mempreteli demokrasi di Tanah Air.

"'RR Bilang Jokowi Presiden Paling Boros, Begini Solusinya'. Rizal Ramli mengatakan, Jokowi presiden yang tak pernah berjuang untuk demokrasi. Tapi saat, berkuasa, dia mempreteli demokrasi," tulisnya di Twitter.

"Jalan-jalan terus, sebenarnya Jokowi presiden paling boros," pungkasnya. (suara)

SANCAnews.id – Tasikmalaya dikenal sebagai kota pesantren atau kota santri ada ribuan pesantren di kota Tasikmalaya. Data dari opendata.jabarprov.go.id jumlah pesantren di Kabupaten Tasikmalaya hingga tahun 2022 sebanyak 1344 pesantren dan di Kota Tasikmalaya 266 pesantren. Pesantren tersebut tersebar di desa dan kecamatan.

Pembangunan semua pesantren berlangsung mulus bahkan didukung oleh masyarakat. Namun pembangunan pesantren  Mahad Ihya As Sunnah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya malah dipermasalahkan sekelompok warga. Bahkan sampai ada aksi demo. Membawa spanduk dan meneriakan yel-yel.

Akdi demo pada Jumat (3/2/2022)  ini intinya massa yang mengatasnamakan Forsil Cisayong dan Kelompok peuda Sufi mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya mengevaluasi perizinan pembangunan Pesantren Mahad Ihya As Sunnah

Menurut KoordinatorSeptian Hadinata aksi itu merupakan gerakan moral yang diinisiasi para kiai, pimpinan pesantren, dan masyarakat, untuk menjaga keutuhan dan kerukunan jamaah.

Intinya mereka meminta Bupati Tasikmalaya mengevaluasi sekaligus menunda seluruh proses perizinan yang berkaitan dengan pembangunan Pesantren Mahad Ihya As Sunnah di Kecamatan Cisayong.

Kendati menyatakan sikap itu, Septian mengatakan, pihaknya bukan menolak pembangunan Pesantren Mahad Ihya As Sunnah di Kecamatan Cisayong. Menurut dia, pihaknya hanya ingin diajak musyawarah dalam proses pembangunan itu.

"Kami tidak pernah menolak. Hanya kami ingin diajak musyawarah. Kami melihat dalam proses ini ada beberapa catatan kami yang melanggar aturan koridor kenegaraan," kata Septian, yang juga Juru Bicara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Cisayong.

Dia menyebutkan, salah satu aturan yang ditabrak adalah masalah perizinan. Apalagi, pembangunan yang terkait dengan keagamaan juga harus dikoordinasikan dengan MUI setempat.

Sementara itu, dalam proses pembangunan Pesantren Mahad Ihya As Sunnah di Kecamatan Cisayong, MUI belum pernah diajak diskusi.

Karena itu, dia meminta Bupati Tasikmalaya untuk sementara menghentikan proses pembangunan pesantren itu. Apabila proses pembangunan tetap dilanjutkan, dia khawatir akan terjadi konflik di lapisan masyarakat.

Sebab, apabila pembangunan itu terus berlanjut, tak menutup kemungkinan akan muncul fitnah karena tidak jelas paham dari pesantren bersangkutan.

"Sekali lagi, kami tidak menolak. Hanya kami ingin yang masuk ke Cisayong mematuhi aturan kenegaraan. Juga menghargai adat setempat," ujar Septian. 

Camat Cisayong, Asep Zamzam menjelaskan rencana pembangunan pesantren di Kecamatan Cisayong sejak lama. Serangkaian proses telah dilakukan termasuk musyawarah dengan berbagai pihak. Legalitas perizinan juga sudah dikantongi, namun Camat mengakui masih ada yang belum sepaham.

Sementara itu Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Ma'had Ihya As Sunnah Tasikmalaya, Jawa Barat, Ustadz Maman Suratman membantah kehadiran pesantren di Cisayong akan mengundang reaksi masyarakat.

"Pertama, mungkin komentar kami (aksi demo) adalah hanya berisitigfar saja, minta ampun terkait ada kekurangan dan kesalahan dan sebagainya sebagai manusia biasa," ungkap Maman

Pihaknya mengklaim sudah melakukan sosialisasi dan silaturahmi ke tokoh masyarakat dan tokoh agama. Perjalanan panjang, semua sudah ditempuh, ke pemerintah sudah ditempuh," sambung dia.

Maman menambahkan, pihaknya membangun pondok pesantren baru di Cisayong karena ponpes pusat yang ada di Paseh, Tasikmalaya, sudah over kapasitas.

"Semoga semua dengan ada riak ini bisa terlewati dengan isu yang tidak dipertanggungjawabkan bisa terlewati dengan baik.

Pembangunan ini tidak tendensi apapun. Karena kami di kota (ponpes di Paseh) padat. Kami ingin memisahkan pondok putra dan putri. Sehingga di tempat baru bisa memadai.

Mulai lapangan sepak bola, kolam renang, argobisnisnya bisa dilaksanakan di sini Cisayong buat putra," tambah Maman. (suara)

SANCAnews.id – Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Wawan Heru Suyatmiko mengungkapkan salah satu alasan merosotnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2022 disebabkan lemahnya penegakan hukum. Wawan menjelaskan skor IPK yang disusun lembaganya merupakan himpunan penilaian dari para pebisnis serta analis terhadap penegakan hukum dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Sehingga, rendahnya skor IPK Indonesia tahun 2022 merupakan refleksi dari pebisnis dan pengamat yang memandang iklim kebijakan serta penegakan hukum yang berlangsung di Indonesia. Wawan mengatakan banyak kalangan yang menilai penegakan hukum selama tahun 2022 merosot dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab, kata dia, acapkali aparat penegak hukum yang ikut cawe-cawe sehingga terjerat tindak pidana korupsi.

“Untuk penegakan hukum kita tahun 2022 masih banyak aparat hukum yang kena kasus korupsi. Hal ini membuat indeks persepsi terhadap pemberantasan korupsi juga semakin buruk,” ujar Wawan saat dihubungi oleh Tempo, Rabu, 1 Februari 2023.

ICW Beri Nilai E untuk Penegak Hukum

Indonesia Corruption Watch (ICW) membuat standar penilaian terhadap kinerja Aparat Penegak Hukum (APH), yaitu kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam penindakan kasus korupsi. Ada 5 kategori nilai kinerja yang dibuat ICW berdasarkan persentase capaian target. Kategori tersebut yaitu, 81-100 mendapat kategori A atau sangat baik, 61-80 kategori B atau baik, 41-80 kategori C atau cukup, 21-40 kategori D atau buruk, dan 0-20 kategori E atau sangat buruk.

Dalam laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2022 yang dikeluarkan ICW, dari target sebanyak 1.387 kasus korupsi pada Semester 1 tahun 2022, seluruh APH hanya mampu merealisasikan sebanyak 252 kasus korupsi atau sekitar 18 persen. Sehingga kinerja penindakan kasus korupsi hanya mendapat nilai E.

Kinerja penegak hukum

Kejaksaan memiliki target penanganan kasus selama semester I 2022 sebanyak 514 kasus dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp 138,9 miliar. Kejaksaan sepanjang semester I tahun 2022 tercatat hanya menangani sebanyak 183 kasus dengan 413 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Persentase kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kejaksaan sekitar 36 persen atau masuk dalam kategori C atau Cukup. Hanya terdapat 26 Satuan Kejaksaan yang telah menangani sebanyak 2 kasus atau lebih.

Penanganan kasus korupsi di Kepolisian semakin menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2022, Kepolisian memiliki target penanganan kasus korupsi selama semester I 2022 sebanyak 813 kasus dengan anggaran sebesar Rp 291,7 miliar.

Kepolisian selama semester I tahun 2022 tercatat hanya dapat menangani 54 kasus. Persentase kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kepolisian sekitar 7 persen atau masuk dalam kategori E atau Sangat Buruk.

Di sisi lain, kerja KPK selama semester I tahun 2022 mengalami stagnans baik dari segi jumlah, tersangka, maupun nilai kerugian negara, di mana tercatat KPK hanya menangani 15 kasus korupsi. Persentase kinerja penindakan kasus korupsi oleh KPK hanya sekitar 25 persen dari target selama semester I 2022 sebanyak 60 kasus. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja KPK masuk dalam kategori D atau Buruk.

Sebelumnya, Transparency International mengeluarkan IPK tahunan pada tahun 2022 termasuk Indonesia. Dalam penilaian tersebut, Indonesia mendapatkan angka 34 yang menunjukkan penurunan empat angka dari tahun 2021 yaitu 38. Poin tersebut juga membuat posisi IPK Indonesia melorot ke posisi 110 dari 180 negara yang pada tahun 2021 sendiri Indonesia berada di posisi 96. (tempo)

SANCAnews.id – Pengamat Politik dan Akademisi Rocky Gerung menilai ada makna dibalik rangkaian pertemuan Ketua Umum Partai NasDem dengan Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Rocky menduga, sejumlah pertemuan itu bisa berlangsung karena ada situasi dimana pihak istana sudah mulai gelisah melihat bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan yang belakangan elektabilitasnya semakin meroket.

"Jadi rangkaian itu memperlihatkan bahwa istana memang resah atau gelisah naiknya elektabilitas Anies dan dielu-elukan secara nyata, jadi sebetulnya pada saat bersamaan Ganjar kasak-kusuk gak dapat partai kan itu juga menggelisahkan," kata Rocky melalui saluran YouTube pribadinya, dikutip Sabtu (4/2/2023).

Rocky menduga dalam sejumlah pertemuan yang dilakukan Surya Paloh dengan pihak istana, ada pembahasan mengenai tuker tambah untuk memberi jalan Anies sebagai capres dengan catatan cawapresnya adalah orang yang punya kedekatan dengan istana.

"Tetapi tentu akan ada tuker tambah walaupun tetap upaya untuk menghalangi masih ada. Kalau ternyata Anies unstoppable, maka minimal orang kedua itu dikendalikan oleh istana atau Jokowi," ujarnya.

Rocky berspekulasi, bahwa pihak istana tengah berupaya untuk menjodohkan Anies Baswedan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sebab selain berada di bawah radar Luhut dan Jokowi, Khofifah juga bisa menjadi pasangan yang strategis bagi Anies.

"Jadi ini tuker tambah yang halus dengan istana dan kita berspekulasi bahwa memang ibu Khofifah yang lebih mungkin disitu, karena Ibu Khofifah tetap berada dalam radarnya Luhut dan Jokowi," tukasnya.

"Dan Khofifah juga mewakili suara Jawa Timur yang sentral dan strategis bagi Anies," lanjutnya. (populis)