SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kabar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menghentikan sistem peringatan tsunami memicu sorotan. Salah satunya datang dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti.

Melalui akun Twitternya, Susi tampak 'menangisi' berita seputar penghentiaan sistem peringatan tsunami oleh BRIN dengan menggunakan emoji tangisan.

Adapun judul berita yang dikomentari pemilik Susi Air ini adalah "BRIN Hentikan Sistem Peringatan Tsunami", di mana berita itu diunggah oleh koran.tempo.co.

"(Emoji menangis)," tulis Susi di akun Twitter resminya seperti dikutip Suara.com, Kamis (2/2/2023).

Respons Susi meski hanya dengan menggunakan emoji, namun langsung menarik atensi warganet. Tak sedikit dari mereka yang menumpahkan 'uneg-uneg'-nya di kolom komentar cuitan Susi.

Warganet turut menyoroti nasib warga pesisir dengan dihentikannya sistem peringatan tsunami oleh BRIN. Bahkan ada seorang warganet menulis kekhawatirannya terkait keluarganya yang tinggal di daerah rawan bencana.

Banyak juga yang menuliskan beragam kritikan terkait kinerja BRIN selama ini. Selain itu, warganet turut mengkritisi nasib dunia riset dan inovasi di Tanah Air yang dinilai semakin mundur, alih-alih maju.

"Negara kita sangat menyedihkan ya buk. Beragama katanya tapi tidak punya akal sehat," komentar warganet.

"Kalau sistem early warning tsunami di Indonesia masih ada kekurangan, seharusnya diberikan dukungan untuk terus diperbaiki. Bukan program pengembangan dan pemeliharaannya dihentikan," kritik warganet.

"Aku mau nangis bacanya, keluargaku tinggal di daerah rawan. Bagi mereka mungkin bakal cuma jadi angka-angka statistik, tapi bagi orang lain itu sebagian hidupnya. Jahat emang pajabat-pejabat negeri ini. Ga ada otak," curhat warganet.

"Asli BRIN saat ini lembaga paling menjengkelkan, parah! Dibubarkannya Eijikman, LIPI dilebur, riset Kkncur, uang ke DPR, sekarang hentikan sistem peringatan tsunami," tambah yang lain.

"Kenapa sih yang memanfaatannya dirasakan rakyat selalu di otak-atik pemerintah? Apa pemerintah kehabisan uang? Potongin aja tuh gaji pejabat-pejabat kita, toh kebijakannya selama ini juga memberatkan rakyat," semprot warganet.

"Kalau BRIN nggak mampu menangani operasional early warning system ini, harusnya didelegasikan pada badan lain yang mampu, tapi jangan disetop programnya, kalau perlu BRIN-nya aja yang disetop," saran warganet.

"Ini kan negara kepulauan, dikelilingi laut, termasuk dalam jalur ring of fire. Apa sudah tidak ada orang-orang pintar untuk digaji di pemerintahan kita ya? Aneh sekali ya Bu," sentil warganet. (suara)

SANCAnews.id – Sebanyak 24 calon mahasiswa titipan dari KH Marsudi Syuhud terungkap di dalam persidangan perkara suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, pada Selasa (31/1) malam.

Terungkapnya nama-nama calon mahasiswa titipan dari petinggi Nahdlatul Ulama (NU) itu berawal saat ketua majelis hakim Lingga Setiawan meminta jaksa penuntut umum KPK RI untuk menunjukkan barang bukti berita acara pemeriksaan (BAP) nomor 24 keterangan dari Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbud Prof Nizam.

Untuk diketahui, Prof Nizam dihadirkan sebagai saksi dalam perkara suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung untuk tiga terdakwa yakni Karomani, Heryandi dan M.Basri.

Saat jaksa penuntut umum KPK RI menampilkan BAP nomor 24 tersebut, terkuak jika ada nama KH Marsudi Syuhud pernah menitipkan 24 calon mahasiswa kepada Prof Nizam. Selain itu, ada pula nama anggota Banggar Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menitipkan satu orang calon mahasiswa.

Di hadapan majelis hakim, Prof Nizam tak menampik jika dirinya pernah menerima titipan tersebut sesuai dengan BAP yang ditampilkan.

Namun ia menegaskan jika calon mahasiswa titipan KH Marsudi Syuhud yang saat ini menjabat Wakil Ketua Umum MUI Pusat itu tak ditindaklanjuti.

"Tidak kami tindak lanjuti, Yang Mulia," kata Prof Nizam.

Sementara saat diwawancarai usai persidangan, Prof Nizam mengatakan data-data nama calon mahasiswa titipan dari KH Marsudi Syuhud itu diserahkan kepada dirinya dalam satu berkas map. Namun, ia lupa persis kapan penyerahan map tersebut.

"Saya gak tahu, jadi kan satu map diserahkan ke saya, saya gak tau mapnya apa. (Penyerahannya) lupa saya, sekitar tahun 2020," kata Prof Nizam.

Berikut 24 inisial nama calon mahasiswa yang sempat dititipkan KH Marsudi Syuhud di 6 perguruan tinggi melalui Prof Nizam :

1. DJR, Hubungan Internasional (pilihan 1) Universitas Brawijaya, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

2. NVS, Kedokteran (pilihan 1)

Universitas Airlangga, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

3. FNHM, Kedokteran (pilihan 1) Universitas Airlangga, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

4. ADM, Kedokteran (pilihan 1) Universitas Airlangga, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

5. AAI, Kedokteran (pilihan 1)

Universitas Airlangga, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

6. YSA, Kedokteran (pilihan 1) Universitas Airlangga, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

7. NKH, Kedokteran (pilihan 1) Universitas Airlangga, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

8. AL, Kedokteran (pilihan 1)

Universitas Airlangga, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

9. ADSF, Kedokteran (pilihan 1) Universitas Airlangga, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

10. MFR, Kedokteran (pilihan 1) Universitas Brawijaya, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

11. TAS, Kedokteran (pilihan 1) Universitas Brawijaya, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

12. AAR, Kedokteran (pilihan 1) Universitas Brawijaya, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

13. RSP, Kedokteran (pilihan 2) Universitas Brawijaya, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

14. AKA, Kedokteran (pilihan 2) Universitas Brawijaya, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

15. MAK, Pendidikan Dokter (pilihan 1) Universitas Jember, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

16. CTS, Pendidikan Dokter (pilihan 1) Universitas Jember, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

17. AI, Pendidikan Dokter (pilihan 1) Universitas Jember, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

18. ANPS, Pendidikan Dokter (pilihan 2) Universitas Jember, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

19. KRH, Pendidikan Dokter (pilihan 1) Universitas Jenderal Soedirman, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

20. SA, Pendidikan Dokter (pilihan 1) Universitas Islam Negeri Malang, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

21. ADD, Pendidikan Dokter Gigi (pilihan 2) Universitas Brawijaya, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

22. AAN, Manajemen (pilihan 1) Universitas Airlangga, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

23. SDK, Arsitektur (pilihan 1) Institut Teknologi Sepuluh November, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

24. MRR, Kedokteran (pilihan 1) Universitas Brawijaya, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU). (kumparan)

SANCAnews.id – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring memberi tanggapan terkait perjanjian antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan mantan Gubernur DKI Jakarta.

Meski tak menyebutkan nama tertentu, ia menyinggung adanya seorang tokoh yang kembali mengungkit perjanjian capres, tetapi lupa telah mengkhianati para pemilihnya.

“Ada yang khawatir gagal maning, ungkit-ungkit perjanjian capres dulu. Sampai kapan? Rupanya belio nggak sadar sudah khianati ummat,” cetus Tifatul Sembiring melalui akun @tifsembiring pada Rabu (1/2/2023).

Tidak sampai di situ, ia melantunkan pantun yang metafora. Menyentil sosok yang dinilainya berani naik panggung tapi takut kalah bertanding.

“Jikalau takut ditanduk kambing, Jangan duduk belakang punggung, Jikalau takut kalah bertanding, Mengapa naik ke atas panggung,” ujarnya.

“Coba tebak siapa?” sambungnya.

Diketahui sebelumnya, beberapa waktu lalu santer dibicarakan perjanjian politik antara tiga tokoh. Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno.

Hal itu mulanya diungkapkan oleh Sandiaga Uno, ia menyebut bahwa perjanjian itu ditandatangani ketiganya jelang pemilihan gubernur DKI Jakarta, yang demenangkan Anies-Sandi.

Walau demikian, Sandi tidak ingin membeberkan apa isi perjanjian yang telah ditandatanginya itu. Ia menyebut perjanjian itu saat ini berada di tangan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon. (kontenjatim)

SANCAnews.id – Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang terang-terangan menyatakan dukungan kepada Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Dukungan itu disampaikannya saat menghadiri deklarasi relawan Sekretariat Bersama (Sekber) Kuning-Ijo-Biru atau disingkat 'KIB' yang menyatakan dukungan kepada Anies di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat pada Rabu (1/2/2023).

"Jadi pertanyaannya Saut ngapain di sini? Jawabannya ya untuk presiden yang berintegritas-lah," tegas Saut.

Dia mengaku, saat menjadi petinggi KPK, salah satu tugasnya memetakan tokoh-tokoh yang dominan.

"Kebetulan salah satu background saya banyak, jadi saya memetakan seseorang secara detail, kemudian karena memang salah satu tugas saya di KPK itu melihat tokoh-tokoh yang dominan," ujarnya.

Dari sejumlah tokoh yang dianalisa, Saut berhenti pada sosok Anies. Dia meyakini Anies bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.

"Jadi saat ketika saya di KPK, menyimpulkan ini pasti bakal jadi presiden orang ini (Anies)," ujarnya.

"Ya saya melihat orang mencari presiden itu, orang yang bisa menjawab medan perang Indonesia itu seperti apa. Medan perang kita kan sangat ruwet," sambungnya.

Dia menjelaskan, medan perang yang dimaksudnya yakni situasi negara yang penuh dengan ketidakpastian. Untuk menghadapinya membutuhkan sosok yang berintegritas.

"Saya bukan politisi, saya juga antikorupsi tapi saya juga harus berpihak pada kebenaran, kejujuran dan keadilan. Dan itu tidak boleh ditawar," tegasnya.

Relawan Kuning-Ijo-Biru atau 'KIB' gabungan dari tiga kelompok relawan Anies yaitu Go-Anies (Kuning), Forum Ka'bah Membangun (Ijo) dan Amanat Indonesia (Biru).

Tiga kelompok relawan itu dipimpin kader dari tiga partai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yaitu Ketua Go-Anies, Sirajuddin Abdul Wahab dari kader Golkar, Ketua Forum Ka'bah Membangun, Habil Marati kader partai PPP, dan Ketua Umum Amanat Indonesia, Sahrin Hamid dari PAN.

Ketiganya pun telah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden.

"Kami tiga simpul relawan Go-Anies, Forum Ka'bah Membangun, Amanat Indonesia (Anies) di seluruh Indonesia dengan ini menyatakan membentuk Sekretariat Bersama dengan nama Kuning-Ijo-Biru (Sekber KIB)," kata Sirajuddin Abdul Wahab membacakan deklarasinya.

Relawan Kuning-Ijo-Biru yang mereka bentuk dijadikan wadah untuk memenangkan Anies pada pemilihan umum 2024 mendatang.

"Sebagai wadah bersama, setara, dan solid untuk memperjuangkan dan memenangkan Anies Rasyid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia," kata Sirajuddin. (suara)

SANCAnews.id – DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) enggan menanggapi soal isu adanya perjanjian Anies Baswedan dengan Ketua Umum Prabowo Subianto yang diungkap di kanal Youtube milik mantan politisi Nasdem, Akbar Faizal pada Sabtu lalu (27/1). Dalam perjanjian itu disebut jika Prabowo menjadi calon presiden (capres), Anies tidak akan ikut dalam kontestasi Pilpres.

Belakangan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menjelaskan perjanjian tersebut terkait pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta 2017. Perjanjian tersebut ditandatangani sebelum Sandiaga dan Anies mendaftar ke KPU DKI Jakarta pada September 2016.

Menanggapi hal itu, Jurubicara DPP PKS M Kholid mengaku tidak tahu persis soal perjanjian tersebut. Ia hanya mengetahui Prabowo dan Sandiaga Uno berjanji slot Wakil Gubernur DKI Jakarta, lantaran Sandiaga jadi cawapres di Pemilu 2019 akan diberikan kepada PKS. Namun faktanya justru diberikan kepada Ahmad Riza Patria dari Gerindra.

“Saya tidak tahu perjanjian Anies-Prabowo. Saya saya tahu dulu Pak Prabowo dan Bang Sandi berjanji Wakil gubernur DKI buat PKS. Yang saya tahu pas maju Pilpres 2019,” kata Kholid kepada wartawan, Selasa (31/1).

Atas dasar itu, Kholid meminta semua pihak untuk move on dari Pemilu 2019 dan menatap masa depan dalam hal ini Pemilu 2024 yang tahapannya sudah mulai berjalan.

“Kita move on saja. Liat masa depan,” pungkasnya. (rmol)