SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kabar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menghentikan program pemantauan tsunami atau Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina-TEWS) mengejutkan banyak pihak.

"Kalau dikaitkan dengan sistem peringatan dini, ini (penghentian program Ina-TEWS)  saya malah baru tahu," kata anggota Komisi VIII DPR RI Wastam di sela-sela peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-47 Sentra Satria di Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (2/2/2023).

Ia menjelaskan, hal itu terkait adanya pemberitaan yang menyebutkan bahwa ruangan pemantau Indonesia Tsunami Observation Center (Ina-TOC) di Gedung Soedjono Poesponegoro, di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, tidak ada aktivitas dalam satu tahun terakhir, sehingga muncul dugaan jika program Ina-TEWS telah dihentikan oleh BRIN.

Ia mengaku berencna mempertanyakan penghentian program Ina-TEWS tersebut melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial (Kemensos) selaku mitra Komisi VIII DPR RI.

Menurut dia, hal itu akan dilakukan karena BNPB dan Kemensos juga menangani atau berkaitan dengan permasalahan tersebut.

"Saya pasti akan mempertanyakan (ke BNPB dan Kemensos), karena BRIN bukan mitra kami, saya akan mempertanyakan ke mitra kami, terutama ke BNPB, kok sampai dihentikan," jelasnya.

Ia mengatakan jika program Ina-TEWS sampai benar-benar dihentikan, risikonya sangat besar sekali ketika terjadi tsunami tanpa adanya sistem peringatan dini.

"Kecuali kalau ada sistem yang baru, yang lebih efektif, enggak apa-apa kalau (yang lama) dihentikan oleh BRIN. Tapi kalau enggak ada (sistem yang baru), terus sudah dihentikan, pasti kita akan memberikan evaluasi untuk hal ini," tegasnya.

Oleh karena itu, kata dia, harus ada solusi dari BRIN jika program Ina-TEWS benar-benar dihentikan karena ketika terjadi bencana tsunami yang menimbulkan banyak korban, siapa yang harus bertanggung jawab.

Menurut dia, program Ina-TEWS dibutuhkan mengingat sejumlah wilayah Indonesia merupakan daerah rawan tsunami, seperti di pesisir selatan Jawa mulai dari Ujungkulon sampai Banyuwangi.

"Apalagi berdasarkan prediksi, wilayah kita mempunyai potensi terjadi gempa yang kekuatannya sangat besar (gempa megathrust)," kata Wastam. (suara)

SANCAnews.id – Rapat dengar pendapat atau RDP Komisi VII DPR RI dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko di Gedung DPR RI, pada Senin (31/1/2023) berlangsung panas. Anggota Komisi VII sepakat agar Kepala BRIN dicopot.

Mayoritas anggota Komisi VII menyoroti kinerja Kepala BRIN yang dinilai lemah mengelola lembaga yang belum lama terbentuk itu. Pengelolaan anggaran BRIN yang mencapai Rp 6 triliun lebih juga dinilai kacau balau.

Hal itu sebagaimana dikatakan salah satu anggota Komisi VII dari PKS, Mulyanto. Menurut dia desakan pencopotan itu timbul lantaran Tri gagal mengkonsolidasikan lembaga, SDM dan anggaran, badan yang dipimpinnya. Kegagalan itu berdampak terhadap berbagai kejadian kurang baik yang belakangan muncul di BRIN.

"Saya menganggap pimpinan BRIN yang ada sekarang ini tidak dapat mengkonsolidasikan lembaga-lembaga di bawah kewenangannya. Karena itu saya mengusulkan agar pimpinan BRIN sekarang diganti saja," kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (1/2/2023).

Mulyanto sendiri mengaku heran dengan BRIN. Sebab sejak awal pembentukan hingga sekarang proses transisional belum juga selesai, baik dari aspek SDM, organisasi kelembagaan hingga anggaran.

Ia berpandangan kapasitas impelementasi program BRIN sangat lemah dan tidak implementatif sehingga muncul beberapa kasus terkait dengan BRIN. Mulyanto mencatat sejumlah kejadian menghebohkan masyarakat karena koordinasi di BRIN yang tidak bagus.

Salah satu kejadian dari BRIN yang kemudian menjadi heboh ialah saat seorang peneliti BRIN memprediksi tentang adanya badai besar. Prediksi yang kemudian diungkap ke publik itu tanpa didasarkan adanya koordinasi dan validasi data sehingga mengakibatkan kepanikan di masyarakat.

Ancam Lapor Ke KPK

Sementara itu, anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar, Gandung Pardiman lebih keras lagi. Dalam rapat komisi itu, Gandung mengusulkan ada audit investigasi terhadap BRIN. Ia bahkan menegaskan dan yakni banyak yang telah dikorupsi di BRIN.

"Saya usul ada audit investigasi tentang perjalanan keuangan BRIN, banyak yang dikorupsi itu, saya yakin seyakin-yakinnya," ujar Gandung yang ikut rapat Komisi VII secara online.

Gandung pun mengusulkan untuk mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap BRIN.

"Kita lapor KPK, banyak penyelewengan kasat mata," katanya.

Diketahui, Laksana Tri Handoko dilantik menjadi Kepala BRIN oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Rabu (28/4/2021). Sebelum menjabat sebagai Kepala BRIN, ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI). (suara)

SANCAnews.id – Belakangan pekan terakhir ini Hamidah warga Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) tak bisa tenang. Bahkan tidur pun susah. Bukan karena dia mengidap penyakit insomnia, melainkan karena terus kepikiran lahan yang dia punya. Seluas 155 meter persegi di RT 04 Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, PPU.

Lahan tersebut masuk dalam kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Meski luasan hanya 155 meter persegi, Hamidah justru sangat kecewa dengan nilai ganti rugi yang disodorkan pemerintah untuk lahan yang sudah dikuasainya dengan alas hak sertipikat tersebut.

"Saya bertanya kenapa kok sertipikat diambil. Saya mau tahu harga rumah itu berapa per meter. Saya keberatan kalau memang rumah saya masuk IPAL," kata Hamidah dengan nada kecewa, dikutip Kamis (02/02/2023).

Yah, luasan lahan 155 meter persegi itu terdapat rumah yang ditempatinya. Dihargai sangatlah murah, jauh dari harapan yang diinginkan Hamidah. Yakni senilai Rp. 56.003.808,- dengan alasan tak ada sertipikat. Kawasan itu nantinya akan berdiri Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Pun dengan yang dirasakan Sarina Natalina Gultom, warga RT 10 Desa Bumi Harapan. Dia memiliki lahan sekitar 28 hektare yang juga masuk di kawasan KIPP IKN. Meskipun belum dilakukan negosiasi, dia sangat khawatir lahan miliknya itu akan bernasib sama dengan warga lainnya. Dihargai dengan nilai Rp 200 ribu per meter.

"Warga RT 10 tidak menerima harga ganti rugi yang diluar dari yang ditentukan oleh ibu dirjen seperti yang dikatakan di podcast. Selama ini kami itu ditawarin Rp 200 ribu per meter. Padahal di podcast itu nilainya 650 sampai 1 juta per meter," terang Sarina.

Menurut pengakuan Sarina, selama ini warga dikumpulkan oleh pihak pemerintah. Mulai dari ATR/BPN, kelurahan, hingga kecamatan. Mereka dikumpulkan untuk mendengarkan pemaparan terkait ganti rugi lahan. Pertemuan itu terakhir berlangsung pada akhir tahun lalu.

Dari situ, satu-persatu warga diberikan penjelasan terkait nilai ganti rugi lahan. Berkas itu juga berisi surat yang menyatakan bahwa warga sepakat dengan nilai yang telah ditentukan. Setiap warga berbeda-beda. Tapi dikatakan Sarinah hampir bisa dipastikan nilainya sekitar Rp 200 ribu.

"Jadi kalau warga tidak mau atau keberatan akan dititipkan ke pengadilan berkas itu. Seperti dapat ancaman begitu," jelas Sarina.

Lahan milik Sarina berada di KIPP IKN Nusantara. Seluas 28 hektar dan ditumbuhi tanaman produktif. Lahan miliknya itu rencana menjadi jalan utama menuju istana kepresidenan di IKN Nusantara. Terletak di sumbu barat KIPP IKN Nusantara. Secara dukungan, Sarina sangat mendukung pembangunan IKN Nusantara.

"Hanya saja kami ini minta dihargai soal harga tanah, itu saja," singkatnya.

Warga lainnya, Edy Dalimunte sudah bernegosiasi dengan pemerintah terkait ganti rugi lahan. Desember lalu dia turut menghadiri pertemuan tersebut. Mulai dari ATR/BPN PPU, Kementerian PUPR, Kecamatan, Kelurahan hingga aparat keamanan TNI-Polri. Pada saat negosiasi warga dipanggil satu-persatu. Lahan Edy seluas 2500 meter persegi terletak di Desa Bumi Harapan. Dihargai Rp 225 ribu per meter.

"Kita dikasih amplop, disuruh tanda tangan kalau tidak, nanti uangnya dititipkan di pengadilan. Empat kali saya sudah negosiasi, jadi belum cocok. Kita merasa takut jadinya kalau uangnya dititipkan di pengadilan. Soal masalah pembayaran itu dipanggil satu-satu ke ruangan," ujarnya.

Memang dalam sosialisasi yang diterima warga sempat ada pilihan ganti rugi. Mulai dari diganti dengan lahan, bangunan, hingga uang. Tapi Edy bersama warga lainnya yang hadir saat itu sepakat dengan ganti berupa uang saja.

"Ternyata yang dibayarkan Rp 225 ribu per meter. Saya minta dinaikkan, mereka bilang tidak bisa karena nanti bisa bermasalah hukum," akunya.

Ganti rugi lahan dengan nilai uang yang rendah tentu sangat berdampak bagi warga. Mengingat di lahan tersebut mereka menggantungkan hidupnya. Sebagian besar punya lahan kelapa sawit. Meskipun tidak begitu luas, setidaknya bisa menjadi sumber pendapatan setiap bulannya.

Seperti yang juga dirasakan Teguh Prasetyo, warga di Desa Bumi Harapan, kawasan KIPP IKN Nusantara. Dia tak tahu harus bagaimana melanjutkan kehidupan bersama istri dan enam anaknya.

"Saya tadinya mau bangun kos-kosan. Setelah jual lahan kelapa sawit. Tapi ternyata kena KIPP IKN Nusantara. Ya tidak masalah, tapi kenapa kok cuma dihargai Rp 225 ribu per meter," kata Teguh.

Jeritan warga Kelurahan Pemaluan dan Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut sangat berarti. Mereka bukan tidak mendukung pembangunan IKN Nusantara, melainkan hanya ingin kejelasan ganti rugi lahan yang sudah mereka huni bertahun-tahun dengan harga yang pantas dan berkeadilan. (suara)

SANCAnews.id – Kabar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menghentikan sistem peringatan tsunami memicu sorotan. Salah satunya datang dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti.

Melalui akun Twitternya, Susi tampak 'menangisi' berita seputar penghentiaan sistem peringatan tsunami oleh BRIN dengan menggunakan emoji tangisan.

Adapun judul berita yang dikomentari pemilik Susi Air ini adalah "BRIN Hentikan Sistem Peringatan Tsunami", di mana berita itu diunggah oleh koran.tempo.co.

"(Emoji menangis)," tulis Susi di akun Twitter resminya seperti dikutip Suara.com, Kamis (2/2/2023).

Respons Susi meski hanya dengan menggunakan emoji, namun langsung menarik atensi warganet. Tak sedikit dari mereka yang menumpahkan 'uneg-uneg'-nya di kolom komentar cuitan Susi.

Warganet turut menyoroti nasib warga pesisir dengan dihentikannya sistem peringatan tsunami oleh BRIN. Bahkan ada seorang warganet menulis kekhawatirannya terkait keluarganya yang tinggal di daerah rawan bencana.

Banyak juga yang menuliskan beragam kritikan terkait kinerja BRIN selama ini. Selain itu, warganet turut mengkritisi nasib dunia riset dan inovasi di Tanah Air yang dinilai semakin mundur, alih-alih maju.

"Negara kita sangat menyedihkan ya buk. Beragama katanya tapi tidak punya akal sehat," komentar warganet.

"Kalau sistem early warning tsunami di Indonesia masih ada kekurangan, seharusnya diberikan dukungan untuk terus diperbaiki. Bukan program pengembangan dan pemeliharaannya dihentikan," kritik warganet.

"Aku mau nangis bacanya, keluargaku tinggal di daerah rawan. Bagi mereka mungkin bakal cuma jadi angka-angka statistik, tapi bagi orang lain itu sebagian hidupnya. Jahat emang pajabat-pejabat negeri ini. Ga ada otak," curhat warganet.

"Asli BRIN saat ini lembaga paling menjengkelkan, parah! Dibubarkannya Eijikman, LIPI dilebur, riset Kkncur, uang ke DPR, sekarang hentikan sistem peringatan tsunami," tambah yang lain.

"Kenapa sih yang memanfaatannya dirasakan rakyat selalu di otak-atik pemerintah? Apa pemerintah kehabisan uang? Potongin aja tuh gaji pejabat-pejabat kita, toh kebijakannya selama ini juga memberatkan rakyat," semprot warganet.

"Kalau BRIN nggak mampu menangani operasional early warning system ini, harusnya didelegasikan pada badan lain yang mampu, tapi jangan disetop programnya, kalau perlu BRIN-nya aja yang disetop," saran warganet.

"Ini kan negara kepulauan, dikelilingi laut, termasuk dalam jalur ring of fire. Apa sudah tidak ada orang-orang pintar untuk digaji di pemerintahan kita ya? Aneh sekali ya Bu," sentil warganet. (suara)

SANCAnews.id – Sebanyak 24 calon mahasiswa titipan dari KH Marsudi Syuhud terungkap di dalam persidangan perkara suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, pada Selasa (31/1) malam.

Terungkapnya nama-nama calon mahasiswa titipan dari petinggi Nahdlatul Ulama (NU) itu berawal saat ketua majelis hakim Lingga Setiawan meminta jaksa penuntut umum KPK RI untuk menunjukkan barang bukti berita acara pemeriksaan (BAP) nomor 24 keterangan dari Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbud Prof Nizam.

Untuk diketahui, Prof Nizam dihadirkan sebagai saksi dalam perkara suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung untuk tiga terdakwa yakni Karomani, Heryandi dan M.Basri.

Saat jaksa penuntut umum KPK RI menampilkan BAP nomor 24 tersebut, terkuak jika ada nama KH Marsudi Syuhud pernah menitipkan 24 calon mahasiswa kepada Prof Nizam. Selain itu, ada pula nama anggota Banggar Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menitipkan satu orang calon mahasiswa.

Di hadapan majelis hakim, Prof Nizam tak menampik jika dirinya pernah menerima titipan tersebut sesuai dengan BAP yang ditampilkan.

Namun ia menegaskan jika calon mahasiswa titipan KH Marsudi Syuhud yang saat ini menjabat Wakil Ketua Umum MUI Pusat itu tak ditindaklanjuti.

"Tidak kami tindak lanjuti, Yang Mulia," kata Prof Nizam.

Sementara saat diwawancarai usai persidangan, Prof Nizam mengatakan data-data nama calon mahasiswa titipan dari KH Marsudi Syuhud itu diserahkan kepada dirinya dalam satu berkas map. Namun, ia lupa persis kapan penyerahan map tersebut.

"Saya gak tahu, jadi kan satu map diserahkan ke saya, saya gak tau mapnya apa. (Penyerahannya) lupa saya, sekitar tahun 2020," kata Prof Nizam.

Berikut 24 inisial nama calon mahasiswa yang sempat dititipkan KH Marsudi Syuhud di 6 perguruan tinggi melalui Prof Nizam :

1. DJR, Hubungan Internasional (pilihan 1) Universitas Brawijaya, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

2. NVS, Kedokteran (pilihan 1)

Universitas Airlangga, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

3. FNHM, Kedokteran (pilihan 1) Universitas Airlangga, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

4. ADM, Kedokteran (pilihan 1) Universitas Airlangga, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

5. AAI, Kedokteran (pilihan 1)

Universitas Airlangga, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

6. YSA, Kedokteran (pilihan 1) Universitas Airlangga, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

7. NKH, Kedokteran (pilihan 1) Universitas Airlangga, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

8. AL, Kedokteran (pilihan 1)

Universitas Airlangga, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

9. ADSF, Kedokteran (pilihan 1) Universitas Airlangga, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

10. MFR, Kedokteran (pilihan 1) Universitas Brawijaya, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

11. TAS, Kedokteran (pilihan 1) Universitas Brawijaya, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

12. AAR, Kedokteran (pilihan 1) Universitas Brawijaya, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

13. RSP, Kedokteran (pilihan 2) Universitas Brawijaya, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

14. AKA, Kedokteran (pilihan 2) Universitas Brawijaya, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

15. MAK, Pendidikan Dokter (pilihan 1) Universitas Jember, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

16. CTS, Pendidikan Dokter (pilihan 1) Universitas Jember, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

17. AI, Pendidikan Dokter (pilihan 1) Universitas Jember, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

18. ANPS, Pendidikan Dokter (pilihan 2) Universitas Jember, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

19. KRH, Pendidikan Dokter (pilihan 1) Universitas Jenderal Soedirman, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

20. SA, Pendidikan Dokter (pilihan 1) Universitas Islam Negeri Malang, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

21. ADD, Pendidikan Dokter Gigi (pilihan 2) Universitas Brawijaya, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

22. AAN, Manajemen (pilihan 1) Universitas Airlangga, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

23. SDK, Arsitektur (pilihan 1) Institut Teknologi Sepuluh November, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU)

24. MRR, Kedokteran (pilihan 1) Universitas Brawijaya, SBMPTN 2021. (Titipan Marsudi Syuhud, Ketua PBNU). (kumparan)