SANCAnews.id

SANCAnews.id – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring memberi tanggapan terkait perjanjian antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan mantan Gubernur DKI Jakarta.

Meski tak menyebutkan nama tertentu, ia menyinggung adanya seorang tokoh yang kembali mengungkit perjanjian capres, tetapi lupa telah mengkhianati para pemilihnya.

“Ada yang khawatir gagal maning, ungkit-ungkit perjanjian capres dulu. Sampai kapan? Rupanya belio nggak sadar sudah khianati ummat,” cetus Tifatul Sembiring melalui akun @tifsembiring pada Rabu (1/2/2023).

Tidak sampai di situ, ia melantunkan pantun yang metafora. Menyentil sosok yang dinilainya berani naik panggung tapi takut kalah bertanding.

“Jikalau takut ditanduk kambing, Jangan duduk belakang punggung, Jikalau takut kalah bertanding, Mengapa naik ke atas panggung,” ujarnya.

“Coba tebak siapa?” sambungnya.

Diketahui sebelumnya, beberapa waktu lalu santer dibicarakan perjanjian politik antara tiga tokoh. Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno.

Hal itu mulanya diungkapkan oleh Sandiaga Uno, ia menyebut bahwa perjanjian itu ditandatangani ketiganya jelang pemilihan gubernur DKI Jakarta, yang demenangkan Anies-Sandi.

Walau demikian, Sandi tidak ingin membeberkan apa isi perjanjian yang telah ditandatanginya itu. Ia menyebut perjanjian itu saat ini berada di tangan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon. (kontenjatim)

SANCAnews.id – Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang terang-terangan menyatakan dukungan kepada Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Dukungan itu disampaikannya saat menghadiri deklarasi relawan Sekretariat Bersama (Sekber) Kuning-Ijo-Biru atau disingkat 'KIB' yang menyatakan dukungan kepada Anies di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat pada Rabu (1/2/2023).

"Jadi pertanyaannya Saut ngapain di sini? Jawabannya ya untuk presiden yang berintegritas-lah," tegas Saut.

Dia mengaku, saat menjadi petinggi KPK, salah satu tugasnya memetakan tokoh-tokoh yang dominan.

"Kebetulan salah satu background saya banyak, jadi saya memetakan seseorang secara detail, kemudian karena memang salah satu tugas saya di KPK itu melihat tokoh-tokoh yang dominan," ujarnya.

Dari sejumlah tokoh yang dianalisa, Saut berhenti pada sosok Anies. Dia meyakini Anies bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.

"Jadi saat ketika saya di KPK, menyimpulkan ini pasti bakal jadi presiden orang ini (Anies)," ujarnya.

"Ya saya melihat orang mencari presiden itu, orang yang bisa menjawab medan perang Indonesia itu seperti apa. Medan perang kita kan sangat ruwet," sambungnya.

Dia menjelaskan, medan perang yang dimaksudnya yakni situasi negara yang penuh dengan ketidakpastian. Untuk menghadapinya membutuhkan sosok yang berintegritas.

"Saya bukan politisi, saya juga antikorupsi tapi saya juga harus berpihak pada kebenaran, kejujuran dan keadilan. Dan itu tidak boleh ditawar," tegasnya.

Relawan Kuning-Ijo-Biru atau 'KIB' gabungan dari tiga kelompok relawan Anies yaitu Go-Anies (Kuning), Forum Ka'bah Membangun (Ijo) dan Amanat Indonesia (Biru).

Tiga kelompok relawan itu dipimpin kader dari tiga partai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yaitu Ketua Go-Anies, Sirajuddin Abdul Wahab dari kader Golkar, Ketua Forum Ka'bah Membangun, Habil Marati kader partai PPP, dan Ketua Umum Amanat Indonesia, Sahrin Hamid dari PAN.

Ketiganya pun telah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden.

"Kami tiga simpul relawan Go-Anies, Forum Ka'bah Membangun, Amanat Indonesia (Anies) di seluruh Indonesia dengan ini menyatakan membentuk Sekretariat Bersama dengan nama Kuning-Ijo-Biru (Sekber KIB)," kata Sirajuddin Abdul Wahab membacakan deklarasinya.

Relawan Kuning-Ijo-Biru yang mereka bentuk dijadikan wadah untuk memenangkan Anies pada pemilihan umum 2024 mendatang.

"Sebagai wadah bersama, setara, dan solid untuk memperjuangkan dan memenangkan Anies Rasyid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia," kata Sirajuddin. (suara)

SANCAnews.id – DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) enggan menanggapi soal isu adanya perjanjian Anies Baswedan dengan Ketua Umum Prabowo Subianto yang diungkap di kanal Youtube milik mantan politisi Nasdem, Akbar Faizal pada Sabtu lalu (27/1). Dalam perjanjian itu disebut jika Prabowo menjadi calon presiden (capres), Anies tidak akan ikut dalam kontestasi Pilpres.

Belakangan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menjelaskan perjanjian tersebut terkait pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta 2017. Perjanjian tersebut ditandatangani sebelum Sandiaga dan Anies mendaftar ke KPU DKI Jakarta pada September 2016.

Menanggapi hal itu, Jurubicara DPP PKS M Kholid mengaku tidak tahu persis soal perjanjian tersebut. Ia hanya mengetahui Prabowo dan Sandiaga Uno berjanji slot Wakil Gubernur DKI Jakarta, lantaran Sandiaga jadi cawapres di Pemilu 2019 akan diberikan kepada PKS. Namun faktanya justru diberikan kepada Ahmad Riza Patria dari Gerindra.

“Saya tidak tahu perjanjian Anies-Prabowo. Saya saya tahu dulu Pak Prabowo dan Bang Sandi berjanji Wakil gubernur DKI buat PKS. Yang saya tahu pas maju Pilpres 2019,” kata Kholid kepada wartawan, Selasa (31/1).

Atas dasar itu, Kholid meminta semua pihak untuk move on dari Pemilu 2019 dan menatap masa depan dalam hal ini Pemilu 2024 yang tahapannya sudah mulai berjalan.

“Kita move on saja. Liat masa depan,” pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Anggota Tim kecil Anies Baswedan, Sudirman Said angkat bicara terkait adanya perjanjian tertulis atau kontrak politik antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurutnya, perjanjian yang ada saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu hanya perjanjian soal biaya kampanye dan bukan soal kontrak politik yang serius.

“Saya tidak mendengar ada perjanjian tersebut, yang ada adalah perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan pak Sandi itu saya tahu,” kata Sudirman di sela-sela acara penyataan sikap PKS soal pencapresan Anies Baswedan di kawasan Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Banten, Senin, 30 Januari 2023.

Dia menjelaskan, perjanjian yang ada saat itu hanyalah soal utang piutang antara pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan Prabowo Subianto. Sebab, saat itu Anies memang tidak memiliki uang untuk biaya kampanye saat bertarung di Pilkada DKI 2017.

Bahkan Sudirman memastikan perjanjian atau kontrak antara Anies-Sandiaga dengan Prabowo sudah lunas setelah pasangan tersebut menang dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

“Tapi perjanjian di kata kalau pilkadanya menang utang-piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama,” terangnya.

Sudirman memastikan perjanjian yang ada saat itu bukanlah kontrak politik apalagi terkait Pilpres 2024. Sebab sebelumnya beredar kabar jika kontrak politik itu menyinggung soal Anies tidak boleh maju sebagai capres jika Prabowo mencalonkan diri sebagai Capres 2024.

“Sudah selesai, dan saya membaca itu dan pada waktu itu termasuk yang ikut berdirkusi dengan pak Sandi lah. Mengenai perjanjian pilpres tidak pernah mendengar itu,” katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan jika tidak ada perjanjian pribadi antara Anies dengan Prabowo apalagi terkait Pilpres 2024. Namun yang ada hanya perjanjian utang piutang antara Anies dengan Sandiaga dalam mendanai kampanye di Pilkada DKI saat itu.

“Setau saya tidak ada perjanjian antara pak Anies dan pak Prabowo. Karena memang tidak sempat menjajaki kemungkinan bersama-sama kan. Yang ada perjanjian utang pituang dan pembagian biaya kampanye antara pak Anies dan pak Sandi itu saya baca,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menyebut ada perjanjian tertulis antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017 dan masih berlaku sampai saat ini.

“Seingat saya memang pernah ada perjanjian itu, itu bisa jadi batu pijakan dan jadi diskusi yang baik karena diskusi-diskusi itu bisa menganalisa bagaimana pembentukan koalisi dan kesepakatan-kesepakatan seperti apa yang dituangkan dalam sebuah perjanjian,” kata Sandiaga di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Senin (30/1/2023). (herald)

SANCAnews.id – Satu di antara pembicaraan Presiden Jokowi dan Surya Paloh terungkap. Jokowi mempersoalkan keputusan Partai NasDem yang mendeklarasikan Anies Baswedan.

Dalam pertemuan empat mata tersebut, Presiden Jokowi menyayangkan deklarasi itu dilakukan NasDem tanpa komunikasi terlebih dahulu. Bagaimanapun NasDem masih menjadi bagian dari koalisi partai politik yang dipimpin Presiden Jokowi.

Isi pembicaraan tersebut diungkap Ketua DPP Partai NasDem, Sugeng Suparwoto. “Salah satunya ya dengan bahasa yang ringan Pak Jokowi komplain kenapa kita deklarasikan Anies Baswedan tanpa komunikasi sebelumnya,” kata Sugeng.

Bocoran itu diungkap Sugeng saat menjadi narasumber dalam program Political Show yang disiarkan CNN Indonesia TV, Senin malam, 30 Januari 2023. Namun, lanjut Sugeng, pengurus NasDem lainnya tidak menggali lebih lanjut hasil pertemuan Surya Paloh dan Jokowi itu. Jokowi sendiri enggan mengungkap materi pembicaraan dengan Surya Paloh. Termasuk apakah ikut membicarakan rencana reshuffle yang ramai belakangan ini. (herald)