SANCAnews.id

SANCAnews.id – DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) enggan menanggapi soal isu adanya perjanjian Anies Baswedan dengan Ketua Umum Prabowo Subianto yang diungkap di kanal Youtube milik mantan politisi Nasdem, Akbar Faizal pada Sabtu lalu (27/1). Dalam perjanjian itu disebut jika Prabowo menjadi calon presiden (capres), Anies tidak akan ikut dalam kontestasi Pilpres.

Belakangan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menjelaskan perjanjian tersebut terkait pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta 2017. Perjanjian tersebut ditandatangani sebelum Sandiaga dan Anies mendaftar ke KPU DKI Jakarta pada September 2016.

Menanggapi hal itu, Jurubicara DPP PKS M Kholid mengaku tidak tahu persis soal perjanjian tersebut. Ia hanya mengetahui Prabowo dan Sandiaga Uno berjanji slot Wakil Gubernur DKI Jakarta, lantaran Sandiaga jadi cawapres di Pemilu 2019 akan diberikan kepada PKS. Namun faktanya justru diberikan kepada Ahmad Riza Patria dari Gerindra.

“Saya tidak tahu perjanjian Anies-Prabowo. Saya saya tahu dulu Pak Prabowo dan Bang Sandi berjanji Wakil gubernur DKI buat PKS. Yang saya tahu pas maju Pilpres 2019,” kata Kholid kepada wartawan, Selasa (31/1).

Atas dasar itu, Kholid meminta semua pihak untuk move on dari Pemilu 2019 dan menatap masa depan dalam hal ini Pemilu 2024 yang tahapannya sudah mulai berjalan.

“Kita move on saja. Liat masa depan,” pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Anggota Tim kecil Anies Baswedan, Sudirman Said angkat bicara terkait adanya perjanjian tertulis atau kontrak politik antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurutnya, perjanjian yang ada saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu hanya perjanjian soal biaya kampanye dan bukan soal kontrak politik yang serius.

“Saya tidak mendengar ada perjanjian tersebut, yang ada adalah perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan pak Sandi itu saya tahu,” kata Sudirman di sela-sela acara penyataan sikap PKS soal pencapresan Anies Baswedan di kawasan Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Banten, Senin, 30 Januari 2023.

Dia menjelaskan, perjanjian yang ada saat itu hanyalah soal utang piutang antara pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan Prabowo Subianto. Sebab, saat itu Anies memang tidak memiliki uang untuk biaya kampanye saat bertarung di Pilkada DKI 2017.

Bahkan Sudirman memastikan perjanjian atau kontrak antara Anies-Sandiaga dengan Prabowo sudah lunas setelah pasangan tersebut menang dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

“Tapi perjanjian di kata kalau pilkadanya menang utang-piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama,” terangnya.

Sudirman memastikan perjanjian yang ada saat itu bukanlah kontrak politik apalagi terkait Pilpres 2024. Sebab sebelumnya beredar kabar jika kontrak politik itu menyinggung soal Anies tidak boleh maju sebagai capres jika Prabowo mencalonkan diri sebagai Capres 2024.

“Sudah selesai, dan saya membaca itu dan pada waktu itu termasuk yang ikut berdirkusi dengan pak Sandi lah. Mengenai perjanjian pilpres tidak pernah mendengar itu,” katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan jika tidak ada perjanjian pribadi antara Anies dengan Prabowo apalagi terkait Pilpres 2024. Namun yang ada hanya perjanjian utang piutang antara Anies dengan Sandiaga dalam mendanai kampanye di Pilkada DKI saat itu.

“Setau saya tidak ada perjanjian antara pak Anies dan pak Prabowo. Karena memang tidak sempat menjajaki kemungkinan bersama-sama kan. Yang ada perjanjian utang pituang dan pembagian biaya kampanye antara pak Anies dan pak Sandi itu saya baca,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menyebut ada perjanjian tertulis antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017 dan masih berlaku sampai saat ini.

“Seingat saya memang pernah ada perjanjian itu, itu bisa jadi batu pijakan dan jadi diskusi yang baik karena diskusi-diskusi itu bisa menganalisa bagaimana pembentukan koalisi dan kesepakatan-kesepakatan seperti apa yang dituangkan dalam sebuah perjanjian,” kata Sandiaga di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Senin (30/1/2023). (herald)

SANCAnews.id – Satu di antara pembicaraan Presiden Jokowi dan Surya Paloh terungkap. Jokowi mempersoalkan keputusan Partai NasDem yang mendeklarasikan Anies Baswedan.

Dalam pertemuan empat mata tersebut, Presiden Jokowi menyayangkan deklarasi itu dilakukan NasDem tanpa komunikasi terlebih dahulu. Bagaimanapun NasDem masih menjadi bagian dari koalisi partai politik yang dipimpin Presiden Jokowi.

Isi pembicaraan tersebut diungkap Ketua DPP Partai NasDem, Sugeng Suparwoto. “Salah satunya ya dengan bahasa yang ringan Pak Jokowi komplain kenapa kita deklarasikan Anies Baswedan tanpa komunikasi sebelumnya,” kata Sugeng.

Bocoran itu diungkap Sugeng saat menjadi narasumber dalam program Political Show yang disiarkan CNN Indonesia TV, Senin malam, 30 Januari 2023. Namun, lanjut Sugeng, pengurus NasDem lainnya tidak menggali lebih lanjut hasil pertemuan Surya Paloh dan Jokowi itu. Jokowi sendiri enggan mengungkap materi pembicaraan dengan Surya Paloh. Termasuk apakah ikut membicarakan rencana reshuffle yang ramai belakangan ini. (herald)

SANCAnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggil eks Ketum PBNU KH. Said Aqil Siradj.

Hal ini menyusul terungkapnya fakta sidang di mana saksi yang merupakan dosen honorer Unila Mualimin menyebut nama Said Aqil.

“Fakta sidang tersebut tentu akan dikonfirmasi kepada saksi-saksi lain nantinya. Apakah benar ada fakta hukum tersebut ataukah hanya sebatas fakta keterangan saksi saja memang perlu dilakukan pendalaman,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (30/1).

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2022, Said Aqil Siradj disebut oleh salah satu saksi dalam persidangan terhadap terdakwa mantan Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof Karomani, Muhammad Basri, dan Heryandi di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, Kamis (26/1).

Nama Said Aqil Siradj disebut saat salah satu saksi yakni Mualimin, dosen honorer di Unila ketika memberi kesaksian dalam persidangan.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Agus Prasetya Raharja menanyakan terkait catatan yang ditulis sendiri oleh saksi Mualimin yang telah dijadikan barang bukti.

Dalam catatan itu, terdapat tulisan uang Rp 30 juta dan berinisial SAS.

Dengan catatan itu JPU pun menanyakan hal tersebut kepada Mualimin, pasalnya Mualimin adalah salah satu orang kepercayaan Karomani dalam mengumpulkan infaq istilah dalam pengumpulan uang dari orang tua calon mahasiswa yang digunakan dalam pembangunan gedung Lampung Nahdliyin Center (LNC).

"Itu untuk rohis, waktu ketua PBNU datang ke Lampung saat mengisi pengajian," katanya.

"Beliau tahu enggak kalau uang itu dari infaq mahasiswa?" tanya lagi JPU Agus.

"Enggak, pak," jawab Mualimin kembali.

Dalam persidangan, Agus pun menanyakan uang yang berasal dari infak mahasiswa digunakan untuk kebutuhan apa saja.

“Brankas, bayar perkara, penelitian bapak (Karomani), tali kasih, biaya tanah," pungkas Mualimin. (jpnn)

SANCAnews.id – Langkah Partai Nasional Demokrat (NasDem) menyatakan dukungannya dan mendeklarasikan bakal calon presiden Anies Baswedan menjadi sorotan sejak awal.

Pasalnya, dukungan NasDem kepada Anies itu juga berbuntut sejumlah kader yang meninggalkan dan hengkang dari partai besutan Surya Paloh tersebut.

Hilangnya sejumlah kader itu tak ditampik oleh Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi.

“Mungkin ada yang hilang,” jelas Gus Choi saat tampil di kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored, dikutip Selasa (31/01/2023).

Gus Choi mengakui bahwa sejumlah kadernya memilih untuk meninggalkan NasDem usai Surya Paloh secara resmi mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal capres mereka.

Kendati demikian, Gus Choi menegaskan bahwa jumlah kader yang hengkang hanyalah sedikit dan tidak seberapa.

Gus Choi menyampaikan bahwa kader yang keluar dari NasDem dan menolak mendukung Anies hanya sekitar 10-15 orang saja

Sebaliknya, ia menyebut yang menjadi pendukung dan mendaftar ke NasDem pasca deklarasi Anies untuk jadi caleg dan anggota jauh lebih banyak.

“Tapi secara struktur yang hilang itu paling 10-15 orang, yang berdatangan untuk menyatakan jadi pendukung, anggota dan caleg itu luar biasa,” tutur Gus Choi.

“Falsafah atau idiom lama hilang satu tumbuh seribu itu nyata,” ungkapnya.

Terbaru, Anies jadi kandidat pertama yang pegang tiket menuju Pilpres 2024 setelah ketiga partai yakni NasDem, Demokrat, dan terbaru PKS resmi menyatakan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Pencalonan Anies tinggal menunggu deklarasi bersama tiga partai dan pendaftaran ke KPU nanti. (suara)