SANCAnews.id

SANCAnews.id – Fakta di lapangan menjawab isu yang beredar bahwa pendukung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat Pilpres 2019 beralih kepada bakal capres Nasdem Anies Baswedan.

Ternyata berdasarkan fakta di lapangan, peralihan pendukung Prabowo Subianto kepada Anies Baswedan tidak terbukti, ini disampaikan oleh Direktur Riset Lembaga Survei Jakarta (LSJ) Fetra Ardianto.

Dalam surveinya tentang migrasi suara menjelang Pemilu 2024, LSJ mensimulasikan jika Pilpres 2024 hanya diikuti tiga capres, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Hasilnya, survei LSJ menunjukkan mayoritas pemilih Prabowo pada Pilpres 2019 atau 62,2 persen tetap loyal memilih Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

"Isu migrasi pendukung Prabowo Subianto ke Anies Baswedan ternyata dominan terjadi di dunia maya (media sosial). Realitas di akar rumput sebagaimana terpantau dari survei LSJ menegaskan bahwa pendukung Prabowo termasuk loyal voters yang fanatik yang tidak mudah terombang ambingkan isu-isu yang beredar di dunia maya," kata Fetra dalam keterangannya sesaat lalu dikutip dari Konten Jatim, Rabu (25/1).

Selain itu, LSJ juga menyoroti isu tentang arah dukungan Pemilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) di 2019 terhadap tokoh-tokoh yang disebut bakal melanjutkan estasfet kepemimpinannya.

Hasilnya, Fetra menyebut tren migrasi pendukung Jokowi kepada Prabowo Subianto terus meningkat.

"Dalam simulasi Pilpres 2024 hanya diikuti tiga capres, sebanyak 40,6% pemilih Jokowi di Pilpres 2019 mengaku akan memilih Prabowo jika Pilpres dilaksanakan saat ini," jelasnya.

Lebih lanjut, Fetra mengungkap sejumlah alasan yang melatari bergesernya suara pendukung Jokowi kepada Prabowo. Salah satunya berkaitan dengan kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI yang diapresiasi positif oleh publik.

Selain itu, sinyal endorsement yang terang-terangan ditunjukkan Jokowi dalam beberapa kesempatan juga membuat para loyalis Jokowi merapatkan barisan untuk Prabowo.

"(Sinyal endorsement) semakin menambah kemantapan para loyalis Jokowi menjatuhkan pilihan kepada Prabowo," katanya.

Survei LSJ digelar selama 5-14 Januari 2023. Melibatkan 1.220 responden dari 34 provinsi, survei ini dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak bertahap (multistage random sampling).

Hasil survei LSJ ini seolah menepis hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebut sebagian pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 beralih ke Anies Baswedan.

Pendiri SMRC, Saiful Mujani, menjelaskan dari total 44,5 persen pemilih Prabowo-Sandi, sebanyak 44 persen kini memilih Anies. 37 persen memilih Prabowo dan 13 persen memilih Ganjar Pranowo. (newsworthy)

SANCAnews.id – Mantan Anggota TGUPP Era Anies Baswedan, Tatak Ujiyati menyorot tajam pernyataan Presiden Jokowi soal sodetan Kali Ciliwung yang sudah berhenti selama 6 tahun terutama di masa Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Padahal, dalam akun Twitter resmi Kementerian PUPR menyebut bahwa proyek sodetan Kali Ciliwung ini sudah dikerjakan pada tahun 2021.

"Tentang proyek Sodetan Kali Ciliwung ke BKT. Apa kata Pak Presiden Jokowi vs apa kata Kementerian PUPR. Yang bener itu mangkrak 6 tahun atau sudahdikerjakan sejak tahun 2021 ya?" ucap Tatak dikutip NewsWorthy dari akun Twitter pribadinya, Rabu (24/1/2023).

Tatak juga menyebut bahwa cuintan Kementerian PUPR Tahun 2021 tentang sodetan Kali Ciliwung.

"Kementerian PUPR kembali melanjutkan pembangunan terowongan (sudetan) dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) pada TA 2021. Sebelumnya, pembangunan sudetan ini telah dilaksanakan sepanjang 550 m pada tahun 2013-2015," ucap akun Twitter Kementerian PUPR, pada 4 Agustus 2021.

Cuitan Tatak ini mendapat respon beragam dari warganet di Twitter.

"Iya bener, mangkrak 6 tahun itu kan dari 2015 - 2021. 2021 dikerjakan lagi, jadi omongan Jokowi harusnya bukan ditujukan ke gubernur DKI siapapun itu, itu terkait real keadaan project BKT dan harusnya timeframe 6 tahun itu bukan 2022," ucap warganet.

"Sudahlah bu, yang jelas tidak dikerjakan anis (yang tidak kooperatif dan malas) dan nggak usah ikut-ikutanlah," ucap warganet lain.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku kaget Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mampu menyelesaikan proyek sodetan Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur yang sempat mangkrak di era Anies Baswedan.

Jokowi, yang pada Selasa (24/1/2023) mengatakan proyek sodetan Kali Ciliwung tersebut sempat tidak disentuh selama 6 tahun, termasuk lima tahun Anies menjabat sebagai gubernur.

"Saya juga kaget, dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Saya enggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Makanya saya ke sini tadi karena udah selesai," kata Jokowi saat meninjau proyek tersebut.

Jokowi mengakui bahwa proyek ini terhenti selama enam tahun terakhir karena alasan pembelasan lahan, yang nota bene adalah tanggung jawab pemerintah Ibu Kota. Adapun dana untuk pembebasan lahan ditanggung oleh pemerintah pusat. (wartaekonomi)

 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji kerja Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono karena mampu menyelesaikan pembebasan lahan dengan cepat. Jokowi menyampaikan hal itu saat meninjau proyek sodetan kali Ciliwung dan Kanal Banjir Timur (KBT), Jakarta, Selasa (24/1).

Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem), Hasan Basri Umar menanggapi pernyataan Jokowi. Bagi NasDem, ucapan Jokowi bukan untuk menyindir Anies Baswedan. Anies adalah capres yang diusung Partai NasDem untuk Pemilu 2024.

"Bukan (menyindir Anies). Era Pak Heru ini kan anggarannya dari Pak Anies. Anggaran tahun sekarang itu dibuat tahun lalu," kata Hasan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (24/1).

Lagi pula, katanya, apa yang dilakukan Heru juga bukan kinerja seorang diri. Apalagi, anggaran yang dipakai Heru saat ini sebelumnya telah disetujui Anies di akhir masa jabatannya sebagai gubernur DKI.

"Bukan (serta merta), Pak Heru emang pelaksanaannya. Tapi kan anggarannya kita setujui dari zamannya Pak Anies. Jadi anggaran berjalan ini sudah disusun tahun lalu," tegasnya.

Lalu, ihwal proyek enam tahun yang mangkrak. Hal itu diartikan olehnya sudah terjadi sebelum Anies menjabat sebagai gubernur. Karena, masa jabatan gubernur hanya selama lima tahun.

"Iya (Proses pengerjaan yang bertahap) itu kan tidak. Mungkin sebelum ini sudah ada pelaksanaannya cuma belum selesai saja, begitu. Kalau 6 tahun kan berarti, Pak Anies kan dia cuma 5 tahun. Kalau 6 tahun berarti Djarot (Ahok-Djarot)," dalih Hasan.

Hasan menegaskan, apa yang dikatakan oleh Jokowi tersebut bukan karena adanya upaya untuk melegitimasi Anies.

"Enggak ada (upaya Jokowi melegitimasi Pak Anies) soalnya ini tahun politik selalu dikaitkan. Yang bikin masalah ini kan orang luar saja, yang orang lihat dari luar. Oh Pak Jokowi dengan Anies, nyatanya Formula E mereka berdua," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau proyek sodetan kali Ciliwung dan Kanal Banjir Timur (KBT), Jakarta, Selasa (24/1). Dia memuji kinerja Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono yang mampu menyelesaikan pembebasan lahan dengan cepat.

Jokowi menegaskan, banjir Jakarta harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Dari hulu telah diselesaikan bendungan Ciawi dan Sukamahi. giliran Jakarta yang perlu diselesaikan yakni sodetan kali Ciliwung.

"Sebentar lagi akan selesai mungkin April Insya Allah sudah selesai sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun," kata Jokowi.

Jokowi bercerita, dalam wakut satu setengah bulan telah selesai pembebasan lahan. Sehingga pengeboran bisa dilanjutkan kembali.

Dia yakin, proyek ini mampu menyelesaikan persoalan banjir di ibu kota. Setidaknya proyek sodetan ini mampu mengurangi volume air mencapai 63 meter per kubik.

"Gede sekali. Karena terowongan ini salurannya ini, kanan 3,2 meter, kiri terowongannya 3,25 meter. Sepanjang 1,3 kilometer. Kalau nanti sudah berfungsi sangat mengurangi banjir yang ada di Jakarta," kata Jokowi.

Selanjutnya, tinggal pompa air dan normalisasi sungai-sungai di Jakarta yang harus rutin dilakukan. Ditambah pembangunan giant sea wall untuk menahan banjir rob di utara Jakarta.

Ihwal 6 tahun proyek tersebut mangkrak, Jokowi menegaskan, hal itu karena pembebasan lahan yang tak kunjung selesai. Namun, di tangah Heru Budi semua bisa selesai dengan singkat.

"Pembebasan. Tadi saya sampaikan. Dikerjakan oleh pak gubernur Heru, saya enggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Makanya saya ke sini tadi karena sudah selesai," tegas Jokowi. (mdk)

OLEH: ACHMAD NUR HIDAYAT

SANCAnews.id – Beberapa waktu belakangan isu kenaikan biaya haji tengah menjadi pembicaraan panas. Banyak yang mengkritik isu tersebut karena kenaikannya yang hampir mencapai dua kali lipat.

Gaduh isu ini sendiri sempat ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo. Sang RI 1 bahkan mengaku terkejut karena publik yang sangat reaktif kendati keputusannya belum final.

Sikap Jokowi inilah yang kemudian dikritik keras oleh ekonom senior Rizal Ramli. Lewat akun Twitter-nya, Rizal mengklaim pemerintah sedang main-main dan sekadar tes ombak.

"Pemerintah 'test ombak' dulu, kalau ada reaksi mundur, kalau ndak ada lanjutkan," kata Rizal, dikutip pada Rabu (25/1/2023).

Rizal lantas mencontohkan keberjalanan beberapa kebijakan pemerintah. Seperti wacana menaikkan besaran pajak hingga pengadaan kompor listrik.

"Awalnya PPN mau dinaikkan 15%, begitu ada protes turun ke 11%. Mau paksakan kompor listrik, begitu banyak protes mundur," cuit Rizal.

Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman itu menilai pemerintah sedang menunjukkan sikap plin plan. Bahkan Rizal menilai pemerintah sedang bermain-main dengan rakyatnya.

"Memerintah kok main-main, dasar ndak becus. Sono mundur," pungkas Rizal.

Sementara wacana pemerintah menaikkan biaya haji masih menuai pro dan kontra. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy lantas menjelaskan bahwa selama ini jemaah haji selalu mendapat subsidi dari pemerintah.

"Jadi selama ini memang dana untuk haji itu sebetulnya di bawah dari biaya yang seharusnya, selama ini pemerintah memberikan subsidi tidak langsung," ujar Muhadjir, Rabu (25/1/2023).

Saat ini rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) per jemaah mencapai Rp69.193.733, lebih tinggi dari BPIH 2022 yang ditetapkan di angka Rp39.886.009 per jemaah.

Karena itulah pemerintah berencana untuk menaikkan biaya haji supaya tidak terus-menerus membebani pembiayaan negara. "Makanya ini kita upayakan ada penyesuaian agar keberlangsungan dari penyelenggaraan haji ini bisa terjamin," tegasnya. (suara)