SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyebut, tahun 2024 akan menjadi era kepemimpinan bagi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dia pun mengingatkan Jokowi untuk tindak menghalangi Anies dalam pencalonan di Pilpres 2024. Sebab menurut Rocky, kondisi ini akan membahayakan skenario dinasti politik yang sudah direncanakannya.

"Itu bahayanya kalau Pak Jokowi menghalangi Anies terus. Kasihan nanti dinastinya itu juga akan dihalangi. Kan  Indonesia itu tumbuh dalam politik dendam," kata Rocky Gerung saat berdiskusi bersama jurnalis senior Hersubeno Arief.

Diusungnya Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau bacapres dinilai bisa membahayakan karier politik Gibran Rakabuming. Maka dari itu, Rocky Gerung menyarankan Gibran untuk masuk dalam koalisi Anies Baswedan.

"Setelah Anies jadi presiden, seluruh persiapan gubernur itu akan nebeng pada Anies. Psikologi politik selalu begitu. Ketika lokomotifnya jalan, kantor kepala stasiun juga akan ditarik," ujar Rocky Gerung.

Tak hanya karier politik Gibran yang terancam, Kaesang juga dinilai tak akan mampu berkompetisi di Pilkada sebagai calon Wali Kota Solo untuk menggantikan posisi sang kakak.

"2024 eranya Anies. Maka nggak mungkin Kaesang itu masuk kompetisi di Solo walaupun itu dianggap kandang banteng. Karena juga Megawati merasa gara-gara dinasti Jokowi, dinasti Soekarno itu terbengkalai," imbuh Rocky. (kontenjatim)

Oleh: M Rizal Fadillah 

Pemerhati Politik dan Kebangsaan

MEMBACA dan melihat sepak terjang dan gaya politik Prabowo Subianto akhir-akhir ini maka rasanya bersyukur juga Prabowo pada Pilpres 2019 tidak berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia. Bukan berarti gembira Jokowi menang akan tetapi sikap anti rakyat Jokowi jauh lebih jelas ketimbang Prabowo. Prabowo abu-abu.

Ketika yang bersangkutan siap menerima jabatan Menteri dan masuk dalam Kabinet Jokowi maka goresan buruk karakter mulai tercatat. Ia tidak peduli dengan tangisan dan perasaan pendukung yang berjuang mati-matian untuk Prabowo. Merasa terkhianati. Kecurangan  Pilpres diterima demi status Menteri.

Berkali-kali memuji habis-habisan Jokowi mulai dari pekerja keras, selalu memikirkan rakyat hingga memberi predikat sebagai Presiden terbaik. Untuk Jokowi ia bersyahadat. Orang menyebut Prabowo bagai penjilat yang berubah dari macan menjadi meong. Galak dan gebrak mimbar Prabowo dulu hanya monumen.

Tidak sedikitpun simpati Prabowo pada pendukungnya  yang menjadi pesakitan di rezim Jokowi. Tokoh KAMI yang dipenjara, HRS dan enam laskar terbunuh keji lewat begitu saja. Belum aktivis di daerah yang "la salam wala kalam". Tak sepatah katapun terucap simpati apalagi membela. Rakyat melihat orientasi hanya pada jabatan dan ketakutan. Presiden menjadi impian.

Terakhir ia mendekat pada keluarga Jokowi. Gibran, Kaesang dan Bobby ditempel rapat. Langkah mengerikan dari sang jagoan yang mantan Danjen Kopassus. Prabowo dukung Gibran untuk Gubernur Jateng atau DKI, Prabowo mendukung pula Bobby maju Gubernur Sumut. Meski untuk ini agak kikuk dengan Edy Rahmayadi Gubernur yang kader Gerindra sendiri.

Prabowo senang mendengar Kaesang terjun ke politik dan bahagia jika masuk ke Partai Gerindra. Kaesang yang baru saja menikah ala anak raja dengan kawalan ribuan tentara dan polisi tampaknya akan didorong untuk Walikota Solo menggantikan Gibran. Jika demikian maka Prabowo adalah pendukung nepotisme.

Ditunggu Prabowo bersilaturahmi ke ipar Jokowi Anwar Usman Ketua MK untuk jaga-jaga jika proses Pilpres masuk ke Mahkamah Konstitusi.

Prabowo tidak layak untuk jadi Presiden di negeri demokrasi. Karenanya ada hikmah besar bahwa ia tidak menjadi Presiden pada Pilpres 2019 dan Pilpres sebelumnya.

Prabowo memang tidak lebih bagus dari Jokowi.

(Bandung, 30 Januari 2023)

SANCAnews.id – Perjanjian Pak Prabowo dengan Anies Baswedan terkait pemilihan presiden diungkit kembali oleh Sandiaga Uno. Menurut Sandiaga, dalam perjanjian menyangkut Prabowo dan Anies, mengandung sejumlah poin yang cukup detil dan disepakati. Kesepakatan itu bermula saat Anies dan Sandiaga maju Pilgub DKI Jakarta 2017 hingga langkah politik ke depan.

Mengomentari hal ini, Rocky Gerung dalam Kanal Yotube Rocky Gerung Official edisi Senin (30/01/23) mengatakan, “Bagi Pak Prabowo, Anies menjadi semacam ya duri dalam melon, kira-kira begitu, karena dianggap bahwa Anies tidak disangka-sangka elektabilitasnya mungkin sudah melampaui Pak Prabowo.”

Kalau di awal kita lihat setting politiknya, kata Rocky, Pak Prabowo dianggap akan membawa suara oposisi . Oleh karena karena itu, orang merasa Prabowo ada kesempatan berikutnya untuk menjadi Presiden. “Tetapi, Pak Prabowo masuk kabinet. Jadi, itu juga membatalkan pacta sunt servanda karena detingnya berubah,” ujar Rocky.

Jadi, kata Rocky, ini adalah perjanjian politik yang peralatan-peralatan awal untuk memastikan perjanjian itu sudah banyak berubah. Anies dideklarasikan oleh Nasdem, padahal sebetulnya juga belum ada kepastian. Mestinya Pak Prabowo biasa saja, Anies bisa dibatalkan. Lain kalau Pak Prabowo memang sudah merasa bahwa beliaulah satu-satunya yang harus tampil sebagai penantang dari Presiden Jokowi.

Kalau bicara soal perjanjian Pak Prabowo, sebenarnya bukan hanya perjanjian dengan Anies. Pak Prabowo juga adan perjanjian dengan Ibu Mega di Batu Tulis tahun 2014. Perjanjian dengan Bu Mega ini, menurut Rocky, lebih kuat karena lebih positioning bagi Pak Prabowo. Perjanjian dengan Ibu Mega ini membuat Pak Prabowo langsung mendapat partai koalisi.

Dalam pembahasan yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, Rocky juga mengatakan bahwa perjanjian Prabowo dengan Anies merupakan perjanjian yang unik, karena Anies tidak punya partai. “Jadi, hal-hal yang belakangan kita lihat sebagai fenomena adalah Anies melejit dan semua orang merasa perlu mengungkit-ungkit perjanjian dengan Anies. Itu betul, tapi nanti publik akan melihat ini politik cemburu atau politik apa,” ungkap Rocky.

Menurut Rocky, dari awal Anies sudah diproyeksikan untuk tidak masuk dalam Gerindra. Lain kalau Anies kemudian dinyatakan sebagai Gerindra. Jadi kalau kita lihat, misalnya settingnya Pak Prabowo kalau dia tagih, ada perjanjian apa dengan Anies? Kalau sebagai tokoh politik, pada waktu itu Anies belum menjadi tokoh politik; kalau sebagai kader Gerindra, pada waktu itu juga Anies belum kader Gerindra.

Jadi, kata Rocky, memang Pak Prabowo menduga bahwa Anies akan melejit. Oleh karena itu, dia membuat perjanjian. Kalau perjanjian dengan Bu Mega sudah terhapus oleh peristiwa-peristiwa politik. Kalau dengan Anies justru perjanjian itu baru mulai terasa potensi pencapaiannya, karena Anies elektabilitasnya naik. Kalau Anies elektabilitasnya 45%, pasti Pak Prabowo akan anggap penting perjanjian itu. 

“Jadi, itulah sifat dari perjanjian politik, di belakangnya ada teks, ada konteks, di belakangnya ada halaman-halaman yang lain yang barangkali sudah berubah angkanya,” tegas Rocky. Tetapi, tambah Rocky, yang paling menarik tentu setiap orang yang bikin perjanjian dengan Pak Prabowo akan merasa kok berubah, mestinya Pak Prabowo ada di kubu oposisi. Di dalam hukum perjanjian, ucapan itu sudah mengikat.

“Jadi kita mesti anggap bahwa perjanjian politik di Indonesia itu semacam lips service aja,” ujar Rocky.(fnn)

SANCAnews.id – Fakta di lapangan menjawab isu yang beredar bahwa pendukung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat Pilpres 2019 beralih kepada bakal capres Nasdem Anies Baswedan.

Ternyata berdasarkan fakta di lapangan, peralihan pendukung Prabowo Subianto kepada Anies Baswedan tidak terbukti, ini disampaikan oleh Direktur Riset Lembaga Survei Jakarta (LSJ) Fetra Ardianto.

Dalam surveinya tentang migrasi suara menjelang Pemilu 2024, LSJ mensimulasikan jika Pilpres 2024 hanya diikuti tiga capres, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Hasilnya, survei LSJ menunjukkan mayoritas pemilih Prabowo pada Pilpres 2019 atau 62,2 persen tetap loyal memilih Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

"Isu migrasi pendukung Prabowo Subianto ke Anies Baswedan ternyata dominan terjadi di dunia maya (media sosial). Realitas di akar rumput sebagaimana terpantau dari survei LSJ menegaskan bahwa pendukung Prabowo termasuk loyal voters yang fanatik yang tidak mudah terombang ambingkan isu-isu yang beredar di dunia maya," kata Fetra dalam keterangannya sesaat lalu dikutip dari Konten Jatim, Rabu (25/1).

Selain itu, LSJ juga menyoroti isu tentang arah dukungan Pemilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) di 2019 terhadap tokoh-tokoh yang disebut bakal melanjutkan estasfet kepemimpinannya.

Hasilnya, Fetra menyebut tren migrasi pendukung Jokowi kepada Prabowo Subianto terus meningkat.

"Dalam simulasi Pilpres 2024 hanya diikuti tiga capres, sebanyak 40,6% pemilih Jokowi di Pilpres 2019 mengaku akan memilih Prabowo jika Pilpres dilaksanakan saat ini," jelasnya.

Lebih lanjut, Fetra mengungkap sejumlah alasan yang melatari bergesernya suara pendukung Jokowi kepada Prabowo. Salah satunya berkaitan dengan kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI yang diapresiasi positif oleh publik.

Selain itu, sinyal endorsement yang terang-terangan ditunjukkan Jokowi dalam beberapa kesempatan juga membuat para loyalis Jokowi merapatkan barisan untuk Prabowo.

"(Sinyal endorsement) semakin menambah kemantapan para loyalis Jokowi menjatuhkan pilihan kepada Prabowo," katanya.

Survei LSJ digelar selama 5-14 Januari 2023. Melibatkan 1.220 responden dari 34 provinsi, survei ini dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak bertahap (multistage random sampling).

Hasil survei LSJ ini seolah menepis hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebut sebagian pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 beralih ke Anies Baswedan.

Pendiri SMRC, Saiful Mujani, menjelaskan dari total 44,5 persen pemilih Prabowo-Sandi, sebanyak 44 persen kini memilih Anies. 37 persen memilih Prabowo dan 13 persen memilih Ganjar Pranowo. (newsworthy)

SANCAnews.id – Mantan Anggota TGUPP Era Anies Baswedan, Tatak Ujiyati menyorot tajam pernyataan Presiden Jokowi soal sodetan Kali Ciliwung yang sudah berhenti selama 6 tahun terutama di masa Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Padahal, dalam akun Twitter resmi Kementerian PUPR menyebut bahwa proyek sodetan Kali Ciliwung ini sudah dikerjakan pada tahun 2021.

"Tentang proyek Sodetan Kali Ciliwung ke BKT. Apa kata Pak Presiden Jokowi vs apa kata Kementerian PUPR. Yang bener itu mangkrak 6 tahun atau sudahdikerjakan sejak tahun 2021 ya?" ucap Tatak dikutip NewsWorthy dari akun Twitter pribadinya, Rabu (24/1/2023).

Tatak juga menyebut bahwa cuintan Kementerian PUPR Tahun 2021 tentang sodetan Kali Ciliwung.

"Kementerian PUPR kembali melanjutkan pembangunan terowongan (sudetan) dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) pada TA 2021. Sebelumnya, pembangunan sudetan ini telah dilaksanakan sepanjang 550 m pada tahun 2013-2015," ucap akun Twitter Kementerian PUPR, pada 4 Agustus 2021.

Cuitan Tatak ini mendapat respon beragam dari warganet di Twitter.

"Iya bener, mangkrak 6 tahun itu kan dari 2015 - 2021. 2021 dikerjakan lagi, jadi omongan Jokowi harusnya bukan ditujukan ke gubernur DKI siapapun itu, itu terkait real keadaan project BKT dan harusnya timeframe 6 tahun itu bukan 2022," ucap warganet.

"Sudahlah bu, yang jelas tidak dikerjakan anis (yang tidak kooperatif dan malas) dan nggak usah ikut-ikutanlah," ucap warganet lain.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku kaget Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mampu menyelesaikan proyek sodetan Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur yang sempat mangkrak di era Anies Baswedan.

Jokowi, yang pada Selasa (24/1/2023) mengatakan proyek sodetan Kali Ciliwung tersebut sempat tidak disentuh selama 6 tahun, termasuk lima tahun Anies menjabat sebagai gubernur.

"Saya juga kaget, dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Saya enggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Makanya saya ke sini tadi karena udah selesai," kata Jokowi saat meninjau proyek tersebut.

Jokowi mengakui bahwa proyek ini terhenti selama enam tahun terakhir karena alasan pembelasan lahan, yang nota bene adalah tanggung jawab pemerintah Ibu Kota. Adapun dana untuk pembebasan lahan ditanggung oleh pemerintah pusat. (wartaekonomi)