SANCAnews.id

SANCAnews.id – Presiden Jokowi diketahui langsung menyetujui memperpanjang masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Ini diputuskan usai adanya demonstrasi Kepala Desa di DPR yang mengajukan perpanjangan masa jabatan.

Achmad Nur Hidayat selaku Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik mengatakan salah satu dengan memperpanjang masa jabatan menjadi 9 tahun, maka diharapkan pembangunan desa menjadi lebih maksimal.

Politikus Budiman Sudjatmiko pun diketahui sempat dipanggil Presiden Jokowi ke Istana terkait demonstrasi Kades tersebut. Dia mengatakan bahwa Pak Presiden setuju soal perpanjangan masa jabatan kades jadi 9 tahun.

“Publik pun dibuat mengernyitkan kening. Para pengamat mencium ada hal yang tidak beres. Sebab, jika masa jabatan kepala desa melebihi daripada masa jabatan Presiden, kepala daerah bahkan anggota legislatif maka hal ini menjadi sebuah paradoks,” kata Achmad melalui keterangan tertulis, Sabtu (20/01/23).

“Alasan polarisasi adalah alasan yang justru antitesis jika dijawab dengan perpanjangan masa jabatan presiden sebab Kepala Desa menjadi lebih dominan dan bisa terjebak dalam otoritarian skala mikro yang justru akan memperuncing polarisasi jika itu terjadi,” kata dia.

“Apalagi jika kepala desa mempunyai kinerja buruk maka jika ada polarisasi maka akan lebih terakumulasi dan menjadi bom waktu yang bisa menimbulkan kekacauan yang lebih besar,” jelasnya.

Menurutnya, yang semestinya menyampaikan aspirasi adalah para pemilih kepala desa atau rakyat. Sebab mereka yang semestinya yang menginginkan, bukan Kepala Desa yang berkuasa yang menginginkan memimpin lebih lama. Hal ini jelas keluar dari jalur demokrasi.

“Jika usulan ini disetujui maka lambat laun akan memungkinkan dijadikan alasan untuk perpanjangan masa jabatan presiden dan kepala daerah,” katanya.

“Publik harus menolak usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa melebihi dari masa jabatan Presiden. Ini adalah upaya pengkondisian yang sangat kentara untuk mendukung perpanjangan masa jabatan para penerima mandat rakyat. Ini adalah sebuah manuver politik,” tutupnya. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Kepala Desa yang tergabung dalam Paguyuban "Kepala Desa Bersatu" di Jakarta melakukan aksi meminta perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun.

Para Kepala Desa tersebut menggelar Aksi Demonstrasi di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta pada Selasa (17/01/2023)

Dilansir dari akun sosial media twitter, Handono selaku Sekretariat DPP Papdesi menyampaikan, yang akan hadir aksi dari Mabes Polri kurang lebih 26000 massa.

Adapun Massa terbanyak hadir dari 4 Provinsi, Jabar 4500, Banten 1000 Massa, Jatim 8000 Massa , Jateng 7000 Massa, DIY 100 Massa. Adapun total Provinsi yang hadir ada sekitar 30 Provinsi, setiap Provinsi memiliki perwakilan 3 orang.

Massa menggunakan bus dan turun didepan gedung DPR RI. Hal ini berpijak pada Pasal 39 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kepala Desa memegang jabatan selama enam tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling hanya tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau pun tidak berturut-turut.

Sontak hal ini mengundang protes publik di akun sosial media Twitter.

"Inilah Kebodohan itu Pak Jokowi dan Pak Mohmahfud. Desa, Desa itu unit terkecil dari Pemerimtahan. Ngurus negara saja berperiode 5 thn, ini ngurus desa kok minta 9 thn. Sementara anggarannya juga 5 thn. Dan lucunya, hrsnya yang demo rakyat bkn kades. Semua ini pasti ada kepentingan dibaliknya. Ucap akun Twitter @Sulu98.

"Seharusnya jabatan KADES itu diperpendek jadi 4 thn atau 3 thn agar ada sinergi di desa untuk pembangunan berkelanjutan, bukan malah diperpanjang 9 thn.

Jika 9 thn jabatan Kades siap siap gontok gontokan di tingkat desa" Ucap Akun Twitter @ZALFITRA_Nazar.

"100% berkepentingan ,, saya rakyat secara pribadi tidak setuju,, ngawur ae!!! Ngatur pembagian PKH  BLT dll saja masih belum tepat sasaran!!" Ucap Akun Twitter @AnangS48648467. (suara)

SANCAnews.id – DPP PDI Perjuangan (PDIP) berkonsultasi dengan Dewan Pers terkait rencana melaporkan “Kompas.com” dan dua media milik Ketum Partai NasDem Surya Paloh yakni “Media Indonesia” dan “Metro TV”. Konsultasi  telah dilaksanakan pada Kamis (19/1/2023) yang pada intinya mengeluhkan pemberitaan HUT ke-50 PDIP yang jatuh pada 10 Januari 2023.

Adapun konsultasi dihadiri oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan Yasonna Laoly. Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menerima langsung audiensi terkait rencana pelaporan yang dilakukan partai banteng moncong putih itu.

“Kami berencana mengadukan tiga media ke Dewan Pers. Ketiga media itu Kompas.com, Media Indonesia, dan Metro TV. Kami akan kaji dan melakukan prosedur pengaduan sesuai mekanisme yang ada,” ujar Yasonna, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Tidak diketahui pasti pada konten bagian mana yang dianggap merugikan PDIP sebagai parpol yang diberitakan ketiga media itu. Namun Yasonna menyinggung kepemilikan media oleh aktivis partai bisa berkelindan dan disalahgunakan untuk menyerang atau memanfaatkan kepentingan kelompok tertentu.

Menurutnya tindakan tersebut tidak adil karena sepatutnya media dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Yasonna yang juga menjabat Menkumham pada dua periode pemerintahan Presiden Jokowi menyarankan Dewan Pers agar membuat ketentuan supaya pers menjunjung tinggi etika dalam pemberitaan sehingga tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, terutama pada tahun politik menjelang Pemilu 2024.

Sedangkan Hasto menambahkan pers tidak sepatutnya digunakan untuk kepentingan politik elektoral dengan menyudutkan kelompok lain. “Pers harus digunakan untuk kepentingan membangun peradaban bangsa. PDIP berkomitmen untuk membangun pers yang profesional. Kami juga tidak ingin mengelola media sendiri,” tuturnya.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mempersilakan PDIP untuk melaporkan media yang dalam pemberitaannya dianggap merugikan mereka.Menurutnya, Dewan Pers telah berupaya untuk menjaga pers nasional agar independen, menjaga standar kualitas, dan terlepas dari campur tangan atau intervensi pihak luar. Semua pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, memiliki hak jawab dan hak koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) UU Pers.

“Dewan Pers akan menyelesaikan sengketa pemberitaan melalui mekanisme UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, jika ternyata sengketa itu merupakan persoalan pidana, penyelesaiannya akan diserahkan ke kepolisian. Sudah ada perjanjian kerja sama tentang hal ini dengan kepolisian,” tutur Ninik. (inilah)

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Helmi Felis menyoroti wacana kenaikan biaya naik haji yang mulanya dari Rp39 Juta jadi Rp69 Juta yang disampaikan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ia pun menyebutkan bahwa Gus Yaqut akan menyulitkan orang yang akan beribadah.

"Tahun 2022 udah naik jadi 39juta, eh sekarang naik lagi jadi Rp69 juta. Ini mentri agama kok menyulitkan orang beribadah," ucapnya dikutip dari Twitter pribadinya, Jumat (20/1/2023).

Ia pun menyinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai atasan Menag yang tidak pernah menegur aksi kontroversial yang dilakukan oleh pembantunya tersebut.

"Ajaibnya jokowi tidak pernah bersuara dengan aksi Mentri Agama yang semaunya ini. Kebijakan rezim jokowi tidak pernah pro rakyat kecil, sadis!" imbuhnya.

Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 sebesar Rp98,8 juta per calon jemaah. Namun demikian, dari BPIH itu hanya 70 persen di antaranya yang dibebankan kepada jemaah haji atau sebesar Rp69 juta. Sementara, 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp29,7 juta. Secara akumulatif, komponen yang dibebankan pada dana nilai manfaat sebesar Rp5,9 triliun.

"Tahun ini pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp98.893.909, ini naik sekitar Rp514 ribu dengan komposisi Bipih Rp69.193.733 dan nilai manfaat sebesar Rp29.700.175 juta atau 30 persen," kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks MPR/DPR, Senayan Jakarta, Kamis (19/1).

Artinya, biaya haji tahun ini hampir dua kali lipat tahun lalu yang hanya sebesar Rp39,8 juta. Ongkos ini juga lebih tinggi dibandingkan 2018 sampai 2020 lalu yang ditetapkan sebesar Rp35 juta.

Menurut Yaqut, kebijakan ini diambil untuk menjaga keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan. Ia menilai pembebanan BPIH harus mengedepankan prinsip keadilan.

Untuk itu, pemerintah memformulasikan BPIH dalam rangka menyeimbangkan besaran beban jemaah dan keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan. (newsworthy)

SANCAnews.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewanti-wanti Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk menjaga betul anggaran perlindungan sosial pada tahun 2023 agar tidak dikorupsi. Diketahui anggaran perlindungan sosial pada tahun ini mencapai Rp476 triliun.

Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani saat meninjau Program Penanganan Kemiskinan Terpadu di Malang, yang disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Kementerian Keuangan, Jumat (20/1/2023).

Pada awalnya, Sri Mulyani sangat senang melihat sejumlah masyarakat miskin mendapatkan bantuan dari pemerintah, dimana mereka berasal dari para lansia, penyandang disabilitas hingga pelaku UMKM.

"Saya senang semoga seluruh anggaran dari perlindungan sosial yang sudah dialokasikan di APBN benar-benar bisa dirasakan manfaatnya kepada mereka yang membutuhkan dan tidak dikorupsi ya Bu (Risma) ya dalam hal ini," ucap Sri Mulyani.

Mendengar pertanyaan tersebut, Mensos Risma yang berada persis disamping Sri Mulyani langsung menjawab. "Iya" balas Risma.

Tak hanya tidak dikorupsi, Sri Mulyani juga meminta kualitas serapan anggaran perlindungan sosial juga bagus, seperti yang terjadi tahun lalu.

"2022 yang lalu Ibu Risma meminta anggaran spesial tambahan dari Kementerian Keuangan Rp 198 miliar yang dipakai untuk memberikan makanan lansia dan itu sudah tergunakan seluruhnya Rp 183 miliar," jelas Sri Mulyani.

Melihat penyerapan anggaran perlindungan sosial pada 2022 dan manfaatnya yang dirasakan langsung masyarakat, Sri Mulyani memastikan akan sepenuhnya mendukung program-program Kementerian Sosial pada tahun ini.

"Kami akan mendukung yang dilakukan oleh Kementerian Sosial karena Bu Risma selalu melihat dari mulai kemiskinan, disabilitas dan pemberdayaan menjadi satu paket kegiatan. Beliau menggunakan anggaran dari bantuan sosial pemerintah itu betul-betul membantu langsung target kepada yang memang membutuhkan," ucapnya. (suara)