SANCAnews.id

SANCAnews.id – Deputi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Yan Harahap menyoroti utang pemerintah di era Presiden Jokowi yang terus mengalami kenaikan.

Dia menyinggung janji Presiden Jokowi yang akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Hal itu disampaikan Yan Harahap dalam akun Twitter pribadinya, pada Kamis 19 Januari 2023.

"Janjinya sih ekonomi yang meroket. Ternyata utang yang makin meroket," ujar Yan Hrahap dikutip Newsworthy. 

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah per 30 Desember 2022 sebesar Rp 7.733,99 triliun. Jumlah itu naik Rp 179,74 triliun jika dibandingkan posisi utang bulan sebelumnya yang sebesar Rp 7.554,25 triliun.

Berdasarkan realisasi tersebut, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) naik dari bulan sebelumnya 38,65% menjadi 39,57% per 30 Desember 2022. Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu, jumlah itu turun dari posisi 40,74%.

"Fluktuasi posisi utang pemerintah dipengaruhi oleh adanya transaksi pembiayaan berupa penerbitan dan pelunasan SBN, penarikan dan pelunasan pinjaman, serta perubahan nilai tukar," tulis buku APBN KiTA, dikutip Rabu (18/1/2023).

Secara umum pemerintah menyatakan posisi utang Indonesia hingga akhir 2022 tersebut masih dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mengelola utang dengan hati-hati.

Utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yakni 88,53 sisanya pinjaman 11,47%. (*)

SANCAnews.id – Kementerian Agama mengusulkan kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun ini dari semula Rp 39 juta menjadi Rp 69 juta. Kenaikan itu terjadi karena 'subsidi' nilai manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dikurangi.

Dengan usulan biaya haji Rp 69 juta, maka yang harus dibayarkan bagi jemaah yang akan berangkat tahun ini adalah 44 juta. Sebab, semua jemaah sudah memiliki setoran awal Rp 25 juta.

Biaya itu tentu berat bagi jemaah tahun ini — yang akan terbang  perdana pada 23 Mei. Namun, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan haji dalam Al-Quran diperuntukkan bagi yang mampu (istitha'ah).

"Soal syarat istita'ah, kemampuan menjalankan ibadah (haji), kan ada syarat itu, kalau mampu. Haji itu jika mampu, kemampuan ini harus terukur, kami mengukurnya dengan nilai segitu," ucap Gus Yaqut usai rapat di Komisi VIII DPR, Jakarta, Kamis (19/1).

Gus Yaqut merinci usulan biaya haji Rp 69 juta sebagai berikut:

Biaya penerbangan: Rp 33. 979.784

Akomodasi di Makkah: Rp 18.768.000

Akomodasi di Madinah: Rp 5.601.840

Living cost: Rp 4.080.000

Visa: Rp 1.224.000

Paket layanan masyair (Arafah, Mina, Muzdalifah): Rp 5.540.109

Dibandingkan tahun lalu, ini lebih besar." - Gus Yaqut

Usulan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tersebut, kata Gus Yaqut, untuk menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat haji di masa yang akan datang.

“Itu usulan pemerintah. Menurut kami, itu yang paling logis untuk menjaga supaya yang ada di BPKH [Badan Pengelola Keuangan Haji] itu tidak tergerus, ya dengan komposisi seperti itu. Jadi dana manfaat itu dikurangi, tinggal 30%, sementara yang 70% menjadi tanggung jawab jemaah,” urai Gus Yaqut.

Meski begitu, Gus Yaqut menyebut angka di atas hanya usulan. Angka pastinya akan disepakati dalam Panja Haji di Komisi VIII DPR.

"Tergantung pembicaraan nanti di Panja bagaimana, itu usulan pemerintah. Menurut kami yang paling logis untuk menjaga supaya uang jemaah yang ada di BPKH tidak tergerus, ya, dengan komposisi seperti itu," pungkasnya. (kumparan)

SANCAnews.id – Rosario de Marshall atau yang lebih dikenal Hercules rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/1/2023). Saat keluar meninggalkan KPK Hercules kembali marah-marah.

Hercules diperiksa sebagai saksi untuk Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati (SD) tersangka kasus dugaan penerimaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung,

Awalnya jurnalis bertanya soal berapa pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya.

"Tanya penyidik. Saya malas dengan wartawan karena wartawan itu enggak benar semuanya, provokator," kata Hercules dengan suara ketus.

Kemudian dia juga mengeluarkan sejumlah kalimat lainnya dengan nada keras.

"Orang itu punya keluarga, punya anak, orang punya saudara. Kalian tulis harus dengan fakta, jangan dengan rekayasa. Kalian tulis mengada-mengada, katanya media harus dilindungi. Dilindungi apa?" ujarnya.

"Justru kalian ini yang mengacau, karena media ini sering menzalimi saya. Saya tidak akan main-main sama kalian. Lebih baik saya selesaikan kalian, saya masuk penjara, itu saja. Saya tidak akan lari hukum saya," ucapnya.

Hercules mengaku kesal, karena pada saat dirinya tak menghadiri panggilan KPK pada Selasa (17/1) lalu, dia menyebut ada pemberitaan yang menulis dirinya kabur dan mangkir. Dia mengaku saat itu sedang berada di luar kota.

"Saya kemarin dibilang melarikan diri, saya mangkir dari. Saya ini tidak ada melarikan diri atau mangkir. Mana ada ini Hercules mangkir, enggak ada ceritanya itu. Saya lagi ada urusan (di luar kota) perkawinan di sana," ujarnya.

Kemudian ketika ditanya soal dana dugaan suap pengurusan perkara di lingkungan MA, Hercules kembali memberikan jawaban ketus.

"Enggak, saya enggak ngerti itu, saya enggak tahu, saya enggak ada bidang saya untuk aliran dana atau apa. Tanya penyidik ya," katanya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Hercules dimintai keterangan soal aliran dana tersangka Heryanto Tanaka, Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana.

"Saksi Pak Rosario de Marshall yang keterangannya akan didalami oleh tim penyidik KPK terkait pengetahuan dugaan adanya aliran uang ya, begitu dari tersangka pemberi HT (Heryanto Tanaka) ke beberapa pihak," kata Ali .

Sudrajad jadi Tersangka

Pada kasus ini, Sudrajad ditetapkan KPK sebagai tersangka soal pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Adapun nilai suap dalam perkara ini senilai Rp2,6 miliar.

Uang itu diduga berkaitan dengan pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID) yang sebelumnya disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang.

Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana merasa tidak puas dengan putusan pengadilan, sehingga perkaranya dilanjutkan ke Mahkamah Agung.

Diduga, agar putusan MA sesuai dengan keinginannya, Heryanto dan Ivan memberikan suap lewat kuasa hukumnya, yakni Yosep Parera dan Eko Suparno kepada Sudrajat.

Sudrajad tidak menerima secara langsung dana suap itu, melainkan melalui perantara yang merupakan orang kepercayaannya. (suara)

SANCAnews.id – Media sosial Kejaksaan RI ikut menjadi sasaran netizen setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menuntut Putri Candrawathi 8 tahun penjara atas keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

Dalam sidang pembacaan tuntutan Putri Candrawathi hari ini, JPU menyebut bahwa hal yang memberatkan tuntutan istri Ferdy Sambo itu adalah termasuk berbelit-belit, dan tidak mengakui serta menyesali perbuatannya.

“Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dalam memberikan keterangan di persidangan. Terdakwa tidak menyesali perbuatanya. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat,” kata jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (18/1/2023).

Selain poin memberatkan, JPU juga meyampaikan hal meringankan untuk PC, yaitu ia tidak pernah dihukum sebelumnya dan berlaku sopan selama persidangan. Akibat tuntutan yang hanya 8 tahun tersebut, jaksa pun banjir kritikan.

Di Twitter sendiri, kata kunci ‘8 TAHUN’ trending topic dan banyak yang menyenggol akun Kejaksaan RI. Hal itu juga berlaku di Instagram. Pasalnya, netizen membanjiri postingan lembaga tersebut dengan berbagai macam kritikan mereka.

“BUNUH AYAM 5 THN PENJARA. BUNUH ORANG 8 THN PENJARA. BERARTI HITUNGAN NYA NYAWA MANUSIA CUMA 1½ DARI AYAM. SEMAKIN KESINI SEMAKIN TIDAK ADA KEADILAN YANG BENAR2 ADIL BUAT RAKYAT. SEMAKIN TIDAK PERCAYA DAN TIDAK AKAN PERNAH PERCAYA LAGI PADA HUKUM NEGERI INI,” kata @masen****.

Maksud dari komentar itu sendiri adalah hukuman untuk orang yang maling ayam. Seorang pengguna akun Instagram @ponco**** yang bingung melihat komentar itu kemudian membalas, “emang bunuh ayam di hukum ya.”

“emang kalau ayam udh di maling terus mau diapain kalau ga di goreng. Harusnya paham sih,” tanggap @masen.

“Tolong lah bpk/ ibu jaksa abdi negara Jangan hanya Garang diawal sidang sja, hal ini sngt mengecewakan tuntuntan hnya 8 Tahun sja pdhl sdh dijerat dgn pasal 340, tapi 3 terdakwa dapat 8 Tahun sja dan biaya perkara dilibatkan ke negara... mana keadilan yg dimaksud tersebut ?? Bpk/ Ibu Jaksaa #ripjustice #Tuntuntan8tahun #340,” tutur @maharatu_kanay****.

“Anda semua MEMALUKAN 8 tahun untuk terdakwa pembunuhan berencana? MEMALUKAN, Indonesia tidak akan bisa menjadi bangsa besar dan maju kalau begini terus!” tegas @ical.alkau****.

“Ndak usah sok beri penerangan Klian kami sudah muak... Hilang kepercayaan kami pada kalian,” imbuh @kenjiyt****.

“kerja bagus JPU cuma 8 tahun . perucuma sekolah tinggi2 kalian . lucuu,” jelas @anthonynusant****.

Selain itu, masih ada berbagai macam komentar pada postingan terbaru Instagram Kejaksaan RI soal restorative justice tersebut. (populis)

SANCAnews.id – Potongan video budayawan Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun yang viral saat menyamakan Presiden Joko Widodo dengan raja Mesir Firaun, adalah satu peringatan yang harus dimaknai positif.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, Cak Nun merupakan budayawan dan tokoh intelektual muslim Indonesia yang selalu objektif.

Kritik dari Cak Nun, kata Saiful, tidak hanya melakukan kritik pada era setelah reformasi, melainkan juga pada era orde baru sangat kritis kepada pemerintahan orde baru pada saat itu yang dikenal otoriter.

"Saya kira apa yang dikatakan Cak Nun itu bagian dari kejujuran beliau sebagai seorang intelektual Muslim, semua yang disampaikan adalah petuah dan pengingat bagi kita semua utamanya bagi pemerintah agar terus berbenah," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/1).

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, Presiden Jokowi seharusnya berterima kasih karena masih diingatkan oleh Cak Nun yang merupakan tokoh bangsa.

"Jangan kemudian apa yang disampaikan yang bersangkutan dilihat dari perspektif negatif, ada nilai-nilai positif yang dapat dipetik atas pernyataan yang bersangkutan," demikian Saiful. (*)