SANCAnews.id

 

SANCAnews.id – Anggota DPR RI fraksi PKB, Luqman Hakim, menilai, bahwa pernyataan Muhammad Ainun Nadjib atau yang akrab disapa Cak Nun yang terkait ceramah di Kajian Maiyah, blak-blakan menyebut Jokowi seperti Firaun tak perlu dipersoalkan lebih jauh atau sampai dipolisikan.

"Saran saya, kepada pihak-pihak yang berencana melaporkan Cak Nun ke Polisi, diurungkan saja," kata Luqman kepada wartawan, Selasa (17/1/2023).

Ia mengatakan, Cak Nun dengan segala kritik-kritiknya tak perlu disikapi secara berlebihan. Justru hal tersebut dianggap sebagai bagian dari membangun bangsa.

"Kehadiran Cak Nun dengan kritik-kritiknya yang tajam adalah kekayaan bagi proses bangsa ini membangun kematangan," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, jika ada pihak yang berencana mempolisikan Cak Nun karena pernyataannya, dianggap tidak memahami esensi.

"Menurut saya, mempolisikan Cak Nun berarti tidak memahami esensi kebudayaan sebagai jalan memperbaiki peradaban," pungkasnya.

Ceramah Cak Nun

Sebelumnya, kekinian, Muhammad Ainun Nadjib atau yang akrab disapa Cak Nun sedang menjadi sorotan publik. Hal ini karena ceramahnya yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo.

Pada saat memberikan ceramah di Kajian Maiyah, Cak Nun blak-blakan menyebut Jokowi seperti Firaun. Budayawan ini juga membandingkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bak Haman.

Bukan hanya menyinggung Jokowi dan Luhut, Cak Nun juga mengungkapkan jika Indonesia juga telah dikuasi oleh Qorun, yakni pengusaha Anthony Salim.

"Karena Indonesia dikuasai oleh Firaun yang namanya Jokowi. Qorun yang namanya Anthony Salim dan 10 Naga. Terus Haman yang namanya Luhut," ucap Cak Nun seperti dikutip melalui unggahan akun Twitter @GunRomli pada Senin (16/1/2023).

Dalam ceramahnya, Cak Nun juga menerangkan jika seluruh sistem di pemerintahan telah diambil alih oleh Jokowi dan Luhut.

"Negara kita sesempurna dicekel [dipegang] oleh Firaun, Haman, dan Qorun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politiknya sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya, sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun," ujar Cak Nun. (suara)

SANCAnews.id – Tokoh Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif menegaskan bahwa maksud pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Fir'aun, Luhut Haman dan Antony Salim Qorun hanya diketahui Emha Ainun Najib sendiri.

Slamet enggan menafsirkan terlalu jauh soal pernyataan yang mengundang reaksi banyak pihak tersebut.

"Harus tanyakan ke Cak Nun maksud dari kata katanya," katanya saat dikonfirmasi Populis.id pada Selasa (17/01/2023).

Namun, ia menduga bahwa pernyataan tersebut sebagai ekspresi kekecewaan atas penyelenggaraan negara saat ini. Menurut Slamet, pernyataan tersebut juga menjadi peringatan bagi masyarakat dalam menentukan Presiden.

"Kekecewaan atas semua kebijakan dan sistem yang ada dan warning buat kita menuju pemilu 2024," terangnya.

"Rakyat Indonesia khususnya umat Islam melek dan sadar diri dengan keadaan demokrasi di Indonesia saat ini," sambungnya.

Saat ditanyakan apakah permisalan yang diberikan sudah tepat, Slamet juga enggan menanggapi. Ia menegaskan bahwa itu hanya diketahui oleh Cak Nun sendiri, bukan orang lain.

"Mungkin menurut Cak Nun (permisalan.red) pas. Itukan pendapat beliau," tuturnya.

Ia juga tak mau berandai-andai apakah Cak Nun bakal dipermasalahkan atas pernyataan tersebut.  "Kita liat aja," pungkas orang dekat Habib Rizieq Shihab.

Sebagaiman diberitakan sebelumnya, Cak Nun blak-blakan menyentil Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia tak segan-segan menyebut, selama hampir satu dekade memimpin Indonesia, Jokowi layaknya seorang Firaun.

Hal ini diungkap Cak Nun ketika berceramah saat mengisi  kajian Maiyah di Bangbang Wetan, Surabaya beberapa waktu lalu. Kekinian, potongan video Cak Nun tersebut viral di media sosial. Salah satu netizen yang ikut membagikan potongan video tersebut adalah pengguna tiktok dengan nama akun @Tryhwsp. (populis)

Ini bukan kali pertama perusahaan PT GNI bikin gaduh dan heboh, sebelumnya perusahaan yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir tahun 2021 lalu ini sempat mengalami peristiwa kebakaran karena salah satu tungku smelternya meledak.

PT GNI merupakan pabrik pengolahan pemurnian atau smelter nikel di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah yang didirikan pada 2019. Pemiliknya merupakan investor asal Cina yakni Jiangsu Delong Nickel Industry Co.Ltd.

Pembukaan pabriknya diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 27 Desember 2021 lalu. Tetapi, acara peresmian digelar di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

GNI berkomitmen mendorong percepatan hilirisasi industri untuk memberikan nilai tambah pada bahan baku di Indonesia.

Selain itu, keberadaan kawasan industri tersebut bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal ini karena industri smelter dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan devisa negara atas ekspor produk olahan smelter, memberikan kontribusi pajak kepada negara, menciptakan multiplier economic effect di wilayah terkait dan yang tidak kalah penting terjadinya transfer of knowledge.

Dengan total nilai investasi sekitar Rp42,9 Triliun, GNI secara keseluruhan akan mengoperasikan 24-line smelter yang mengadopsi teknologi Rotary Kiln Electric Furnace.

Smelter GNI akan mengolah raw material yaitu bijih nikel menjadi feronikel dengan kadar 10-12%, dengan kapasitas produksi sebesar 1.800.000 Ton feronikel per tahun, yang membutuhkan suplai/konsumsi bijih nikel sebesar 21.600.000 WMT per tahun. (suara)

SANCAnews.id –  Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Muhammad Umar Syadat atau yang akrab dipanggil Gus Umar menyoroti bentrokan tenaga kerja asing dengan tenaga lokal yang bekerja di perusahaan pertambangan nikel PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Gus Umar menyenggol Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan atas kerusuhan tersebut. Hal itu disampaikan Gus Umar dalam akun Twitter pribadinya, pada Senin 16 Januari 2023.

"Opung luhut apa kabar?," ujar Gus Umar dikutip Newsworthy.

Bentrokan terjadi di lokasi smelter PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) yang berada di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Peristiwa yang terjadi pada Sabtu (14/1/2023) malam ini dilaporkan menelan korban jiwa yakni dua orang tenaga kerja lokal dan satu orang tenaga kerja asing (TKA).

Penyebab bentrokan diduga berawal dari ratusan pekerja yang memaksa masuk pos 4 pabrik smelter PT GNI. Mereka disebut-sebut ingin mogok kerja setelah tuntutan mereka tidak dituruti perusahaan.

Aparat yang berusaha mengendalikan massa di lokasi diduga tidak mampu meredamkan amarah massa hingga berujung bentrokan.

Berdasarkan informasi terkait, ada bentrokan yang terjadi antara dua kubu pekerja di perusahaan tersebut.  Bentrokan mulai terkendali usai aparat dari Kepolisian melerai dua kelompok pekerja.

Bahkan, setelah situasi sedikit terkendali, ratusan karyawan dilaporkan kembali melakukan aksi perusakan hingga membuat sejumlah kendaraan rusak terbakar.

Keadaan mulai kembali terkendali usai aparat kepolisian berusaha mengendalikan situasi dengan kendaraan taktis yang disertai dengan tembakan gas air mata. (wartaekonomi)

SANCAnews.id –  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan peristiwa bentrokan di area pabrik smelter PT Gunbuster Nickel Industri (GNI), Morowali Utara, Sulawesi Tengah (Sulteng) terjadi setelah ada ajakan mogok karyawan yang kemudian menimbulkan pro dan kontra.

Listyo menepis kabar yang menyebutkan tenaga kerja asing (TKA) lebih dahulu menganiaya tenaga kerja Indonesia (TKI), serta informasi penjarahan.

"Peristiwa yang terjadi awalnya ada ajakan mogok karyawan kemudian di situ menimbulkan pro dan kontra, dan kemudian ada upaya pemaksaan dan di situlah ditolak dan diviralkan diprovokasi ada pemukulan dari TKA ke TKI," kata Listyo dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (16/1).

"Terkait isu provokasi yang ada, peristiwa sebetulnya tidak seperti itu," sambungnya.

Listyo mengungkapkan pihaknya mengamankan sekitar 71 orang terkait bentrokan di area pabrik smelter PT GNI. Dari jumlah itu, dia bilang, 17 di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Saat ini kegiatan terkait dengan peristiwa itu sudah bisa diatasi oleh kepolisian, beberapa pelaku perusakan sudah diamankan kurang lebih 71, dan 17 saat ini sudah tersangka," katanya. (cnn)