SANCAnews.id

SANCAnews.id –  Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu menanggapi komentar publik tentang bentrok yang terjadi di lokasi smelter PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) yang berada di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Bentrok di PT GNI Morowali menyebabkan korban jiwa, yaitu dua orang tenaga kerja lokal dan satu orang tenaga kerja asing (TKA). Terkait hal ini, seorang netizen meminta agar TKA China yang bermasalah segera dipulangkan oleh pemerintah.

"Tangkap dan segera pulangkan TKA China yang bermasalah dan tidak memenuhi syarat bekerja di Indonesia. Tugas pemerintah adalah mensejahterakan rakyat lokal," cuit Ibnu Purna dalam akun Twitter @ibnupurna.

Said Didu meragukan bahwa pemerintah bisa memulangkan TKA China yang bermasalah, karena terdapat menteri yang menjadi pembela, sehingga kemungkinan pekerja lokal yang disalahkan.

"Ada Menteri pembela mereka. Sepertinya yg akan disalahkan adalah pekerja lokal," ungkapnya dikutip NewsWorthy dari Twitter @msaid_didu, Senin (16/1).

itu, penyebab bentrokan diduga berawal dari ratusan pekerja yang memaksa masuk pos 4 pabrik smelter PT GNI. Mereka disebut-sebut ingin mogok kerja setelah tuntutan mereka tidak dituruti perusahaan.

Aparat yang berusaha mengendalikan massa di lokasi diduga tidak mampu meredamkan amarah massa hingga berujung bentrokan.

Berdasarkan informasi terkait, ada bentrokan yang terjadi antara dua kubu pekerja di perusahaan tersebut.  Bentrokan mulai terkendali usai aparat dari Kepolisian melerai dua kelompok pekerja.

Bahkan, setelah situasi sedikit terkendali, ratusan karyawan dilaporkan kembali melakukan aksi perusakan hingga membuat sejumlah kendaraan rusak terbakar. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Para aktivis mahasiswa yang ikut andil dalam tragedi Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974 dinilai merupakan pejuang demokrasi di Indonesia.

Menilik kondisi demokrasi di Tanah Air dewasa ini yang mengalami kemerosotan, aktivis senior mempunyai tanggung jawab untuk memepertahankan demokrasi.

Demikian disampaikan Ekonom Senior Dr Rizal Ramli dalam sambutannya di acara perintatan 49 tahun Malari, di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat pada Senin (16/1).

“Tema kita jangan lupa demokrasi. Teman-teman yang di sini mengerti tahu dan langsung gak langsung berjuang untuk demokrasi,” ujar RR, sapaan akrab Rizal Ramli.

Atas dasar itu, Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini lantas melemparkan jokes tentang rezim Joko Widodo (Jokowi) di hadapan ratusan aktivis pro demokrasi.

“Sebetulnya segini aja udah cukup, kalau cuma Jokowi aja mah kecil,” cetus RR disambut gelak tawa dan riuh teriakan aktivis senior.

Turut hadir aktivis pro demokrasi hingga ekonom senior antara lain Hariman Siregar, Anthony Budiawan, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Iwan Sumule, Ratna Sarumpaet, Bursah Zarnubi. Kemudian, hadir pula Politikus PDIP sekaligus Aktivis ‘98 Masinton Pasaribu, hingga Effendy Simbolon dan ratusan aktivis lainnya. (rmol)

SANCAnews.id – Jika penundaan Pemilu 2024 lantaran negara disebut tak punya cukup uang dinilai sebagai anomali. Pasalnya, pemerintah justru menghambur-hamburkan uang untuk memaksakan kehendaknya pembentukan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Begitu disesalkan pentolan Aktivis Malari Hariman Siregar dalam sambutannya di acara Peringatan tragedi Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974, di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat pada Senin (16/1).

“Kalau tunda Pemilu karena alasannya gak ada duit, kenapa bikin IKN gitu loh?” cetus Hariman.

Selain itu, Hariman juga mempertanyakan alasan mendasar wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi periode. Sebab menurutnya, pembatasan masa jabatan Presiden itu jelas-jelas di atur dalam konstitusi dan mengkhianati perjuangan para pendahulu hingga reformasi 1998.

“Kalau tiga periode bagaimana perjuangan dari tahun 1945 sampai 1998?” sesalnya.

“Kata Bung Hatta nih kepada saya, Hariman bangsa Indonesia nih dalam UUD kalau displit itu dua kali (masa jabatan) dalam bahasa UUD itu dapat dipilih kembali. Karena kita tahu bahwa kekuasaan itu harus dibatasi kalau enggak power tends to corrupt absoulte power to corrupt absolutely,” demikian Hariman. (rmol)

SANCAnews.id – Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyoroti Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengakui bahwa Indonesia berada dalam kondisi genting.

Melihat pengakuan Jokowi bahwa Indonesia dalam keadaan genting, Gigin Praginanto mengungkit perbuatan mantan Presiden Filipinan Ferdinand Marcos.

Ferdinand Marcos atau bernama lengkap Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr. merupakan Presiden ke-10 Filipina yang menjabat dari 30 Desember 1965 hingga 25 Februari 1986.

Gigin menyebutkan bahwa Ferdinand dulu mengatakan jika negaranya berada dalam kondisi darurat, ia kemudian membangun kediktatoran untuk mengatasinya, dan keadaan tersebut ternyata tidak nyata.

"Ferdinand Marcos dulu blak-blakan negara dalam keadaan darurat," ucapnya dikutip NewsWorthy dari Twitter @giginpraginanto, Senin (16/1).

"Lalu  dia membangun kediktatoran untuk menghadapi keadaan darurat jadi-jadian itu. Akhirnya dia diturunkan secara paksa oleh People's Power," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa situasi dunia tengah berada dalam kegentingan, termasuk Indonesia, meskipun ekonomi masih mampu tumbuh positif dalam setahun terakhir.

Namun ia mengaggap bahwa kondisi perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja, padahal sebelumnya Jokowi selalu optimis dalam setiap pidatonya.

"Banyak yang belum memiliki perasaan yang sama. Bahwa kita sekarang ini berada dalam kegentingan global. Kita merasa normal-normal saja padahal keadaan semua negara, termasuk Indonesia itu, berada pada kegentingan global," ungkap Jokowi dikutip dari CNBC. (wartaekonomi)

 

SANCAnews.id – Sebagai partai politik tertua dan terbesar yang mampu memenangkan Pemilu dua periode berturut-turut, PDI Perjuangan diminta tidak jumawa. Maksud jumawa dengan memberi sinyal mendukung sistem proporsional tertutup.

Peringtan itu disampaikan pengamat politik Ray Rangkuti ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (15/1).

Menurutnya, PDIP jangan mengabaikan suara rakyat dan berjalan sendiri untuk gelaran Pemilu 2024 mendatang lantaran merasa menjadi partai yang besar.

“Mengingatkan agar PDIP tidak mudah berlaku mentang-mentang. Karena memenangi Pileg dan Pilpres 2 kali berturut-turut dan potensial akan menang yang ke tiga kali,” ucap Ray.

Sebab, kata Ray, PDIP punya kans untuk menang baik dalam sistem terbuka apalagi tertutup. Sementara itu, parpol lain punya kesempatan untuk melaju ke Senayan jika menggunakan sistem proporsional terbuka. 

“Maka konpres (di Dharmawangsa) kemarin mengingatkan bahwa parpol-parpol lain selain PDIP dapat solid, jika memang hal itu dibutuhkan,” tegasnya menutup. (*)