SANCAnews.id

SANCAnews.id – Para aktivis mahasiswa yang ikut andil dalam tragedi Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974 dinilai merupakan pejuang demokrasi di Indonesia.

Menilik kondisi demokrasi di Tanah Air dewasa ini yang mengalami kemerosotan, aktivis senior mempunyai tanggung jawab untuk memepertahankan demokrasi.

Demikian disampaikan Ekonom Senior Dr Rizal Ramli dalam sambutannya di acara perintatan 49 tahun Malari, di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat pada Senin (16/1).

“Tema kita jangan lupa demokrasi. Teman-teman yang di sini mengerti tahu dan langsung gak langsung berjuang untuk demokrasi,” ujar RR, sapaan akrab Rizal Ramli.

Atas dasar itu, Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini lantas melemparkan jokes tentang rezim Joko Widodo (Jokowi) di hadapan ratusan aktivis pro demokrasi.

“Sebetulnya segini aja udah cukup, kalau cuma Jokowi aja mah kecil,” cetus RR disambut gelak tawa dan riuh teriakan aktivis senior.

Turut hadir aktivis pro demokrasi hingga ekonom senior antara lain Hariman Siregar, Anthony Budiawan, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Iwan Sumule, Ratna Sarumpaet, Bursah Zarnubi. Kemudian, hadir pula Politikus PDIP sekaligus Aktivis ‘98 Masinton Pasaribu, hingga Effendy Simbolon dan ratusan aktivis lainnya. (rmol)

SANCAnews.id – Jika penundaan Pemilu 2024 lantaran negara disebut tak punya cukup uang dinilai sebagai anomali. Pasalnya, pemerintah justru menghambur-hamburkan uang untuk memaksakan kehendaknya pembentukan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Begitu disesalkan pentolan Aktivis Malari Hariman Siregar dalam sambutannya di acara Peringatan tragedi Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974, di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat pada Senin (16/1).

“Kalau tunda Pemilu karena alasannya gak ada duit, kenapa bikin IKN gitu loh?” cetus Hariman.

Selain itu, Hariman juga mempertanyakan alasan mendasar wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi periode. Sebab menurutnya, pembatasan masa jabatan Presiden itu jelas-jelas di atur dalam konstitusi dan mengkhianati perjuangan para pendahulu hingga reformasi 1998.

“Kalau tiga periode bagaimana perjuangan dari tahun 1945 sampai 1998?” sesalnya.

“Kata Bung Hatta nih kepada saya, Hariman bangsa Indonesia nih dalam UUD kalau displit itu dua kali (masa jabatan) dalam bahasa UUD itu dapat dipilih kembali. Karena kita tahu bahwa kekuasaan itu harus dibatasi kalau enggak power tends to corrupt absoulte power to corrupt absolutely,” demikian Hariman. (rmol)

SANCAnews.id – Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyoroti Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengakui bahwa Indonesia berada dalam kondisi genting.

Melihat pengakuan Jokowi bahwa Indonesia dalam keadaan genting, Gigin Praginanto mengungkit perbuatan mantan Presiden Filipinan Ferdinand Marcos.

Ferdinand Marcos atau bernama lengkap Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr. merupakan Presiden ke-10 Filipina yang menjabat dari 30 Desember 1965 hingga 25 Februari 1986.

Gigin menyebutkan bahwa Ferdinand dulu mengatakan jika negaranya berada dalam kondisi darurat, ia kemudian membangun kediktatoran untuk mengatasinya, dan keadaan tersebut ternyata tidak nyata.

"Ferdinand Marcos dulu blak-blakan negara dalam keadaan darurat," ucapnya dikutip NewsWorthy dari Twitter @giginpraginanto, Senin (16/1).

"Lalu  dia membangun kediktatoran untuk menghadapi keadaan darurat jadi-jadian itu. Akhirnya dia diturunkan secara paksa oleh People's Power," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa situasi dunia tengah berada dalam kegentingan, termasuk Indonesia, meskipun ekonomi masih mampu tumbuh positif dalam setahun terakhir.

Namun ia mengaggap bahwa kondisi perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja, padahal sebelumnya Jokowi selalu optimis dalam setiap pidatonya.

"Banyak yang belum memiliki perasaan yang sama. Bahwa kita sekarang ini berada dalam kegentingan global. Kita merasa normal-normal saja padahal keadaan semua negara, termasuk Indonesia itu, berada pada kegentingan global," ungkap Jokowi dikutip dari CNBC. (wartaekonomi)

 

SANCAnews.id – Sebagai partai politik tertua dan terbesar yang mampu memenangkan Pemilu dua periode berturut-turut, PDI Perjuangan diminta tidak jumawa. Maksud jumawa dengan memberi sinyal mendukung sistem proporsional tertutup.

Peringtan itu disampaikan pengamat politik Ray Rangkuti ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (15/1).

Menurutnya, PDIP jangan mengabaikan suara rakyat dan berjalan sendiri untuk gelaran Pemilu 2024 mendatang lantaran merasa menjadi partai yang besar.

“Mengingatkan agar PDIP tidak mudah berlaku mentang-mentang. Karena memenangi Pileg dan Pilpres 2 kali berturut-turut dan potensial akan menang yang ke tiga kali,” ucap Ray.

Sebab, kata Ray, PDIP punya kans untuk menang baik dalam sistem terbuka apalagi tertutup. Sementara itu, parpol lain punya kesempatan untuk melaju ke Senayan jika menggunakan sistem proporsional terbuka. 

“Maka konpres (di Dharmawangsa) kemarin mengingatkan bahwa parpol-parpol lain selain PDIP dapat solid, jika memang hal itu dibutuhkan,” tegasnya menutup. (*)

SANCAnews.id –  Seperti kebetulan, sejumlah orang yang pernah bersinggungan dengan Habib Rizieq Shihab ditakdirkan berusia pendek. Mereka meninggal pada usia yang relatif masih muda.

Terbaru, seorang anggota Polres Pekalongan, Aiptu Hanri Setiadi meninggal dunia. Dia berpulang lebih cepat sebelum memasuki masa pensiun. Usia pensiun polisi 58 tahun.

Hanri Setiadi sehari-hari adalah bintara Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Pekalongan, Jawa Tengah. Hanri sempat viral di media sosial beberapa tahun lalu gara-gara video pernyataannya.

“Demi Tuhan, saya sebagai orang muslim juga warga negara tidak gentar sedikitpun, kepada FPI, Rizieq dan kroni-kroninya dan demi Allah saya siap membabat l****nya kalau sampai berpolah yang terlalu jauh, apalagi sampai mengacaukan NKRI,” bunyi potongan pernyataan Hanri saat itu.

Selain Hanri, ada sejumlah nama lain yang pernah bersinggungan dengan Habib Rizieq Shihab yang lebih dahulu menghadap Sang Khalik.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Suryaman juga ditakdirkan pulang lebih awal. Dia meninggal dunia pada Sabtu 10 Juli 2021.

Suryaman salah satu hakim yang mengadili eks Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab pada perkara swab test RS Ummi Bogor.

Sebelumnya, hakim Suryaman bersama hakim Hapsoro, hakim Viktor, hakim M Yusuf, dan hakim ketua Khadwanto menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Habib Rizieq Shihab.

Sebelumnya pada Juni 2018, seorang kartunis yang dianggap pernah menghina Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dilaporkan tewas tenggelam. Jasadnya ditemukan di Pulau Kemujan, Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah.

Jasad itu ditemukan Yono (35), seorang nelayan yang sedang mencari ikan di Takak Moncong, Desa Kemujan. Saat ditemukan, mayat korban sudah dalam kondisi mengenaskan.

Kapolsek Karimunjawa saat itu, Iptu Suranto menyatakan, korban bernama Jhon Tarumanegara Putra. Dia melakukan kegiatan snorkeling di perairan Kemujan sebelum tenggelam dan terseret arus.

Jhon Tarumanegara Putra kerap melontarkan konten bernada hinaan terhadap Habib Rizieq di media sosial Facebook, Jonv Vniverse, termasuk lewat kartun.

Pada 12 April 2016, misalnya, ia mengunggah sebuah tulisan bernada hinaan kepada Habib Rizieq, dengan judul “Surat Sarkastik Terbuka Untuk Habib riziq (R-nya huruf kecil biar hina).”

Tulisan itu berisi ungkapan-ungkapan kasar dan menghina Habib Rizieq. Misalnya ia menulis di awal tulisan itu dengan sepenggel kalimat “Hai ziq bg lo.”

Berikutnya, terkait penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam kasus ‘KM 50’. Salah seorang polisi yang diduga ikut terlibat dalam penembakan itu, berinisial EPZ, meninggal dalam kecelakaan pada 3 Januari 2021.

“Satu terlapor atas nama EPZ itu telah meninggal dunia dikarenakan kasus kecelakaan tunggal motor Scoopy, yaitu terjadi pada 3 Januari 2021 sekitar pukul 23.45 WIB,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri saat itu, Brigjen Rusdi Hartono.

Kecelakaan tunggal tersebut terjadi di Jalan Bukit Jaya, Kecamatan Setu Kota, Tangerang Selatan. Setelah sempat dirawat di rumah sakit, EPZ dinyatakan meninggal dunia pada 4 Januari 2021 sekitar pukul 12.55 WIB.

Lalu, salah seorang jaksa penuntut umum dalam kasus Habib Rizieq Shihab juga berusia pendek. Nanang Gunaryanto meninggal dunia pada 16 Juli 2021 di Rumah Sakit (RS) Bethesda, Yogyakarta.

Semasa hidupnya, Nanang menjabat sebagai Kasubdit Penuntutan TPUL Pidana Umum Kejakgung. Nanang juga pernah menjabat sebagai kepala Kejari Solo. Almarhum juga kerap menangani berbagai kasus. Salah satunya, kasus yang melibatkan berita bohong tes usap HRS dan menantunya di RS Ummi, Kota Bogor, beberapa waktu lalu.

Dalam kasus ini, HRS dituntut enam tahun penjara soal penyebaran informasi bohong hasil tes usap oleh JPU yang terdiri dari almarhum Nanang Gunaryanto, Tengku Rahman, Heru Saputra, Muhammad Syarifuddin, Deddy Sunanda, Tedhy Widodo, Hangrengga Berlian, Syahnan Tanjung, Baringin Sianturi dan MH Hafiz Kurniawan.

Masih ada beberapa nama netizen yang kerap menghina Habib Rizieq Shihab yang meninggal dunia lebih cepat. Hinaan itu disampaikan melalui media sosial. Ternyata mereka ditakdirkan menghadap Ilahi lebih cepat. (herald)