SANCAnews.id

 

SANCAnews.id – Sebagai partai politik tertua dan terbesar yang mampu memenangkan Pemilu dua periode berturut-turut, PDI Perjuangan diminta tidak jumawa. Maksud jumawa dengan memberi sinyal mendukung sistem proporsional tertutup.

Peringtan itu disampaikan pengamat politik Ray Rangkuti ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (15/1).

Menurutnya, PDIP jangan mengabaikan suara rakyat dan berjalan sendiri untuk gelaran Pemilu 2024 mendatang lantaran merasa menjadi partai yang besar.

“Mengingatkan agar PDIP tidak mudah berlaku mentang-mentang. Karena memenangi Pileg dan Pilpres 2 kali berturut-turut dan potensial akan menang yang ke tiga kali,” ucap Ray.

Sebab, kata Ray, PDIP punya kans untuk menang baik dalam sistem terbuka apalagi tertutup. Sementara itu, parpol lain punya kesempatan untuk melaju ke Senayan jika menggunakan sistem proporsional terbuka. 

“Maka konpres (di Dharmawangsa) kemarin mengingatkan bahwa parpol-parpol lain selain PDIP dapat solid, jika memang hal itu dibutuhkan,” tegasnya menutup. (*)

SANCAnews.id –  Seperti kebetulan, sejumlah orang yang pernah bersinggungan dengan Habib Rizieq Shihab ditakdirkan berusia pendek. Mereka meninggal pada usia yang relatif masih muda.

Terbaru, seorang anggota Polres Pekalongan, Aiptu Hanri Setiadi meninggal dunia. Dia berpulang lebih cepat sebelum memasuki masa pensiun. Usia pensiun polisi 58 tahun.

Hanri Setiadi sehari-hari adalah bintara Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Pekalongan, Jawa Tengah. Hanri sempat viral di media sosial beberapa tahun lalu gara-gara video pernyataannya.

“Demi Tuhan, saya sebagai orang muslim juga warga negara tidak gentar sedikitpun, kepada FPI, Rizieq dan kroni-kroninya dan demi Allah saya siap membabat l****nya kalau sampai berpolah yang terlalu jauh, apalagi sampai mengacaukan NKRI,” bunyi potongan pernyataan Hanri saat itu.

Selain Hanri, ada sejumlah nama lain yang pernah bersinggungan dengan Habib Rizieq Shihab yang lebih dahulu menghadap Sang Khalik.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Suryaman juga ditakdirkan pulang lebih awal. Dia meninggal dunia pada Sabtu 10 Juli 2021.

Suryaman salah satu hakim yang mengadili eks Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab pada perkara swab test RS Ummi Bogor.

Sebelumnya, hakim Suryaman bersama hakim Hapsoro, hakim Viktor, hakim M Yusuf, dan hakim ketua Khadwanto menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Habib Rizieq Shihab.

Sebelumnya pada Juni 2018, seorang kartunis yang dianggap pernah menghina Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dilaporkan tewas tenggelam. Jasadnya ditemukan di Pulau Kemujan, Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah.

Jasad itu ditemukan Yono (35), seorang nelayan yang sedang mencari ikan di Takak Moncong, Desa Kemujan. Saat ditemukan, mayat korban sudah dalam kondisi mengenaskan.

Kapolsek Karimunjawa saat itu, Iptu Suranto menyatakan, korban bernama Jhon Tarumanegara Putra. Dia melakukan kegiatan snorkeling di perairan Kemujan sebelum tenggelam dan terseret arus.

Jhon Tarumanegara Putra kerap melontarkan konten bernada hinaan terhadap Habib Rizieq di media sosial Facebook, Jonv Vniverse, termasuk lewat kartun.

Pada 12 April 2016, misalnya, ia mengunggah sebuah tulisan bernada hinaan kepada Habib Rizieq, dengan judul “Surat Sarkastik Terbuka Untuk Habib riziq (R-nya huruf kecil biar hina).”

Tulisan itu berisi ungkapan-ungkapan kasar dan menghina Habib Rizieq. Misalnya ia menulis di awal tulisan itu dengan sepenggel kalimat “Hai ziq bg lo.”

Berikutnya, terkait penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam kasus ‘KM 50’. Salah seorang polisi yang diduga ikut terlibat dalam penembakan itu, berinisial EPZ, meninggal dalam kecelakaan pada 3 Januari 2021.

“Satu terlapor atas nama EPZ itu telah meninggal dunia dikarenakan kasus kecelakaan tunggal motor Scoopy, yaitu terjadi pada 3 Januari 2021 sekitar pukul 23.45 WIB,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri saat itu, Brigjen Rusdi Hartono.

Kecelakaan tunggal tersebut terjadi di Jalan Bukit Jaya, Kecamatan Setu Kota, Tangerang Selatan. Setelah sempat dirawat di rumah sakit, EPZ dinyatakan meninggal dunia pada 4 Januari 2021 sekitar pukul 12.55 WIB.

Lalu, salah seorang jaksa penuntut umum dalam kasus Habib Rizieq Shihab juga berusia pendek. Nanang Gunaryanto meninggal dunia pada 16 Juli 2021 di Rumah Sakit (RS) Bethesda, Yogyakarta.

Semasa hidupnya, Nanang menjabat sebagai Kasubdit Penuntutan TPUL Pidana Umum Kejakgung. Nanang juga pernah menjabat sebagai kepala Kejari Solo. Almarhum juga kerap menangani berbagai kasus. Salah satunya, kasus yang melibatkan berita bohong tes usap HRS dan menantunya di RS Ummi, Kota Bogor, beberapa waktu lalu.

Dalam kasus ini, HRS dituntut enam tahun penjara soal penyebaran informasi bohong hasil tes usap oleh JPU yang terdiri dari almarhum Nanang Gunaryanto, Tengku Rahman, Heru Saputra, Muhammad Syarifuddin, Deddy Sunanda, Tedhy Widodo, Hangrengga Berlian, Syahnan Tanjung, Baringin Sianturi dan MH Hafiz Kurniawan.

Masih ada beberapa nama netizen yang kerap menghina Habib Rizieq Shihab yang meninggal dunia lebih cepat. Hinaan itu disampaikan melalui media sosial. Ternyata mereka ditakdirkan menghadap Ilahi lebih cepat. (herald)

 

SANCAnews.id – Bentrokan terjadi di lokasi smelter PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) yang berada di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Peristiwa yang terjadi pada Sabtu (14/1/2023) malam ini dilaporkan menelan korban jiwa yakni dua orang tenaga kerja lokal dan satu orang tenaga kerja asing (TKA).

Penyebab bentrokan diduga berawal dari ratusan pekerja yang memaksa masuk pos 4 pabrik smelter PT GNI. Mereka disebut-sebut ingin mogok kerja setelah tuntutan mereka tidak dituruti perusahaan.

Aparat yang berusaha mengendalikan massa di lokasi diduga tidak mampu meredamkan amarah massa hingga berujung bentrokan.

Berdasarkan informasi terkait, ada bentrokan yang terjadi antara dua kubu pekerja di perusahaan tersebut.  Bentrokan mulai terkendali usai aparat dari Kepolisian melerai dua kelompok pekerja.

Bahkan, setelah situasi sedikit terkendali, ratusan karyawan dilaporkan kembali melakukan aksi perusakan hingga membuat sejumlah kendaraan rusak terbakar.

Keadaan mulai kembali terkendali usai aparat kepolisian berusaha mengendalikan situasi dengan kendaraan taktis yang disertai dengan tembakan gas air mata.

Sebelumnya, ramai dicuitkan di media sosial adanya dua kelompok pekerja yang terdiri dari pekerja lokal dan TKA. Dugaan sebelumnya, bentrokan terjadi karena adanya pemukulan TKA asing pada pekerja lokal terkait mogok kerja. Namun demikian, klaim tersebut belum dapat dikonfirmasi kebenarannya.

Banyak video tersebar terkait peristiwa ini. Namun, kebenaran dari unggahan di media sosial juga belum dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. (suara)

 OLEH: YUDI SYAMHUDI SUYUTI

BEBERAPA waktu lalu PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) memaparkan ada transaksi bernilai ratusan triliun dari hasil judi online yang dikenal dengan 303. Dimana kode 303 ini merupakan sebuah pasal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Jika dilihat kasus-kasus yang terjadi dari praktek perjudian online ini, patut diduga ada koneksi kuat antara mafia perjudian dengan oknum pejabat dari Kemenkominfo.

Dugaan ini tidak terlepas dari domain-domain judi online ilegal yang masih belum ditindak oleh Kemenkominfo. Memang sejauh ini, pihak Kemenkominfo telah menutup sejumlah domain judi online. Akan tetapi bersamaan dengan itu, juga masih banyak yang mengudara.

Jangan sampai ada praktek tebang pilih di Kemenkominfo, sehingga berpotensi sebagai tindak kriminal korupsi. Ini berbahaya, jika terjadi korupsi dalam hal pemberantasan judi online, dimana Presiden Jokowi telah memerintahkan ke Kapolri untuk dengan tegas memberantas perjudian, termasuk maraknya judi online.

Dalam hal ini, Presiden Jokowi perlu mengevaluasi kapasitas Menkominfo dalam memimpin Kementeriannya atas masih maraknya perjudian online. Jangan sampai Kementerian ini dimanfaatkan oleh mafia atau gangster judi online demi kekuasaannya.

Ini menjadi preseden yang sangat buruk, jika sebuah Kementeriaan di dalam Negara menjadi instrumen melakukan praktek korupsi untuk penggalangan dana politik melalui judi online.

*Penulis merupakan Koordinator Eksekutif JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional)

SANCAnews.id – Pemerintah melalui Waskita Karya sedang mengupayakan proyek strategis nasional Jalan Tol Trans Sumatera Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung) sepanjang 111,7 kilometer.

Sesuai dengan namanya, Jalan Tol Kapal Betung ini membentang membelah bagian wilayah Kota Palembang, yaitu Keramasan juga Gandus. Tol Kapal Betung ini telah rampung untuk bagian Kayu Agung-Keramasan dan dilanjutkan Keramasan-Betung.

Namun bagian wilayah Palembang, proyek jalan tol ini ternyata melintasi lahan pemakaman khusus Covid-19 di Kecamatan Gandus.

Assisten III Setda Kota Palembang, Zulkarnain mengatakan, pemakaman khusus Covid-19 itu merupakan aset milik Pemerintah Kota Palembang.

“Karena untuk kepentingan negara, maka Pemkot Palembang merelakan lahan pemakaman Covid-19 itu untuk dijadikan jalan tol,” kata Zulkarnain diberitakan Kantor Berita RMOLSumsel, Sabtu (14/1).

Ia mengklaim, kasus Covid-19 di Kota Palembang saat ini sudah landai. Sehingga, proses pemakaman jenazah Covid-19 di lahan itu juga sudah sangat jarang dilakukan.

“Pihak pembangunan (Waskita Karya) jalan tol memberikan ganti rugi kepada Pemkot Palembang berupa lahan pengganti,” katanya.

Total lahan TPU Gandus ini 6 hektare, dimana sebagiannya telah digunakan untuk pemakaman pasien Covid-19. Zulkarnain mengatakan, lahan pemakaman TPU Gandus yang digunakan untuk jalan tol itu seluas 4.800 meter persegi sedangkan pihak pembangun disebut telah siap menggantikannya dengan yang lebih luas.

“Saat ini diganti dengan lahan lagi seluas 5.500 meter persegi, lahan itu bukan milik warga atau perumahan warga,” katanya.

Pemerintah Kota Palembang memastikan, lahan yang terdampak itu kosong atau belum digunakan untuk pemakaman umum ataupun Covid-19.

“Lahan yang terkena di bagian yang masih kosong, belum dipakai untuk pemakaman,” tandasnya. (rmol)