SANCAnews.id

SANCAnews.id – Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, atas kebutuhan mendesak guna mengantisipasi kondisi global.

"Hari ini telah diterbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022, tertanggal 30 Desember 2022," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Dia mengatakan pertimbangan penetapan dan penerbitan Perppu adalah kebutuhan mendesak, di mana pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik.

Dia mengatakan terkait ekonomi, Indonesia menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, dan ancaman stagflasi. Selain itu lebih dari 30 negara sedang berkembang juga sudah masuk dalam daftar IMF, dan 30 negara lainnya mengantre masuk dalam daftar penerima bantuan IMF.

"Jadi kondisi krisis ini untuk emerging developing country menjadi sangat real, dan juga terkait geopolitik tentang Ukraina-Rusia dan konflik lain juga belum selesai dan pemerintah juga menghadapi, tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan dan perubahan iklim," jelasnya.

Airlangga mengatakan Presiden Jokowi juga sudah berbicara dengan Ketua DPR RI terkait penerbitan Perppu Cipta Kerja sehingga Ketua DPR RI sudah terinformasi. 

"Prinsipnya Ketua DPR sudah terinformasi mengenai Perppu tentang Cipta Kerja dan ini berpedoman pada peraturan perundangan dan Putusan MK," ujar Airlangga. Namun di samping itu, penerbitan Perppu Cipta Kerja menuai polemik.

Pasalnya, penerbitan Perppu Cipta Kerja bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).  Presiden RI Joko Widodo saat Berpidato. Dalam hal itu, Komnas HAM menilai penerbitan Perppu ini tertutup dan tiba-tiba.

Bahkan, mirisnya lagi, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro menyebutkan, masyarakat baru mendapatkan informasi atas peraturan tersebut pada hari yang sama saat Presiden mengumumkannya kepada publik. 

Tak hanya itu saja, penerbitan Perppu Cipta Kerja ini juga menyita perhatian tokoh-tokoh politik hingga pengamat serta akademisi. Seperti Ahli Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik Indonesia, Refly Harun. 

Dalam hal ini, Refly Harun menyebutkan penerbitan Perppu Cipta Kerja ini membangkang MK dan begitu mengangkangi MK.  "Jangan lupa, yang namanya hak untuk membuat undang-undang atau legeslatif power itu ada di tangan DPR. Dan, perintah itu lebih berat kepada DPR sebagai pemegang legeslatif," kata Refly Harun ke tvone. 

"Jadi undang-undang itu pemegang kekuasaannya itu DPR tetapi pebentukannya bersama presiden," lanjutnya.  Kemudian, ia katakan, dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja ini, menurutnya, presiden telah melampaui kewewenangan DPR. 

Tak hanya Refly Harun saja yang berkomentar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga mengkritik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. AHY menilai tidak ada alasan mendesak yang mengharuskan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja.

"Jika alasan penerbitan Perppu harus ada ihwal kegentingan memaksa, maka argumen kegentingan ini tidak tampak di Perppu ini. Bahkan, tidak tampak perbedaan signifikan antara isi Perppu ini dengan materi UU sebelumnya,” kata AHY dalam keterangan tertulis, Senin (2/1/2023).

Dia menyebut Perppu tersebut tidak sesuai dengan Amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang harus ada pelibayan masyarakat dalam revisinya.    

"Selain terbatasnya pelibatan publik, sejumlah elemen masyarakat sipil juga mengeluhkan terbatasnya akses terhadap materi UU selama proses revisi,” ujar dia.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) “Setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, jelas MK meminta perbaikan melalui proses legislasi yang aspiratif, partisipatif dan legitimate. Bukan justru mengganti UU melalui Perppu," tambah AHY.

Lebih lanjut, dia menyebut pemerintah terlalu berpihak kepada pengusaha atau investor dibandingkan masyarakat. “Lagi-lagi, esensi demokrasi diacuhkan. Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan elite. Janganlah kita menyelesaikan masalah dengan masalah,” tegas AHY. 

Sebagai informasi, putusan MK pada 2020 menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional dan harus direvisi dalam waktu dua tahun.

Namun, bukannya melakukan revisi, Jokowi mengambil jalur dengan menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja. Perppu itu bertujuan agar UU Cipta Kerja tetap berlaku. (tvone)

 

SANCAnews.id – Aksi protes masyarakat terhadap penerbitan Perppu Cipta Kerja belum surut. Pada Jumat malam (13/1), puluhan aktivis pimpinan masyarakat sipil dari berbagai elemen berkumpul di Gedung YLBHI Jakarta untuk membahas sikap pemerintah yang nekat menerbitkan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Pada pertemuan tersebut, turut hadir sejumlah aktivis hingga praktisi, di antaranya Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat; Ketua Umum FSP LEM SPSI, Arif Minardi; Presiden PPMI, Daeng Wahidin; Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti; Ketua Umum YLBHI, Moh Isnur; Ketua Umum KASBI, Nining Elitos; serta beberapa lainnya.

 Mereka menyatakan keresahan atas sikap pemerintah yang selalu meminggirkan masyarakat sipil dan nekat menerbitkan Perppu Ciptaker meskipun sudah jelas melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi.

"Penerbitan Perppu ini jelas bentuk pembangkangan, pengkhianatan, atau kudeta terhadap konstitusi RI, dan menunjukkan otoritarianisme pemerintah," kata Isnur.

Senada dengan Isnur, Bivitri Susanti khawatir bila masyarakat diam atas terbitnya Perppu Ciptaker ini, maka akan melahirkan Perppu-Perppu lain yang melanggar konstitusi. Salah satu yang dikhawatirkan adalah kemunculan Perppu tentang penundaan Pemilu, yang artinya perpanjangan masa jabatan presiden.

Di akhir pertemuan, para aktivis sepakat akan menggelar agenda bertajuk "Aksi Protes Rakyat Indonesia" di depan Gedung DPR RI, Jakarta pada 14 Februari 2023.

Aksi ini menjadi kesimpulan pertemuan mengingat telah menjadi hukum besi sejarah, bahwa negara korporatokrasi hanya bisa dilawan dengan aksi massa. (rmol)

SANCAnews.id – Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah memuji Bacapres Partai NasDem Anies Baswedan anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pengarah The Institute for ASEAN Studies.

Fahri yang biasa mengkritik Anies Baswedan soal capres 2024 bahkan mendoakan mantan gubernur DKI Jakarta era 2017-2022 itu.

"Sukses selalu mas bro," ucap Fahri dikutip dari Twitter pribadinya Sabtu (14/1/2023).

Sebelumnya, Universitas Oxford, salah satu perguruan tinggi terbaik sekaligus universitas tertua di dunia mengangkat mantan Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan, menjadi anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pengarah The Institute for ASEAN Studies.

Hal itu disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu melalui cuitannya di akun twitternya, @aniesbaswedan, Jumat (13/1/2023).

"Pengangkatan menjadi anggota board pada The Institute for ASEAN Studies, itulah kegiatan sore tadi di Universitas Oxford," tulis Anies Baswedan.

Anies Baswedan mengatakan, selama 927 tahun perjalanannya, Universitas Oxford tercatat dalam sejarah atas berkontribusi yang amat besar dalam membentuk konsep tentang kampus, pendidikan tinggi, riset dan pengembangan ilmu pengetahuan di dunia perguruan tinggi. Universitas ini memiliki sejarah yang amat panjang dan pengaruhnya global.

Pada tahun 2023 ini, Universitas Oxford kembali membuat sejarah baru yaitu mendirikan Institute for ASEAN Studies sebagai bagian dari Oxford School of Global and Area Studies.

Beberapa waktu yang lalu mereka mengundang untuk menjadi anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pengarah pada Institute yang baru ini. (Founding Member & Board Member of The Institute for ASEAN Studies).

"Kami sampaikan bersedia dengan harapan bisa membawa pengalaman Indonesia dan ASEAN ke gelanggang dunia," ucapnya.

Dalam sejarahnya, ini pertama kalinya seorang berasal Indonesia diundang untuk menjadi anggota sebuah dewan di Universitas Oxford. Selama ini sudah ada anggota board dari Asia antara lain dari India, China, Jepang, Singapore atau Malaysia tapi belum ada dari Indonesia.

"Sore tadi dilakukan sebuah upacara singkat untuk meresmikan mengangkatan sebagai anggota dewan pendiri dan dewan pengarah yang prosesinya dipimpin oleh Prof Timothy Powers. Sungguh sebuah kehormatan diangkat menjadi board di sebuah kampus terkemuka dan salah satu yang tertua di dunia," katanya, melalui keterangan tertulis di akun facebooknya.

Upacara ini dilakukan di sebuah ruangan bersejarah yaitu ruangan yang dulunya digunakan sebagai kantor penerbit oxford sejak era tahun 1500an, sekitar 500 tahun yang lalu. Di ruangan inilah lokasi penyusunan Oxford Dictionary, kamus bahasa inggris tertua. Semua kayu di dinding, meja, kursi dan kondisi ruangan dipertahankan sesuai kondisi aslinya.

"Semoga peran baru Universitas Oxford ini akan menjadi chanel baru untuk membawa pengalaman kita Indonesia dan Asia Tenggara sebagai pembelajaran bagi dunia. Kita datang di gelanggang dunia, bukan sekadar untuk belajar dari dunia, tapi juga untuk ikut memberi pelajaran bagi dunia," pungkas Anies. (glc)

SANCAnews.id – Baru-baru ini eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membagikan momen berharganya di akun media sosial instagram milik pribadinya, pada Jumat, (13/1/2023). 

Momen berharga itu soal dia (Anies Baswedan) diangkat menjadi anggota board (dewan) di Universitas Oxford, Inggris.

Dilansir dari VIVA, Sabtu (14/1/2023), Anies diundang ke salah satu universitas tertua di dunia itu untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Pengarah dan Pendiri Institute for ASEAN Studies sebagai bagian dari Oxford School of Global and Area Studies.

Pada tahun 2023 ini, Universitas Oxford kembali membuat sejarah baru dengan mendirikan Institute for ASEAN Studies sebagai bagian dari Oxford School of Global and Area Studies.

"Beberapa waktu yang lalu mereka mengundang untuk menjadi anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pengarah pada Institute yang baru ini. (Founding Member & Board Member of The Institute for ASEAN Studies). Kami sampaikan bersedia dengan harapan bisa membawa pengalaman Indonesia dan ASEAN ke gelanggang dunia," kata Anies dalam unggahannya seperti yang dimuat VIVA, Sabtu, (14/1/2023). 

Menurut mantan Menteri Pendidikan itu, dalam sejarahnya, ini pertama kalinya seorang berasal Indonesia diundang untuk menjadi anggota sebuah dewan di Universitas Oxford. 

Bahkan, Anies Baswedan menyebutkan bahwa selama ini sudah ada anggota board dari Asia antara lain dari India, China, Jepang, Singapura atau Malaysia tapi belum ada dari Indonesia. 

"Sore tadi dilakukan sebuah upacara singkat untuk meresmikan mengangkatan sebagai anggota dewan pendiri dan dewan pengarah yang prosesinya dipimpin oleh Prof Timothy Powers. Sungguh sebuah kehormatan diangkat menjadi board di sebuah kampus terkemuka dan salah satu yang tertua di dunia," bebernya.

Menariknya lagi, acara pengangkatan Anies ini dilakukan di sebuah ruangan bersejarah, yakni ruangan yang dulunya digunakan sebagai kantor penerbit oxford sejak era tahun 1500-an. 

"Di ruangan inilah lokasi penyusunan Oxford Dictionary, kamus bahasa inggris tertua. Semua kayu di dinding, meja, kursi dan kondisi ruangan dipertahankan sesuai kondisi aslinya," kata Anies Baswedan.

"Semoga peran baru Universitas Oxford ini akan menjadi kanal baru untuk membawa pengalaman kita Indonesia dan Asia Tenggara sebagai pembelajaran bagi dunia. Kita datang di gelanggang dunia, bukan sekadar untuk belajar dari dunia, tapi juga untuk ikut memberi pelajaran bagi dunia," lanjutnya.

Selain itu, eks Gubernur DKI Jakarta itu juga diberi kesempatan untuk memberikan kuliah tamu di H?oogwarts, ruangan bersejarah pada gedung Divinity School di Oxford University, yang juga bersejarah.

Anies diminta memberikan kuliah tamu soal ASEAN dan masa depannya. Bahkan, Anies menuturkan bangunan pada Divinity School di Oxford mulai digunakan sejak 1483 ini merupakan salah satu bangunan tertua di kampus ini.

Proses pembangunannya saja perlu 60 tahun. Pada awalnya ruangan ini digunakan untuk kuliah, ujian lisan, dan diskusi tentang teologi, bahkan ruangan ini pula yang digunakan sebagai ruang parlemen Inggris era 1620-1640an.

Pada masa itu, mahasiswa yang diuji berada di satu sisi, sementara dewan guru besar/dosen duduk di sisi seberangnya mencecar dengan pertanyaan dan kritik. Itulah sebabnya disebut sebagai defense dan istilah Dissertation Defense, dimulai di ruangan ini.

"Pada masa sekarang, ruangan bersejarah ini hanya digunakan untuk upacara dan acara universitas penting lainnya," ujar Anies.  "Menuju ruangan ini, ada selasar panjang yang dijadikan lokasi pengambilan gambar pada film Harry Potter," sambungnya.

Di sisi lain, Anies Baswedan merasa sangat terhormat bisa masuk dan memberikan kuliah tamu di ruang bersejarah Divinity School di Universitas Oxford. 

Selain itu, sebagian besar dosen dan mahasiswa Oxford pun banyak yang baru pertama kalinya masuk ke ruangan ini.

"Sebuah kehormatan diundang memberikan kuliah tamu di salah satu universitas terlama di dunia, dan mereka sengaja selenggarakan kuliah tamu ini di sebuah lokasi yang amat prestisius," tuturnya. 

Untuk diketahui, universitas Oxford merupakan salah satu universitas tertua di dunia yang didirikan tahun 1096. 

Oxford juga menjadi universitas berbahasa inggris tertua di dunia yang berkontribusi besar dalam membentuk konsep tentang kampus, pendidikan tinggi, riset dan pengembangan ilmu pengetahuan di dunia perguruan tinggi. (tvone)

SANCAnews.id – Perhatian publik kembali menyoroti kabar dijualnya Pulau Panangalat yang berada di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Pulau tersebut dijual melalui online di sebuah situs dari luar negeri.

Pulau Panangalat yang disbeut memiliki pemandangan mengagumkan tersebut dijual dengan harga US$1,005 juta atau sekitar Rp 15,57 miliar, seperti dilansir dari swellnet.com dengan judul Mentawai Island for Sale...Again, yang diunggah pertama kali pada 29 November 2022.

Harga tersebut diperuntukkan untuk semua area, namun calon pembeli juga dapat membeli per kavling. Harga tiap kavling dengan luas sekitar 1.500 meter persegi sebesar US$135 ribu atau sekira Rp 2 miliar. Total ada 10 kavling yang tersedia di pulau tersebut.

"Sebuah perusahaan bernama International Surf Properties mendaftarkan sebuah pulau di Mentawai Utara untuk dijual pada Mei lalu. Pulau ini, terkadang disebut A-Frames, atau lebih dikenal Pulau Panangalat, terletak di lepas pantai Karangmajat, rumah bagi Kandui," sebut situs tersebut.

Situs tersebut juga menuliskan, peminat dapat membeli tanah di pulau itu atas nama pribadi dengan catatan di bawah lisensi perusahaan penanaman modal asing merujuk pada UU investasi Indonesia.

International Surf Properties mengklaim Pulau Panangalat sebagai pulau yang memiliki pemandangan luar biasa. Selain itu, tempat yang strategis membuatnya menjadi lokasi yang tepat untuk liburan para peselancar.

Disarikan dari ppk-kp3k.kkp.go.id, umumnya pulau ini memiliki daratan yang landai dengan pantai berpasir putih yang banyak ditanami kelapa. Pulau ini merupakan salah satu pulau tidak berpenduduk namun kerap menjadi lokasi peristirahatan para nelayan.

Pemda Kepulauan Mentawai Membantah

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Mentawai Joni Anwar membantah adanya penjualan pulau seperti yang beredar di situs online. “Tanah itu masih dimiliki oleh yang punya lahan oleh warga setempat, tanaman yang ada di pulau tersebut masih dikuasai oleh si pemilik lahan. Nama pemilik itu Carolina Samapopoupou,” katanya kepada mentawaikita.com, pada Rabu 11 Januari 2023.

Menurut Joni belum ada jual beli, serta surat jual beli tidak jelas. Belum ada dokumen yang jelas yang pihaknya terima terkait pulau dan penjualan itu. “Orang luar tidak bisa menguasai pulau-pulau yang ada. Dan kita sudah rapat dengan Pj Bupati Mentawai terkait hal itu. Pihak pemerintah juga tegas bawah tidak ada penjualan pulau Panaggalat seperti di situs online yang beredar selama ini,” kata dia.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh tim Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, bahwa ternyata yang ditawarkan itu adalah Hak Guna Bangunan (HGB). “HGB boleh dipegang oleh perusahaan dalam negeri tapi boleh juga dipegang oleh perusahaan asing tapi yang didirikan di Indonesia,” katanya.

HGB tersebut keluar pada tahun 2009 sampai 2029 masa izinnya itu 20 tahun, untuk HGB pertama dipegang oleh sebuah PT yang bekerja bagian pariwisata, namun Kadis tidak ingat nama PT tersebut, kemudian pada tahun 2016 perusahan pertama berhenti dan dilanjutkan PT. Laut Menari, namun pada 2023 ini kembali menawarkan untuk melanjutkan HGB tersebut kepada pihak investor. “Jadi yang ada di pulau tersebut itu hanya pelabuhan tapi sudah hancur, kemudian cengkeh dan kelapa pemilik tanah tidak ada bangunan resort lainnya, itu informasi yang kita  telusuri soal pulau tersebut,” katanya.

3 Pulau Mentawai Pernah Dijual

Tiga pulau di Kepulauan Mentawai  pernah pula dikabarkan dijual di situs asing Privateislandsonline.com pada 2009 silam. Ketiga pulau itu adalah Pulau Makaroni, Pulau Siloinak dan Pulau Kandui.

Dalam iklan tersebut, masing-masing pulau dijual dengan harga yang bervariasi. Pulau Makaroni yang memiliki luas 14 hektare dihargai US$ 4 juta, Pulau Silionak yang memiliki luas 24 hektare dibandrol US$ 1,6 juta dan Pulau Kandui yang memiliki luas 26 hektar dihargai US$ 8 juta.

Indonesia telah sedari dulu melarang praktek jual-beli pulau di Indonesia lantaran menyangkut kedaulatan negara. Pemerintah hanya memberi izin untuk menyewa demi kepentingan pariwisata. (tempo)