SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Faizal Assegaf mengkritik lolosnya Partai Gelora sebagai peserta pemilu 2024. Menurutnya, lolosnya partai baru ini tidak masuk akal, ia kemudian menudingnya sebagai hasil persekongkolan jahat antara Partai Gelora dan Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Hal ini disampaikan Faizal Assegaf menanggapi pernyataan Fahri Hamzah yang tampak marah besar setelah dituding perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay dari Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), dimana mereka menuding partai Glora  lolos jadi peserta Pemilu 2024 karena kedekatannya dengan Istana.

Faizal Assegaf menjelaskan, Hadar Nafis Gumay Cs, membawa empat bukti kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meloloskan partai Gelora. Fahri kata dia seharusnya membatah itu dengan data, bukan teriak-teriak di media sosial tanpa ada data valid.

"Partai Gelora buang aja ke tong sampah. Gelora diloloskan secara curang, itu kejahatan & sangat memalukan. Netgrit sodorkan 4 bukti kecurangan atas perintah Ketua KPU Hasyim Asy'ari, anda jd gagu & tdk berkutik. Monggo direspon dgn fakta, bukan ocehan sampah utk nutupi kejahatan," cuit Faizal dilansir Populis.id dari lama twitternya Jumat (13/1/2023).

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah, yang membantah tudingan partainya diloloskan secara curang. Dia menuding ada pihak yang takut kalau Partai Gelora menang dalam pemilu

"Sasaran mereka bukan penyelenggara pemilu sebab mereka juga mantan penyelenggara yang curang dulu. Rahasia mereka juga masih disimpan sama yg sedang mimpin sekarang. Jadi sasaran mereka adalah @partaigeloraid.Dugaan saya mereka semua takut kami menang. Sangat takut," beber Fahri Hamzah dalam ciutannya. (populis)

SANCAnews.id – Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus menyayangkan pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang berkelakar, menyatakan bahwa dirinya ahli maksiat saat diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait kasus dugaan asusila.

"Kenapa sampai seorang Hasyim Asy'ari, Ketua KPU, mengeluarkan pernyataan seperti itu, meskipun berkonotasi candaan, soal kasus dugaan asusila dirinya terhadap Ketua Umum (Ketum) Partai Republik Satu Hasnaeni atau 'Wanita Emas'. Guyonan yang dilontarkan itu dikutip media dan sudah tersebar dimana-mana," ungkap Guspardi dalam rapat kerja antara Komisi II bersama Menteri Dalam Negeri dan penyekenggara pemilu (KPU, Bawaslu & DKPP) di komplek senayan, Rabu (11/1/2023)

Sebagai pejabat publik, candaan seperti yang dilontarkan saudara Hasyim Asy'ari dirasanya kurang elok. Apalagi ini menyangkut persoalan etika yang mendapat sorotan masyakat, seharusnya diklarifikasi dengan tegas.

"Namun Saudara Hasyim malah menjawab dengan kalimat "Saya ini adalah ahlinya maksiat', Naudzubillah," ucap politisi PAN itu.

Legislator asal Sumatera Barat ini menilai, semestinya kalimat candaan seperti itu tidak dilontarkan dalam forum terbuka. Sebagai orang yang memiliki kedudukan penting, pernyataan itu akan mudah 'digoreng' oleh pihak tertentu.

"Oleh karena itu kami berharap saudara Hasyim Asy'ari  harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Walaupun maksudnya bercanda tetapi sifatnya terbuka untuk umum, bisa menimbukan persepsi yang negatif dari masyarakat," pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.

 Candaan Hasyim

Untuk diketahui, Hasyim Asy'ari sempat melontarkan candaan saat bicara soal pelaporan dirinya ke DKPP. Sambil bercanda, Hasyim mengatakan dirinya adalah bajingan dan ahli maksiat, sedangkan DKPP hanya bisa mengadili orang yang punya kehormatan.

"Yang mulia, saya ini ahli maksiat, yang mulia, karena lembaga ini lembaga Kehormatan Dewan Penyelenggara Pemilu, hanya boleh mengadili yang memiliki kehormatan. Menurut saya pengadu salah alamat," katanya sambil tertawa. Para peserta rapat juga. (poskota)

SANCAnews.id – Dari rezim ke rezim terdapat perbedaan mencolok dan karakteristik kepemimpinan nasional. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), perpolitikan tanah air seperti kehilangan modal sosial. Sementara rezim Joko Widodo (Jokowi), perpolitikan nasional cenderung menghabisi intelektualitas.

Begitu disampaikan Jurubicara Gus Dur, M Adhie Massardi dalam serial diskusi yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL bertajuk “Perppu Ciptaker & Ribut-ribut Murid Gus Dur”, di Kopi Timur, Jakarta Timur, pada Kamis (12/1).

“Era SBY itu, dunia politik kehilangan modal sosial, era Jokowi modal intelektualnya dihancurin dibunuh sehingga politik kita betul-betul akan sial dan modal akal-akalan,” kata Adhie.

Atas dasar itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini menilai perseteruan antara Menko Perekonomian era Presiden Abdurrachaman Wahid atau Gus Dur, Rizal Ramli dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Twitter terkait penerbitan Perppu Cipta Kerja menjadi momentum bahwa intelektualitas benar-benar dihabisi.

“Dalam konteks itu saya melihat bahwa Pak Mahfud modal intelektualnya tergerus oleh rezim ini. Yudi Latief juga pernah bilang bahwa rezim Jokowi anti-intelektualisme,” kata dia.

Menurut Adhie, Rizal Ramli mengkritik pemerintah melalui Mahfud MD agar para intelektual sekalipun dia di pemerintahan tetap menjadi intelektual sejati yang menjunjung tinggi intelektualisme.

“Bang Rizal Ramli melihat di situ (pemerintah) kan ada sahabatnya dia, harusnya dia mengingatkan tapi Pak Mahfud kan dia ada di dalam pemerintahan kan enggak mungkin menyalahkan bos. Nah, pandangan inilah yang kemudian digugat oleh RR dengan mazhab intelektual yang menjunjung tinggi kebenaran dan moral,” pungkasnya. (*)

 

SANCAnews.id – Perseteruan antara Mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrachaman Wahid atau Gus Dur, Rizal Ramli dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Twitter terkait penerbitan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker), menunjukkan pertarungan dua mazhab intelektual. Dalam hal ini, intelektual idealis dengan intelektual pragmatis.

Begitu disampaikan Jurubicara Gus Dur, M. Adhie Massardi dalam serial diskusi yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL bertajuk “Perppu Ciptaker & Ribut-ribut Murid Gus Dur”, di Kopi Timur, Jakarta Timur, pada Kamis (12/1).

“Persertuan Rizal Ramli dengan Mahfud MD ini perseteruan mazhab intelektual idealis dan intelektual pragmatis,” kata Adhie Massardi.

Menurut Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini, intelektualitas Mahfud MD yang notabene murid Gus Dur, agaknya mulai tergerus dengan tabiat rezim saat ini. Terlebih, rezim Jokowi disebut membawa arus besar anti-intelektualisme di tengah masyarakat oleh mantan Rektor Universitas Paramadina, Profesor Yudi Latief.

“Rizal Ramli mengingatkan sahabatnya Mahfud MD yang tergerus karena rezim. Mahfud di dalam pemerintahan kan enggak mungkin salahkan bosnya (Jokowi),” demikian Adhie Massardi. *

SANCAnews.id – Human Rights Watch (HRW) dalam laporan tahunan yang diluncurkan di Jakarta pada Kamis, 12 Januari 2023, menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berbuat banyak untuk membela hak sepanjang 2022.

"Sebab administrasinya terlalu fokus membangun Ibu Kota Negara (IKN) yang biayanya bisa mencapai US$30 miliar atau sekitar Rp458 triliun," tulis World Report 2023 dari lembaga yang bermarkas di New York, dengan tebal 712 halaman itu.

KontraS pada Maret 2022 sempat memberikan catatan potensi pelanggaran HAM pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, entah dalam proses atau implementasi. Di antaranya, hak partisipasi, minimnya akses informasi, lingkungan yang sehat hingga perasaan aman yang terenggut.

Sementara Jokowi mengklaim pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan didorong oleh prinsip pemerataan ekonomi yang tidak hanya terpusat di Jawa.

“Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang, sampai kapan pun kita akan sulit jadi negara maju,” katanya di acara Ibu Kota Nusantara Sejarah Baru Peradaban Baru di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Oktober lalu.

Dalam laporan itu, HRW juga menyoroti ekspresi untuk mendukung penentuan nasib sendiri Papua terus dibatasi dan dihukum dengan keras di Papua Barat dan di bagian lain Indonesia. Salah satu contoh kasus, polisi militer menangkap enam tentara pada September yang diduga dalam pembunuhan empat penduduk asli Papua di Timika, provinsi Papua.

"Militer dan polisi menyalahgunakan hak-hak di seluruh negeri dengan impunitas, dan terutama di provinsi Papua dan Papua Barat di mana sebagian besar diplomat, pemantau hak asing, dan media internasional dikecualikan."

Kelompok-kelompok Islamis menurut HRW juga melakukan banyak pelanggaran terhadap minoritas agama, perempuan dan anak perempuan, dan orang-orang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), tanpa adanya perhatian dari pihak berwenang.

HRW secara spesifik menyoroti KUHP yang baru disahkan sekitar bulan lalu, yang menurutnya, ditolak kelompok dan komunitas masyarakat sipil Indonesia. Pasal "living law" dikhawatirkan dapat diartikan mencakup hukum pidana adat dan peraturan Syariah (hukum Islam) di tingkat lokal, yang mencakup ratusan peraturan dan peraturan yang mendiskriminasi perempuan, agama minoritas, dan kelompok LGBT.

“Hukum pidana Indonesia yang baru dimainkan oleh pejabat pemerintah yang ingin membatasi kebebasan beragama, privasi, dan berekspresi,” kata Elaine Pearson, direktur Asia di Human Rights Watch. “Presiden Joko Widodo harus mengambil tindakan tegas agar hukum pidana dan ratusan peraturan daerah yang diskriminatif di Indonesia yang mayoritas Muslim tidak melanggar hak-hak komunitas minoritas agama di negara ini.”

Krisis di Seluruh Kawasan 

Laporan HRW menggambarkan penurunan hak asasi manusia di seluruh bagian dunia sepanjang 2022. Seperti perang Ukraina, kemelut Myanmar, penjajahan di Palestina, perang saudara di Ethiopia, hingga genosida di China.

Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan serangan besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022. Mereka menargetkan infrastruktur sipil dan mengakibatkan ribuan korban sipil, menarik perhatian dunia dan memicu persenjataan lengkap sistem hak asasi manusia.

HRW menyatakan, menyusul invasi Rusia ke Ukraina, sekelompok besar negara memberlakukan sanksi luas sambil menggalang dukungan Kyiv. Sementara Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Pengadilan Kriminal Internasional membuka penyelidikan terhadap pelanggaran.

Penjabat Direktur Eksekutif Human Rights Watch Tirana Hassan, dalam mukadimah laporan tahunannya mengatakan, tahun lalu telah menunjukkan bahwa semua pemerintah memikul tanggung jawab untuk melindungi HAM di seluruh dunia.

Dengan latar belakang pergeseran kekuasaan, ada lebih banyak ruang, bukan lebih sedikit, bagi negara untuk membela hak asasi manusia saat koalisi baru dan suara kepemimpinan baru muncul.

Mengacu pada model respon krisis di Ukraina, dia menyerukan itu perlu diterapkan di setiap masalah global.

Indonesia akan memimpin ASEAN pada tahun ini. Isu di Myanmar paska kudeta militer dua tahun lalu masih bergulir, dengan kelompok HAM menganggap solusi dari blok Asia tenggara melalui konsensus lima butir tidak membuahkan hasil. (tempo)