SANCAnews.id

SANCAnews.id – Human Rights Watch (HRW) dalam laporan tahunan yang diluncurkan di Jakarta pada Kamis, 12 Januari 2023, menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berbuat banyak untuk membela hak sepanjang 2022.

"Sebab administrasinya terlalu fokus membangun Ibu Kota Negara (IKN) yang biayanya bisa mencapai US$30 miliar atau sekitar Rp458 triliun," tulis World Report 2023 dari lembaga yang bermarkas di New York, dengan tebal 712 halaman itu.

KontraS pada Maret 2022 sempat memberikan catatan potensi pelanggaran HAM pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, entah dalam proses atau implementasi. Di antaranya, hak partisipasi, minimnya akses informasi, lingkungan yang sehat hingga perasaan aman yang terenggut.

Sementara Jokowi mengklaim pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan didorong oleh prinsip pemerataan ekonomi yang tidak hanya terpusat di Jawa.

“Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang, sampai kapan pun kita akan sulit jadi negara maju,” katanya di acara Ibu Kota Nusantara Sejarah Baru Peradaban Baru di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Oktober lalu.

Dalam laporan itu, HRW juga menyoroti ekspresi untuk mendukung penentuan nasib sendiri Papua terus dibatasi dan dihukum dengan keras di Papua Barat dan di bagian lain Indonesia. Salah satu contoh kasus, polisi militer menangkap enam tentara pada September yang diduga dalam pembunuhan empat penduduk asli Papua di Timika, provinsi Papua.

"Militer dan polisi menyalahgunakan hak-hak di seluruh negeri dengan impunitas, dan terutama di provinsi Papua dan Papua Barat di mana sebagian besar diplomat, pemantau hak asing, dan media internasional dikecualikan."

Kelompok-kelompok Islamis menurut HRW juga melakukan banyak pelanggaran terhadap minoritas agama, perempuan dan anak perempuan, dan orang-orang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), tanpa adanya perhatian dari pihak berwenang.

HRW secara spesifik menyoroti KUHP yang baru disahkan sekitar bulan lalu, yang menurutnya, ditolak kelompok dan komunitas masyarakat sipil Indonesia. Pasal "living law" dikhawatirkan dapat diartikan mencakup hukum pidana adat dan peraturan Syariah (hukum Islam) di tingkat lokal, yang mencakup ratusan peraturan dan peraturan yang mendiskriminasi perempuan, agama minoritas, dan kelompok LGBT.

“Hukum pidana Indonesia yang baru dimainkan oleh pejabat pemerintah yang ingin membatasi kebebasan beragama, privasi, dan berekspresi,” kata Elaine Pearson, direktur Asia di Human Rights Watch. “Presiden Joko Widodo harus mengambil tindakan tegas agar hukum pidana dan ratusan peraturan daerah yang diskriminatif di Indonesia yang mayoritas Muslim tidak melanggar hak-hak komunitas minoritas agama di negara ini.”

Krisis di Seluruh Kawasan 

Laporan HRW menggambarkan penurunan hak asasi manusia di seluruh bagian dunia sepanjang 2022. Seperti perang Ukraina, kemelut Myanmar, penjajahan di Palestina, perang saudara di Ethiopia, hingga genosida di China.

Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan serangan besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022. Mereka menargetkan infrastruktur sipil dan mengakibatkan ribuan korban sipil, menarik perhatian dunia dan memicu persenjataan lengkap sistem hak asasi manusia.

HRW menyatakan, menyusul invasi Rusia ke Ukraina, sekelompok besar negara memberlakukan sanksi luas sambil menggalang dukungan Kyiv. Sementara Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Pengadilan Kriminal Internasional membuka penyelidikan terhadap pelanggaran.

Penjabat Direktur Eksekutif Human Rights Watch Tirana Hassan, dalam mukadimah laporan tahunannya mengatakan, tahun lalu telah menunjukkan bahwa semua pemerintah memikul tanggung jawab untuk melindungi HAM di seluruh dunia.

Dengan latar belakang pergeseran kekuasaan, ada lebih banyak ruang, bukan lebih sedikit, bagi negara untuk membela hak asasi manusia saat koalisi baru dan suara kepemimpinan baru muncul.

Mengacu pada model respon krisis di Ukraina, dia menyerukan itu perlu diterapkan di setiap masalah global.

Indonesia akan memimpin ASEAN pada tahun ini. Isu di Myanmar paska kudeta militer dua tahun lalu masih bergulir, dengan kelompok HAM menganggap solusi dari blok Asia tenggara melalui konsensus lima butir tidak membuahkan hasil. (tempo)

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Helmi Felis menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung soal harapannya kepada sosok calon presiden yang bakal menggantikannya mulai tahun 2024.

Diketahui, Jokowi berharap presiden selanjutnya dapat membela kepentingan bangsa dan negara tanpa mudah ciut nyali.

Helmi Felis pun mengaku setuju sambil menyindir Jokowi. Hal itu disampaikan Helmi Felis dalam akun Twitter pribadinya, pada Selasa 10 Januari 2023.

"Saya setuju, Presiden selanjutnya jangan ngikutin Presiden sebelumnya, setiap di demo kabur, harus berani mendengar keluh kesah rakyat SETUJU.!!," ujar Helmi Felis dikutip Newsworthy.

SANCAnews.id – Selama ini PDI Perjuangan (PDIP) lekat dengan slogannya 'partai wong cilik.' Komitmennya untuk terus berpihak kepada wong cilik pun sering digaungkan, terutama oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sebelum peringatan HUT ke-50 PDIP digelar, ribuan anggota pasukan Cakra Buana PDIP berbaris rapi di Lapangan Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur pada 8 Januari 2023.

Mereka mengenakan baret dan caping, sebuah penutup kepala khas petani di Indonesia. Pegiat media sosial Gigin Praginanto mengomentari hal tersebut.

Menurut Gigin Praginanto, apa yang dilakukan PDIP hanya gimik. Mengingat pesta politik yaitu Pemilu 2024 sebentar lagi dimulai.

“Petani cuma dielukan di masa propaganda politik,” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari cuitannya di Twitter, Rabu (11/1/2023).

Gigin mengungkit produk pertanian impor yang merugikan petani. Menurutnya hal serupa akan terjadi jika 2024 usai.

“Setelah itu dihajar dengan banjir produk impor dan kenaikan harga sarana produksi pertanian karena subsidinya dipakai untuk keperluan lain,” tukasnya. (kontenjatim)

SANCAnews.id – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluhkan kepada kadernya di Jakarta soal banyaknya warga miskin di Jakarta. Dia kemudian membuat pernyataan keras kepada kader Partai Banteng.

Dalam acara HUT PDIP kemarin, Megawati lantas meminta kader dari DPW DKI Jakarta untuk mengacungkan tangan. Megawati mengungkapkan temuannya bahwa masih banyak warga Jakarta yang tergolong miskin dan tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Banyak dari mereka bahkan tinggal di bawah jembatan.

"Ayo, angkat tangan dari DKI, angkat tangan! Kurang kelihatan, berdiri dan angkat tangan. Berdiri dan angkat tangan," kata Megawati di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2023).

Setelah itu, terlihat sejumlah kader dari DKI Jakarta berdiri sekaligus mengangkat tangannya. Usai melihat ada yang berdiri, Megawati langsung meluapkan kekecewaannya kepada mereka.

"Mbok pikir, di ibukota Republik Indonesia, mbok, coba yo, apa kalian enggak punya perasaan, kalian enggak punya rasa iba? Hah?," tanya Megawati.

Presiden ke-5 RI tersebut kemudian mengungkapkan kalau instruksi yang ia berikan tidaklah sulit. Ia hanya meminta kadernya untuk turun ke masyarakat dan membantu yang kesulitan.

"Kalian mau jadi lagi enggak sih yang namanya legislatif sama eksekutif. Eh, berarti kalau meneng (diam) bae, akeh sing gak kepengen toh (banyak yang tidak kepingin)," katanya. (poskota)

Dikatakan Presiden Jokowi, setidaknya ada 12 peristiwa pelanggaran HAM berat, yakni peristiwa 1965-1966, peristiwa penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Talangsari, Lampung 1989; Rumoh Geudong dan Pos Sattis, di Aceh 1989; penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998; peristiwa kerusuhan Mei 1998; peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan II 1998-1999.

"Statemen Jokowi bahwa terjadi berbagai pelanggaran HAM berat di masa lalu, perlu diapresiasi," ujar Ketua Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan kepada redaksi, Rabu (11/1).

Hanya saja, kata Syahganda, pengakuan Jokowi itu bisa menjadi kehilangan makna karena dia tidak mengakui hilangnya nyawa Laskar FPI yang dikenal sebagai Peristiwa KM15 sebagai pelanggaran HAM.

"Namun, pernyataan Jokowi ini menjadi bias dan kehilangan makna jika tidak mengakui pembantaian laskar FPI KM50 juga sebagai pelanggaran HAM berat," terangnya.

"Ini seperti pepatah 'gajah di depan mata tidak terlihat, semut dikejauhan tampak besar'," tandasnya. (rmol)