SANCAnews.id

SANCAnews.id – Bakal calon presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan sering kali dicap sebagai antitesis dari Presiden Joko Widodo. Ia bahkan disebut-sebut tak akan melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) jika terpilih menjadi presiden 2024.

Namun, rumor tersebut telah dibantah oleh Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi. Ia mengungkapkan jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut belum pernah melontarkan pernyataan tidak akan melanjutkan proyek yang telah digagas Jokowi tersebut.

Gus Choi secara terang-terangan juga menyebutkan jika dirinya sangat mendukung adanya IKN. Ia menyebut proyek pembangunan ibu kota baru tersebut merupakan ide yang luar biasa.

"Dia belum pernah menyatakan atau dalam diskusi atau diskusi di internal NasDem, nggak ada, 'Ini harus tidak dilanjutkan'. Tidak, ini harus dilanjutkan namanya IKN, namanya infrastruktur, ini kebutuhan ibu kota kebutuhan kebanggaan bangsa. Nggak bisa ditawar," kata Gus Choi seperti dikutip Suara.com melalui tayangan kanal YouTube Total Politik pada Selasa (10/1/2023).

"IKN itu ide yang luar biasa," sambungnya.

Gus Choi juga menerangkan jika ide pembangunan ibu kota baru ini telah digagas oleh pendahulu, tapi tidak pernah terwujud. Kini, di bawah kepemimpinan Jokowi ide tersebut akhirnya bisa diwujudkan.

"Pak Jokowi mengeksekusi idenya Bung Karno yang harus punya istana sendiri. Kemudian Pak Soeharto juga punya ide punya istana sendiri, ibu kota sendiri," terang Gus Choi.

Lagi-lagi, dengan gamblang Gus Choi mengungkapkan jika dirinya secara penuh mendukung keberlanjutan dari pembangunan IKN.

Namun, persoalan kapan proyek tersebut bisa terselesaikan, menurutnya itu bergantung dengan beberapa hal, termasuk kondisi ekonomi.

"Saya termasuk orang yang terdepan mendukung bahwa ini harus dilanjutkan. Nah persoalan ketika dilanjutkan apakah harus jadi 5 tahun itu, apakah harus jadi 10 tahun itu, itu lihat kondisi ekonomi," terangnya. (*)

SANCAnews.id – Perseteruan ekonom senior Rizal Ramli dan Menko Polhukam Mahfud MD akibat Perppu Cipta Kerja sempat membuat geger media sosial.

Pasalnya Mahfud dengan blak-blakan menyebut Rizal sebagai sosok yang bodoh. "Ternyata Rizal Ramli ini makin ngawur dan bodoh. Tunjukkan, kapan saya bilang bahwa setiap orang yang masuk kekuasaan menjadi iblis," cuit Mahfud, Rabu (4/1/2023).

Rizal memang sudah sempat membalas cuitan tersebut. Namun kini Rizal juga terbuka mengungkap perasaannya di kanal YouTube Realita TV.

"Tega-teganya gitu Mahfud bilang gue goblok," ujar Rizal sambil tertawa, dikutip pada Sabtu (7/1/2023).

"Tapi saya ngerti dia sangat emosional, karena dia tidak bisa membela diri. Dia tahu yang dia lakukan itu salah," sambungnya.

Rizal menyoroti pada status UU Cipta Kerja yang semestinya harus dibenahi dalam dua tahun sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi, tetapi pemerintah malah beralih menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022.

Rizal juga heran mengapa Mahfud malah lebih menyoroti pernyataannya soal "malaikat bisa jadi iblis jika masuk sistem", apalagi sampai mengotot dirinya sudah mengutip pernyataan tanpa memerhatikan konteks.

"Dia bantah, bahwa ini omongan dia dalam (konteks) Pilkada. Padahal nggak bener, berkali-kali kok ngomong begini, bukan hanya di YouTube itu," kata mantan Menko Kemaritiman itu.

"Tapi saya kecewa, harusnya Mahfud jawab aja kritikan saya, yang substansi, 'Kenapa sih lo belain Perppu yang melanggar undang-undang, yang melemahkan konstitusi?' Apalagi kan Pak Mahfud mantan Ketua Mahkamah Konstitusi," lanjutnya.

Karena itulah Rizal menilai cuitan "ngegas" Mahfud kemarin adalah wujud kepanikannya karena tidak mampu melawan balik kritikan publik mengenai Perppu Cipta Kerja.

Bukan hanya itu, Rizal juga menyoroti pengakuan Mahfud soal akan ikut mengkritik Perppu Cipta Kerja apabila tidak menjadi menteri.

"(Mahfud bilang) 'Ya kalau saya sudah nggak jadi menteri, saya akan mengkritik Perppu ini. Karena saya menteri, ya saya bela'. Itu kan munafik kelas berat, kok orang bisa berbeda pendapat ilmiahnya hanya karena dia di dalam sebagai pejabat atau nggak jadi pejabat. Itu lucu sekali," tuturnya.

Rizal bahkan menilai sikap Mahfud sudah menghina banyak tokoh publik lain yang tetap mempertahankan integritas dan pandangannya kendati berada di dalam maupun luar pemerintahan.

"Tokoh-tokoh kemerdekaan, Dr. Cipto, Natsir, Hatta, itu man of integrity. Apa mereka di dalam kekuasaan atau luar kekuasaan, mereka tetap pandangannya sama, logikanya sama, keberpihakannya ke rakyat sama, nggak bunglon gitu. Di luar kayak apa, di dalam sebaliknya," pungkas Rizal. (suara)

SANCAnews.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyerah saat ditantang Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat berdebat tentang penerbitan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Pernyataan menyerah Mahfud disampaikan lewat akun Twitter-nya pada pagi hari ini, Minggu (8/1), dikutp dari rmol, Selasa (10/1).

“Waduh, Jumhur dia nantang debat saya? Saya tak berani, mohon maaf, saya menyerah. Saya kenal dia amat sangat pandai sekali. Kalah saya,” ujarnya merendah.

Namun demikian, Mahfud mengusulkan agar Jumhur Hidayat menantang Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin. Alasannya, agar perdebatan menjadi seimbang.

“Saya usulkan dia agar menantang debat Ali Mochtar Ngabalin. Biar seimbang. Tapi sy tak tahu Ngabalinnya mau atau tidak,” sambungnya.

Jumhur Hidayat secara terbuka telah menantang Mahfud dan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra untuk berdebat terkait Perppu Cipta Kerja. Tantangan diberikan karena keduanya membela penerbitan Perppu tersebut. *

SANCAnews.id – PDI Perjuangan akan menyerahkan nama bila diminta Presiden Joko Widodo menambah portofolio di kabinet. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan menyerahkan kader terbaiknya sebagai menteri.

"Sekiranya presiden meminta dari PDIP, kami, Bu Mega akan memberikan yang terbaik sesuai kriteria yang diminta oleh Bapak Presiden Jokowi," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (9/1).

Namun, PDIP menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Bila memang Jokowi meminta kader PDIP menjadi menteri, Hasto mengaku bersyukur.

"Bagi PDI Perjuangan, sekali lagi, masalah reshuffle itu hanya bisa terjadi atas kehendak presiden," ujarnya.

"Terhadap nama-nama ya sekiranya ada kader PDI Perjuangan yang dipercaya, misalnya seperti Pak Anas kemarin ya Alhamdulillah. Tapi semua adalah keputusan dari presiden," tegas Hasto.

Hanya saja Hasto menegaskan, reshuffle sebaiknya dilakukan dengan pertimbangan matang dengan tujuan untuk membawa peningkatan kinerja.

"Tetapi kita juga melihat bahwa reshuffle harus dilakukan dengan kalkulasi yang cermat dan harus betul-betul membawa perubahan di dalam peningkatan kinerja pemerintah," katanya. (merdeka)

SANCAnews.id – Delapan fraksi partai politik di DPR RI secara tegas telah menyatakan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Sementara hanya PDI Perjuangan yang setuju dengan sistem tersebut.

Bagi pengamat politik Karyono Wibowo, sikap partai yang menolak maupun setuju dengan sistem proporsional tertutup merupakan hal wajar di dalam negara demokrasi seperti Indonesia.

"Sikap 8 parpol yang menolak sistem proporsional tertutup merupakan fenomena biasa dalam sistem demokrasi. Adalah hal yang wajar jika mereka memiliki pertimbangan dan sikap sendiri dalam menyikapi wacana perubahan sistem pemilu,” kata Karyono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/1).

Karyono melihat, partai politik yang menolak sistem proporsional tertutup hanyalah keputusan yang didasari ketakutan bahwa sistem tersebut bakal berdampak langsung kepada partai.

“Mereka belum siap karena ada kekhawatiran jika diberlakukan sistem proporsional tertutup akan berpengaruh terhadap penurunan suara partai,” ujar dia.

Sebab, menurut dia, bagi sebagian partai yang masih lemah keterikatannya dengan pemilih merasa kuatir dengan sistem proporsional tertutup. Pasalnya, dalam sistem proporsional tertutup pemilih hanya boleh mencoblos lambang partai.

"Rendahnya identitas kepartaian di mata pemilih sedikit banyak berpotensi memengaruhi perolehan suara. Karenanya mereka lebih cenderung setuju dengan sistem proporsional terbuka. Dimana pemilih langsung mencoblos nama calon legislatif. Dengan sistem proporsional terbuka, partai bisa mengandalkan para caleg untuk meraup suara. Padahal, sistem proporsional terbuka maupun tertutup sama sama memiliki plus minus,” demikian Karyono. **