SANCAnews.id

SANCAnews.id – Perseteruan ekonom senior Rizal Ramli dan Menko Polhukam Mahfud MD akibat Perppu Cipta Kerja sempat membuat geger media sosial.

Pasalnya Mahfud dengan blak-blakan menyebut Rizal sebagai sosok yang bodoh. "Ternyata Rizal Ramli ini makin ngawur dan bodoh. Tunjukkan, kapan saya bilang bahwa setiap orang yang masuk kekuasaan menjadi iblis," cuit Mahfud, Rabu (4/1/2023).

Rizal memang sudah sempat membalas cuitan tersebut. Namun kini Rizal juga terbuka mengungkap perasaannya di kanal YouTube Realita TV.

"Tega-teganya gitu Mahfud bilang gue goblok," ujar Rizal sambil tertawa, dikutip pada Sabtu (7/1/2023).

"Tapi saya ngerti dia sangat emosional, karena dia tidak bisa membela diri. Dia tahu yang dia lakukan itu salah," sambungnya.

Rizal menyoroti pada status UU Cipta Kerja yang semestinya harus dibenahi dalam dua tahun sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi, tetapi pemerintah malah beralih menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022.

Rizal juga heran mengapa Mahfud malah lebih menyoroti pernyataannya soal "malaikat bisa jadi iblis jika masuk sistem", apalagi sampai mengotot dirinya sudah mengutip pernyataan tanpa memerhatikan konteks.

"Dia bantah, bahwa ini omongan dia dalam (konteks) Pilkada. Padahal nggak bener, berkali-kali kok ngomong begini, bukan hanya di YouTube itu," kata mantan Menko Kemaritiman itu.

"Tapi saya kecewa, harusnya Mahfud jawab aja kritikan saya, yang substansi, 'Kenapa sih lo belain Perppu yang melanggar undang-undang, yang melemahkan konstitusi?' Apalagi kan Pak Mahfud mantan Ketua Mahkamah Konstitusi," lanjutnya.

Karena itulah Rizal menilai cuitan "ngegas" Mahfud kemarin adalah wujud kepanikannya karena tidak mampu melawan balik kritikan publik mengenai Perppu Cipta Kerja.

Bukan hanya itu, Rizal juga menyoroti pengakuan Mahfud soal akan ikut mengkritik Perppu Cipta Kerja apabila tidak menjadi menteri.

"(Mahfud bilang) 'Ya kalau saya sudah nggak jadi menteri, saya akan mengkritik Perppu ini. Karena saya menteri, ya saya bela'. Itu kan munafik kelas berat, kok orang bisa berbeda pendapat ilmiahnya hanya karena dia di dalam sebagai pejabat atau nggak jadi pejabat. Itu lucu sekali," tuturnya.

Rizal bahkan menilai sikap Mahfud sudah menghina banyak tokoh publik lain yang tetap mempertahankan integritas dan pandangannya kendati berada di dalam maupun luar pemerintahan.

"Tokoh-tokoh kemerdekaan, Dr. Cipto, Natsir, Hatta, itu man of integrity. Apa mereka di dalam kekuasaan atau luar kekuasaan, mereka tetap pandangannya sama, logikanya sama, keberpihakannya ke rakyat sama, nggak bunglon gitu. Di luar kayak apa, di dalam sebaliknya," pungkas Rizal. (suara)

SANCAnews.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyerah saat ditantang Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat berdebat tentang penerbitan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Pernyataan menyerah Mahfud disampaikan lewat akun Twitter-nya pada pagi hari ini, Minggu (8/1), dikutp dari rmol, Selasa (10/1).

“Waduh, Jumhur dia nantang debat saya? Saya tak berani, mohon maaf, saya menyerah. Saya kenal dia amat sangat pandai sekali. Kalah saya,” ujarnya merendah.

Namun demikian, Mahfud mengusulkan agar Jumhur Hidayat menantang Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin. Alasannya, agar perdebatan menjadi seimbang.

“Saya usulkan dia agar menantang debat Ali Mochtar Ngabalin. Biar seimbang. Tapi sy tak tahu Ngabalinnya mau atau tidak,” sambungnya.

Jumhur Hidayat secara terbuka telah menantang Mahfud dan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra untuk berdebat terkait Perppu Cipta Kerja. Tantangan diberikan karena keduanya membela penerbitan Perppu tersebut. *

SANCAnews.id – PDI Perjuangan akan menyerahkan nama bila diminta Presiden Joko Widodo menambah portofolio di kabinet. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan menyerahkan kader terbaiknya sebagai menteri.

"Sekiranya presiden meminta dari PDIP, kami, Bu Mega akan memberikan yang terbaik sesuai kriteria yang diminta oleh Bapak Presiden Jokowi," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (9/1).

Namun, PDIP menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Bila memang Jokowi meminta kader PDIP menjadi menteri, Hasto mengaku bersyukur.

"Bagi PDI Perjuangan, sekali lagi, masalah reshuffle itu hanya bisa terjadi atas kehendak presiden," ujarnya.

"Terhadap nama-nama ya sekiranya ada kader PDI Perjuangan yang dipercaya, misalnya seperti Pak Anas kemarin ya Alhamdulillah. Tapi semua adalah keputusan dari presiden," tegas Hasto.

Hanya saja Hasto menegaskan, reshuffle sebaiknya dilakukan dengan pertimbangan matang dengan tujuan untuk membawa peningkatan kinerja.

"Tetapi kita juga melihat bahwa reshuffle harus dilakukan dengan kalkulasi yang cermat dan harus betul-betul membawa perubahan di dalam peningkatan kinerja pemerintah," katanya. (merdeka)

SANCAnews.id – Delapan fraksi partai politik di DPR RI secara tegas telah menyatakan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Sementara hanya PDI Perjuangan yang setuju dengan sistem tersebut.

Bagi pengamat politik Karyono Wibowo, sikap partai yang menolak maupun setuju dengan sistem proporsional tertutup merupakan hal wajar di dalam negara demokrasi seperti Indonesia.

"Sikap 8 parpol yang menolak sistem proporsional tertutup merupakan fenomena biasa dalam sistem demokrasi. Adalah hal yang wajar jika mereka memiliki pertimbangan dan sikap sendiri dalam menyikapi wacana perubahan sistem pemilu,” kata Karyono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/1).

Karyono melihat, partai politik yang menolak sistem proporsional tertutup hanyalah keputusan yang didasari ketakutan bahwa sistem tersebut bakal berdampak langsung kepada partai.

“Mereka belum siap karena ada kekhawatiran jika diberlakukan sistem proporsional tertutup akan berpengaruh terhadap penurunan suara partai,” ujar dia.

Sebab, menurut dia, bagi sebagian partai yang masih lemah keterikatannya dengan pemilih merasa kuatir dengan sistem proporsional tertutup. Pasalnya, dalam sistem proporsional tertutup pemilih hanya boleh mencoblos lambang partai.

"Rendahnya identitas kepartaian di mata pemilih sedikit banyak berpotensi memengaruhi perolehan suara. Karenanya mereka lebih cenderung setuju dengan sistem proporsional terbuka. Dimana pemilih langsung mencoblos nama calon legislatif. Dengan sistem proporsional terbuka, partai bisa mengandalkan para caleg untuk meraup suara. Padahal, sistem proporsional terbuka maupun tertutup sama sama memiliki plus minus,” demikian Karyono. **

SANCAnews.id – Alasan kegentingan memaksa dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 2/2022 tentang Perubahan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai tak masuk akal.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengamati, dalam poin pertimbangan Perppu Ciptaker pemerintah beralasan perekonomian Indonesia akan etrkena dampak resesi ekonomi dunia, sehingga diperlukan bauran kebijakan untuk menarik investasi di dalam negeri.

"Ini yang dimuat dalam UU Ciptaker. Artinya, kegentingan memaksanya ini kenaikan energi, harga pangan, perubahan iklim dan sebagainya. Tapi faktanya adalah, apa yang disebabkan ini memberikan manfaat ekonomi pada Indonesia," ujar Anthony dalam sikusi bertajuk "Gegara Perppu Ciptaker Jokowi Bisa Dimakzulkan?" yang digelar di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (9/1).

Ia tak memungkiri bahwa kondisi perekonomian dunia saat ini dalam kondisi yang lemah. Namun, justru bagi Indonesia situasi ini sangat menguntungkan.

Sehingga menurut Anthony, penerbitan Perppu Ciptaker oleh Jokowi tak punya alasan yang tepat, apalagi melihat substansi dari materiilnya justru merugikan masyarakat pekerja.

"Sekarang ini yang dunia melihatnya ada inflasi, ada penurunan pertumbuhan ekonomi, Indonesia justru mengalmai perbaikan. Kita lihat bahwa ekspor atau neraca perdagangan membukukan, mencatat surplus tertinggi sepanjang sejarah," katanya.

"2021 ke 2022 sampai dengan November itu naik surplusnya adalah 5,6 miliar dolar AS, tertinggi sepanjang sejarah. Jadi ini adalah tidak ada hal-hal kegentingan memaksa yang ada di poin G (Perppu Ciptaker)," demikian Anthony. (rmol)