Latest Post


SANCAnews.id – Pernyataan "ngawur dan bodoh" yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terhadap ekonom senior Rizal Ramli dianggap tidak elok. Mahfud MD pun disarankan untuk pindah profesi sebagai pengamat.

 

"Kalau kita bicara berwacana di ruang publik, berargumentasi di ruang publik, tidak boleh kita memposisikan orang lain itu pada posisi yang marjinal. Misalnya, disebut ngawur dan bodoh. Tidak boleh itu," ujar Komunikolog Indonesia, Emrus Sihombing kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (6/1).

 

Emrus menilai, yang seharusnya diperdebatkan oleh Mahfud MD adalah pernyataannya Rizal Ramli dengan menyajikan data, fakta, dan argumentasi. Sehingga, tidak langsung menyimpulkan bahwa Rizal Ramli bodoh dan ngawur.

 

"Kalau nggak pindah saja dia jadi teman saya jadi pengamat itu Mahfud MD. Walaupun pengamat kurang elok juga, tapi masih bisa diterima. Ini kan pejabat publik. Jadi saran saya kepada Mahfud MD pindah saja dia profesi menjadi pengamat lah," kata Emrus.

 

Apalagi, Mahfud MD merupakan pejabat publik. Seharusnya, menyampaikan pernyataan di ruang publik dengan bahasa yang mendidik masyarakat. Dengan demikian, terjadi pendidikan keelokan komunikasi di ruang publik.

 

"Saya mohon kepada saudara Menteri Mahfud MD, tidak ada salahnya itu ditarik kembali lah. Karena dua tokoh ini kan orang educate. Jadi mereka ini orang-orang hebat, janganlah orang-orang hebat ini saling memposisikan satu dengan yang lain seolah-olah subkoordinat," pungkas Emrus. **



SANCAnews.id – Debat virtual secara terbuka yang terjadi antara Mahfud MD dan Rizal Ramli (RR) menunjukkan ketidakdewasaan pejabat publik yang diemban Mahfud. Perdebatan keduanya terjadi di Twitter yang dipicu oleh penerbitan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja.

 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menjelaskan bahwa selain ketidakdewasaan, bisa jadi ada situasi mendesak bagi Mahfud sehingga kehilangan kesabaran menghadapi publiknya sendiri.

 

"Artinya Mahfud dipaksa oleh lingkungan rezim yang memang sedang memaksakan kehendaknya dengan Perppu Ciptaker ini, bahkan hadirnya Perppu ini saja bentuk pembangkangan pemerintah lembaga kekuasaan mitranya, yakni Mahkamah Konstitusi," jelas Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (7/1).

 

Lebih lanjut, Dedi berpendapat, jika membaca keseluruhan perdebatan, Mahfud tidak lagi membela kepentingan negara. Kata Dedi, apa yang disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu lebih terlihat membela kelompok kekuasaan yang di dalamnya ada Mahfud.

 

"Sikap yang demikian ini disayangkan, Mahfud seharusnya malu dan tepat jika undur diri dari kabinet," sesal Dedi. (*)


SANCAnews.id – Perilaku tak wajar berupa aksi nyawer terhadap seorang qoriah perempuan yang sedang melantunkan ayat Al Quran harus diusut secara hukum.

 

"Kami dari DPP API (Advokat Persaudaraan Islam) mendesak agar dilakukan penegakan hukum tegas dan segera terhadap para pelaku," ujar Advokat DPP API, Aziz Yanuar dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (6/1).

 

Menurutnya, perilaku sejumlah lelaki yang terekam dalam video melempar-lempar lembaran uang ke arah qori'ah adalah bentuk dari pelecehan.

 

Bahkan dalam video yang viral di media sosial, salah seorang laki-laki lain menyelipkan selembaran uang di bagian kerudung qoriah yang diduga terjadi di Pandeglang, Banten ini.

 

"Ini termasuk dalam bentuk kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU No 12/2022, Pasal 4 ayat (2) yaitu perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban," tandasnya. **


SANCAnews.id – Ketua DPP Partai NasDem, Effendi Choirie, mengatakan bahwa Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan segera mendeklasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada akhir Januari atau di Februari 2023.

 

"Sebetulnya yang punya hak untuk menyatakan itu mereka sendiri ya, dinyatakan oleh PKS sendiri atau oleh Demokrat bukan saya.

 

Tetapi saya mendengar sebenernya bahwa PKS maupun Demokrat akan mendeklarasikan mendukung Anies sebagai calon presiden mungkin akhir Januari, mungkin Februari," kata pria yang akrab disapa Gus Choi di Jakarta, Sabtu (7/1/2023).

 

Ia menegaskan, intinya dalam 1 atau 2 bulan ini PKS dan Demokrat akan mendeklarasikan Anies juga seperti apa yang dilakukan NasDem.

 

"Pokoknya kira kira sekitar 2 bulan 1 bulan inilah. Itu yang saya dengar," ungkapnya.

 

Dari informasi tersebut, Gus Choi merasa yakin jika PKS dan Demokrat punya keimanan yang mantap untuk mendukung Anies untuk Pilpres 2024.

 

"Jadi orang lain boleh ragu tapi kami mantap. NasDem mantap, yakin, mereka tidak goyah, meskipun ada yang menawrai dari kekuasaan mau dikasih menteri ini menteri itu, kami nggak yakin mereka goyah, keyakinan kami justru mereka mantap mendukung Anies gitu," pungkasnya.

 

Deklarasi Satu Paket

Sebelumnya Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menjelaskan mengapa NasDem, PKS dan partainya belum mendeklarasikan 'Koalisi Perubahan' untuk Pilpres 2024. Menurutnya, ketiga partai kekinian masih menghitung momentum, sebelum lakukan deklarasi.

 

Herzaky mengibaratkan menghitung momentum tersebut layaknya sebuah pertandingan sepak bola. Terutama saat pelatih sepak bola menentukan pemain yang akan bertanding.

 

"Lagi-lagi kami akan menghitung benar momentumnya, lagi-lagi kita berbicara misal pertandingan bola pergantian pemain misal saat bertanding bola kalo sampai salah kan juga bahaya," kata Herzaky kepada wartawan, Jumat (30/12/2022).

 

Menurutnya, momentum memang sangat penting kekinian, apalagi untuk mendeklarasikan koalisi. Ia menilai, jika ingin meraih kemenangan memang dibutuhkan cara berhitung yang benar.

 

"Kalo untuk memenangkan harus tahu dan berhitung benar berbagai hal termasuk potensi-posisi lawan kita siapa yang akan maju kan ini pertimbangan kita juga," tuturnya.

 

"Bisa jadi pada saat yg maju adalah koalisi A bisa terjadi strategi dan taktik yang kita lakukan berbeda, ya memang pemain-pemain inti tetap sama capres dan cawapresnya kalau dari kami jelas keinginan kader Anies-AHY meskipun belum diputuskan secara resmi oleh Demokrat," sambungnya.

 

Lebih lanjut, Herzaky menegaskan, kembali jika kekinian ketiga partai masih berkomitmen melakukan deklarasi bersama. Nantinya deklarasi akan satu paket dengan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

 

"Sampai saat ini kita berencana deklarasi bersama. Kita pastikan deklarasi koalisi, dengan paket capres dan cawapres agar masyarakat bisa bener-bener mengetahui seperti apa formasi dari koalisi perubahan," tuturnya.

 

Terakhir, kata dia, Demokrat sendiri kekinian masih menunggu keputusan resmi soal pencapresan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. (suara)


SANCAnews.id – Baku tembak antara aparat dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pecah di Kabiding Lokasi III, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin), Papua, Sabtu (7/1/2023). Tiga polisi dilaporkan terkena tembakan.

 

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri membenarkan sempat terjadi kontak tembak aparat kepolisian dengan KKB hingga mengenai tiga orang personel Polri.

 

Fakhri menjelaskan insiden tersebut berawal saat adanya laporan dari tukang ojek yang mengaku telah terjadi pemalangan di dekat SMKN setempat diduga dilakukan KKB yang terlihat membawa tiga pucuk senjata api laras panjang.

 

KKB sempat menembaki saksi, namun tidak kena dan melaporkan insiden yang dialaminya ke polres setempat.

 

Kemudian anggota TNI-Polri ke tempat kejadian perkara (TKP) hingga terjadi baku tembak. Setelah itu tiga personel Polri terluka.

 

Adapun personel Polri yang terluka yaitu Briptu F Romsumbre terkena tembakan di lengan kanan atas, Ipda Jenudin alami luka tembak di telinga kanan, dan Brigpol Freying J terkena serpihan peluru di bagian tangan.

 

"Mereka sudah mendapat penanganan medis di RSUD Oksibil," kata Irjen Pol Fakhiri.

 

Ketika ditanya KKB itu, Kapolda Papua mengatakan berdasarkan laporan yang didapat pelaku dari kelomok Yurpinus Kalakmabin.

 

"Saat ini anggota TNI-Polri masih bersiaga," kata Irjen Pol Fakhiri. (suara)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.