SANCAnews.id

SANCAnews.id – Utang Indonesia selama 2022 bak seperti roket yang terus merangkak naik ke atas. Bahkan setiap tahunnya, utang Indonesia selalu bertambah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, selama 2022 pemerintah utang RI bertambah Rp 688,5 triliun. Bukan tanpa sebab, tambahnya utang RI ini untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

Meski demikian, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengklaim angka pertumbuhan utang itu turun dibandingkan perkiraan awal  yang diproyeksi bertambah Rp 900 triliun.

"Perpres (98 Tahun 2022) disebutkan Rp 943 triliun dan realisasinya di Rp 688,5 triliun atau 73%, turun 20,9% dibandingkan tahun lalu di mana pembiayaan utang mencapai Rp 870 triliun," ujarnya dalam konferensi pers, yang ditulis Rabu (4/1/2023).

Secara rinci, pertambahan utang itu terdiri atas  penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN dan penarikan pinjaman.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, selama tahun 2022 pemerintah telah menerbitkan SBN sebesar Rp 658,8 triliun. Sedangkan, penarikan pinjaman selama tahun 2022 sebesar Rp 29,7 triliun.

Sementara, pemerintah juga dibantu oleh Bank Indonesia atau BI untuk mendapatkan utang-utang tersebut melalui skema berbagi beban. Selama 2022, BI telah membeli SBN pemerintah sebanyak Rp 273,11 triliun.

Pembelian SBN itu dilakukan dengan dua tahap, pertama dalam rangka SKB I sebesar Rp 49,11 triliun, dan kedua SKB II sebesar Rp 224 triliun.

"Tahun kemarin merupakan tahun terakhir di mana a pemerintah bersama BI sepakat untuk menangani pandemi melalui kerja sama bersama SKB I, II, III," pungkas Sri Mulyani. (suara)

SANCAnews.id – Tiongkok mengalami lonjakan besar kasus covid-19 setelah bertahun-tahun pembatasan garis keras dicabut.

Semakin banyak negara khawatir tentang kurangnya data dan transparansi seputar wabah Tiongkok. Inilah mengapa hal itu memicu kekhawatiran:

Beijing telah mengakui skala wabah telah menjadi ‘mustahil’ untuk dilacak setelah berakhirnya pengujian massal wajib bulan lalu.

Komisi Kesehatan Nasional telah berhenti menerbitkan statistik infeksi dan kematian nasional setiap hari.

Tanggung jawab itu telah dialihkan ke Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tiongkok (CDC), yang hanya akan menerbitkan angka sebulan sekali setelah Tiongkok menurunkan protokol manajemen penyakitnya pada 8 Januari.

Negeri Tirai Bambu hanya melaporkan 15 kematian akibat covid-19 sejak mulai melonggarkan pembatasan pada 7 Desember, tak lama setelah itu mempersempit kriteria pencatatan kematian akibat virus.

Hal ini memicu kekhawatiran bahwa gelombang infeksi tidak tercermin secara akurat dalam statistik resmi.

Pihak berwenang mengakui minggu lalu bahwa skala data yang dikumpulkan "jauh lebih kecil" daripada ketika tes PCR massal wajib dilakukan.

Pejabat CDC Yin Wenwu mengatakan, pihak berwenang sekarang sedang mengumpulkan data dari survei rumah sakit dan pemerintah daerah serta volume panggilan darurat dan penjualan obat demam, yang akan "mengisi kekurangan dalam pelaporan kami".

Rumah sakit dan krematorium Tiongkok sedang berjuang dengan masuknya pasien dan jenazah, dengan daerah pedesaan yang sangat terpukul.

Beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Australia, dan Kanada pekan lalu mengatakan mereka memberlakukan pembatasan pengujian pada kedatangan dari China karena kurangnya transparansi data infeksi.

Perkiraan sedikit demi sedikit

Bulan lalu, beberapa otoritas lokal dan regional mulai membagikan perkiraan total infeksi harian karena skala wabah masih belum jelas.

Pejabat kesehatan di provinsi pesisir kaya Zhejiang percaya satu juta penduduk terinfeksi setiap hari minggu lalu. Kota Quzhou dan Zhoushan mengatakan setidaknya 30 persen populasi telah tertular virus tersebut.

Kota pesisir timur Qingdao juga memperkirakan sekitar 500.000 kasus baru setiap hari dan pusat manufaktur selatan Dongguan memperkirakan hingga 300.000.

Pejabat di Provinsi Hainan pada Jumat memperkirakan tingkat infeksi di sana telah melampaui 50 persen.

Tetapi pejabat tinggi kesehatan Wu Zunyou mengatakan pada hari Kamis bahwa puncak telah berlalu di kota-kota Beijing, Chengdu dan Tianjin, dengan provinsi Guangdong -,yang paling padat penduduknya di negara itu,- mengatakan hal yang sama pada Minggu.

Pakar penyakit menular Shanghai, Zhang Wenhong mengatakan, kepada media pemerintah bahwa kota besar itu mungkin telah memasuki periode puncaknya pada 22 Desember, dengan perkiraan 10 juta penduduk telah tertular covid-19.

Catatan yang bocor dari pertemuan pejabat kesehatan bulan lalu mengungkapkan bahwa mereka yakin 250 juta orang telah terinfeksi di seluruh China dalam 20 hari pertama bulan Desember.

Model infeksi independen memberikan gambaran yang suram. Peneliti Hong Kong University memperkirakan hampir satu juta orang Tiongkok akan mati musim dingin ini sebagai akibat dari keterbukaan.

Dan firma analisis risiko kesehatan Airfinity memperkirakan 11.000 kematian dan 1,8 juta infeksi per hari, dengan total 1,7 juta kematian pada akhir April.

Varian baru?

Banyak negara menyebutkan kekhawatiran atas potensi varian baru sebagai alasan untuk menyaring kedatangan orang Tiongkok untuk Covid. Tapi belum ada bukti varian baru yang muncul dari gelombang saat ini.

Pejabat tinggi CDC Xu Wenbo mengatakan bulan lalu bahwa Tiongkok sedang mengembangkan basis data genetik nasional sampel covid-19 yang berasal dari pengawasan rumah sakit yang akan membantu melacak mutasi.

Pakar kesehatan Tiongkok mengatakan, dalam beberapa hari terakhir bahwa subvarian Omicron BA.5.2 dan BF.7 paling umum di Beijing, sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik bahwa varian Delta mungkin masih beredar. Mereka mengatakan Omicron juga tetap menjadi jenis yang paling dominan di Shanghai.

Di banyak negara Barat, galur ini telah diambil alih oleh subvarian XBB dan BQ yang lebih mudah menular, yang belum dominan di Negeri Tirai Bambu.

Beijing telah mengirimkan 384 sampel Omicron dalam sebulan terakhir ke database online global GISAID, menurut situs webnya.

Tetapi jumlah total pengajuan negara ke database, pada 1.308, dikerdilkan oleh negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kamboja, dan Senegal.

“Sampel terbaru dari Tiongkok semuanya sangat mirip dengan varian yang beredar secara global yang terlihat antara Juli dan Desember,” kata GISAID, Jumat 30 Desember 2022.

Ahli virologi Hong Kong University Jin Dong-yan mengatakan, pada podcast independen bulan lalu bahwa orang tidak perlu takut dengan risiko varian baru yang lebih mematikan di Tiongkok.

"Banyak tempat di seluruh dunia telah mengalami (infeksi skala besar) tetapi varian yang lebih mematikan atau patogen tidak muncul setelahnya," kata Jin.

"Aku tidak mengatakan bahwa munculnya strain (yang lebih mematikan) sama sekali tidak mungkin, tetapi kemungkinannya sangat kecil,” pungkasnya. (law-justice)

SANCAnews.id – Sejumlah botol minuman keras (miras) yang diletakkan di sebuah meja tertangkap kamera saat Ketua Hakim sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Wahyu Iman Santoso meninjau lokasi Yosua tewas di rumah dinas Ferdy Sambo di kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan pada Rabu (4/1/2023(.

Momen itu terekam kamera TV Pool yang ikut masuk bersama Hakim Wahyu, jaksa dan beberapa pengacara terdakwa kasus Yosua ke dalam rumah Duren Tiga.

Terlihat ada sejumlah botol yant diletakkan di atas meja mirip mini bar. Meja tersebut ada di lantai satu rumah Duren Tiga ketika Wahyu dan beberapa pihak lainnya mengecek sebuah ruangan.

Miras yang ada di rak tersebut memiliki berbagai merek. Dalam rekaman, Hakim Wahyu tampak tidak menggubris adanya beberapa miras tersebut.

Setelah itu, jaksa tampak mengarahkan Hakim Wahyu untuk mengecek titik penembakkan Yosua yang ada di dekat tangga.

Hakim Cek CCTV                         

Sebelumnya, setiba di lokasi Wahyu langsung menuju titik posisi kamera pengawas atau CCTV yang menjadi bukti utama dalam pengungkapan kasus pembunuhan Yosua yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

Setelah mengecek posisi CCTV, Wahyu bersama beberapa jaksa penuntut umum (JPU) dan tim kuasa hukum para terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dinas Ferdy Sambo yang menjadi lokasi pembunuhan Yosua.

Kehadiran mereka dimaksudkan untuk melakukan pengecekan langsung lokasi pembunuhan Yosua. Pantauan Suara.com, ketua majelis hakim Wahyu Iman Santoso tiba di lokasi sekitar pukul 14.40 WIB.

Sebelum mengecek lokasi pembunuhan di Kompleks Polri Duren Tiga, rombongan hakim, jaksa, dan tim kuasa hukum terdakwa rencananya akan terlebih dahulu mengcek rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling III, Pancoran, Jakarta Selatan. (*)

SANCAnews.id – Partai Ummat akhirnya lolos menjadi peserta Pemilu 2024 setelah melewati berbagai drama. Tentunya momen ini akan langsung dimanfaatkan partai besutan Amien Rais itu untuk mempersiapkan diri bertarung di pesta demokrasi mendatang.

Salah satu yang dinanti tentu terkait siapa calon presiden atau capres yang bakal didukung Partai Ummat. Sejauh ini, baru ada dua tokoh yang dideklarasikan sebagai bakal capres oleh parpol.

Mereka adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nama kedua tokoh itu tentu bisa menjadi pertimbangan bagi Partai Ummat untuk memberikan dukungannya, jika tidak memiliki tokoh sendiri.

Terkait kemungkinan mendukung Anies, Prabowo atau bakal capres lain, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menyatakan pihaknya tidak ingin buru-buru. Ini juga senada dengan arahan Amien Rais yang mengatakan dukungan ke capres masih terlalu dini.

“Sebagaimana yang disampaikan Pak Amien Rais kemarin, to early to tell. Terlalu pagi, terlalu dini untuk mengatakan siapa yang kita dukung,” kata Ridho dalam acara Tasyakuran Partai Ummat yang disiarkan melalui kanal YouTube Partai Ummat, Selasa (3/1/2023).

Sebaliknya, menantu Amien Rais ini mengatakan ada hal penting lain yang perlu dilakukan Partai Ummat, alih-alih memberikan dukungan ke capres. Hal yang dimaksud adalah berusaha mengajak publik berdiskusi untuk menentukan capres yang dibutuhkan bangsa.

“Mari seluruh kader Partai Ummat kita ajak segenap masyarakat untuk mendidskusikan terlebih dahulu kriteria capres ketimbang nama-nama,” ajak Ridho.

Ridho sendiri menegaskan pentingnya membahas kriteria calon pemimpin, ketimbang fokus dengan nama-nama tokoh politik. Pasalnya, tugas pemimpin yang digambarkan sebagai pilot atau masinis tentu memiliki kualifikasi tertentu.

“Tentu untuk menerbangkan pesawat kita perlu pilot dengan kriteria kemampuan pilot, untuk menjalankan kereta api kita perlu masinis dengan kemampuan tertentu," terangnya.

"Bayangkan kalau kita pilih presiden hanya karena popularitas yang bisa diatur melalui survei tanpa mempertimbangkan kriteria, kita khawatir jangan-jangan kita nanti pilih masinis untuk menerbangkan pesawat,” sambungnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Partai Ummat menjadi satu-satunya partai yang dinyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak lolos verifikasi faktual sehingga tak bisa jadi peserta pemilu 2024.

Hasil itu membuat Partai Ummat langsung melakukan protes keras, salah satunya disampaikan oleh Amien Rais. Tak tanggung-tanggung, Amien Rais bahkan menuding ada unsur kesengajaan yang membuat partai besutannya tak lolos.

Beruntung setelah mediasi yang difasilitasi Bawaslu, KPU akhirnya memberi kesempatan untuk dilakukan verifikasi ulang. Hasilnya, Partai Ummat resmi menjadi peserta Pemilu 2024. (suara)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Cipta Kerja, di saat Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa UU tersebut inkonstitusional bersyarat. Selain itu, MK meminta pemerintah dan DPR melakukan perbaikan dengan batas waktu selama dua tahun.

Pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti menuturkan bahwa munculnya Perppu Ciptaker menunjukkan semakin tidak terkelolanya tata cara pembuatan aturan di dalam Indonesia.

"Aturan mengikuti politik, dan bukan sebaliknya. Situasi ini, jelas sangat mengkhawatirkan republik,” tegas Ray ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (3/1).

Menurutnya, kekacauan regulasi akan berdampak pada kekacauan tata kelola pemerintahan, yang pada akhirnya akan berujung pada politik otot.  Selain itu, munculnya Perppu Ciptaker memberi kesan seolah-olah pemerintah tengah memperlemah marwah MK.

"Siapa kuat jadi menang. Musyawarah sebagai filosofi dasar bangsa akan terabaikan. Aturan dibuat untuk melegitimasi kehendak kuasa, belum tentu kehendak rakyat,” katanya.

Lebih lanjut Ray menjelaskan, wibawa lembaga MK makin tergerus. Indikasinya, beberapa waktu lalu hakim MK diberhentikan oleh DPR. Terbaru, putu

"Wibawa MK sebagai penjaga konstitusi makin tergerus. Kini putusannya tidak dihormati oleh presiden. Situasi ini akan dapat membuat posisi MK makin lemah,” tutupnya. (*)