SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Lukman Simandjuntak menyentil keras Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tetap menggunakan kotak suara dari kardus pada Pemilu 2024 mendatang.

Penggunaan kotak suara ini sempat dipakai pada pemilu lalu dan ramai dihujat lantaran dinilai rawan sabotase.

Lukman Simanjuntak mengatakan, KPU seharusnya belajar dari pengalaman tersebut dan mengganti infrastruktur pendukung Pemilu mendatang. Namun kenyataannya KPU tetap memakai cara lama dengan alasan mengirit ongkos pemilu.

Lukman lantas membandingkan kotak suara kardus dengan kaleng kerupuk. Dia mengatakan kualitas kaleng kerupuk warung jelas jauh lebih baik ketimbang kotak suara dari kardus.

"Jika KPU kembali menggunakan kotak kardus untuk menyimpan suara, maka nilai suara anda tidak lebih 'mahal' ketimbang kerupuk di warung sebelah, yg justru gunakan kaleng," ujar Lukman di laman twitternya dilansir Populis.id Minggu (1/1/2023).

Terpisah Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga juga mengkritik keras penggunaan kotak suara kardus ini. Dia menilai penggunaan kotak suara ini tidak memenuhi standar keamanan, sehingga Pemilu 2024 rawan dicurangi.

"Penggunaan kotak suara dari bahan kardus tentu tidak memenuhi prinsip keamanan dan rawan kecurangan," katanya kepada Populis.id.

Ia menegaskan bahwa bahan kardus itu mudah rusak. Menurutnya, kemungkinan  rusak itu semakin besar karena kondisi geografis Indonesia. Di sisi lain, masalah musim penghujan juga membuat kotak suara dari kardus potensi rusak.

"Kotak suara dari kardus juga potensi membuat  orang melakukan kecurangan. Peluang itu bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk keuntungan Caleg dari partai atau Capres tertentu," tuturnya.

Jamil menegaskan bahwa KPU seharusnya sudah mengetahui semua kemungkinan itu. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mestinya dapat mengantisipasinya dengan mencarikan bahan yang lebih kokoh dan aman untuk kotak suara, bukan malah menggunakan kardus.

Ia juga menyoroti dalih KPU yang menyebut untuk meminimalisir anggaran. Menurutnya, sal keterbatasan anggaran tak selayaknya mencuat karena pemilu lima tahunan itu seharusnya sudah disiapkan anggarannya jauh-jauh hari. Bukan baru disiapkan satu atau dua bulan sebelumnya.

"Jadi, KPU tak perlu mencari justifikasi untuk penggunaan kotak suara dari bahan kardus. Apalagi alasan penggunaan bahan aluminium rawan dijualbelikan," tuturnya.

"Alasan seperti itu hanya membuka borok sendiri mengenai lemahnya pengawasan harta kekayaan di internal KPU. Kalau sistem pengawasan baik, tentu kotak suara dari bahan aluminium akan sulit diperjualbelikan," pungkas Jamil. **

SANCAnews.id – Mantan Rektor Universitas Ibnu Khaldun Musni Umar ikut menyoroti banjir besar yang menerjang Semarang, Jawa Tengah dalam satu dua hari belakangan ini.

Rektor pembeking Anies Baswedan itu mengatakan,kendati banjir besar menggenangi semarang, namun Gubernur setempat, Ganjar Pranowo sama sekali tak mendapat kritik.

"Alhamdulillah Semarang dikepung banjir tidak ada kritik keras ke Gubernur Ganjar Pranowo," ujar Musni Umar dikutip dari unggahan twitternya, @musniumar (1/1/2023).

Menurut Musni Umar, banjir besar  Semarang dengan lolosnya Ganjar Pranowo dari kritik pedas berbagai pihak jelas sangat berbeda dengan banjir Jakarta.

 Walau banjirnya tak separah Semarang, namun kata Musni Umar, Anies Baswedan kerap menjadi sasaran kritik bahkan eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sampai kena hujat sana-sini.

"Pasti dahsyat kritikan ke Gubernur Anies Baswedan jika Jakarta dikepung banjir pada masa 16/10/2017-16/10/2022," tukasnya.

"Pertanyaan, Apa ada konsep, narasi dan karya untuk cegah banjir di Semarang?," sambung Musni Umar.

Sebelumnya, diberitakan Kota Semarang dilanda banjir pada Sabtu (31/12) hingga saat ini. Hal itu terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan selama hampir delapan jam.

Akibatnya, sejumlah ruas jalan protokol di Semarang terlihat tergenang banjir. Hujan deras yang menerjang Semarang hampir delapan jam itu membuat sebagian besar kawasan tergenang. Tak hanya pemukiman warga, banjir juga menggenangi jalan protokol di Kota Semarang. (populis)

SANCAnews.id – Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi menyebutkan bahwa hari ini nilai-nilai reformasi yang diperjuangkan sudah mulai tergerus. Padahal, ia menyebut, pada tahun 1998 perjuangan reformasi dilakukan dengan susah payah.

"Kalau kita lihat hari ini, bagaimana Reformasi yang telah susah payah dibangun 25 tahun yang lalu, mengalami tidak hanya stagnasi namun juga regresi, grafiknya turun dan terus menurun," tuturnya di Jakarta Timur pada Minggu (01/01/2022).

Ridho menganggap bahwa di berbagai sendi kehidupan seperti ekonomi, politik, penegakkan hukum, pendidikan, kesehatan, termasuk kebebasan berbicara dan berekspresi, dan lain sebagainya semakin jauh panggang dari pada api.

"Bahkan kita lihat telah terjadi katastrofi ekologi dan katastrofi resources, di negeri ini. Artinya telah terjadi kehancuran ekologi dan kehancuran sumber daya alam kita, yang semakin mengerikan. Kita tidak boleh diam saja, dan membiarkan semua ini terjadi," ucapnya.

"Mari kita ajak segenap anak bangsa lainnya, untuk bersama berjuang, melawan kezaliman dan menegakkan keadilan multidimensional di republik ini. Dan dengan demikian, Reformasi Jilid II adalah agenda mendesak bangsa Indonesia," sambungnya.

Ia lantas mengutip Thomas Power, seorang profesor dari Australia, yang mengatakan bahwa Reformasi 98 adalah sebuah prestasi besar karena telah berhasil membawa perubahan di Indonesia.

Prestasi prestasi tersebut di antaranya adalah the withdrawal the armed forces from politics (penarikan angkatan bersenjata dari politik), the liberalisation of the party system (sistem kepartaian yang tidak lagi dibatasi jumlahnya).

"Lalu  free and competitive elections (Pemilu yang Luber Jurdil dan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali), proliferation of independent media (bertumbuhnya dengan cepat media-media yang independen) dan legal and judicial reform (reformasi hukum dan peradilan)," pungkasnya. (populis)

SANCAnews.id – Isu rehuffle kabinet yang bakal dilakukan pemerintah tahun 2023 ini, disinyalir akan menggeser posisi kader Partai Nasdem di lingkaran istana.

Direktur eksekutif dari Voxpol Research and Counsulting Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan kabinet dengan berbasis kinerja.

"Tidak hanya reshuffle berbasis like or dislike, atau hanya karena Nasdem posisinya mengusung Anies, itu kan menurut saya sudah enggak fair,” kata Pangi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/1).

Menurutnya, Nasdem telah mengawal kemenangan Presiden Joko Widodo sejak awal menjadi presiden, maka harus Jokowi harus memberikan haknya kepada Nasdem. Apalagi, keyakinan Pangi Nasdem dan Jokowi sudah membangun kontrak politik.

"Jadi menurut saya itu adalah jatah usaha dari Nasdem yang kemudian tidak fair kalau itu dikaitlan dengan alasan soal dukung-mendukung,” ucapnya.

“Toh sampai sekarang Nasdem juga menjadi bagian dari partai koalisi pemerintah jadi tidak ada masalah harusnya,” tutupnya. (*)

SANCAnews.id – Kasus pencongkelan aspal di Sumatera Utara yang dilakukan oleh seorang pelajar perlu ditelusuri pihak berwenang. Apalagi, disebut bahwa jalan aspal garapan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan ini nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menuturkan, peristiwa anak menyongkel aspal di Humbang Hasundutan harus segera ditindaklanjuti. Apalagi, videonya telah menyebar luas di medsos.

"Sejauh ini, kesan yang ditimbulkan sangat tidak baik. Ada beragam tanggapan yang muncul di tengah masyarakat, kesannya banyak yang tidak baik. Orang menduga ada sesuatu yang salah. Pekerjaannya dinilai tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan,” tegas Saleh ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (31/12).

Anggota Komisi IX DPR RI ini menambahkan, pihak berwajib dalam hal ini aparat kepolisia perlu menelusuri kejadian ini.

"Apakah benar bahwa jalan yang dicongkel itu masih baru? Apa benar bahwa kualitasnya buruk? Siapa yang paling bertanggung jawab? Bagaimana solusinya? Apakah masih bisa diperbaiki oleh pemenang tendernya?” lanjut anggota legislatif Dapil Sumatera Utara II ini.

Menurutnya, dengan adanya penelusuran dari aparat berwajib, bisa dilakukan langkah lebih lanjut dan meminta Pemda ganti rugi jika ditemukan adanya kajanggalan dalam tender aspal tersebut.

"Hasil dari penelusuran itu tentu akan dijadikan sebagai dasar mengambil langkah selanjutnya. Termasuk, memberitahukan ke masyarakat solusi yang diambil. Jika ada yang salah, harus ganti rugi. Atau diambil tindakan sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya. (*)