SANCAnews.id

SANCAnews.id – Mantan Rektor Universitas Ibnu Khaldun Musni Umar ikut menyoroti banjir besar yang menerjang Semarang, Jawa Tengah dalam satu dua hari belakangan ini.

Rektor pembeking Anies Baswedan itu mengatakan,kendati banjir besar menggenangi semarang, namun Gubernur setempat, Ganjar Pranowo sama sekali tak mendapat kritik.

"Alhamdulillah Semarang dikepung banjir tidak ada kritik keras ke Gubernur Ganjar Pranowo," ujar Musni Umar dikutip dari unggahan twitternya, @musniumar (1/1/2023).

Menurut Musni Umar, banjir besar  Semarang dengan lolosnya Ganjar Pranowo dari kritik pedas berbagai pihak jelas sangat berbeda dengan banjir Jakarta.

 Walau banjirnya tak separah Semarang, namun kata Musni Umar, Anies Baswedan kerap menjadi sasaran kritik bahkan eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sampai kena hujat sana-sini.

"Pasti dahsyat kritikan ke Gubernur Anies Baswedan jika Jakarta dikepung banjir pada masa 16/10/2017-16/10/2022," tukasnya.

"Pertanyaan, Apa ada konsep, narasi dan karya untuk cegah banjir di Semarang?," sambung Musni Umar.

Sebelumnya, diberitakan Kota Semarang dilanda banjir pada Sabtu (31/12) hingga saat ini. Hal itu terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan selama hampir delapan jam.

Akibatnya, sejumlah ruas jalan protokol di Semarang terlihat tergenang banjir. Hujan deras yang menerjang Semarang hampir delapan jam itu membuat sebagian besar kawasan tergenang. Tak hanya pemukiman warga, banjir juga menggenangi jalan protokol di Kota Semarang. (populis)

SANCAnews.id – Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi menyebutkan bahwa hari ini nilai-nilai reformasi yang diperjuangkan sudah mulai tergerus. Padahal, ia menyebut, pada tahun 1998 perjuangan reformasi dilakukan dengan susah payah.

"Kalau kita lihat hari ini, bagaimana Reformasi yang telah susah payah dibangun 25 tahun yang lalu, mengalami tidak hanya stagnasi namun juga regresi, grafiknya turun dan terus menurun," tuturnya di Jakarta Timur pada Minggu (01/01/2022).

Ridho menganggap bahwa di berbagai sendi kehidupan seperti ekonomi, politik, penegakkan hukum, pendidikan, kesehatan, termasuk kebebasan berbicara dan berekspresi, dan lain sebagainya semakin jauh panggang dari pada api.

"Bahkan kita lihat telah terjadi katastrofi ekologi dan katastrofi resources, di negeri ini. Artinya telah terjadi kehancuran ekologi dan kehancuran sumber daya alam kita, yang semakin mengerikan. Kita tidak boleh diam saja, dan membiarkan semua ini terjadi," ucapnya.

"Mari kita ajak segenap anak bangsa lainnya, untuk bersama berjuang, melawan kezaliman dan menegakkan keadilan multidimensional di republik ini. Dan dengan demikian, Reformasi Jilid II adalah agenda mendesak bangsa Indonesia," sambungnya.

Ia lantas mengutip Thomas Power, seorang profesor dari Australia, yang mengatakan bahwa Reformasi 98 adalah sebuah prestasi besar karena telah berhasil membawa perubahan di Indonesia.

Prestasi prestasi tersebut di antaranya adalah the withdrawal the armed forces from politics (penarikan angkatan bersenjata dari politik), the liberalisation of the party system (sistem kepartaian yang tidak lagi dibatasi jumlahnya).

"Lalu  free and competitive elections (Pemilu yang Luber Jurdil dan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali), proliferation of independent media (bertumbuhnya dengan cepat media-media yang independen) dan legal and judicial reform (reformasi hukum dan peradilan)," pungkasnya. (populis)

SANCAnews.id – Isu rehuffle kabinet yang bakal dilakukan pemerintah tahun 2023 ini, disinyalir akan menggeser posisi kader Partai Nasdem di lingkaran istana.

Direktur eksekutif dari Voxpol Research and Counsulting Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan kabinet dengan berbasis kinerja.

"Tidak hanya reshuffle berbasis like or dislike, atau hanya karena Nasdem posisinya mengusung Anies, itu kan menurut saya sudah enggak fair,” kata Pangi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/1).

Menurutnya, Nasdem telah mengawal kemenangan Presiden Joko Widodo sejak awal menjadi presiden, maka harus Jokowi harus memberikan haknya kepada Nasdem. Apalagi, keyakinan Pangi Nasdem dan Jokowi sudah membangun kontrak politik.

"Jadi menurut saya itu adalah jatah usaha dari Nasdem yang kemudian tidak fair kalau itu dikaitlan dengan alasan soal dukung-mendukung,” ucapnya.

“Toh sampai sekarang Nasdem juga menjadi bagian dari partai koalisi pemerintah jadi tidak ada masalah harusnya,” tutupnya. (*)

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay

SANCAnews.id – Kasus pencongkelan aspal di Sumatera Utara yang dilakukan oleh seorang pelajar perlu ditelusuri pihak berwenang. Apalagi, disebut bahwa jalan aspal garapan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan ini nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menuturkan, peristiwa anak menyongkel aspal di Humbang Hasundutan harus segera ditindaklanjuti. Apalagi, videonya telah menyebar luas di medsos.

"Sejauh ini, kesan yang ditimbulkan sangat tidak baik. Ada beragam tanggapan yang muncul di tengah masyarakat, kesannya banyak yang tidak baik. Orang menduga ada sesuatu yang salah. Pekerjaannya dinilai tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan,” tegas Saleh ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (31/12).

Anggota Komisi IX DPR RI ini menambahkan, pihak berwajib dalam hal ini aparat kepolisia perlu menelusuri kejadian ini.

"Apakah benar bahwa jalan yang dicongkel itu masih baru? Apa benar bahwa kualitasnya buruk? Siapa yang paling bertanggung jawab? Bagaimana solusinya? Apakah masih bisa diperbaiki oleh pemenang tendernya?” lanjut anggota legislatif Dapil Sumatera Utara II ini.

Menurutnya, dengan adanya penelusuran dari aparat berwajib, bisa dilakukan langkah lebih lanjut dan meminta Pemda ganti rugi jika ditemukan adanya kajanggalan dalam tender aspal tersebut.

"Hasil dari penelusuran itu tentu akan dijadikan sebagai dasar mengambil langkah selanjutnya. Termasuk, memberitahukan ke masyarakat solusi yang diambil. Jika ada yang salah, harus ganti rugi. Atau diambil tindakan sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya. (*)

SANCAnews.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tengah jadi pembicaraan usai ketahuan memberikan dana bantuan renovasi rumah bagi kader PDIP menggunakan dana yang bersumber dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Ketua Baznas Jawa Tengah, Ahmad Daroji menjelaskan bahwa, pihaknya memang tidak pernah melihat afiliasi partai seseorang yang tergolong miskin dalam memberikan bantuan.

"Jadi diberikan Baznas itu orang miskin. Tak ditanya kamu partainya apa? Enggak,” kata Ahmad Daroji saat dikonfirmasi wartawan Jumat kemarin (30/12).

Baznas, sambung Daroji hanya menanyakan kepada setiap calon penerima bantuan apakah miskin atau tidak. Menurutnya, banyak orang miskin di Indonesia pasti memiliki afiliasi dengan partai tertentu, tak terkecuali PDIP.

Meski demikian, Ia kembali menegaskan Baznas Jateng tidak melihat afiliasi partai warga miskin ketika memberikan bantuan dana.

“Tapi orang miskin itu kebetulan orang PDIP," pungkas Daroji.

Hal ini sebelumnya menjadi polemik dan dibicarakan oleh netizen. Mulanya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunggah di akun Twitternya soal bantuan yang diberikan kepada beberapa orang kader PDIP.

Ganjar menyebut bantuan itu menjelang ulang tahun PDIP ke-50. Penerima bantuan menurutnya adalah Ketua Ranting PDIP.

Kini, postingan Ganjar soal pemberian bantuan kepada kader PDIP itu sudah di hapus. Meski demikian, netizen mayoritas mengkritik Ganjar karena diduga menggunakan dana Baznas untuk kepentingan partai. (rmol)