SANCAnews.id

SANCAnews.id – Isu rehuffle kabinet yang bakal dilakukan pemerintah tahun 2023 ini, disinyalir akan menggeser posisi kader Partai Nasdem di lingkaran istana.

Direktur eksekutif dari Voxpol Research and Counsulting Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan kabinet dengan berbasis kinerja.

"Tidak hanya reshuffle berbasis like or dislike, atau hanya karena Nasdem posisinya mengusung Anies, itu kan menurut saya sudah enggak fair,” kata Pangi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/1).

Menurutnya, Nasdem telah mengawal kemenangan Presiden Joko Widodo sejak awal menjadi presiden, maka harus Jokowi harus memberikan haknya kepada Nasdem. Apalagi, keyakinan Pangi Nasdem dan Jokowi sudah membangun kontrak politik.

"Jadi menurut saya itu adalah jatah usaha dari Nasdem yang kemudian tidak fair kalau itu dikaitlan dengan alasan soal dukung-mendukung,” ucapnya.

“Toh sampai sekarang Nasdem juga menjadi bagian dari partai koalisi pemerintah jadi tidak ada masalah harusnya,” tutupnya. (*)

SANCAnews.id – Kasus pencongkelan aspal di Sumatera Utara yang dilakukan oleh seorang pelajar perlu ditelusuri pihak berwenang. Apalagi, disebut bahwa jalan aspal garapan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan ini nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menuturkan, peristiwa anak menyongkel aspal di Humbang Hasundutan harus segera ditindaklanjuti. Apalagi, videonya telah menyebar luas di medsos.

"Sejauh ini, kesan yang ditimbulkan sangat tidak baik. Ada beragam tanggapan yang muncul di tengah masyarakat, kesannya banyak yang tidak baik. Orang menduga ada sesuatu yang salah. Pekerjaannya dinilai tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan,” tegas Saleh ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (31/12).

Anggota Komisi IX DPR RI ini menambahkan, pihak berwajib dalam hal ini aparat kepolisia perlu menelusuri kejadian ini.

"Apakah benar bahwa jalan yang dicongkel itu masih baru? Apa benar bahwa kualitasnya buruk? Siapa yang paling bertanggung jawab? Bagaimana solusinya? Apakah masih bisa diperbaiki oleh pemenang tendernya?” lanjut anggota legislatif Dapil Sumatera Utara II ini.

Menurutnya, dengan adanya penelusuran dari aparat berwajib, bisa dilakukan langkah lebih lanjut dan meminta Pemda ganti rugi jika ditemukan adanya kajanggalan dalam tender aspal tersebut.

"Hasil dari penelusuran itu tentu akan dijadikan sebagai dasar mengambil langkah selanjutnya. Termasuk, memberitahukan ke masyarakat solusi yang diambil. Jika ada yang salah, harus ganti rugi. Atau diambil tindakan sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya. (*)

SANCAnews.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tengah jadi pembicaraan usai ketahuan memberikan dana bantuan renovasi rumah bagi kader PDIP menggunakan dana yang bersumber dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Ketua Baznas Jawa Tengah, Ahmad Daroji menjelaskan bahwa, pihaknya memang tidak pernah melihat afiliasi partai seseorang yang tergolong miskin dalam memberikan bantuan.

"Jadi diberikan Baznas itu orang miskin. Tak ditanya kamu partainya apa? Enggak,” kata Ahmad Daroji saat dikonfirmasi wartawan Jumat kemarin (30/12).

Baznas, sambung Daroji hanya menanyakan kepada setiap calon penerima bantuan apakah miskin atau tidak. Menurutnya, banyak orang miskin di Indonesia pasti memiliki afiliasi dengan partai tertentu, tak terkecuali PDIP.

Meski demikian, Ia kembali menegaskan Baznas Jateng tidak melihat afiliasi partai warga miskin ketika memberikan bantuan dana.

“Tapi orang miskin itu kebetulan orang PDIP," pungkas Daroji.

Hal ini sebelumnya menjadi polemik dan dibicarakan oleh netizen. Mulanya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunggah di akun Twitternya soal bantuan yang diberikan kepada beberapa orang kader PDIP.

Ganjar menyebut bantuan itu menjelang ulang tahun PDIP ke-50. Penerima bantuan menurutnya adalah Ketua Ranting PDIP.

Kini, postingan Ganjar soal pemberian bantuan kepada kader PDIP itu sudah di hapus. Meski demikian, netizen mayoritas mengkritik Ganjar karena diduga menggunakan dana Baznas untuk kepentingan partai. (rmol)

SANCAnews.id – Anggota Komisi IX DPR Lucy Kurniasari menolak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja sebagai pengganti UU Nomor 11 Tahun 2020.

Politikus Partai Demokrat itu mendesak DPR RI untuk menolak Perppu Cipta Kerja. Menurut dia, dikeluarkannya Perppu saat DPR reses tersebut terkesan dipaksakan.  "Padahal tidak ada yang mendesak untuk diterbitkan Perppu.

Adanya perang di Ukraina, tentu tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan Perppu," kata Lucy dalam keterangan tertulis, Jumat (30/12/2022). 

"Dengan begitu [ditolak] DPR tidak hanya menjadi lembaga stempel Pemerintah," tambahnya.  Menurut dia, Perppu itu seakan diterbitkan untuk mendahului pembahasan UU Cipta Kerja di DPR. Lucy menduga pemerintah khawatir jika pembahasan Perppu di DPR tak sesuai harapan. 

"Pemerintah juga bisa jadi khawatir berbagai elemen masyarakat akan mengawasi dengan ketat bila UU Ciptaker dibahas di DPR," jelasnya. 

Lebih lanjut, Lucy menyarankan agar DPR menolak sejumlah pasal yang tidak berpihak kepada rakyat, khususnya pekerja.

 "Hanya dengan begitu DPR menjadi representatif rakyat," tandas dia. Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden telah menetapkan dan menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hal itu dikatakan pemerintah atas kebutuhan mendesak guna mengantisipasi kondisi global.

"Hari ini telah diterbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022, tertanggal 30 Desember 2022," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Dia mengatakan pertimbangan penetapan dan penerbitan Perppu adalah kebutuhan mendesak, di mana pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik. Dia mengatakan terkait ekonomi, Indonesia menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, dan ancaman stagflasi.

Selain itu lebih dari 30 negara sedang berkembang juga sudah masuk dalam daftar IMF, dan 30 negara lainnya mengantre masuk dalam daftar penerima bantuan IMF.

"Jadi kondisi krisis ini untuk emerging developing country menjadi sangat real, dan juga terkait geopolitik tentang Ukraina-Rusia dan konflik lain juga belum selesai dan pemerintah juga menghadapi, tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan dan perubahan iklim," jelasnya.

Airlangga mengatakan Presiden Jokowi juga sudah berbicara dengan Ketua DPR RI terkait penerbitan Perppu Cipta Kerja sehingga Ketua DPR RI sudah terinformasi. 

"Prinsipnya Ketua DPR sudah terinformasi mengenai Perppu tentang Cipta Kerja dan ini berpedoman pada peraturan perundangan dan Putusan MK," ujar Airlangga. (tvone)

SANCAnews.id – Saling sindir sesama partai koalisi pemerintah mulai muncul menjelang tahun 2023. Terlebih usai keluarnya pernyataan kader PDIP yang meminta Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi menteri dari Partai Nasdem di kabinet.

Terkait hal ini, Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago justru menantang PDIP untuk adu prestasi kadernya yang berada di Kabinet Indonesia Maju.

"Mau adu prestasi menteri dari Nasdem?” tantang Irma dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (31/12).

Selain menantang adu prestasi, Irma kemudian menyindir PDIP, bahwa tidak ada satupun kader Partai Nasdem yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berbeda dengan menteri PDIP yakni Juliari Batubara yang pernah diciduk lembaga antirasuah karena korupsi bantuan sosial (bansos).

“Hati hati, menteri Nasdem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara!” sindir Irma.

“Yang kedua enggak usah jauh jauh, bicara prestasi, coba check bantuan sosial jumlahnya triliunan itu, ternyata pendistribusiannya tidak tepat sasaran, karena data digunakan tidak tepat, pengawalannya lemah, terus dimana prestasinya? Ayo audit itu Bansos Kemensos selama pendemi!” demikian Irma. (rmol)