SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pemerhati sosial dan politik serta aktivis koperasi Ferry Koto memberikan kritik keras terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) yang diteribitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (30/12) lalu.

Ia menyebut kebijaka Jokowi itu sebagai pelanggaran konstitusi. Ferry menilai Indonesia telah rusak karena pemerintah mengurus negara seenaknya.

"Pemerintahan suka2, seenak udelnya mengurus negara. Dipikir nenek moyangnya yg punya negara ini," tulisnya dalam cuitan akun Twitter @ferrykoto, dilansir Populis.id, Jumat (31/12).

Ferry juga menyinggung bahwa Perppu tersebut belum bisa diakses oleh masyarakat padahal sudah berlaku sejak ditandatangani Presiden.

"Perppu itu mulai berlaku sejak ditandatangani Presiden. Karena ia berlaku, maka sudah seharusnya tersedia untuk diakses publik. Rusak negara ini sudah," sambungnya.

Ia mengatakan Jokowi menunjukkan sifat otoratariannya karena perlawanan publik yang lemah serta mulut DPR RI yang sudah terkunci.

Perlawanan publik selama ini dinilai lemah, sementara DPR RI nya kebanyakan berisi orang2 yg mulutnya sudah terkunci. Sehingga @jokowi menunjukan sifat otoratariannya dg terang benderang, bahkan kontitusi pun dilanggar," tuturnya.

Lantas Ferry mengutarakan kekecewannya sebagai pemilih Jokowi dan merasa tidak patut untuk dibela lagi.

"Sebagai pemilih  Jokowi, sy kecewa. Tak patut lagi dibela," tandasnya. (**)

Fraksi PKS mengkritik Heru yang dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan telah melakukan pergantian beberapa pejabat strategis termasuk Sekretaris Daerah, Direksi dan Komisaris beberapa BUMD.

“Walaupun Pj Gubernur telah diberikan kewenangan oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengganti pejabat daerah, seharusnya Heru tidak terburu-buru melakukan perombakan tersebut,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani kepada Kantor Berita RMOLJakarta, Minggu (1/1).

PKS lantas meminta Heru lebih baik Heru fokus melanjutkan program pembangunan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 yang menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan di masa transisi Gubernur.

"Bukan malah sibuk melakukan penggantian pejabat, yang sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh Pj Kepala Daerah kecuali diizinkan oleh Menteri Dalam Negeri,” tegas Yani.

Sepekan usai dilantik menjadi Pj Gubernur, Heru  mencopot Dirut PT Mass Rapid Transit Jakarta atau MRT Jakarta Mohamad Aprindy.

Tepat di November 2022, Heru kembali mencopot sejumlah pejabat perusahaan daerah pilihan Anies. Kali ini adalah jajaran petinggi PT Jakarta Propetindo (Jakpro). (*)

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Lukman Simandjuntak menyentil keras Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tetap menggunakan kotak suara dari kardus pada Pemilu 2024 mendatang.

Penggunaan kotak suara ini sempat dipakai pada pemilu lalu dan ramai dihujat lantaran dinilai rawan sabotase.

Lukman Simanjuntak mengatakan, KPU seharusnya belajar dari pengalaman tersebut dan mengganti infrastruktur pendukung Pemilu mendatang. Namun kenyataannya KPU tetap memakai cara lama dengan alasan mengirit ongkos pemilu.

Lukman lantas membandingkan kotak suara kardus dengan kaleng kerupuk. Dia mengatakan kualitas kaleng kerupuk warung jelas jauh lebih baik ketimbang kotak suara dari kardus.

"Jika KPU kembali menggunakan kotak kardus untuk menyimpan suara, maka nilai suara anda tidak lebih 'mahal' ketimbang kerupuk di warung sebelah, yg justru gunakan kaleng," ujar Lukman di laman twitternya dilansir Populis.id Minggu (1/1/2023).

Terpisah Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga juga mengkritik keras penggunaan kotak suara kardus ini. Dia menilai penggunaan kotak suara ini tidak memenuhi standar keamanan, sehingga Pemilu 2024 rawan dicurangi.

"Penggunaan kotak suara dari bahan kardus tentu tidak memenuhi prinsip keamanan dan rawan kecurangan," katanya kepada Populis.id.

Ia menegaskan bahwa bahan kardus itu mudah rusak. Menurutnya, kemungkinan  rusak itu semakin besar karena kondisi geografis Indonesia. Di sisi lain, masalah musim penghujan juga membuat kotak suara dari kardus potensi rusak.

"Kotak suara dari kardus juga potensi membuat  orang melakukan kecurangan. Peluang itu bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk keuntungan Caleg dari partai atau Capres tertentu," tuturnya.

Jamil menegaskan bahwa KPU seharusnya sudah mengetahui semua kemungkinan itu. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mestinya dapat mengantisipasinya dengan mencarikan bahan yang lebih kokoh dan aman untuk kotak suara, bukan malah menggunakan kardus.

Ia juga menyoroti dalih KPU yang menyebut untuk meminimalisir anggaran. Menurutnya, sal keterbatasan anggaran tak selayaknya mencuat karena pemilu lima tahunan itu seharusnya sudah disiapkan anggarannya jauh-jauh hari. Bukan baru disiapkan satu atau dua bulan sebelumnya.

"Jadi, KPU tak perlu mencari justifikasi untuk penggunaan kotak suara dari bahan kardus. Apalagi alasan penggunaan bahan aluminium rawan dijualbelikan," tuturnya.

"Alasan seperti itu hanya membuka borok sendiri mengenai lemahnya pengawasan harta kekayaan di internal KPU. Kalau sistem pengawasan baik, tentu kotak suara dari bahan aluminium akan sulit diperjualbelikan," pungkas Jamil. **