SANCAnews.id

SANCAnews.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tengah jadi pembicaraan usai ketahuan memberikan dana bantuan renovasi rumah bagi kader PDIP menggunakan dana yang bersumber dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Ketua Baznas Jawa Tengah, Ahmad Daroji menjelaskan bahwa, pihaknya memang tidak pernah melihat afiliasi partai seseorang yang tergolong miskin dalam memberikan bantuan.

"Jadi diberikan Baznas itu orang miskin. Tak ditanya kamu partainya apa? Enggak,” kata Ahmad Daroji saat dikonfirmasi wartawan Jumat kemarin (30/12).

Baznas, sambung Daroji hanya menanyakan kepada setiap calon penerima bantuan apakah miskin atau tidak. Menurutnya, banyak orang miskin di Indonesia pasti memiliki afiliasi dengan partai tertentu, tak terkecuali PDIP.

Meski demikian, Ia kembali menegaskan Baznas Jateng tidak melihat afiliasi partai warga miskin ketika memberikan bantuan dana.

“Tapi orang miskin itu kebetulan orang PDIP," pungkas Daroji.

Hal ini sebelumnya menjadi polemik dan dibicarakan oleh netizen. Mulanya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunggah di akun Twitternya soal bantuan yang diberikan kepada beberapa orang kader PDIP.

Ganjar menyebut bantuan itu menjelang ulang tahun PDIP ke-50. Penerima bantuan menurutnya adalah Ketua Ranting PDIP.

Kini, postingan Ganjar soal pemberian bantuan kepada kader PDIP itu sudah di hapus. Meski demikian, netizen mayoritas mengkritik Ganjar karena diduga menggunakan dana Baznas untuk kepentingan partai. (rmol)

SANCAnews.id – Anggota Komisi IX DPR Lucy Kurniasari menolak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja sebagai pengganti UU Nomor 11 Tahun 2020.

Politikus Partai Demokrat itu mendesak DPR RI untuk menolak Perppu Cipta Kerja. Menurut dia, dikeluarkannya Perppu saat DPR reses tersebut terkesan dipaksakan.  "Padahal tidak ada yang mendesak untuk diterbitkan Perppu.

Adanya perang di Ukraina, tentu tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan Perppu," kata Lucy dalam keterangan tertulis, Jumat (30/12/2022). 

"Dengan begitu [ditolak] DPR tidak hanya menjadi lembaga stempel Pemerintah," tambahnya.  Menurut dia, Perppu itu seakan diterbitkan untuk mendahului pembahasan UU Cipta Kerja di DPR. Lucy menduga pemerintah khawatir jika pembahasan Perppu di DPR tak sesuai harapan. 

"Pemerintah juga bisa jadi khawatir berbagai elemen masyarakat akan mengawasi dengan ketat bila UU Ciptaker dibahas di DPR," jelasnya. 

Lebih lanjut, Lucy menyarankan agar DPR menolak sejumlah pasal yang tidak berpihak kepada rakyat, khususnya pekerja.

 "Hanya dengan begitu DPR menjadi representatif rakyat," tandas dia. Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden telah menetapkan dan menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hal itu dikatakan pemerintah atas kebutuhan mendesak guna mengantisipasi kondisi global.

"Hari ini telah diterbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022, tertanggal 30 Desember 2022," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Dia mengatakan pertimbangan penetapan dan penerbitan Perppu adalah kebutuhan mendesak, di mana pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik. Dia mengatakan terkait ekonomi, Indonesia menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, dan ancaman stagflasi.

Selain itu lebih dari 30 negara sedang berkembang juga sudah masuk dalam daftar IMF, dan 30 negara lainnya mengantre masuk dalam daftar penerima bantuan IMF.

"Jadi kondisi krisis ini untuk emerging developing country menjadi sangat real, dan juga terkait geopolitik tentang Ukraina-Rusia dan konflik lain juga belum selesai dan pemerintah juga menghadapi, tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan dan perubahan iklim," jelasnya.

Airlangga mengatakan Presiden Jokowi juga sudah berbicara dengan Ketua DPR RI terkait penerbitan Perppu Cipta Kerja sehingga Ketua DPR RI sudah terinformasi. 

"Prinsipnya Ketua DPR sudah terinformasi mengenai Perppu tentang Cipta Kerja dan ini berpedoman pada peraturan perundangan dan Putusan MK," ujar Airlangga. (tvone)

SANCAnews.id – Saling sindir sesama partai koalisi pemerintah mulai muncul menjelang tahun 2023. Terlebih usai keluarnya pernyataan kader PDIP yang meminta Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi menteri dari Partai Nasdem di kabinet.

Terkait hal ini, Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago justru menantang PDIP untuk adu prestasi kadernya yang berada di Kabinet Indonesia Maju.

"Mau adu prestasi menteri dari Nasdem?” tantang Irma dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (31/12).

Selain menantang adu prestasi, Irma kemudian menyindir PDIP, bahwa tidak ada satupun kader Partai Nasdem yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berbeda dengan menteri PDIP yakni Juliari Batubara yang pernah diciduk lembaga antirasuah karena korupsi bantuan sosial (bansos).

“Hati hati, menteri Nasdem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara!” sindir Irma.

“Yang kedua enggak usah jauh jauh, bicara prestasi, coba check bantuan sosial jumlahnya triliunan itu, ternyata pendistribusiannya tidak tepat sasaran, karena data digunakan tidak tepat, pengawalannya lemah, terus dimana prestasinya? Ayo audit itu Bansos Kemensos selama pendemi!” demikian Irma. (rmol)

SANCAnews.id – Kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) UU Cipta Kerja (Ciptaker) menuai kritik. 

Pasalnya, penerbitan Perppu Ciptaker itu terkesan dipaksakan saat DPR RI reses dan tidak mendesak untuk diterbitkan.

“Kesannya, lahirnya Perppu itu untuk mendahului pembahasan UU Ciptaker di DPR. Pemerintah khawatir jika dibahas di DPR akan tidak sesuai dengan yang diinginkan,” kata anggota komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Lucy Kurniasari dalam keterangannya, Sabtu (31/12).

Politikus Demokrat ini menilai, pemerintah bisa jadi khawatir berbagai elemen masyarakat akan mengawasi dengan ketat bila UU Ciptaker dibahas di DPR. Sebab, pembahasan UU tersebut dikhawatirkan akan berlarut-larut dan hasilnya berpeluang berbeda dengan harapan pemerintah.

“Karena itu, usai reses nanti seharusnya DPR RI menolak Perppu tersebut. Dengan begitu DPR tidak hanya menjadi lembaga stempel Pemerintah,” sesalnya.

Atas dasar itu, Anggota DPR Dapil Jatim I ini berharap DPR secara kelembagaan harus memikirkan nasib rakyat.

“DPR sudah saatnya harus berpihak kepada rakyat. Pasal-pasal yang tidak berpihak kepada rakyat, termasuk para pekerja, seharusnya ditolak. Hanya dengan begitu DPR menjadi representatif rakyat,” pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Unggahan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang juga kader PDI Perjuangan ramai hujatan warganet. Dalam unggahan yang telah dihapus melalui akun resmi Twitternya @ganjarpranowo pada Jumat (30/12/2022), Ganjar menjabarkan rencananya dalam merayakan ulang tahun partainya.

Menjelang HUT ke-50 PDIP, Ganjar mengaku bakal memugar setidaknya 50 rumah milik kader PDIP. Rumah para kader yang hendak dipugar itu karena kondisinya dinilai belum layak. Yang jadi masalah, dana yang digunakan untuk memugar sejumlah rumah tersebut diduga kuat menggunakan dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

"Menjelang Ultah @PDI_Perjuangan ke 50 saya berencana memugar 50 rumah kader yang kondisinya belum layak. Rumah Pak Sumarwan ini jadi yang pertama. Beliau Ketua Ranting PDI Perjuangan Desa Kapencar, Kertek, Wonosobo," demikian isi cuitan yang telah dihapus tersebut.

Namun, warganet telah lebih dahulu menyalin gambar tersebut, lengkap dengan cuitannya. Hingga kemudian jadi ramai dibahas sejumlah pegiat media sosial dan politisi.

"Tweet ini telah dihapus. Kek maling konangan. Mungkin karena sadar yg dilakukan @ganjarpranowo ini ngga patut. Pakai dana Baznas buat memugar rumah kader. Penyalahgunaan wewenang yang perlu diusut tuntas," tulis politisi Partai Demokrat, Ardi Wirdamulia, melalui akun twitternya, @awemany, Jumat (30/12/2022).

Netizen pun kian ramai membahasnya. Sebagian besar menyesalkan dan mengkritik keras hal itu.

"Pake dana APBN pulak. Ngelesnya kocak. Katanya APBD tak cukup. Lha acara parpol kok pake APBD. Apa kl APBD kurang danai acara parpol bs comot APBN plus BAZNAS," kritik salah satu netizen.

"Definisi politik identitas sebenarnya itu kek gini.. Umatnya dituduh intoleran duitnya dipake kepentingan kelompoknyai. Gurih ya den..," kritik lainnya.

"BuzzeRp udh cape2 naikin namamu, tapi kamu make uang baznaz untuk kepentingan parpol, dan di upload lagi di sosmed," cuap netizen lainnya. (wartaekonomi)