SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui sejumlah kiai dan ulama di Jawa Timur menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Sowan Prabowo Subianto berjumpa dengan tokoh agama tersebut untuk meminta restu lantaran akan maju menjadi calon presiden (Capres) 2024.

Kunjungan Prabowo menemui para kiai dan ulama tersebut mendapat sorotan pengamat politik Rocky Gerung baru-baru ini.

Rocky menyebut bahwa apa yang dilakukan Prabowo itu untuk membuat dianggap tak mendukung Pemilu ditunda.

"Justru karena pak Prabowo meliput Pemilu nggak akan jadi maka dia lakukan safari supaya terlihat bahwa Prabowo tidak ingin ada penundaan pemilu," jelasnya dalam kanal YouTube-nya, Selasa (27/12/2022) malam.

Rocky mengungkapkan bahwa Prabowo tengah mengumpulkan kapasitas-kapasitas yang masih tercecer karena Jawa Timur yang kata dia sebagai lumbung politik Indonesia.

"Di Jawa Timur kita tahu politik itu, dia nasionalis atau agamis itu yang kemudian hendak dipastikan Prabowo. Kalau nasionalis, Gerindra pasti nasionalis," tuturnya.

Apalagi, kata dia, ada kemerosotan di Gerindra sejak Prabowo masuk kabinet. Soal kampanye menurut Dosen Universitas Sam Ratulangi ini tidak perlu dianggap curi start.

"Nggak usah ditegur pak Prabowo dianggap mencuri start karena ada yang dicuri di dalam politik itu. Yang bisa dicuri adalah surat suara. Kalau kampanye awal nggak bisa dicuri jadi biarkan aja pak Prabowo sosialisasi," ungkapnya.

Lebih lanjut Rocky mengatakan bahwa memang sebetulnya yang dilakukan adalah kampanye tapi tidak resmi. Dan itu bisa dilakukan oleh semua orang.

"Kalau kampanye jangan lupa bawa amplop yah," tegas Rocky. (suara)

SANCAnews.id – Kotak suara dan bilik suara yang akan digunakan pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 mendatang akan kembali dibuat dari bahan karton.

Anggota KPU RI yang mengepalai Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, Yulianto Sudrajad menuturkan, pihaknya telah mengkaji dalam menetapkan bahan baku pembuatan kotak dan bilik suara untuk Pemilu Serentak 2024.

"Kami mempertimbangkan menempuh kebijakan kotak suara yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 berbahan karton," ujar Yulianto Sudrajad saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (28/12).

Ia memaparkan, bahan karton yang akan dijadikan bahan baku pembuatan dua logistik pemilu tersebut bukan karton biasa. Melainkan karton yang memiliki kekuatan dan daya tahan yang cukup kuat.

"(Bahan kartonnya) dupleks, kedap air seperti (yang digunakan) di Pemilu 2019," urainya.

Namun, sosok yang kerap disapa Drajad ini memastikan ada perbedaan kualitas antara kotak dan bilik suara yang akan dibikin untuk pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dengan yang digunakan pada Pemilu Serentak 2019.

"Namun dari spesifikasi barangnya besok akan kami perkuat, sehingga lebih kokoh dan tidak mudah rusak," jelas mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah ini. (rmol)

SANCAnews.id – Video Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaeni Moein atau dikenal “Wanita Emas" baik itu pengakuan ataupun klarifikasi atas isu dugaan pelecahan terhadap dirinya oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyari, tidak bisa dianggap biasa-biasa saja.

Pasalnya, kata Profesor Suparji Ahmad, video Hasnaeni menyangkut kepercayaan publik ke demokrasi Indonesia setelah menyeret nama ketua KPU RI sebagai regulator pada Pemilu 2024.

"Ada beberapa konstruksi hukum yang perlu ditindaklanjuti. Kondisi kemungkinan yang memungkinkan membuat video dan disebar, ini patut dipertanyakan," kata Suparji

"Tahanan bisa bikin video dan disebar. Menengok tahanan, alat komunikasi disimpan," imbuhnya.

Pertanyaan lainnya, kata guru besar Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta adalah soal motif pembuatan video itu. Apalagi, video itu bermuatan kata-kata sensitif berupa pengakuan dilecehkan.

"Ini bukan hal yang sepele karena menyangkut nama baik ketua penyelenggara pemilu. Maka perlu sebuah kejelasan tentang kebenaran. Jangan sampai muncul fitnah, spekulasi dan bully

Pun juga soal video pencabutan atau klarifikasi yang juga melalui video. Dia mempertanyakan mengapa jeda waktu video pertama dan klarifikasi begitu singkat.

"Mengapa bisa secepat itu? Apakah betul kemarin itu karena depresi sehingga perlu diperiksa ke psikolog dan psikiater. Jangan sampai ada tindakan pernyataan yang merugikan pihak lain," tuturnya.

Untuk saat ini, kata Suparji lagi, semua proses menuju Pemilu 2024 yang berjalan harus bisa dipastikan berjalan fair.

"Keempat, tidak memperkeruh suasana ini, tapi semua harus proporsional. Jangan sampai menyebabkan seseorang teraniaya secara opini. Ini tindakan tidak fair," pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Pernyataan maaf Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni usai melontarkan pernyataan panas tentang Ketua KPU Hasyim Asy’ari, menjadi pertanyaan dalam benak sebagian kalangan.

Hasnaeni meminta maaf setelah menyatakan Hasyim telah melakukan pelecehan seksual dan juga Pemilu 2024 didesain untuk memenangkan Ganjar Pranowo.

Menurut pandangan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, permintaan maaf Hasnaeni bisa menjadi tidak tulus berdasarkan keinginannya.

Dia menduga, Hasnaeni mendapatkan ancaman keras dari belakang layar agar tidak sesumbar mengenai Pemilu 2024 nanti.

"Kemungkinan besar sedang diancam lah. Jadi dibungkam, diancam, suara ancamannya ya orang-orang politik paham lah itu," ujar Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/12).

Apalagi, kata Ujang, posisi Hasnaeni sangat mudah ditekan karena posisinya saat ini berada dalam tahanan Kejaksaan Agung dalam sengkarut kasus korupsi Waskita Beton Precast.

"Tentu ya, dia kan posisinya di sel ya, tentu lebih gampang mengerjai orang-orang yang sedang dipenjara kira-kira begitu,” katanya.

Dia menambahkan, Hasnaeni mendapatkan ancaman serius sehingga harus meralat dan menarik pernyataannya tersebut dengan meminta maaf.

"Itulah politik kita, banyak drama-drama yang aneh seperti itu. Orang yang ingin mengungkap sesuatu kalau dia tidak bersih ya sulit akan dibungkam oleh pihak lain seperti itu,” pungkasnya. (*)

SANCAnews.id – Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo mulai berhembus kencang. Bahkan, isu reshuffle itu disebut-sebut bakal memakan 'korban' menteri-menteri dari Partai NasDem.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno pun menilai jika memang benar Jokowi melakukan reshuffle, maka alasannya karena politik alih-alih kinerja menteri.

Adi menjelaskan hal itu sangat mungkin terjadi, meski Partai yang diketuai Surya Paloh itu telah berkomitmen mengawal pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024.

Ini tak terlepas dari keputusan Partai NasDem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden mereka, di mana Anies dikenal sebagai sosok oposisi non koalisi pemerintah, jadi catatan serius. Langkah itu dinilai "kode keras" NasDem ingin pisah jalan dengan Presiden Jokowi.

"Langkah NasDem mencapreskan Anies kan dianggap langkah ingin pisah jalan dengan Jokowi di 2024," kata Adi seperti dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Selasa (27/12/2022).

Karena itu, Adi menilai jika benar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle dengan menyasar menteri Partai NasDem, atau alasan politik bukan kinerja, maka hal itu dinilai bisa menguntungkan NasDem.

Pasalnya, Partai NasDem bisa mendapatkan simpati publik dan berperan sebagai pihak yang dizalimi.

"NasDem kayaknya menunggu ini (reshuffle Jokowi). Sebab, dia akan mendapat dukungan politik dan dapat simpati. Bisa dimainkan NasDem pihak yang dizalimi," tambahnya.

Sementara itu, politisi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago sempat meminta semua pihak, khususnya politisi PDIP Djarot Saiful Hidayat agar tidak asal berkomentar. Ini setelah anak buah Megawati Soekarnoputri itu meminta Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap menteri NasDem.

Mengenai itu, Irma menyemprot Djarot untuk tidak sembarangan berbicara karena reshuffle adalah hak prerogratif Presiden Jokowi. Terlebih ia menilai menteri dari Partai NasDem di Kabinet Indonesia Maju memiliki prestasi.

"Reshuffle hak prerogatif presiden. Sebaiknya Djarot jangan asal bunyi. Dua menteri NasDem yang dia sebut adalah menteri yang punya prestasi," tegas Irma.

Irma mencontohkan sosok Menteri Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar yang dinilai memiliki segudang prestasi. Di era kepemimpinannya, kebakaran hutan dinilai jarang terjadi.

Siti Nurbaya juga dianggap bisa membuat hutan aman dan udara bebas dari kabut asap. Itu masih ditambah dengan program penanaman mangrove yang masif dilakukan demi menjaga abrasi.

Belum lagi prestasi Siti dalam membagi hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat serta hutan lindung yang dinilai tegas dan jelas.

Siti Nurbaya juga dinilai tegas memberlakukan sanksi terhadap para pelanggar ketentuan Pemerintah terkait penggunaan lahan dan lain sebagainya. (suara)