SANCAnews.id

SANCAnews.id – Video Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaeni Moein atau dikenal “Wanita Emas" baik itu pengakuan ataupun klarifikasi atas isu dugaan pelecahan terhadap dirinya oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyari, tidak bisa dianggap biasa-biasa saja.

Pasalnya, kata Profesor Suparji Ahmad, video Hasnaeni menyangkut kepercayaan publik ke demokrasi Indonesia setelah menyeret nama ketua KPU RI sebagai regulator pada Pemilu 2024.

"Ada beberapa konstruksi hukum yang perlu ditindaklanjuti. Kondisi kemungkinan yang memungkinkan membuat video dan disebar, ini patut dipertanyakan," kata Suparji

"Tahanan bisa bikin video dan disebar. Menengok tahanan, alat komunikasi disimpan," imbuhnya.

Pertanyaan lainnya, kata guru besar Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta adalah soal motif pembuatan video itu. Apalagi, video itu bermuatan kata-kata sensitif berupa pengakuan dilecehkan.

"Ini bukan hal yang sepele karena menyangkut nama baik ketua penyelenggara pemilu. Maka perlu sebuah kejelasan tentang kebenaran. Jangan sampai muncul fitnah, spekulasi dan bully

Pun juga soal video pencabutan atau klarifikasi yang juga melalui video. Dia mempertanyakan mengapa jeda waktu video pertama dan klarifikasi begitu singkat.

"Mengapa bisa secepat itu? Apakah betul kemarin itu karena depresi sehingga perlu diperiksa ke psikolog dan psikiater. Jangan sampai ada tindakan pernyataan yang merugikan pihak lain," tuturnya.

Untuk saat ini, kata Suparji lagi, semua proses menuju Pemilu 2024 yang berjalan harus bisa dipastikan berjalan fair.

"Keempat, tidak memperkeruh suasana ini, tapi semua harus proporsional. Jangan sampai menyebabkan seseorang teraniaya secara opini. Ini tindakan tidak fair," pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Pernyataan maaf Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni usai melontarkan pernyataan panas tentang Ketua KPU Hasyim Asy’ari, menjadi pertanyaan dalam benak sebagian kalangan.

Hasnaeni meminta maaf setelah menyatakan Hasyim telah melakukan pelecehan seksual dan juga Pemilu 2024 didesain untuk memenangkan Ganjar Pranowo.

Menurut pandangan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, permintaan maaf Hasnaeni bisa menjadi tidak tulus berdasarkan keinginannya.

Dia menduga, Hasnaeni mendapatkan ancaman keras dari belakang layar agar tidak sesumbar mengenai Pemilu 2024 nanti.

"Kemungkinan besar sedang diancam lah. Jadi dibungkam, diancam, suara ancamannya ya orang-orang politik paham lah itu," ujar Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/12).

Apalagi, kata Ujang, posisi Hasnaeni sangat mudah ditekan karena posisinya saat ini berada dalam tahanan Kejaksaan Agung dalam sengkarut kasus korupsi Waskita Beton Precast.

"Tentu ya, dia kan posisinya di sel ya, tentu lebih gampang mengerjai orang-orang yang sedang dipenjara kira-kira begitu,” katanya.

Dia menambahkan, Hasnaeni mendapatkan ancaman serius sehingga harus meralat dan menarik pernyataannya tersebut dengan meminta maaf.

"Itulah politik kita, banyak drama-drama yang aneh seperti itu. Orang yang ingin mengungkap sesuatu kalau dia tidak bersih ya sulit akan dibungkam oleh pihak lain seperti itu,” pungkasnya. (*)

SANCAnews.id – Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo mulai berhembus kencang. Bahkan, isu reshuffle itu disebut-sebut bakal memakan 'korban' menteri-menteri dari Partai NasDem.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno pun menilai jika memang benar Jokowi melakukan reshuffle, maka alasannya karena politik alih-alih kinerja menteri.

Adi menjelaskan hal itu sangat mungkin terjadi, meski Partai yang diketuai Surya Paloh itu telah berkomitmen mengawal pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024.

Ini tak terlepas dari keputusan Partai NasDem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden mereka, di mana Anies dikenal sebagai sosok oposisi non koalisi pemerintah, jadi catatan serius. Langkah itu dinilai "kode keras" NasDem ingin pisah jalan dengan Presiden Jokowi.

"Langkah NasDem mencapreskan Anies kan dianggap langkah ingin pisah jalan dengan Jokowi di 2024," kata Adi seperti dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Selasa (27/12/2022).

Karena itu, Adi menilai jika benar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle dengan menyasar menteri Partai NasDem, atau alasan politik bukan kinerja, maka hal itu dinilai bisa menguntungkan NasDem.

Pasalnya, Partai NasDem bisa mendapatkan simpati publik dan berperan sebagai pihak yang dizalimi.

"NasDem kayaknya menunggu ini (reshuffle Jokowi). Sebab, dia akan mendapat dukungan politik dan dapat simpati. Bisa dimainkan NasDem pihak yang dizalimi," tambahnya.

Sementara itu, politisi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago sempat meminta semua pihak, khususnya politisi PDIP Djarot Saiful Hidayat agar tidak asal berkomentar. Ini setelah anak buah Megawati Soekarnoputri itu meminta Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap menteri NasDem.

Mengenai itu, Irma menyemprot Djarot untuk tidak sembarangan berbicara karena reshuffle adalah hak prerogratif Presiden Jokowi. Terlebih ia menilai menteri dari Partai NasDem di Kabinet Indonesia Maju memiliki prestasi.

"Reshuffle hak prerogatif presiden. Sebaiknya Djarot jangan asal bunyi. Dua menteri NasDem yang dia sebut adalah menteri yang punya prestasi," tegas Irma.

Irma mencontohkan sosok Menteri Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar yang dinilai memiliki segudang prestasi. Di era kepemimpinannya, kebakaran hutan dinilai jarang terjadi.

Siti Nurbaya juga dianggap bisa membuat hutan aman dan udara bebas dari kabut asap. Itu masih ditambah dengan program penanaman mangrove yang masif dilakukan demi menjaga abrasi.

Belum lagi prestasi Siti dalam membagi hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat serta hutan lindung yang dinilai tegas dan jelas.

Siti Nurbaya juga dinilai tegas memberlakukan sanksi terhadap para pelanggar ketentuan Pemerintah terkait penggunaan lahan dan lain sebagainya. (suara)

SANCAnews.id – Bakal calon presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan mendapatkan nama Yohanes dari pemuka agama. Penyematan nama itu muncul dalam video yang diunggah oleh akun Twitter Komunitas Katolik Garis Lucu.

Pada video tersebut tampak Anies mendatangi sebuah rumah doa di Papua. Anies disambut oleh para pemuka agama setempat dan dikalungkan noken.

Setelah mendapatkan sambutan baik, sang pemuka agama kemudian memberikan nama Yohanes pada mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

“Anak kami Anies datang di Rumah Tuhan dengan nama Yohanes,” ucap sang pemuka agama dihadapan Anies Basawdan.

Video penyematan nama Yohanes itu sontak menjadi gorengan politik oleh berbagai pihah. Salah satunya direspons salah satunya politisi PDI Perjuangan Ruhut Sitompul.

“Bapak Yohanes AB semoga menjadi presiden RI yang pertama yang nonmuslim, paten, MERDEKA,” tulis Ruhut Sitompul dalam cuitannya. 

Bukan cuma Ruhut, pegiat media sosial Mazdjo Pray juga mengomentari Anies yang mendapat nama Yohanes.

“Selamat dengan nama baru yang sekarang melekat di bapak. Gimana rasanya pak jadi minoritas?” tutur Mazdjo.

“Memang heboh di dunia maya, pendukung Anies aja yang senyap. Mungkin juga kelabakan. Terutama pendukung jalur Petamburan,” tambahnya.

Politikus PSI, Guntur Romli juga berkomentar soal pemberian nama Yohanes pada Anies. Dia menyindir Anies yang dianggap tak berani mengucapkan natal. 

“Kok Yohanes Anies takut ngucapin selamat natal?”  tulis Guntur Romli.

Pada unggahan video dari Katolik Garis Lucu, berbagai warganet juga membubuhkan berbagai respons.

“Selamat atas dibaptisnya yang mulya bapak doktor Yohanes Anis baswedan,” komentar warganet.

“Salut disuruh apa aja mau,” tulis warganet di kolom komentar.

“Saya masuk ke rumah orang Jawa, dipanggil surip, senang saja tidak ada masalah. Pak anies masuk ke rumah orang Papua, dipanggil Yohannes, pasti senang senang saja, biasa,” timpal lainnya. (suara)

SANCAnews.id – Calon presiden (capres) dari Partai NasDem Anies Baswedan kembali menuai sorotan usai dikabarkan ditolak kedatangannya di Solo, Jawa Tengah pada Minggu (25/12/2022).

Diketahui, massa yang mengatasnamakan Masyarakat Kota Solo (MKS) tersebut menggelar unjuk rasa saat Anies Baswedan mengunjungi daerah tersebut.

Menanggapi penolakan massa tersebut, Ketua Relawan Perubahan Kamaludin Enuh buka suara. Kamaludin menilai aksi unjuk rasa menolak kedatangan mantan gubernur DKI Jakarta di Solo sebagai hal biasa dalam demokrasi.

Selain di Solo, ia mengaku, penolakan serupa terhadap Anies Baswedan juga terjadi di sejumlah daerah.

“Memang begini hidup di iklim demokrasi. Hak setiap orang berpolitik dan pasti kami hargai. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk suka, apalagi memaksakan untuk mendukung Mas Anies di Pilpres 2024,” jelas Kamaludin dikutip dari Wartaekonomi.co.id--jaringan Suara.com, Senin (26/12/2022).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Relawan Perubahan mempersilakan masyarakat Indonesia untuk menilai aksi penolakan ketika Anies menghadiri resepsi pernikahan putri pertama dosen di FEB Universitas Sebelas Maret (UNS).

“Yang jelas, di Republik Indonesia ini ada kebebasan berkumpul dan berserikat. Rekan-rekan Bawaslu juga sudah menyatakan tidak ada pelanggaran dalam kegiatan Mas Anies. Silakan rakyat menilai,” ulas Kamaludin.

Menurutnya, Relawan Perubahan meminta masyarakat menjaga suasana yang kondusif menjelang Pemilu 2024.

Kamaludin pun berharap agar polarisasi dan permusuhan antara pendukung pada Pilpres 2019 tidak terulang.

“Kami sangat berharap, ada suatu kesadaran untuk berdemokrasi dengan baik. Saling menghormati perbedaan itu baik dalam demokrasi. Enjoy saja, tapi jangan sampai memecah belah,” ungkap dia. (suara)