SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pengacara Kamaruddin Simanjuntak mengaku sempat ditegur Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto lantaran menyebut polisi pengabdi mafia dalam siaran YouTube Uya Kuya.

"Malahan Kabareskrim juga bilang sudah pernah mengingatkan saya, untuk saya hati-hati karena beliau juga tahu, kan gitu," ujar Kamaruddin kepada wartawan, Selasa (27/12/2022).

Kamaruddin mengaku mendapat sejumlah kiriman pesan Whatsapp dari Kabareskrim agar dirinya untuk tutup mulut terkait hal tersebut.

"Malah ada Kabareskrim forward ke saya, WhatsApp mereka yang meminta supaya mulut saya itu dibungkam, kan gitu," jelas Kamaruddin.

Lebih lanjut, Kamaruddin menyatakan tidak takut dipolisikan terkait ucapan 'polisi pengabdi mafia'.

"Saya tidak pernah mundur dan tidak pernah takut dilaporkan, percuma lapor siang malam. Nyawa, darah, nyawa saya pertaruhkan untuk memperbaiki negara ini," papar Kamaruddin.

Kamaruddin dan Uya Kuya Dipolisikan 

Diketahui Kamaruddin Simanjuntak dan Uya Kuya mendadak dilaporkan ke polisi pada Kamis (22/12/2022) lalu.

Laporan kepada Kamaruddin dan Uya Kuya tertulis dengan nomor LP/5020/XII/2022/RJS tertanggal 22 Desember 2022. Mereka dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait tudingan penyebaran berita hoaks.

Rupanya, tudingan tersebut berawal dari Kamaruddin menyebut 'polisi mengabdi ke mafia' di kanal YouTube Uya Kuya TV.

Kamaruddin menyebut polisi tidak mengabdi kepada negara selama satu bulan penuh. Menurutnya, pengabdian polisi lebih banyak diberikan kepada para mafia.

Bahkan, Kamaruddin menyebut polisi tidak mengabdi kepada negara selama satu bulan penuh. Ia pun menyebut tak perlu munafik untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya sudah banyak diketahui oleh orang itu.

"Kita jujur ajalah, nggak usah hidup munafik. Makanya polisi banyak hartanya rata-rata," ujarnya.

Imbas dari perkataan tersebut, Kamaruddin dan Uya Kuya akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Juliana dari Gerakan Rakyat Anti Hoaks (GERAH). Menurutnya, pengabdian polisi lebih banyak diberikan kepada para mafia.

"Telah melaporkan Kamarudddin Simanjuntak dan Surya Utama alias Uya Kuya terkait dengan kontennya Uya Kuya TV yang di YouTube," dikutip dari tayangan YouTube Intens Investigasi, Sabtu (24/12/2022).

"Bahwa Kamaruddin Simanjuntak mengatakan bahwa kepolisian dimana-mana bekerja mengabdi kepada negara rata-rata satu minggu, dan 3 minggunya mengabdi kepada mafia," jelas Juliana.

Menurut Juliana, perkataan Kamaruddin bisa menyesatkan dan membuat masyarakat tidak mempercayai institusi negara ini. (suara)

SANCAnews.id – Pelapor kasus dugaan ujaran kebencian 'polisi pengabdi mafia' yang dilakukan oleh Kamaruddin Simanjuntak dan Uya Kuya, Julliana, angkat bicara usai Kamaruddin menuding dirinya merupakan orang suruhan Ferdy Sambo Cs.

Pengacara Julliana, Muhammad Mualimin menilai tuduhan Kamaruddin mengenai kliennya merupakan orang suruhan Sambo merupakan suatu hal keji.

"Bahwa terkait pernyataan Kamaruddin Simanjuntak yang menyebut klien kami sebagai 'Orang suruhan Ferdy Sambo' merupakan tuduhan keji," ujar Mualimin dalam keterangannya, Selasa (27/12/2022).

Mualimin mengatakan Julliana sama sekali tidak mengenal Sambo Cs. Selain itu, dia juga menegaskan jika pelaporan tersebut tidak ada kaitannya dengan Sambo Cs.

Bahwa klien kami sama sekali tidak pernah bertemu, tidak kenal, tidak punya hubungan, dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Ferdy Sambo maupun lingkarannya," jelas Mualimin.

"Klien kami membuat laporan murni didorong keprihatinan atas banyaknya hoaks yang merusak kewibawaan Polri sebagai lembaga negara tercinta," sambungnya.

Tudingan Kamaruddin

Sebelumnya, Kamaruddin Simanjuntak menuding ada keterlibatan Ferdy Sambo Cs di balik laporan polisi atas dirinya di Polres Metro Jakarta Selatan terkait ucapan 'polisi mengabdi ke mafia'.

"Sambo dan kawan-kawan dan atau suruhannya ini masih belum puas dengan atau belum terima dengan keadaan mereka," kata Kamaruddin saat dihubungi, Selasa (27/12/2022).

Kamaruddin mengatakan keterlibatan Sambo Cs di balik laporan itu berdasarkan laporan anggota intelijen.

"Maka sesuai laporan intelijen saya per Juli 2022, mereka (Sambo Cs) telah berkonsultasi kepada beberapa orang profesor-doktor, yang mereka tidak sadari profesor doktor itu masih kerabat saya dan istrinya, satu kelas dengan istri saya dulu waktu kuliah. Mereka konsultasi bagaimana cara menangkap saya," ungkap Kamaruddin.

Menurut Kamaruddin, Sambo Cs melaporkannya ke polisi atas nama organisasi masyarakat (ormas). Meski dilaporkan ke polisi, Kamaruddin kekinian mengaku merasa santai atas laporan tersebut.

"Kemudian berdasarkan laporan intelijen kepada saya di bulan Agustus-September, dia bilang 'Hati-hati Bang, mereka sedang mencari ormas-ormas yang mau diperalat untuk melapor abang', kan begitu. 'Ya gak apa-apa lah kalau dilapor, ya hak setiap orang melapor' saya bilang, maka mulainya meminjam nama ormas-ormas tertentu untuk melapor saya," sebut dia.

Sebagai informasi, Kamaruddin Simanjuntak dan Uya Kuya dilaporkan ke polisi pada Kamis (22/12/2022) lalu.

Laporan kepada Kamaruddin dan Uya Kuya tertulis dengan nomor LP/5020/XII/2022/RJS tertanggal 22 Desember 2022. Mereka dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait tudingan penyebaran berita hoaks. (suara)

SANCAnews.id – Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jawa Barat (Jabar) sebagai provinsi dengan frekuensi kejadian bencana alam tertinggi di Indonesia yakni 814 bencana yang dilaporkan selama periode 2022.

Selain Jabar, terdapat provinsi lainnya seperti Jawa Tengah dengan 474 kejadian bencana alam. Disusul Jawa Timur 393 bencana, Aceh 221 bencana, hingga Sulawesi Selatan dengan 131 kejadian bencana sepanjang tahun ini.

"Provinsi Jabar dan Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan kejadian bencana paling tinggi sepanjang tahun 2022," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam acara daring yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Senin (26/12).

Abdul juga menyampaikan bahwa Kabupaten Bogor di Jawa Barat menjadi daerah dengan frekuensi bencana hidrometeorologi paling tinggi di Indonesia. Dalam rentang 2012-2022 misalnya, Kabupaten Bogor mengalami 181 kejadian bencana banjir.

Melihat kondisi itu, Abdul meminta agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk sama-sama melihat kondisi lingkungan, kesiapsiagaan masyarakat, serta ketangguhan berbasis desa dan keluarga.

"Sepanjang 2022 jumlah korban meninggal dan kerusakan rumah tertinggi juga berada di Provinsi Jabar. Sedangkan untuk jumlah korban menderita dan mengungsi tercatat yang tertinggi adalah di Provinsi Jawa Tengah," kata dia.

Lebih lanjut, Abdul juga melaporkan sebanyak 49 kejadian bencana alam terjadi di Indonesia sepanjang periode sepekan yakni 19-25 Desember 2022. Ia menyebut kejadian bencana alam yang mendominasi adalah cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor.

Rinciannya, bencana banjir terjadi sebanyak 25 kali, tanah longsor lima kali, cuaca ekstrem 16 kali. Sementara itu gempa bumi terjadi sebanyak satu kali, dan gelombang pasang dan abrasi dua kali.

"Dari dampak bencana alam tersebut menimbulkan delapan orang meninggal dunia, hilang empat jiwa, dan mengungsi 93.064 jiwa," ujar Abdul.

Abdul melanjutkan tren bencana alam pada periode ini merupakan hidrometeorologi basah, yang dipicu oleh cuaca ekstrem, angin kencang dan hujan deras. Dengan demikian, ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana alam yang diprediksi masih terus berlangsung hingga periode Nataru. (law-justice)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo dianggap tidak memahami arti dari kata politik identitas, lantaran lingkungannya yang breafing dengan cara yang buruk.

Hal itu disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam video yang diunggah di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club (ILC) berjudul "Rocky Gerung: Di Kepala Jokowi Politik Identitas Identik Dengan Islam" yang diunggah pada Minggu (25/12).

Dalam video ini, Rocky menyoroti pernyataan Presiden Jokowi yang menilai bahwa politik identitas berbahaya karena akan ada orang yang memanfaatkannya.

"Ini sudah insinuasi, siapa yang akan memanfaatkan? Tentara? Aidit? Siapa? Jadi, istilah itu saja, sudah menimbulkan kecemasan, siapa? China? Amerika?" ujar Rocky seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (25/12).

Pernyataan Jokowi itu kata Rocky, dianggap pernyataan seorang politisi, bukan sebagai negarawan meskipun berbicara dalam forum negara.

"Karena dia menakutkan sesuatu yang dia juga gak tahu itu apa itu, akan diporakporandakan, akan ada yang menyusup segala macam, siapa?" kata Rocky.

Selanjutnya, Rocky mengulas soal kata identitas seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Kata identitas menurut Rocky, dalam bahas Yunani artinya adalah orang yang sudah mati. Karena kata Rocky, cuma orang mati yang bisa diidentifikasi.

"Pak Jokowi dengar doang politik identitas, di dalam kepalanya Islam, selesai. Karena nggak paham itu. Yang salah bukan Pak Jokowi, lingkungannya yang breaf dengan cara yang buruk. Itu akibatnya kalau bergaul dengan orang dungu," pungkas Rocky. **

SANCAnews.id – Pemilu 2024 nanti dianggap didesain untuk menghasilkan orang yang tidak berpikir, dan orang yang hanya menagih amplop. Hal itu dikarenakan Presiden Joko Widodo melarang adanya pembahasan politik di kampus, serta larangan berbicara politik di rumah ibadah.

Begitu yang disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam video yang diunggah di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club (ILC) berjudul "Rocky Gerung: Di Kepala Jokowi Politik Identitas Identik Dengan Islam" yang diunggah pada Minggu (25/12).

Rocky mengatakan, Presiden Jokowi dianggap tidak tahu masa lalu dan tidak tahu masa depan. Rocky pun mengulas soal masa depan dan menyoroti pernyataan Presiden Jokowi soal pemilu yang bermutu.

"Bagaimana pemilu bisa bermutu? Ada pertengkaran pikiran di dalam kampanye, itu intinya tuh. Seorang pemimpin, dia harus mampu untuk menghasilkan konsep yang visioner," ujar Rocky seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (25/12).

Konsep visioner kata Rocky, dimungkinkan dihasilkan di perguruan tinggi dengan adanya "pertengkaran" di kampus.

"Tetapi, kata Pak Jokowi, jangan bawa politik ke kampus. Dia nggak ngerti masa depan artinya. Masa depan itu adalah gagasan, pikiran. Kampus dilarang untuk memperdebatkan politik, lalu di mana kualitas perdebatan itu? Nggak ada," kata Rocky.

Selain itu kata Rocky, seseorang tidak cukup hanya dengan intelektualitas, akan tetapi juga harus punya moralitas. Untuk menguji moralitas itu kata Rocky, hanya bisa dilakukan di rumah ibadah.

"Tapi nggak boleh menguji presiden di rumah ibadah. Jadi, Pak Jokowi mau bilang, pemimpin ke depan itu nggak perlu intelektualitas, nggak perlu moralitas, cukup elektabilitas, nah itu urusannya Qodari, survei aja. Jadi, pemimpin kita hasil survei, bukan hasil pertengkaran akademis, bukan hasil morality," jelas Rocky.

Dengan demikian, Rocky menganggap bahwa, pemilu nantinya dipastikan tidak bermutu karena hal tersebut. Apalagi, massa kampanye nantinya hanya sekitar 75 hari, yang membuat setiap partai hanya memiliki waktu 4,5 hari untuk berkampanye.

"Apa yang mau diharapkan dari pertukaran pikiran selama 4,5 hari? Yang diharapkan adalah amplop, rakyat nunggu amplop. Jadi, pemilu ini didesain untuk menghasilkan orang yang tidak berpikir, dan orang yang hanya menagih amplop. Itu intinya," pungkas Rocky. (*)