SANCAnews.id

SANCAnews.id – Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jawa Barat (Jabar) sebagai provinsi dengan frekuensi kejadian bencana alam tertinggi di Indonesia yakni 814 bencana yang dilaporkan selama periode 2022.

Selain Jabar, terdapat provinsi lainnya seperti Jawa Tengah dengan 474 kejadian bencana alam. Disusul Jawa Timur 393 bencana, Aceh 221 bencana, hingga Sulawesi Selatan dengan 131 kejadian bencana sepanjang tahun ini.

"Provinsi Jabar dan Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan kejadian bencana paling tinggi sepanjang tahun 2022," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam acara daring yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Senin (26/12).

Abdul juga menyampaikan bahwa Kabupaten Bogor di Jawa Barat menjadi daerah dengan frekuensi bencana hidrometeorologi paling tinggi di Indonesia. Dalam rentang 2012-2022 misalnya, Kabupaten Bogor mengalami 181 kejadian bencana banjir.

Melihat kondisi itu, Abdul meminta agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk sama-sama melihat kondisi lingkungan, kesiapsiagaan masyarakat, serta ketangguhan berbasis desa dan keluarga.

"Sepanjang 2022 jumlah korban meninggal dan kerusakan rumah tertinggi juga berada di Provinsi Jabar. Sedangkan untuk jumlah korban menderita dan mengungsi tercatat yang tertinggi adalah di Provinsi Jawa Tengah," kata dia.

Lebih lanjut, Abdul juga melaporkan sebanyak 49 kejadian bencana alam terjadi di Indonesia sepanjang periode sepekan yakni 19-25 Desember 2022. Ia menyebut kejadian bencana alam yang mendominasi adalah cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor.

Rinciannya, bencana banjir terjadi sebanyak 25 kali, tanah longsor lima kali, cuaca ekstrem 16 kali. Sementara itu gempa bumi terjadi sebanyak satu kali, dan gelombang pasang dan abrasi dua kali.

"Dari dampak bencana alam tersebut menimbulkan delapan orang meninggal dunia, hilang empat jiwa, dan mengungsi 93.064 jiwa," ujar Abdul.

Abdul melanjutkan tren bencana alam pada periode ini merupakan hidrometeorologi basah, yang dipicu oleh cuaca ekstrem, angin kencang dan hujan deras. Dengan demikian, ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana alam yang diprediksi masih terus berlangsung hingga periode Nataru. (law-justice)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo dianggap tidak memahami arti dari kata politik identitas, lantaran lingkungannya yang breafing dengan cara yang buruk.

Hal itu disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam video yang diunggah di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club (ILC) berjudul "Rocky Gerung: Di Kepala Jokowi Politik Identitas Identik Dengan Islam" yang diunggah pada Minggu (25/12).

Dalam video ini, Rocky menyoroti pernyataan Presiden Jokowi yang menilai bahwa politik identitas berbahaya karena akan ada orang yang memanfaatkannya.

"Ini sudah insinuasi, siapa yang akan memanfaatkan? Tentara? Aidit? Siapa? Jadi, istilah itu saja, sudah menimbulkan kecemasan, siapa? China? Amerika?" ujar Rocky seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (25/12).

Pernyataan Jokowi itu kata Rocky, dianggap pernyataan seorang politisi, bukan sebagai negarawan meskipun berbicara dalam forum negara.

"Karena dia menakutkan sesuatu yang dia juga gak tahu itu apa itu, akan diporakporandakan, akan ada yang menyusup segala macam, siapa?" kata Rocky.

Selanjutnya, Rocky mengulas soal kata identitas seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Kata identitas menurut Rocky, dalam bahas Yunani artinya adalah orang yang sudah mati. Karena kata Rocky, cuma orang mati yang bisa diidentifikasi.

"Pak Jokowi dengar doang politik identitas, di dalam kepalanya Islam, selesai. Karena nggak paham itu. Yang salah bukan Pak Jokowi, lingkungannya yang breaf dengan cara yang buruk. Itu akibatnya kalau bergaul dengan orang dungu," pungkas Rocky. **

SANCAnews.id – Pemilu 2024 nanti dianggap didesain untuk menghasilkan orang yang tidak berpikir, dan orang yang hanya menagih amplop. Hal itu dikarenakan Presiden Joko Widodo melarang adanya pembahasan politik di kampus, serta larangan berbicara politik di rumah ibadah.

Begitu yang disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam video yang diunggah di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club (ILC) berjudul "Rocky Gerung: Di Kepala Jokowi Politik Identitas Identik Dengan Islam" yang diunggah pada Minggu (25/12).

Rocky mengatakan, Presiden Jokowi dianggap tidak tahu masa lalu dan tidak tahu masa depan. Rocky pun mengulas soal masa depan dan menyoroti pernyataan Presiden Jokowi soal pemilu yang bermutu.

"Bagaimana pemilu bisa bermutu? Ada pertengkaran pikiran di dalam kampanye, itu intinya tuh. Seorang pemimpin, dia harus mampu untuk menghasilkan konsep yang visioner," ujar Rocky seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (25/12).

Konsep visioner kata Rocky, dimungkinkan dihasilkan di perguruan tinggi dengan adanya "pertengkaran" di kampus.

"Tetapi, kata Pak Jokowi, jangan bawa politik ke kampus. Dia nggak ngerti masa depan artinya. Masa depan itu adalah gagasan, pikiran. Kampus dilarang untuk memperdebatkan politik, lalu di mana kualitas perdebatan itu? Nggak ada," kata Rocky.

Selain itu kata Rocky, seseorang tidak cukup hanya dengan intelektualitas, akan tetapi juga harus punya moralitas. Untuk menguji moralitas itu kata Rocky, hanya bisa dilakukan di rumah ibadah.

"Tapi nggak boleh menguji presiden di rumah ibadah. Jadi, Pak Jokowi mau bilang, pemimpin ke depan itu nggak perlu intelektualitas, nggak perlu moralitas, cukup elektabilitas, nah itu urusannya Qodari, survei aja. Jadi, pemimpin kita hasil survei, bukan hasil pertengkaran akademis, bukan hasil morality," jelas Rocky.

Dengan demikian, Rocky menganggap bahwa, pemilu nantinya dipastikan tidak bermutu karena hal tersebut. Apalagi, massa kampanye nantinya hanya sekitar 75 hari, yang membuat setiap partai hanya memiliki waktu 4,5 hari untuk berkampanye.

"Apa yang mau diharapkan dari pertukaran pikiran selama 4,5 hari? Yang diharapkan adalah amplop, rakyat nunggu amplop. Jadi, pemilu ini didesain untuk menghasilkan orang yang tidak berpikir, dan orang yang hanya menagih amplop. Itu intinya," pungkas Rocky. (*)

SANCAnews.id – Tidak ada alasan kuat bagi Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle saat ini, sekalipun survei menyatakan 60 persen lebih responden menginginkan adanya perombakan kabinet.

Jika perombakan tetap dilakukan, maka bisa dipastikan bahwa reshuffle kabinet dilakukan atas dasar keinginan politik Jokowi semata. Salah satunya untuk mendepak Partai Nasdem yang telah mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Begitu hasil pengamatan dari analis politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/12).

“Bila ada reshuflle, bisa jadi bertujuan untuk mendepak menteri dari Nasdem. Kalau itu tujuannya, bisa saja ekskalasi suhu politik akan meningkat. Sebab, Nasdem yang merasa berkeringat menjadikan Jokowi presiden, akan gerah karena didepak tanpa dasar,” tegasnya.

Dengan mendepak Nasdem, Jokowi akan dikenal sebagai presiden yang kacang lupa kulit.  Tudingan seperti itu tentu tidak mengenakan bagi sosok yang masih mengedepankan etika politik.

Oleh karena itu, Jamiluddin meminta Presiden Joko Widodo jika akan mendepak menteri dari kabinet, khususnya sari Nasdem, seyogyanya ada dasar yang rasional.

"Hal itu tentu tidak mudah. Semoga Jokowi tidak ceroboh dan mengedepankan politik pragmatis. Hal itu akan menjauhkan Jokowi dari sosok negarawan,” tutupnya. (*)

SANCAnews.id – Wacana perombakan atau reshuffle kabinet di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin tidak berdampak signifikan terhadap kinerja pemerintah.

“Menurut saya manfaatnya gak ada, ini cuma agenda presiden aja. Sebab, sudah tinggal setahun,” kata Founder Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu di Jakarta, Senin (26/12).

Alih-alih pembenahan kerja pemerintah, reshuffle di akhir pemerintahan justru akan terkesan hanya cara mengakomodir kepentingan politik Jokowi di 2024.

“Mau mengakomodasi persoalan atau mengakomodasi politik, strategi kebijakan kan terserah dia (presiden). Dia yang bisa, dia yang mau. Jadi boleh-boleh saja,” demikian Hensat, sapaan Hendri Satrio.

Presiden Jokowi memberi sinyal akan melakukan reshuffle kabinet sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024. Mantan Walikota Solo itu merespons singkat survei Charta Politika Indonesia yang menyebut mayoritas warga setuju ada reshuffle kabinet.

"Mungkin (reshuffle kabinet). Ya nanti," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Kabupaten Bogor, Jumat (23/12). (*)