SANCAnews.id

SANCAnews.id – Tidak ada alasan kuat bagi Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle saat ini, sekalipun survei menyatakan 60 persen lebih responden menginginkan adanya perombakan kabinet.

Jika perombakan tetap dilakukan, maka bisa dipastikan bahwa reshuffle kabinet dilakukan atas dasar keinginan politik Jokowi semata. Salah satunya untuk mendepak Partai Nasdem yang telah mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Begitu hasil pengamatan dari analis politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/12).

“Bila ada reshuflle, bisa jadi bertujuan untuk mendepak menteri dari Nasdem. Kalau itu tujuannya, bisa saja ekskalasi suhu politik akan meningkat. Sebab, Nasdem yang merasa berkeringat menjadikan Jokowi presiden, akan gerah karena didepak tanpa dasar,” tegasnya.

Dengan mendepak Nasdem, Jokowi akan dikenal sebagai presiden yang kacang lupa kulit.  Tudingan seperti itu tentu tidak mengenakan bagi sosok yang masih mengedepankan etika politik.

Oleh karena itu, Jamiluddin meminta Presiden Joko Widodo jika akan mendepak menteri dari kabinet, khususnya sari Nasdem, seyogyanya ada dasar yang rasional.

"Hal itu tentu tidak mudah. Semoga Jokowi tidak ceroboh dan mengedepankan politik pragmatis. Hal itu akan menjauhkan Jokowi dari sosok negarawan,” tutupnya. (*)

SANCAnews.id – Wacana perombakan atau reshuffle kabinet di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin tidak berdampak signifikan terhadap kinerja pemerintah.

“Menurut saya manfaatnya gak ada, ini cuma agenda presiden aja. Sebab, sudah tinggal setahun,” kata Founder Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu di Jakarta, Senin (26/12).

Alih-alih pembenahan kerja pemerintah, reshuffle di akhir pemerintahan justru akan terkesan hanya cara mengakomodir kepentingan politik Jokowi di 2024.

“Mau mengakomodasi persoalan atau mengakomodasi politik, strategi kebijakan kan terserah dia (presiden). Dia yang bisa, dia yang mau. Jadi boleh-boleh saja,” demikian Hensat, sapaan Hendri Satrio.

Presiden Jokowi memberi sinyal akan melakukan reshuffle kabinet sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024. Mantan Walikota Solo itu merespons singkat survei Charta Politika Indonesia yang menyebut mayoritas warga setuju ada reshuffle kabinet.

"Mungkin (reshuffle kabinet). Ya nanti," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Kabupaten Bogor, Jumat (23/12). (*)

SANCAnews.id – Mobil Esemka dianggap semakin tenggelam hingga ujung tanduk pemerintahan Joko Widodo. Apalagi, Jokowi saat ini lebih menekankan untuk menarik investor mobil asing untuk berinvestasi di Indonesia.

"Esemka makin tenggelam hingga ujung tanduk pemerintahan Jokowi. Gembar-gembor Esemka hanya sebatas wacana Jokowi saja," ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/12).

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, implementasi mobil Esemka nyatanya mentok dan tidak terealisasi sesuai rencana. Hal itu menjadi catatan sendiri oleh publik kepada Jokowi.

Terlebih lagi, Esemka dipopulerkan dan menjadi daya darik publik, meskipun pada akhirnya masyarakat harus masygul dengan tidak terealisasinya Esemka oleh Jokowi.

"Apabila dibandingkan dengan Vietnam yang cendrung silent tidak sesumbar soal mobil listrik, namun justru bisa ekspor sampai ke Amerika. Ini tentu sebuah contoh yang baik bagi Indonesia, daripada banyak koar-koar soal mobil Esemka namun pada akhirnya tidak jelas bagaimana kelanjutannya," katanya.

Saiful pun menilai, Presiden Jokowi saat ini justru lebih menekankan untuk menarik investor mobil asing untuk berinvestasi di Indonesia.

"Jokowi lebih sibuk mengkampanyekan mobil-mobil luar untuk berinvestasi di Indonesia, daripada mengembangkan mobil Esemka yang semakin hari semakin redup keberadaannya," pungkas Saiful. *

SANCAnews.id – Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun menilai bisa saja kalau mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa masuk ke kabinet melalui perombakan atau reshuffle yang kabarnya bakal dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam waktu dekat. Refly menyebut kalau Andika juga memiliki ambisi politik.

Semenjak selesai menuntaskan tugasnya sebagai Panglima TNI, langkah Andika selanjutnya membuat penasaran banyak pihak. Masuk ke jalur politik menjadi salah satu kemungkinan bagi Andika untuk melanjutkan karirnya di luar kedinasan TNI.

"Tentu ya seorang Andika bukan tidak punya ambisi politik, dia punya ambisi politik karena dia juga disebut sebagai salah seorang calon presiden dari Partai Nasdem dan juga banyak yang menjagokannya untuk menjadi Presiden atau minimal Wakil Presiden," kata Refly melansir WartaEkonomi--Jaringan Suara.com, Senin (26/12/2022).

"Nah, kemudian apakah Jokowi akan berkenan untuk mengambil Andika sebagai barisan atau tidak nanti kita akan lihat," sambungnya.

Refly yakin kalau Jokowi akan memperhitungkan Andika karena faktor mertuanya yakni eks BIN AM Hendropriyono. Menurutnya, Hendropriyono merupakan loyalis pendukung Jokowi.

"Yang jelas Andika adalah menantu dari Hendropriyono dan kita tahu Hendropriyono adalah loyalis pendukung Jokowi," tuturnya.

Kendati demikian, Refly juga memperhatikan terkait kekuatan Hendropriyono terhadap keputusan Jokowi.

"Tapi persoalannya apakah Hendro masih kuat di dalam pemerintahan Presiden Jokowi atau tidak." (suara)        

SANCAnews.id – Proses verifikasi partai politik (parpol) untuk menjadi peserta Pemilu 2024 diduga penuh dengan kecurangan, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten pada Senin (26/12).

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Prima Banten, Rizki Arifianto mengatakan, aksi unjuk yang digelar di KPU Banten di Jalan Syekh Moh. Nawawi Albantani nomor 7A, Kota Serang, Banten. Dikatakan Rizki, aksi dilakukan setelah mencuatnya dugaan kecurangan dan manipulasi data dalam proses verifikasi administrasi hingga verifikasi faktual partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024.

Rizki menilai, Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang digadang-gadang dapat mempermudah tahapan penyelenggaraan pemilu justru dianggap sangat tertutup dan cenderung menimbulkan kecurangan yang terstruktur.

Bahkan kata Rizki, penggunaan Sipol dan proses verifikasi parpol yang tidak transparan bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang tertuang dalam UU 7/2017 tentang Pemilu yang mengharuskan pemilu dilakukan dengan prinsip akuntabel, professional, efektif dan efisien.

"Kanal buatan KPU yang dinamakan Sipol itu sangat tertutup bagi publik dan bertentangan dengan UU 7/2017, jika demikian besar kemungkinan akan terjadi kecurangan dan manipulasi data partai politik oleh KPU," ujar Rizki kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (25/12).

Rizki menuding, ketidaklolosan Prima dalam proses verifikasi administrasi berkaitan erat dengan kecurangan tersebut. Rizki menjelaskan, Prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) verifikasi administrasi perbaikan secara nasional oleh KPU, ketika Prima Papua dianggap memiliki kekurangan 100 dokumen keanggotaan.

Padahal kata Rizki, Prima di Provinsi Papua sudah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) verifikasi administrasi perbaikan oleh KPUD di enam Kabupaten/Kota. Namun, hasil Keputusan KPU RI 12/PL.01.1-Pu/05/2022 pada 18 November 2022 menyatakan Prima TMS.

"Kecurangan oleh KPU dapat kita lihat ketika Prima dinyatakan TMS secara nasional karena Provinsi Papua kekurangan dokumen keanggotaan di enam Kabupaten/Kota, yang padahal KPUD terkait menyatakan Prima di sana telah memenuhi Syarat," katanya.

Oleh sebab itu, atas adanya dugaan kecurangan dan manipulasi data yang telah dilakukan KPU tersebut, Rizki meminta agar proses tahapan pemilu dihentikan sementara. Ia juga mendesak agar KPU diaudit dan data partai politik di dalam SIPOL dibuka seluas-luasnya kepada rakyat.

"Kita menuntut agar proses pemilu yang sedang dilaksanakan untuk segera dihentikan sementara, kemudian lakukan audit secara besar-besaran kepada KPU, dan meminta agar KPU transparansi data partai politik kepada rakyat," pungkasnya. (*)