SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pengacara Kamaruddin Simanjuntak dilaporkan terkait ucapan 'polisi mengabdi ke mafia'. Pengacara yang menangani kasus kematian Brigadir J itu mengaku pihak yang melaporkannya ke polisi adalah orang suruhan Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

Kecurigaan ini diungkapkan oleh Kamaruddin Simanjuntak setelah mengetahui kuasa hukum Ferdy Sambo mengirimkan pesan ke artis Uya Kuya. Pesan ini pun menurut Kamaruddin Simanjuntak berisi provokasi hingga foto dirinya.

"(Saya dilaporkan oleh) Sambo dan kawan-kawan, dan/atau suruhannya," kata Kamaruddin saat dihubungi, Jumat (23/12/2022).

"Terbukti, terbukti hari ini ada namanya Arman Hanis (pengacara Fery Sambo) mengirim WhatsApp kepada Uya Kuya, memprovokasi Uya Kuya, supaya hati-hati mengirim narasumber."

"Jadi sambil mengirim foto saya ke Uya Kuya. Itu saya sudah dapat screenshot-nya."

"Jadi artinya pelakunya nggak jauh-jauh dari situ, tetapi mereka meminjam nama ormas-ormas, kan begitu," ucapnya.

Kamaruddin lagi-lagi mengklaim telah mendapat informasi intelijen bahkan sejak menjadi kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J yang tewas dalam kasus pembunuhan berencana Sambo cs.

Bahkan, informasi yang dia terima jika Ferdy Sambo sudah lama menginginkan jika dirinya dipenjara sehingga mencari-cari kesalahan.

"Kemudian berdasarkan laporan intelijen kepada saya di bulan Agustus-September, dia bilang 'hati-hati Bang, mereka sedang dicari ormas-ormas yang mau diperalat untuk melapor Abang', kan begitu," ungkapnya.

Meski begitu, Kamaruddin mengaku tidak mempermasalahkan soal adanya laporan terhadap dirinya itu.

"Silakan saja melapor, semua orang berhak melapor," ungkapnya.              

Sebelumnya, Pengacara Kamaruddin Simanjuntak rencananya bakal dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait ucapan 'Polri Mengabdi ke mafia', Kamis (22/12/2022). Laporan tersebut akan dilakukan oleh Gerakan Rakyat Anti Hoaks (GERAH) sekira pukul 13.00 WIB.

"Iya (buat laporan), terkait perkataannya bahwa polisi itu rata-rata mengabdi kepada negara cuma satu minggu, tiga minggunya mengabdi kepada mafia," kata Koordinator GERAH, Ustad Julliana saat dihubungi, Kamis (22/12/2022).

Nantinya, Julliana menyebut pihaknya akan membawa sejumlah barang bukti yang akan disertakan dalam laporan tersebut.

"Ada flashdisk berisi video kanal YouTube Uya Kuya TV. keterangan dua saksi dan print out sebundel berita online," jelasnya.

Bukan hanya Kamaruddin, Julliana mengatakan pihaknya juga akan melaporkan artis Uya Kuya selaku pemilik channel Youtube yang berisi konten uncapan Kamaruddin tersebut.

"Iya, Uya Kuya juga (dilaporkan)," tuturnya.

Laporan itu sendiri sudah diterima oleh pihak kepolisian. Namun, akhirnya laporan diterima bukan di Polda Metro Jaya melainkan di Polres Metro Jakarta Selatan dengan nomor LP/5020/XII/2022/RJS tertanggal 22 Desember 2022.

Dalam laporan tersebut, Kamaruddin dan Uya Kuya dipersangkakan pasal 28 (2) juncto pasal 45 (2) UU ITE pasal 14, 15 UU No. 1 tahun 1946 juncto pasal 207 KUHP soal penyebaran berita hoaks melalui media sosial. Saat ini, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan tengah mempelajari laporan tersebut.

Ucapan Kamaruddin Simanjuntak soal Polisi Mengabdi ke Mafia

Untuk diketahui, Pengacara keluarga Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J), Kamaruddin Simanjuntak kembali melontarkan pernyataan menohok untuk Kepolisian Republik Indonesia.

Menurut dia, rata-rata kepolisian di negara ini cukup buruk karena melakukan perbuatan mengabdi kepada mafia.

"Kalau jujur, memang polisi di mana-mana rata-rata melakukan perbuatan itu kok (mengabdi kepada mafia)," kata Kamaruddin Simanjuntak seperti dilihat dari kanal YouTube Uya Kuya TV pada Jumat, 9 Desember 2022.

Maksudnya, kata dia, polisi mengabdi kepada negara tidak satu bulan penuh. Tetapi polisi dibagi waktunya itu dengan mengabdi ke mafia.

"Maksudnya begini loh, polisi itu rata-rata mengabdi kepada negara cuma seminggu. 3 minggu itulah mengabdi kepada mafia. Kita jujur ajalah, enggak usah hidup munafik. Makanya polisi banyak hartanya rata-rata,” ujarnya.

Nah, Kamaruddin menyebut sebagian polisi yang memiliki hartanya hingga ratusan miliar bahkan triliunan rupiah itu hasil pengabdiannya kepada mafia.

Sebab, kata dia, dari mana uang polisi jika sampai ratusan miliar seperti itu. Misalnya, Kamaruddin mengaku pernah menemukan polisi berpangkat perwira menengah (pamen) sawitnya sudah 500 hektar dan uangnya Rp 400 miliar. AMenurut dia, polisi itu kerjanya di Satuan Kerja Reserse.

"Ini kan ajaib. Jadi kita tidak bisa hidup munafik. Makanya rata-rata hartanya puluhan miliar sampai ratusan miliar sampai triliunan."

"Pertanyaanya kalau dia tidak mengabdi kepada mafia, dari mana itu uang puluhan miliar, ratusan miliar hingga triliunan. Apalagi ada daftar rekening gendut kan gitu ya. Jadi, pertanyaannya mau enggak memperbaiki negara ini itu dulu," katanya. (tribunnews)

SANCAnews.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara terkait penangkapan Kapolda Jawa Timur, Irjen Teddy Minahasa. Dari hasil pemeriksaan Irjen Teddy Minahasa dinyatakan positif narkoba.

Diduga Irjen Teddy Minahasa tak hanya mengonsumsi tetapi juga menjual barang terlarang tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kapolri saat menggelar konferensi pers pada Jumat (14/10/2022).

Kapolri menyebut, Teddy dinyatakan positif narkoba seusai menjalani tes urine, darah dan rambut. "Ya (Irjen Teddy Minahasa positif narkoba). Dari urine, darah, rambut pakai laboratorium," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, dikutip Sabtu (24/12/2022).

Namun, ia dinyatakan positif narkoba saat menjalani pemeriksaan urine di tempat yang lain. Sementara penangkapan Irjen Teddy Minahasa berawal dari pengungkapan kasus Narkoba yang dilakukan Polda Metro Jaya. Pihaknya berhasil mengamankan tiga orang warga.

"Beberapa hari yang lalu Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap Narkoba. Berawal dari laporan masyarakat. Kemudian saat itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil," kata Kapolri dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/10/2022).

Setelah penangkapan tersebut, kemudian Polda Metro Jaya melakukan pengembangan. Akhirnya mengarah kepada seorang anggota polisi berpangkat Bripka dan anggota polisi berpangkat Kompol dengan jabatan Kapolsek.

"Atas dasar tersebut memintya untuk terus dikembangkan dan kemudian berkembang kepada seorang pengedar dan kemudian mengarah kepada personel oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP mantan Kapolres Bukit Tinggi," tutur Kapolri.

Dari situ kemudian penyidik melihat ada keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran Narkoba tersebut.

"Atas dasar hal tersebut kemarin saya minta Kadiv Propam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen TM," ujarnya.

Saat ini Irjen Teddy Minahasa sudah ditempakan di tempat khusus guna melakukan proses hukum lebih lanjut.

"Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Irjen TM diputuskan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus," katanya. (law-justice)

SANCAnews.id – Pertemuan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu lalu (21/12) diharapkan menjadi pertanda baik.

Sabab, PKS dan Demokrat bersama Partai Nasdem, adalah tiga partai yang selama ini intens berkomunikasi untuk pencalonan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.

“Dalam interaksi selama ini memang sering bertiga, sering juga bilateral antara dua partai,” kata mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, yang menjadi utusan Anies Baswedan di Koalisi Perubahan dalam keterangannya, Sabtu (24/12).

Sudirman Said menyampaikan, pembahasan dalam tim kecil dari tiga partai di Koalisi Perubahan tentu akan disampaikan secara lebih khusus kepada pimpinan partai.

“Hasil-hasil yang selama ini dibahas dalam tim kecil tiga partai, pasti dikomunikasikan kepada Pimpinan Tertinggi,” katanya.

Menurut Sudirman Said, apabila pimpinan tertinggi partai mulai membuka komunikasi, dalam hal ini SBY dan Salim Segaf, tentu bisa diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang penting, terutama untuk makin memperkuat pencalonan Anies Baswedan.

“Bila para pimpinan tertinggi partai mulai membuka komunikasi, kita boleh berharap akan ada keputusan penting,” ujarnya.

“Saya yakin, pertemuan antara Presiden SBY dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Al Jufri akan memperkuat arah menuju koalisi. Keduanya sahabat lama yang pernah satu tim dalam pemerintahan,” imbuhnya. (rmol)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo belum lama ini curhat soal dinamika Pemilu 2024 yang dialami partai politik dalam membangun koalisi.

Presiden Jokowi mengatakan, dinamika koalisi partai politik yang masih terbangun kerap dikait-kaitkan dengan dirinya. Bahkan presiden merasa menjadi kambing hitam.

"Yang saya takutkan nanti, kalau ada yang gagal koalisi, nanti yang dituduh istana lagi. Padahal kita enggak ngerti koalisi antarpartai, antarketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu mengambinghitamkan, menuduh presiden, istana, (menuduh) Jokowi," kata Presiden Jokowi saat sambutan di HUT Partai Hanura, Rabu (21/12).

Video pidato Presiden Jokowi ini kembali viral di media sosial dan menuai reaksi warganet. Tak sedikit pihak mengatakan, apa yang disampaikan Presiden Jokowi terlalu berlebihan.

"Presiden kok ganjen amat gini sich? Kek ayam mau bertelor, ributnya sekampung! Kalem dikit napa," cuit akun Twitter King Purwa, dikutip redaksi, Sabtu (24/12).

Warganet lain menilai ragu dengan pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi. Seperti dikatakan akun Twitter Khatib Latif, ia tak yakin seorang Presiden Jokowi memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan partai politik, apalagi presiden bukan elite partai. 

"Saya salah seorang yang tidak percaya Jokowi punya kapasitas untuk batalkan apa pun kegiatan politik di Indonesia. Ngomong lima menit saja tanpa teks langsung belepotan," sambung akun Khatib. (rmol)

SANCAnews.id – Wacana perpanjangan masa jabatan presiden masih bergulir hingga saat ini.  Hal itu membuat geram berbagai pihak.

Salah satunya Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said juga ikut mengkritisi isu wacana tersebut. Sudirman menyebut perilaku elite Indonesia hari ini meresahkan.

Dia menilai, tindakan para pejabat tidak patut dilakukan. "Elite perilakunya meresahkan, nanti kita tanya secara hukum apakah boleh, mungkin boleh tapi apakah patut? nanti kita tanya,” ujar Sudirman Said dalam diskusi bertajuk 'Merangkum 2022, Menyambut 2023' di Jakarta Pusat, Minggu (18/12/2022).

Kemudian dia menyinggung soal pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo yang baru-baru ini kembali membahas wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut dia, secara terang-terangan hal tersebut memang tidak dilarang oleh hukum. Namun dia mempertanyakan kepatutan pernyataan tersebut yang dilontarkan oleh seorang pemangku kebijakan.

"Ketua MPR mengatakan ini kan sekedar memancing pemikiran, emang enggak dilarang hukum, tapi apakah patut menyatakan begitu? itu kan hal-hal yang membuat masyarakat menjadi bingung," ungkap Sudirman Said.

Lebih lanjut, dia juga menyoroti terkait aturan yang membatasi calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, para pejabat publik haruslah menekankan pada segi etik, alih-alih mengedepankan segi legalistif atau hukum.

"Pertanyaannya begini, kita mau hidup dalam ukuran boleh tidak boleh atau legalistif atau patut tidak patut?" katanya.

Dia menuturkan pernyataan tersebut yang dilontarkan oleh seorang pemimpin legislatif tak pantas dan dapat menimbulkan bahaya besar.

"Ada bahaya besar kalau para pejabat publik pemimpin publik figur itu hidup di taraf legalistif, kalau top management dimana pun, berfikir legalistif dia bisa buat hukum untuk dirinya sendiri," pungkasnya. (tvone)