SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara terkait penangkapan Kapolda Jawa Timur, Irjen Teddy Minahasa. Dari hasil pemeriksaan Irjen Teddy Minahasa dinyatakan positif narkoba.

Diduga Irjen Teddy Minahasa tak hanya mengonsumsi tetapi juga menjual barang terlarang tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kapolri saat menggelar konferensi pers pada Jumat (14/10/2022).

Kapolri menyebut, Teddy dinyatakan positif narkoba seusai menjalani tes urine, darah dan rambut. "Ya (Irjen Teddy Minahasa positif narkoba). Dari urine, darah, rambut pakai laboratorium," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, dikutip Sabtu (24/12/2022).

Namun, ia dinyatakan positif narkoba saat menjalani pemeriksaan urine di tempat yang lain. Sementara penangkapan Irjen Teddy Minahasa berawal dari pengungkapan kasus Narkoba yang dilakukan Polda Metro Jaya. Pihaknya berhasil mengamankan tiga orang warga.

"Beberapa hari yang lalu Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap Narkoba. Berawal dari laporan masyarakat. Kemudian saat itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil," kata Kapolri dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/10/2022).

Setelah penangkapan tersebut, kemudian Polda Metro Jaya melakukan pengembangan. Akhirnya mengarah kepada seorang anggota polisi berpangkat Bripka dan anggota polisi berpangkat Kompol dengan jabatan Kapolsek.

"Atas dasar tersebut memintya untuk terus dikembangkan dan kemudian berkembang kepada seorang pengedar dan kemudian mengarah kepada personel oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP mantan Kapolres Bukit Tinggi," tutur Kapolri.

Dari situ kemudian penyidik melihat ada keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran Narkoba tersebut.

"Atas dasar hal tersebut kemarin saya minta Kadiv Propam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen TM," ujarnya.

Saat ini Irjen Teddy Minahasa sudah ditempakan di tempat khusus guna melakukan proses hukum lebih lanjut.

"Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Irjen TM diputuskan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus," katanya. (law-justice)

SANCAnews.id – Pertemuan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu lalu (21/12) diharapkan menjadi pertanda baik.

Sabab, PKS dan Demokrat bersama Partai Nasdem, adalah tiga partai yang selama ini intens berkomunikasi untuk pencalonan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.

“Dalam interaksi selama ini memang sering bertiga, sering juga bilateral antara dua partai,” kata mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, yang menjadi utusan Anies Baswedan di Koalisi Perubahan dalam keterangannya, Sabtu (24/12).

Sudirman Said menyampaikan, pembahasan dalam tim kecil dari tiga partai di Koalisi Perubahan tentu akan disampaikan secara lebih khusus kepada pimpinan partai.

“Hasil-hasil yang selama ini dibahas dalam tim kecil tiga partai, pasti dikomunikasikan kepada Pimpinan Tertinggi,” katanya.

Menurut Sudirman Said, apabila pimpinan tertinggi partai mulai membuka komunikasi, dalam hal ini SBY dan Salim Segaf, tentu bisa diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang penting, terutama untuk makin memperkuat pencalonan Anies Baswedan.

“Bila para pimpinan tertinggi partai mulai membuka komunikasi, kita boleh berharap akan ada keputusan penting,” ujarnya.

“Saya yakin, pertemuan antara Presiden SBY dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Al Jufri akan memperkuat arah menuju koalisi. Keduanya sahabat lama yang pernah satu tim dalam pemerintahan,” imbuhnya. (rmol)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo belum lama ini curhat soal dinamika Pemilu 2024 yang dialami partai politik dalam membangun koalisi.

Presiden Jokowi mengatakan, dinamika koalisi partai politik yang masih terbangun kerap dikait-kaitkan dengan dirinya. Bahkan presiden merasa menjadi kambing hitam.

"Yang saya takutkan nanti, kalau ada yang gagal koalisi, nanti yang dituduh istana lagi. Padahal kita enggak ngerti koalisi antarpartai, antarketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu mengambinghitamkan, menuduh presiden, istana, (menuduh) Jokowi," kata Presiden Jokowi saat sambutan di HUT Partai Hanura, Rabu (21/12).

Video pidato Presiden Jokowi ini kembali viral di media sosial dan menuai reaksi warganet. Tak sedikit pihak mengatakan, apa yang disampaikan Presiden Jokowi terlalu berlebihan.

"Presiden kok ganjen amat gini sich? Kek ayam mau bertelor, ributnya sekampung! Kalem dikit napa," cuit akun Twitter King Purwa, dikutip redaksi, Sabtu (24/12).

Warganet lain menilai ragu dengan pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi. Seperti dikatakan akun Twitter Khatib Latif, ia tak yakin seorang Presiden Jokowi memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan partai politik, apalagi presiden bukan elite partai. 

"Saya salah seorang yang tidak percaya Jokowi punya kapasitas untuk batalkan apa pun kegiatan politik di Indonesia. Ngomong lima menit saja tanpa teks langsung belepotan," sambung akun Khatib. (rmol)

SANCAnews.id – Wacana perpanjangan masa jabatan presiden masih bergulir hingga saat ini.  Hal itu membuat geram berbagai pihak.

Salah satunya Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said juga ikut mengkritisi isu wacana tersebut. Sudirman menyebut perilaku elite Indonesia hari ini meresahkan.

Dia menilai, tindakan para pejabat tidak patut dilakukan. "Elite perilakunya meresahkan, nanti kita tanya secara hukum apakah boleh, mungkin boleh tapi apakah patut? nanti kita tanya,” ujar Sudirman Said dalam diskusi bertajuk 'Merangkum 2022, Menyambut 2023' di Jakarta Pusat, Minggu (18/12/2022).

Kemudian dia menyinggung soal pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo yang baru-baru ini kembali membahas wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut dia, secara terang-terangan hal tersebut memang tidak dilarang oleh hukum. Namun dia mempertanyakan kepatutan pernyataan tersebut yang dilontarkan oleh seorang pemangku kebijakan.

"Ketua MPR mengatakan ini kan sekedar memancing pemikiran, emang enggak dilarang hukum, tapi apakah patut menyatakan begitu? itu kan hal-hal yang membuat masyarakat menjadi bingung," ungkap Sudirman Said.

Lebih lanjut, dia juga menyoroti terkait aturan yang membatasi calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, para pejabat publik haruslah menekankan pada segi etik, alih-alih mengedepankan segi legalistif atau hukum.

"Pertanyaannya begini, kita mau hidup dalam ukuran boleh tidak boleh atau legalistif atau patut tidak patut?" katanya.

Dia menuturkan pernyataan tersebut yang dilontarkan oleh seorang pemimpin legislatif tak pantas dan dapat menimbulkan bahaya besar.

"Ada bahaya besar kalau para pejabat publik pemimpin publik figur itu hidup di taraf legalistif, kalau top management dimana pun, berfikir legalistif dia bisa buat hukum untuk dirinya sendiri," pungkasnya. (tvone)

SANCAnews.id – Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Presiden Jokowi di periode kedua kepemimpinannya yang paling utama adalah menyiapkan agar penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024 berjalan sukses.

Demikian disampaikan peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, di Jakarta, Minggu (18/12/2022). "Pak Jokowi ini sudah dua periode, berniatlah khusnul khotimah. Tupoksi dia adalah bagaimana menyiapkan agar Pemilu 2024 itu sukses. Jadi, bukan merekrut calon presiden; bukan," kata Siti.

 Siti menyebut tugas menyiapkan Pemilu Serentak 2024 berjalan sukses itu termasuk menjaga agar lembaga-lembaga tinggi negara, baik itu MPR, DPR, maupun DPD, tidak memunculkan persepsi ketidakpastian di publik. "Enggak pincang sendiri gitu ya, jadi riuh rendah sendiri," tambahnya.

Oleh karena itu, menurut dia, Jokowi perlu meredam wacana tentang perpanjangan masa jabatan tiga periode hingga usulan penundaan pemilu supaya tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Termasuk juga untuk meningkatkan kepercayaan publik (public trust) kepada Pemerintah. "Nah, ini antara lain yang menurut saya mungkin memang Pemerintah harus merapikan gitu ya, langkah-langkah bagaimana menuju 2024 agar pemilu itu sukses," imbuhnya.

Dia pun menilai dinamika politik pada 2023 akan menentukan kondisi penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang. "Seperti apa 2023 ini akan menentukan banget nantinya, akan seperti apa praktik pemilu serentak kita 2024, karena praktik pemilu-nya tiga pemilu disatukan, pemilu legislatif, pilpres, dan pilkada serentak," jelasnya.

Dinamika politik pada 2022, yang akan segera berakhir, juga akan melandasi dinamika politik tahun 2023. "Politik 2022 sudah mulai hangat komunitas dengan nama relawan dengan caranya sendiri, deklarasi capres," ujarnya.

 Dia juga mewanti-wanti adanya adu domba dengan politik identitas yang dapat membelah masyarakat di tahun politik mendatang. Menurut dia, bahaya laten yang perlu dikhawatirkan sebenarnya justru kesenjangan sosial dan ekonomi.

 Oleh karena itu, dia berharap para elite dan pemimpin politik dapat menjaga stabilitas demi Pemilu 2024 berkualitas dan berkeadaban. (tvone)