SANCAnews.id

SANCAnews.id – Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Presiden Jokowi di periode kedua kepemimpinannya yang paling utama adalah menyiapkan agar penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024 berjalan sukses.

Demikian disampaikan peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, di Jakarta, Minggu (18/12/2022). "Pak Jokowi ini sudah dua periode, berniatlah khusnul khotimah. Tupoksi dia adalah bagaimana menyiapkan agar Pemilu 2024 itu sukses. Jadi, bukan merekrut calon presiden; bukan," kata Siti.

 Siti menyebut tugas menyiapkan Pemilu Serentak 2024 berjalan sukses itu termasuk menjaga agar lembaga-lembaga tinggi negara, baik itu MPR, DPR, maupun DPD, tidak memunculkan persepsi ketidakpastian di publik. "Enggak pincang sendiri gitu ya, jadi riuh rendah sendiri," tambahnya.

Oleh karena itu, menurut dia, Jokowi perlu meredam wacana tentang perpanjangan masa jabatan tiga periode hingga usulan penundaan pemilu supaya tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Termasuk juga untuk meningkatkan kepercayaan publik (public trust) kepada Pemerintah. "Nah, ini antara lain yang menurut saya mungkin memang Pemerintah harus merapikan gitu ya, langkah-langkah bagaimana menuju 2024 agar pemilu itu sukses," imbuhnya.

Dia pun menilai dinamika politik pada 2023 akan menentukan kondisi penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang. "Seperti apa 2023 ini akan menentukan banget nantinya, akan seperti apa praktik pemilu serentak kita 2024, karena praktik pemilu-nya tiga pemilu disatukan, pemilu legislatif, pilpres, dan pilkada serentak," jelasnya.

Dinamika politik pada 2022, yang akan segera berakhir, juga akan melandasi dinamika politik tahun 2023. "Politik 2022 sudah mulai hangat komunitas dengan nama relawan dengan caranya sendiri, deklarasi capres," ujarnya.

 Dia juga mewanti-wanti adanya adu domba dengan politik identitas yang dapat membelah masyarakat di tahun politik mendatang. Menurut dia, bahaya laten yang perlu dikhawatirkan sebenarnya justru kesenjangan sosial dan ekonomi.

 Oleh karena itu, dia berharap para elite dan pemimpin politik dapat menjaga stabilitas demi Pemilu 2024 berkualitas dan berkeadaban. (tvone)

SANCAnews.id – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Puadi menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melanggar kode etik kepemiluan lantaran telah melakukan kampanye terselubung atau mencuri start kampanye ke berbagai daerah.

Merespons hal itu, Analis politik Badan dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menuturkan, Bawaslu harus membuktikan Anies melakukan pelanggaran. Kata Siti Zuhro jika terbukti harus diproses.

Namun demikian, Siti Zuhro berpendapat jika Bawaslu menilai Anies mencuri strat kampanye maka maka Ganjar dan Erick Thohir seharusnya kena dugaan pelanggaran pemilu.

Menurut Siti Zuhro, kalau Anies tidak mengkampanyekan diri dan hanya hadir untuk acara silaturahmi atau mungkin seminar, tidak bisa dikatakan kampanye terselubung.

"Mas Ganjar juga melakukan itu, kena semua nanti. Pak Erick Tohir juga melakukan dengan masa besar,  dan dia menteri. Ini (Anies) pengangguran ini.  Dia (Bawaslu) kalo yang punya tata krama banget, itu aturan main kan siapa pun yang menjabat,” tegas Siti Zuhro di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, Minggu (18/12).

Menurutnya, Bawaslu merupakan orang yang paham akan hukum, tidak boleh asal menuduh bakal calon presiden tertentu melakukan kampanye terselubung, tanpa adanya bukti dan fakta hukum di lapangan.

“Dia (Bawaslu) tahu fakta hukumnya dipasok data-data konkretnya kan gitu. Sehingga tidak sekadar mengira  mengasumsikan itu,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Sebuah lahan seluas 3 ribu meter persegi sudah disiapkan untuk menjadi rumah bagi Presiden Joko Widodo saat menyelesaikan jabatannya pada 2024 mendatang. Lokasinya berada di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah.

Ini merupakan hadiah dari negara setelah Jokowi tuntas menjalankan tugas sebagai Kepala Negara selama 2 periode.

Dilaporkan Kantor Berita RMOLJateng, pemberian rumah bagi presiden di akhir masa jabatannya ini telah diatur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Selain Jokowi, mantan Presiden RI sebelumnya juga mendapatkan hadiah rumah tinggal. Seperti BJ Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, juga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Menurut Bupati Karanganyar, Juliyatmono, informasi lokasi rumah hadiah untuk Jokowi diketahui dari pungutan perolehan hak atas tanah atau bangunan. Berlokasi di Colomadu, Karanganyar, di lahan seluas 3 ribu meter persegi.

"Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dari kepengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tahunya dari BPHT yang beli negara," papar Juliyatmono, Jumat (16/12).

Asal dan status tanah tersebut, menurut Juliyatmono, merupakan tanah perseorangan yang kemudian dibeli oleh negara.

"Untuk proses jual beli sudah selesai tahun ini. BPHTB dari hasil pembelian tanah tersebut sudah masuk ke kas daerah dan nilainya menguntungkan Pemkab Karanganyar," lanjutnya.

Namun, terkait nominal pembelian, orang nomor satu di Karanganyar menolak untuk memberitahukan.

"Lunas sesuai dengan nilai transaksi yang diatur sesuai ketentuan yang ada," jelasnya.

Sementara Camat Colomadu, Sriyono Budi Santoso mengatakan, lokasi calon kediaman Jokowi berada di perbatasan Desa Blulukan dan Gajahan. Namun masih masuk wilayah Gajahan.

"Masih berupa lahan kosong, untuk sekitar 2.000-3.000 meter persegi," pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Safari politik Anies Baswedan yang dilakukan di sejumlah daerah dinilai masih wajar selama diselengarakan oleh kader partai pengusung dan relawan.

Hal demikian disampaikan Koordinator Nasional Amanat Indonesia, Sahrin Hamid merespons pernyataan Bawaslu RI yang menyebut safari politik Anies tidak etis.

“Saya kira itu adalah hal lumrah dan mestinya harus dilakukan untuk meyakinkan daerah bahwa keputusan DPP adalah bukan membeli kucing dalam karung,” kata Sahrin salam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/12).

Sahrin justru menyarankan kepada Bawaslu selaku penyelenggara pemilu bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang masih menyuarakan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Sebab, tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan dan harus on the track.

“Terutama pejabat negara yang dengan sengaja diduga akan berupaya menggagalkan pemilu, yang dimulai dengan cipta kondisi wacana penundaan pemilu,“ tegasnya.

Namun begitu, Sahrin tetap memberikan apresiasi kepada Bawaslu yang bekerja sesuai tupoksinya dan menjalankannya dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, yakni mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum dan tertib.

Hal ini penting bagi penyelenggara pemilu untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber). (*)

SANCAnews.id – Kader Partai Demokrat Yan A Harahap menyinggung seorang pejabat yang memanfaatkan jabatannya untuk kampanye.

Hal itu disampaikannya merespons tudingan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap safari politik Anies Baswedan yang bisa dikategorikan kampanye terselubung.

"Kampanye terselubung itu, pejabat negara yang narok wajahnya di ATM Bank milik negara, bandara dan tempat-tempat fasilitas milik negara," ujarnya lewat cuitan akun Twitter pribadinya, Sabtu (17/12).

Tidak hanya itu, Yan Harahap juga mengungkit beberapa gelagat lainnya dari pejabat yang dimaksud.

"Yang foto-foto sendirian di lokasi bencana, bikin baliho terima kasih untuk dirinya. Yang jalan-jalan seolah-olah dikejar-kejar fans, dan lain-lain," imubuhnya.

Seperti diketahui, Anies dilaporkan ke Bawaslu terkait safari politiknya yang dianggap mencuri start kampanye. Meski demikian, Bawaslu telah menolak laporan tersebut. (populis)