SANCAnews.id

SANCAnews.id – Sosok mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlihat lebih sering melakukan safari politik diberbagai daerah.

Hingga terdapat anggota Bawaslu RI Puadi yang mengatakan safari politik Anies Baswedan tidak etis serta terkesan curi start kampanye.

Mengetahui dengan adanya pandangan anggota Bawaslu tersebut, DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) langsung pasang badan.

Nabil Ahmad Fauzi selaku Ketua Departemen Politik DPP PKS menyatakan jika pernyataan Puadi terkesan aneh serta kotraproduksi.

Terkait safari politik Anies menurutnya Bawaslu RI harusnya perlu mengetahui dan bisa membedakan mana sosialisasi dan mana kampanye.

"Jadi menduga pihak-pihak tertentu yang sedang mensosialisasikan diri atau parpolnya sebagai bentuk curi start kampanye adalah salah kaprah, bahkan cenderung tendensius," kata Nabil kepada wartawan, Jumat (16/12/2022).

Menurut pandangannya, seharusnya Bawaslu bisa mendorong semua elemen masyarakat untuk ikut proaktif dan mensosialisasikan Pemilu 2024 yang akan datang.

Utamnya para elite politik, tokoh nasional dan juga parpol yang dinyatakan menjadi peserta pemilu 2024.

"Jadi berikan ruang yang luas serta dan rambu-rambunya untuk seluruh pihak dapat berperan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jangan malah sebaliknya," kata Nabil.

Sebagai informasi tambahan Komisioner Bawaslu RI Puadi secara tegas meminta semua bakal calon presiden maupun partai politik tidak melakukan kampanye terselubung maupun berkampanye di rumah ibadah.

Imbauan dari bawaslu ini memiliki tujuan guna bisa memastikan jika semua para kontestan diperlakukan adil dan setara, kemudian juga demi menjaga suasana pelaksanaan Pemilu 2022 agar kondisif.

Lebih lanjut Puadi turut memberi himbauan kepada para pejabat negara yang masih aktif agar tidak menyalahgunakan wewenang dan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partai politik maupun calon yang diusung.

Puadi menilai safari politik yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta ini kurang etis sebab dinilai mencuri start kampanye capres.

"Kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang," kata Komisioner Bawaslu Puadi saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/12/2022). (suara)

SANCAnews.id – Loyalis Anies Baswedan, Andi Sinulingga menyoroti pernyataan Bank Indonesia yang menegaskan bahwa pihaknya hanya membantu mencarikan uang yang menjadi mahar pernikahan anak Jokowi bukan mencetak khusus.

Andi Sinulingga pun mempertanyakan apakah rakyat biasa juga bisa dicarikan nomor seri khusus. Hal itu disampaikan Andi Sinulingga dalam akun Twitter pribadinya, pada Jumat 16 Desember 2022.

"Kepada yth, Bank Indonesia, apakah orang biasa bisa di pilihkan nomor seri juga? @bankindonesia," ujar Andi Sinulingga dikutip Newsworthy.

Diketahui, pesta pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo yakni Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono pada 10 Desember 2022 memang sudah usai dan berjalan lancar.

Tapi, pernikahan yang begitu megah dengan pengamanan ribuan pasukan gabungan berikut tamu undangan berjibun itu masih saja menjadi sorotan.

Terbaru adalah viral soal uang mahar Rp 300 ribu yang menjadi perhatian publik. Sebab, tiga lembar Rp 100 ribu itu ternyata bukan uang sembarangan. Kabarnya dicetak khusus oleh Bank Indonesia untuk mahar pernikahan anak orang nomer satu di negeri ini.

Mahar itu berisi kode KSE 10-12-22 atau disebut merujuk nama Kaesang Erina dengan nomor seri tanggal pernikahan.

Ada lagi nomer seri ESG 11-12-96 yang diduga berarti Erina S Gudono, nomor seri tanggal lahir Erina. Terakhir adalah nomer seri KSP 25-12-94 atau Kaesang Pangarep dengan nomor seri tanggal lahir Kaesang. (wartaekonom)

SANCAnews.id – Menko Polhukam Mahfud MD mengaku menerima banyak laporan terkait keterlibatan aparat menjadi beking mafia, beking sosok tertentu termasuk mafia tambang. Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluhkan persoalan ini karena bukan lagi menjadi isu baru di tengah masyarakat. Namun Mahfud tidak membeberkan apa tindak lanjut yang akan dilakukannya menyikapi laporan-laporan tersebut.

Menurut Mahfud, aparat penegak hukum menjadi rikuh jika menerima laporan pidana berkaitan tambang, lantaran seniornya membekingi tambang itu. Padahal seniornya sudah purnawirawan. Soal ini dikeluhkan Mahfud kepada Sesmenko Polhukam Letnan Jenderal TNI Teguh Pudjo Rumekso.

“Kemarin saya tanya kepada Pak Sesmenko, Pak itu tentara kalau sudah pensiun punya kekuatan apa? Kok di laporan saya tuh banyak membeking orang. Membekingi mafia, jenderal inilah, jenderal ini,” kata Mahfud, dalam konferensi pers, Penyampaian Catatan Akhir Tahun Menko Polhukam di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Dia menegaskan praktik beking seperti ini sudah sejak lama terjadi. Atas dasar ini Mahfud meminta Polri untuk berani menyikat aparat yang sudah tidak memiliki pengaruh di satuan namun memagari oknum-oknum yang membuat resah masyarakat. Hanya saja persoalan ini tidak jelas tindak lanjutnya.

Sewaktu menghadiri Rakernas Satgas Saber Pungli, di Jakarta, Selasa (13/12/2022), Mahfud turut mengeluhkan persoalan tingkah laku aparat yang menjadi beking mafia. Bahkan membekingi mafia yang mengambil pungutan kepada masyarakat.

“Saya katakan lho kenapa kita berpura-pura bahwa ini ada beking? Kita ndak bisa selesaikan karena senior yang beking. Kenapa kita pura-pura, mari kita selesaikan ini,” kata Mahfud.

Dia menegaskan pemerintah tengah berupaya memperbaiki tata kelola pertambangan. Namun lagi-lagi Mahfud tidak membeberkan progres tata kelola yang dimaksud, kecuali mengeluhkan maraknya perizinan yang mengakibatkan kerugian negara namun pemerintah tidak bisa berkutik.

Mahfud menyinggung adanya pemberian izin usaha pertambangan dan izin hak pengusahaan hutan (HPH) yang merugikan negara namun tidak bisa disentuh lantaran masa izin belum habis. “Kalau kita langsung cabut gak boleh, itu melanggar hukum sehingga banyak sekali masalah yang dulu dikontrakkan dengan cara kolutif,” paparnya.

Persoalan serupa terjadi dalam kasus PT Freeport yang mengharuskan pemerintah menunggu hingga masa izin habis untuk mengevaluasi perizinan. “Ketika izin habis mau dicabut oleh pemerintah 10 tahun sebelumnya tidak ada yang tahu karena izinnya diperpanjang. Kan kita harus menunggu sampai habis tahun 2016,” tuturnya. (inilah)

SANCAnews.id – Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak meminta kepada para ajudan petinggi Polri supaya diperiksa. Hal ini terkait dengan dugaan jenderal lain yang menyimpan uangnya di rekening milik ajudan.

Kamaruddin menduga bisa jadi ada jenderal lain yang menyimpan uang tersebut atas nama rekening ajudannya. Hal ini disampaikan Kamaruddin berkaca dari kasus Sambo yang menitipkan uang di rekening ajudan. Kamaruddin menduga kemungkinan jenderal lain melakukan hal yang sama.

"Jangan-jangan para jenderal-jenderal lain, para kapolda, Kapolri, Wakapolri, dan lain sebagainya itu juga menyimpan uang yang sama di para ajudan. Ini harus diperiksa semua ajudan-ajudan ini," kata Kamaruddin Simanjuntak dikutip dari kanal Youtube medcom id pada Kamis, 14 Desember 2022.

Sebelumnya, Kamaruddin Simanjuntak mengungkapkan bahwa Brigadir Yosua pernah menjadi orang kepercayaan Ferdy Sambo. 

"Yosua menggantikan Matius (Bripka Matius Marey) yang informasinya tersandung sesuatu yang ada kaitannya dengan 303. Sehingga kepercayaan itu berubah ke Yosua," jelas dia. (viva)

SANCAnews.id – Pernyataan Bupati Meranti Muhammad Adil yang menyebut orang-orang di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis dan setan membuatnya menjadi sorotan.

Ucapan Muhammad Adil tersebut disampaikan saat menghadiri acara rapat koordinasi nasional (rakornas) Optimalisasi Pendapatan Daerah di Pekanbaru pada Kamis (8/12/2022).

Buntutnya, Bupati Adil diminta untuk meminta maaf kepada Kemenkeu, bahkan orang nomor satu di Meranti tersebut mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Namun, Adil mengaku tidak ada menyebut orang Kemenkeu isinya iblis atau setan. Menurutnya, itu adalah pertanyaan dia apakah Kemenkeu itu isinya iblis atau setan.

"Enggak ada saya nyebut-nyebutkan itu. Pertanyaan saya itu kan apakah Kemenkeu itu isinya iblis atas setan," jelas Adil dikutip dari Wartaekonomi.co.id--jaringan Suara.com.

Seolah menegaskan, pengamat politik sekaligus akademisi, Rocky Gerung setuju dengan sikap Bupati Adil.

“Jadi nggak usah paksa Bupati Meranti itu untuk minta maaf karena dia udah dibentuk oleh keadaan dan kalau dia minta maaf dia kehilangan kesempatan sejarah untuk tumbuh sebagai pemimpin,” ujar Rocky Gerung dalam kanal Youtube, Kamis (15/12/22).

Rocky bahkan menyebut langkah kritik yang dilakukan Muhammad Adil selaku Bupati Meranti bagaikan Robin Hood di tengah ketidakadilan.

“Karena sikapnya bisa menunjukkan bagaimana antusias masyarakat  terhadap Meranti itu dan itu menunjukkan bahwa orang sekarang nyari Robin Hood,” kata Rocky.

“Jadi ini Muhammad Adil ini sudah jadi Robin Hood istilahnya, dan semua orang ingin lihat ke arah mana panahnya itu ditancapkan. Karena itu biasanya tanda di situ hasil perampokannya akan dibagi tuh,” tegas dia. (*)