SANCAnews.id

SANCAnews.id – Menko Polhukam Mahfud MD mengaku menerima banyak laporan terkait keterlibatan aparat menjadi beking mafia, beking sosok tertentu termasuk mafia tambang. Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluhkan persoalan ini karena bukan lagi menjadi isu baru di tengah masyarakat. Namun Mahfud tidak membeberkan apa tindak lanjut yang akan dilakukannya menyikapi laporan-laporan tersebut.

Menurut Mahfud, aparat penegak hukum menjadi rikuh jika menerima laporan pidana berkaitan tambang, lantaran seniornya membekingi tambang itu. Padahal seniornya sudah purnawirawan. Soal ini dikeluhkan Mahfud kepada Sesmenko Polhukam Letnan Jenderal TNI Teguh Pudjo Rumekso.

“Kemarin saya tanya kepada Pak Sesmenko, Pak itu tentara kalau sudah pensiun punya kekuatan apa? Kok di laporan saya tuh banyak membeking orang. Membekingi mafia, jenderal inilah, jenderal ini,” kata Mahfud, dalam konferensi pers, Penyampaian Catatan Akhir Tahun Menko Polhukam di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Dia menegaskan praktik beking seperti ini sudah sejak lama terjadi. Atas dasar ini Mahfud meminta Polri untuk berani menyikat aparat yang sudah tidak memiliki pengaruh di satuan namun memagari oknum-oknum yang membuat resah masyarakat. Hanya saja persoalan ini tidak jelas tindak lanjutnya.

Sewaktu menghadiri Rakernas Satgas Saber Pungli, di Jakarta, Selasa (13/12/2022), Mahfud turut mengeluhkan persoalan tingkah laku aparat yang menjadi beking mafia. Bahkan membekingi mafia yang mengambil pungutan kepada masyarakat.

“Saya katakan lho kenapa kita berpura-pura bahwa ini ada beking? Kita ndak bisa selesaikan karena senior yang beking. Kenapa kita pura-pura, mari kita selesaikan ini,” kata Mahfud.

Dia menegaskan pemerintah tengah berupaya memperbaiki tata kelola pertambangan. Namun lagi-lagi Mahfud tidak membeberkan progres tata kelola yang dimaksud, kecuali mengeluhkan maraknya perizinan yang mengakibatkan kerugian negara namun pemerintah tidak bisa berkutik.

Mahfud menyinggung adanya pemberian izin usaha pertambangan dan izin hak pengusahaan hutan (HPH) yang merugikan negara namun tidak bisa disentuh lantaran masa izin belum habis. “Kalau kita langsung cabut gak boleh, itu melanggar hukum sehingga banyak sekali masalah yang dulu dikontrakkan dengan cara kolutif,” paparnya.

Persoalan serupa terjadi dalam kasus PT Freeport yang mengharuskan pemerintah menunggu hingga masa izin habis untuk mengevaluasi perizinan. “Ketika izin habis mau dicabut oleh pemerintah 10 tahun sebelumnya tidak ada yang tahu karena izinnya diperpanjang. Kan kita harus menunggu sampai habis tahun 2016,” tuturnya. (inilah)

SANCAnews.id – Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak meminta kepada para ajudan petinggi Polri supaya diperiksa. Hal ini terkait dengan dugaan jenderal lain yang menyimpan uangnya di rekening milik ajudan.

Kamaruddin menduga bisa jadi ada jenderal lain yang menyimpan uang tersebut atas nama rekening ajudannya. Hal ini disampaikan Kamaruddin berkaca dari kasus Sambo yang menitipkan uang di rekening ajudan. Kamaruddin menduga kemungkinan jenderal lain melakukan hal yang sama.

"Jangan-jangan para jenderal-jenderal lain, para kapolda, Kapolri, Wakapolri, dan lain sebagainya itu juga menyimpan uang yang sama di para ajudan. Ini harus diperiksa semua ajudan-ajudan ini," kata Kamaruddin Simanjuntak dikutip dari kanal Youtube medcom id pada Kamis, 14 Desember 2022.

Sebelumnya, Kamaruddin Simanjuntak mengungkapkan bahwa Brigadir Yosua pernah menjadi orang kepercayaan Ferdy Sambo. 

"Yosua menggantikan Matius (Bripka Matius Marey) yang informasinya tersandung sesuatu yang ada kaitannya dengan 303. Sehingga kepercayaan itu berubah ke Yosua," jelas dia. (viva)

SANCAnews.id – Pernyataan Bupati Meranti Muhammad Adil yang menyebut orang-orang di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis dan setan membuatnya menjadi sorotan.

Ucapan Muhammad Adil tersebut disampaikan saat menghadiri acara rapat koordinasi nasional (rakornas) Optimalisasi Pendapatan Daerah di Pekanbaru pada Kamis (8/12/2022).

Buntutnya, Bupati Adil diminta untuk meminta maaf kepada Kemenkeu, bahkan orang nomor satu di Meranti tersebut mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Namun, Adil mengaku tidak ada menyebut orang Kemenkeu isinya iblis atau setan. Menurutnya, itu adalah pertanyaan dia apakah Kemenkeu itu isinya iblis atau setan.

"Enggak ada saya nyebut-nyebutkan itu. Pertanyaan saya itu kan apakah Kemenkeu itu isinya iblis atas setan," jelas Adil dikutip dari Wartaekonomi.co.id--jaringan Suara.com.

Seolah menegaskan, pengamat politik sekaligus akademisi, Rocky Gerung setuju dengan sikap Bupati Adil.

“Jadi nggak usah paksa Bupati Meranti itu untuk minta maaf karena dia udah dibentuk oleh keadaan dan kalau dia minta maaf dia kehilangan kesempatan sejarah untuk tumbuh sebagai pemimpin,” ujar Rocky Gerung dalam kanal Youtube, Kamis (15/12/22).

Rocky bahkan menyebut langkah kritik yang dilakukan Muhammad Adil selaku Bupati Meranti bagaikan Robin Hood di tengah ketidakadilan.

“Karena sikapnya bisa menunjukkan bagaimana antusias masyarakat  terhadap Meranti itu dan itu menunjukkan bahwa orang sekarang nyari Robin Hood,” kata Rocky.

“Jadi ini Muhammad Adil ini sudah jadi Robin Hood istilahnya, dan semua orang ingin lihat ke arah mana panahnya itu ditancapkan. Karena itu biasanya tanda di situ hasil perampokannya akan dibagi tuh,” tegas dia. (*)

SANCAnews.id – Sejumlah mahasiswa gabungan berbagai universitas menyemut di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2022). Mereka melakukan aksi unjuk rasa menolak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, massa mahasiswa yang melakukan unjuk rasa kali ini membawa satu buah mobil komando. Terlihat berbagai macam atribut spanduk hingga poster bertuliskan kalimat protes juga dibawa oleh mahasiswa.

Orasi demi orasi disampaikan massa dari atas mobil komando tersebut. Massa mahasiswa merasa kecewa dengan DPR RI yang memilih mengesahkan KUHP baru dengan minim serapan aspirasi.

"Yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat apa iya Dewan Perwakilan Rakyat mewakili suara-suara rakyat?," kata salah satu orator dari atas mobil komando.

Ia kemudian menyebut jika DPR RI justru telah menghianati rakyatnya. Hal itu ditandai dengan disahkannya KUHP baru.

"Apa iya yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat mewakili suara warga negara Indonesia dan mahasiswa? Begitu kecewa kita melihat Dewan Pengkhianat Rakyat," tuturnya.

Sementara itu hingga pukul 17.00 WIB, massa mahasiswa masih bertahan di depan Gedung DPR RI. Orasi demi orasi terus disuarakan menentang pengesahan KUHP baru.

Adapun dalam aksi ini sejumlah aparat kepolisian berjaga mengawal jalannya aksi. Adanya aksi ini tidak sampai mengganggu arus lalu lintas Jalan Gatot Soebroto mengarah ke Slipi, Jakarta Barat. (suara)

SANCAnews.id – Sebuah video viral unggahan akun Instagram @undercover.id sedang menjadi sorotan publik. Pasalnya pengunggah video mengklaim menerima bantuan makanan anak dari Kementerian Sosial yang diduga kuat sudah tidak layak makan.

Kejanggalan pertama, makanan bantuan tersebut tampak diwadahi dengan kardus bertuliskan "Bantuan Makanan Anak 2021". Namun bantuan tersebut baru diterima oleh warga di Kelurahan Krapyak, Pekalongan, Jawa Tengah pada Rabu (14/12/2022) sore.

Kardus tersebut berisi beraneka ragam biskuit, lauk pauk siap saji, dan sebagainya. Di setiap kemasan tertera tulisan "baik digunakan" yang menunjukkan tanggal kedaluwarsa pada awal 2023.

Dengan tanggal kedaluwarsa yang masih lama, sedianya bantuan makanan tersebut akan dibagikan kepada warga tetapi pada akhirnya banyak yang menolak.

Pasalnya ketika dibuka, beberapa wadah makanan terlihat kotor dan bahkan ada belatungnya. Bukan hanya itu, perekam video juga mengklaim beberapa makanan yang dibagikan sudah mepet tanggal kedaluwarsa, bahkan ada yang sudah ada belatunya sehingga tentu saja tidak layak dikonsumsi.

"Ada belatungnya lur! Bantuan tapi ada belatungnya," kata perekam video, dikutip dari @undercover.id, Kamis (15/12/2022).

"Bantuan 2021 tapi baru didistribusikan sekarang, expired-nya tinggal sebulan lagi, rotinya tengik. Ayam balado, udah mau expired, sama aja. Lainnya malah ada belatungnya," sambungnya.

Perekam video terlihat sudah menjajal memasak salah satu makanan yang dibagikan, tetapi tampaknya makanan tersebut tidak layak dikonsumsi apalagi karena melihat beberapa kemasan kotor dan ada belatungnya.

Jelas saja video ini langsung menarik perhatian banyak pihak. Dengan penuh sindiran, warganet mengaku heran mengapa banyak yang terkejut melihat makanan bantuan pemerintah ternyata tidak layak dikonsumsi.

"Kenapa pada kaget siy?? Bukan hal baru di negara kita," komentar warganet.

"Program bantuan cuma Untuk menciptakan lahan basah," kata warganet lain.

"2021 loh kawan, sekarang penghujung 2022 positif aja mungkin setelah dibagi-bagi sanak saudara ngga abis baru di kasih ke orang-orang miskin di daerahnya," sindir warganet.

"Kayanya pengirimannya itu , pecah di jalan. Jadinya masuk udara & bakteri," timpal yang lainnya. (suara)