SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto mengungkapkan asumsinya terkait penyebab biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami kebengkakan.

Gigin menyebutkan bahwa tidak ada kesalahan hitung dalam proyek Kereta Cepat, namun terdapat kesengajaan yang memang dilakukan agar biaya terus ditambah.

"Gak ada salah hitung dalam proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Yang ada sengaja mempermainkan angka untuk menggerogoti keuangan negara," bebernya.

Menurutnya, pihak-pihak China mengetahui bahwa Indonesia bisa menghasilkan uang untuk dikeruk, sehingga kesempatan dalam proyek Kereta Cepat tidak akan diabaikan.

"China tahu kalau kaki-tangannya punya posisi kuat sehingga bisa menjadikan Indonesia ATM pribadinya," ujarnya dikutip NewsWorthy dari Twitter @giginpraginanto, Senin (12/12).

Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengungkapkan, berdasarkan hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai investasi proyek itu membengkak sebesar USD1.499 atau setara Rp21,7 triliun (kurs USD1 = Rp15.500).

Akibat pembengkakakan proyek Kereta Cepat, China Development Bank (CDB) sempat meminta pemerintah Indonesia turut menanggungnya melalui APBN.

Total dana APBN yang telah dikeluarkan hingga saat ini untuk menambah biaya Kereta Cepat yaitu sekitar Rp7,3 triliun, padahal janji awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) proyek ini tidak akan menggunakan APBN.

Adapun pembengkakan biaya salah satunya disebabkan oleh melesetnya kalkulasi pihak China saat proses studi kelayakan, ini disampaikan Wakil Menteri (Wamen) BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. (wartaekonom)

SANCAnews.id – Sejak kemenangannya di Pilkada DKI 2017 lalu, nama Anies Baswedan memang kerap dikaitkan sebagai sosok yang intoleran hingga bahkan disebut radikal oleh sebagian orang.

Serangan-serangan seperti itu bahkan makin masif kembali sejak Mantan Rektor Universitas Paramadina itu diusung oleh Partai NasDem sebagai bakal calon presiden (capres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Di tengah stigma yang disandangkan ke Anies Baswedan itu, seorang tokoh publik di Papua membeberkan hal yang sebaliknya.

Dikutip dari channel YouTube Dapur Ngeh, seorang pemuda bernama Billy David Nerotumilane mengungkapkan bahwa sosok Anies Baswedan bukanlah seperti yang dicitrakan di media selama ini.

Putra pendeta Robert yang sempat menjadi bagian dari tim Anies Baswedan sebagai personal asisten itu menyebut bahwa Anies Baswedan punya jasa yang besar terutama bagi warga Sentani, Papua, di mana salah satu buktinya yakni bangunan gereja yang saat ini berdiri di kawasan Sentani, Papua.

Gereja yang bernama Rumah Doa Alfa Omega bisa dibangun di antaranya berkat campur tangan Anies Baswedan.

Insinyur dari Universitas Brawijaya Malang ini berkisah bahwa pada 2019 lalu Sentani dilanda bencana banjir.

Saat itu ia kemudian menggalang crowdfunding untuk membangun rumah darurat sekaligus rumah ibadah untuk berlindung warga sekitar.

Upayanya kemudian disambut oleh Anies Baswedan, yang menggerakkan timnya untuk mengabarkan informasi terkait penggalangan bantuan untuk bencana di Sentani.

"Gereja ini berdiri 2019 dan itu ada jasa Pak Anies, karena H+1 setelah bencana beliau bikin posting di Instagram tentang crowdfunding yang saya galang setelah itu aliran dana itu mengalir cepet banget sampai terkumpul Rp300 juta. Selain untuk bangun gereja ini, sisanya uangnya bisa buat bantu warga sekitar yang kena musibah," terangnya seperti dikutip Senin (12/12/2022).

Berkat peran Anies Baswedan, bangunan gereja itu mampu menaungi dan menyelamatkan sejumlah warga yang terdampak bencana.

Menyambung isu intoleran yang menghampiri Anies, Billy pun mengaku heran, apalagi Mantan Mendikbud itu bersahabat dengan semua kalangan dan golongan.

"Kok bisa dicap intoleran ya Anies. Saya saksi hidup sama beliau saya ikut beliau sejak 2013 sebagai personal assisten. Sampai saat ini itu saya tak melihat seperti yang dicitrakan oleh media. Bahkan saya menikah di tahun 2015 dia jadi saksinya saat jabat sebagai menteri," ungkapnya.

"Dan pernah juga di Paskah kita undang beliau makan siang di rumah itu beliau datang. Dan dia tak pernah absen ucap Paskah kepada kami," tambahnya. (kontenjatim)

SANCAnews.id – Pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara Refly Harun menyoroti kehadiran bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan di pesta pernikahan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.

Di saat hampir seluruh jajaran pejabat turut berfoto bersama keluarga Jokowi, Anies tak tampak berfoto. Ia hanya bersalaman dan mengucap selamat pada Jokowi dan putranya.

Mengenai hal itu, Refly menilai hal itu bisa dimaklumi. Ia mengatakan Anies sebagai mantan gubernur sudah tak memiliki jabatan strategis lagi.

“Dalam konteks Anies, ini saran saya, menurut saya ya sudahlah kita harus berpikir siapa kita, karena dari sisi protokoler kenegaraan, anies bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa,” terang Refly di YouTube miliknya, Senin (12/12/2022).

“Kalau misalkan dia gubernur, maka pangkat gubernur pun juga jauh sekali, dibandingkan misalnya Ketua MPR, Ketua DPR,” sambungnya.

Sementara jika melihat kemonceran Anies saat ini sebagai calon kandidat presiden, maka belum saatnya juga Anies memunculkan diri bak pejabat. Karena sifatnya juga belum resmi.

“Kalau calon kandidat, kan belum resmi, maka nanti sajalah kalau sudah jadi presiden baru menjadi VVIP,” ujar Refly.

Refly pun menerangkan biasanya dalam acara semacam pernikahan, ada dua tamu undangan yang dihormati, yaitu pejabat dan orang kaya atau pengusaha.

“Jadi kalau kita lihat dalam acara-acara seprti ini dua saja yang dihormati, pertama pejabat dan kedua orang kaya atau pengusaha,” kata Refly.

Ia pun menyindir posisi yang Anies rasakan. Ia menyebut momen tak diajak berfoto itu sebagai proses berlatih menjadi rendah hati.

“Jadi anggap saja ini adalah latihan untuk berendah hati, bahwa kita itu bukan siapa-siapa, walaupun teori kedaulatan mengatakan rakyat berdaulat, tapi kalau acara seperti ini rakyat bukan siapa-siapa, itu acara untuk orang hebat,” bebernya.

“Dalam pernikahan seperti ini paling pusing kalau kita memperlakukan tamu yang dianggap orang hebat, kalau dianggap orang biasa tersinggung, kalau khusus yang tersinggung yang lainnya,” pungkasnya. (kontenjatim)

SANCAnews.id – Maluku Utara (Malut) yang kondang provinsi kaya nikel, ternyata tak mampu membuat rakyatnya sejahtera. Jumlah warga Malut yang kurang gizi cukup besar. Semua karena China leluasa angkut nikel ke negaranya. Luput dari pajak dan kewajiban lainnya.

Ekonom Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021, menyatakan, sebanyak 70 persen warga Malut tidak dapat mengakses makanan bergizi. Tentu saja, kemiskinan membuat mereka tak mampu membeli makanan bergizi.

“Angka untuk provinsi Maluku Utara itu, jauh dari angka nasional (Indonesia) sebesar 57 persen. Artinya apa, garis kemiskinan di sana tinggi sekali,” ungkap Gede kepada Inilah.com, Jakarta, Jumat (9/12/2022).

Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) punya cadangan nikel luar biasa, Gede menyebut, bukan jaminan rakyatnya sejahtera. Karena, nikel di Halteng saat ini, bukanlah pemerintah. Akan tetapi para pengusaha China.

“Maluku Utara kaya nikel buat apa kalau rakyatnya banyak yang kurang gizi. Hal yang sama terjadi pula di Sulawesi Tenggara, kaya nikel tetapi rakyatnya kurang gizi. Di Sultra jumlahnya 64 persen. Agak lebih baik ketimbang Maluku Utara,” kata Gede.

Sebelumnya, pengusaha Mardigu Wowiek Prasantyo atau Bossman Mardigu, melalui akun YouTubnya, meneceritakan sebuah desa bernama Desa Lelilef di Halteng yang saat ini banyak berdiri perusahaan tambang China. Di desa yang pernah dikunjungi 10 tahun lalu, kini banyak dihuni pekerja China.

“Kondisinya beda dengan 10 tahun lalu. Di mana, Lelilef menjadi kota tambang, kota nikel yang luar biasa sibuk. Lebih kaget lagi, wajah penduduk Lelilef, sangat berbeda. Bukan lagi manusia lokal yang saya lihat 10 tahun lalu,” tuturnya.

Selanjutnya dia menyebut salah satu perusahaan tambang China bernama Tsingshan Holding Group. Ini bukan perusahaan ecek-ecek. Di China, Tsingshan adalah perusahaan tambang baja dan nikel terbesar.

Menurut hitung-hitungan Mardigu, Tsingshan sedikitnya memboyong 800.000 ton nikel dari Desa Lelilef ke China, melalui pelabuhan pribadinya. “Isi kepala seorang Bossman yang bodoh ini, langsung menghitung,” tandasnya.

Kalau diasumsikan harga nikel sebesar US$23 ribu per ton, padahal pada Maret 2022, harga nikel sempat menclok di level US$50 ribu per ton, angka totalnya ketemu Rp34 triliun.

“Wis kita asumsikan 23 ribu dolar AS per ton. Maka Tsingshan itu mengirimkan NPI atau nikel pig iron berkadar 12 persen nikel, maka rumus sederhananya 800.000 ton dikalikan 23 ribu dolar AS dikalikan 12 persen. Didapatkan sekitar Rp34 triliun. Sebuah angka yang dahsyat,” bebernya.

Anggap saja, lanjut Mardigu, ada 4 atau 5 perusahaan tambang nikel China memboyong nikel dari Desa Lelilef, yang kalau dirupiahkan setara Rp50 triliun. “Ini dahsyat sekali angkanya untuk ukuran sebuah desa di Halmahera,” ungkapnya.

Ini yang miris. Dalam 3 tahun terakhir, perputaran uang sebesar Rp50 triliun, tidak memberikan perubahan signifikan untuk Desa Lelilef. Jangankan kesejahteraan rakyat, pembangunan pun boleh dibilang nihil. Tak ada pembangunan rumah sakit besar, mal atau pusat perbelanjaan, perumahan karyawan industri. (inilah)

SANCAnews.id – Tiga tahun berturut-turut mulai 2019, Presiden Jokowi bangga sekali. Lantaran berhasil tak impor beras. Tapi kini, kebanggaan Jokowi itu tenggelam. Akhir tahun ini, kemungkinan impor beras 200 ribu ton.

Guru Besar IPB University sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, Dwi Andreas Santosa menyebut, keputusan impor beras melukai hati petani. Empat bulan sebelumnya, petani merugi karena rendahnya harga gabah kering panen.

“Keputusan tersebut menyakitkan petani, karena empat bulan berturut-turut, harga gabah kering panen di bawah HPP (harga pembelian pemerintah). Kenapa di saat itu tidak menyerap sebesar-besarnya. Baru sekarang ada wacana impor beras, dan itu diamini teman-teman di pemerintahan semuanya. Itu kan kacau,” ujar Andreas, Jakarta, Senin (12/12/2022).

Harga pembelian pemerintah (HPP), menurut Andreas, diputuskan pemerintah dengan tujuan melindungi petani. Di mana, Perum Bulog tidak boleh menyerap beras dari petani,, ketika harganya di atas HPP.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada 2019 hingga 2021 di atas konsumsi beras nasional yang mencapai 30 juta ton. Angka tepatnya produksi beras 2019 hingga 2021, masing-masing 31,3 juta ton. Artinya, ada kelebihan alias surplus 1,3 juta ton.

Akhir tahun ini, pemerintah merencanakan impor 200 ribu ton, atau di bawah kuota izin impor yang diberikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) kepada Perum Bulog, sebanyak 500 ribu ton. Rencananya, beras impor sebanyak 200 ribu ton itu, digunakan untuk menutup kekurangan cadangan beras pemerintah (CBP).

Asal tahu saja, Indonesia terakhir kali impor beras pada 2018 sebanyak 1,8 juta ton. Sejatinya, BPS mencatat Indonesia masih surplus beras sebanyak 1,7 juta ton pada 2022. Hanya saja, beras itu bukan berada di gudang Perum Bulog. Namun tersebar di masyarakat. Porsi terbesar berada di rumah tangga, terendah di penggilingan dan pedagang.

Anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan melontarkan kritik kleras atas keputusan impor beras. Menurutnya, impor beras jelas mempermalukan pemerintahan Jokowi. Selama ini, Jokowi selalu gembar-gembor tentang ketahanan pangan. Salah satunya menyangkut kemandirian pangan. Konsekuensinya, beras sebagai komoditas strategis seharusnya dijaga agar tidak impor.

“Saya sendiri belum menemukan alasan yang tepat terkait wacana impor beras. Ini jelas-jelas menciderai kedaulatan pangan nasional,” ungkapnya..

Impor beras, menurut kader PKS ini, jelas-jelas bertentangan dengan ucapan Presiden Jokowi. Berulang-ulang, Presiden Jokowi menyatakan tidak impor beras.

“Ada data BPS yang sepakati sebagai acuan bersama, menyatakan kita surplus (beras) 1,7 juta ton. Tetapi setelah dikonfirmasi, dicek di lapangan oleh Perum Bulog. Katanya, barang tidak ada. Ini bagaimana,” paparnya.

Dia mengatakan, kementerian serta seluruh lembaga terkait beras, harus mendalami masalah validasi data beras nasional. Hal ini penting sebagai pijakan dalam menentukan kebijakan beras. “Kami ingin mendalami persoalan ini. Ini masalahnya barang tidak ada atau data yang tidak cocok. Harus kita dalami dulu,” tandasnya.

Sebelum semuanya clear, Johan mengingatkan agar Perum Bulog, tidak terlalu bernafsu mengimpor beras. Apakah memang ada surplus beras sebanyak 1,7 juta ton, lalu barangnya ada di mana? Atau memang ada ketidakcocokan data antar kementerian dengan lembaga terkait perberasan nasional. “Kalau misalnya barang ada, tidak cocok harga, kenapa kita punya uang untuk impor? Akan tetapi tidak punya uang ketika akan beli beras petani. Ini kacau,” ungkapnya.

Kali ini, Johan benar. Apapun alasannya, impor beras itu melukai hati petani. Serta mempermalukan Presiden Jokowi yang dikenal pro petani serta tidak suka produk impor. Dengan kata lain untuk menyelamatkan muka Jokowi. Bisa jadi, Indonesia memang surplus beras, namun barangnya ada yang simpan. Entan siapa, harus dicari. (inilah)