SANCAnews.id

SANCAnews.id – Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny K Harman ikut menanggapi makin kencangnya usulan penundaan pemilu 2024.

Menurut Benny, kekuasaan saat ini sedang cemas melihat dukungan yang ditunjukkan masyarakat kepada Anies Baswedan yang akan bertarung di pemilihan presiden mendatang.

Selain itu, Benny K Harman lewat akun Twitter pribadinya, @BennyHarmanID juga menyinggung ketakutan sejumlah pihak jika Anies sampai menjadi Presiden.

“Mengapa makin kencang usul tunda Pemilu? Ke-1, karena kekuasaan cemas Anies jadi presiden yg kini dukungan rakyat untuknya sperti banjir bandang. Ke-2, kalo Anies presiden korupsi kekuasaan akan dibongkar. Apakah tunda Pemilu berhasil? Awas rakyat murka. Menakutkan!#RakyatMonitor#,” cuitnya.

Sebelumnya, pada 8 Desember, Benny K Harman juga mentweet hal sama. “Jika Pemilu ditunda, DPR, DPD dan Presiden/Wapres tidak punya legitimasi lagi. TNI/POLRI jangan mau diperalat utk mengamankan presiden yg tidak punya legitimasi rakyat. Tidak ada dasar dn alasan menunda Pemilu selain utk tetap berkuasa. Kudeta konstitusi sangat danger.#RakyatMonitor#,” tegasnya.

Tweet Benny K Harman mendapat banyak tanggapan. “Pak Benny kan anggota komisi 3 DPR bidang hukum, berani ajukan somasi kpd oknum menteri, oknum pimpinan MPR & DPD yg narasikan perpanjangan jabatan presiden. Inikan penghinaan konstitusi & lembaga tinggi negara!?!” balas pemilik akun bernama @albert_semuel.

Pemilik akun Twitter @SPrabawanta sementara itu menyebut tweet itu sebenarnya mengindikasikan Benny yang sedang ketakutan.

“Yang ketakutan itu pasti kamu sendiri…kalau benar ditunda, artinya semua kebobrokan kamu dan gerombolanmu akan dibongkar habis karena berarti tak ada lagi beban pemerintahan,” katanya. (herald)

SANCAnews.id – KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru dianggap sebagai antitesis dari harapan masyarakat yang ingin penerapan hukuman mati terutama bagi para pelaku kasus korupsi.

Pernyataan ini disebut oleh Achmad Nur Hidayat selaku Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute. Sebab kata dia, kenyataannya terpidana mati mempunyai peluang untuk selamat jika memakai kitab ini.

“Sepertinya pemerintah sudah tidak mau lagi berkompromi dengan aspirasi rakyat. Suara rakyat yang dinyatakan dalam berbagai unjuk rasa penolakan RKUHP yang dilakukan oleh banyak kalangan sudah tidak dipedulikan lagi. Ini adalah bentuk sikap otoritarian,” kata Achmad melalui pernyataan tertulisnya, Selasa (13/12/22).

“Indonesia yang merupakan negara dengan tingkat korupsinya sebagai salah satu yang tertinggi tentunya sangat logis jika pasal ini akan berpotensi menjadi peluang bagi pejabat lapas untuk melakukan tindakan korupsi,” kata dia.

Tak hanya pendapatnya, ia juga menjelaskan pernyataan pengacara profesional sekelas Hotman Paris pun yang menganggap pasal-pasal dalam KUHP ini akan menimbulkan praktek suap di institusi lapas.

Hotman Paris pun mempertanyakan apa fungsi putusan pengadilan pada terdakwa hukuman mati jika hukumannya bisa dikurangi karena berkelakuan baik selama 10 tahun di dalam tahanan.

“Informasi tentang KUHP ini tentunya akan sangat menggembirakan bagi para pelaku kejahatan yang terancam hukuman mati. Sebut saja salah satunya adalah tersangka pembunuhan Brigadir J yaitu Ferdy Sambo yang kasusnya masih terus bergulir dan terancam hukuman mati,” jelas Achmad.

“Bagi tersangka kasus tersebut tentunya informasi KUHP yang baru ini menjadi sebuah kabar yang menggembirakan,” tambahnya. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali menjadi sorotan publik karena dianggap telah mengutak-atik program peninggalan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Selain perubahan program, diketahui, sejak dilantik pada 17 Oktober lalu, Heru sudah mencopot Dirut MRT Jakarta, Komisaris PT LRT Jakarta, Dirut PT Jakarta Propertindo (Jakpro), hingga Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Mattali.

Teranyar, Heru mengganti tagline Jakarta yang ada di era Anies Baswedan, yakni "Jakarta Kota Kolaborasi" menjadi "Sukses Jakarta Untuk Indonesia". Di jagat maya, netizen terbelah menyikapi aksi Heru. Ada yang membela, ada juga yang protes.

Pakar Hukum tata negara, Refly Harun pun turut berkomentar soal Heru Budi Hartono yang dianggapnya sebagai politisi yang tak mengerti sopan-santun.

“Saya anggap nggak sopan ya, tidak dipilih tapi karya Anies semua mau dimusnahkan. Pejabat yang dipilih itu kan adalah Anies Baswedan dan dia sudah meninggalkan karya dan karyanya itu ya harusnya paling tidak dihargai lah ya jangan kemudian dirombak semua” kata Refly melansir dari youtube channelnya, Selasa (13/12/22).

“Dalam jangka waktu 2 bulan kurang dia sudah obrak-abrik semua peninggalan Anies,” tambah dia.

Menurut Refly, ini bukan soal siapa kubu yang pro atau kontra dengan Anies. Namun, Heru menurut dia telah melukai mandat demokrasi.

“Nah harusnya cara atau paradigma berpikir ini itu dituangkan dalam aturan seorang pejabat kepala daerah yang tidak dipilih harusnya hanya menjaga ya kan tidak merombak,” kata dia.

“Jadi kalau misalnya ada program lama yang kira-kira perlu diperbaiki dia perbaiki poles tapi dia tidak membangun yang baru. Kalau dia membangun yang baru ya saya bisa membayangkan misalnya ya kan yang ada nanti orang yang berbeda dengan HeruBudi pasti akan balik lagi,” kelasnya.

“Apa yang sudah dilakukan Hero Budi karena dia bukanlah elected official bukanlah Kepala Daerah yang dipilih itu persoalannya. Jadi karena dia bukan Kepala Daerah yang dipilih maka barangkali dia tidak akan bisa melanjutnya,” ungkapnya.

Menurut Refly, meskipun Heru menjabat selama dua setengah tahun, namun heru tidak terpilih oleh tangan masyarakat tapi karena ditunjuk pemerintah pusat.

“Dia itu diberikan giveaway, meskipun  menjabat selama dua setengah tahun, ya kan nggak sopan namanya. Soalnya dia dipilih tidak ada pemilihan sama sekali, tapi tiba-tiba diberikan mandat dan rombak sana-sini,” jelas refly. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto mengungkapkan asumsinya terkait penyebab biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami kebengkakan.

Gigin menyebutkan bahwa tidak ada kesalahan hitung dalam proyek Kereta Cepat, namun terdapat kesengajaan yang memang dilakukan agar biaya terus ditambah.

"Gak ada salah hitung dalam proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Yang ada sengaja mempermainkan angka untuk menggerogoti keuangan negara," bebernya.

Menurutnya, pihak-pihak China mengetahui bahwa Indonesia bisa menghasilkan uang untuk dikeruk, sehingga kesempatan dalam proyek Kereta Cepat tidak akan diabaikan.

"China tahu kalau kaki-tangannya punya posisi kuat sehingga bisa menjadikan Indonesia ATM pribadinya," ujarnya dikutip NewsWorthy dari Twitter @giginpraginanto, Senin (12/12).

Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengungkapkan, berdasarkan hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai investasi proyek itu membengkak sebesar USD1.499 atau setara Rp21,7 triliun (kurs USD1 = Rp15.500).

Akibat pembengkakakan proyek Kereta Cepat, China Development Bank (CDB) sempat meminta pemerintah Indonesia turut menanggungnya melalui APBN.

Total dana APBN yang telah dikeluarkan hingga saat ini untuk menambah biaya Kereta Cepat yaitu sekitar Rp7,3 triliun, padahal janji awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) proyek ini tidak akan menggunakan APBN.

Adapun pembengkakan biaya salah satunya disebabkan oleh melesetnya kalkulasi pihak China saat proses studi kelayakan, ini disampaikan Wakil Menteri (Wamen) BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. (wartaekonom)

SANCAnews.id – Sejak kemenangannya di Pilkada DKI 2017 lalu, nama Anies Baswedan memang kerap dikaitkan sebagai sosok yang intoleran hingga bahkan disebut radikal oleh sebagian orang.

Serangan-serangan seperti itu bahkan makin masif kembali sejak Mantan Rektor Universitas Paramadina itu diusung oleh Partai NasDem sebagai bakal calon presiden (capres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Di tengah stigma yang disandangkan ke Anies Baswedan itu, seorang tokoh publik di Papua membeberkan hal yang sebaliknya.

Dikutip dari channel YouTube Dapur Ngeh, seorang pemuda bernama Billy David Nerotumilane mengungkapkan bahwa sosok Anies Baswedan bukanlah seperti yang dicitrakan di media selama ini.

Putra pendeta Robert yang sempat menjadi bagian dari tim Anies Baswedan sebagai personal asisten itu menyebut bahwa Anies Baswedan punya jasa yang besar terutama bagi warga Sentani, Papua, di mana salah satu buktinya yakni bangunan gereja yang saat ini berdiri di kawasan Sentani, Papua.

Gereja yang bernama Rumah Doa Alfa Omega bisa dibangun di antaranya berkat campur tangan Anies Baswedan.

Insinyur dari Universitas Brawijaya Malang ini berkisah bahwa pada 2019 lalu Sentani dilanda bencana banjir.

Saat itu ia kemudian menggalang crowdfunding untuk membangun rumah darurat sekaligus rumah ibadah untuk berlindung warga sekitar.

Upayanya kemudian disambut oleh Anies Baswedan, yang menggerakkan timnya untuk mengabarkan informasi terkait penggalangan bantuan untuk bencana di Sentani.

"Gereja ini berdiri 2019 dan itu ada jasa Pak Anies, karena H+1 setelah bencana beliau bikin posting di Instagram tentang crowdfunding yang saya galang setelah itu aliran dana itu mengalir cepet banget sampai terkumpul Rp300 juta. Selain untuk bangun gereja ini, sisanya uangnya bisa buat bantu warga sekitar yang kena musibah," terangnya seperti dikutip Senin (12/12/2022).

Berkat peran Anies Baswedan, bangunan gereja itu mampu menaungi dan menyelamatkan sejumlah warga yang terdampak bencana.

Menyambung isu intoleran yang menghampiri Anies, Billy pun mengaku heran, apalagi Mantan Mendikbud itu bersahabat dengan semua kalangan dan golongan.

"Kok bisa dicap intoleran ya Anies. Saya saksi hidup sama beliau saya ikut beliau sejak 2013 sebagai personal assisten. Sampai saat ini itu saya tak melihat seperti yang dicitrakan oleh media. Bahkan saya menikah di tahun 2015 dia jadi saksinya saat jabat sebagai menteri," ungkapnya.

"Dan pernah juga di Paskah kita undang beliau makan siang di rumah itu beliau datang. Dan dia tak pernah absen ucap Paskah kepada kami," tambahnya. (kontenjatim)