SANCAnews.id

SANCAnews.id – Maluku Utara (Malut) yang kondang provinsi kaya nikel, ternyata tak mampu membuat rakyatnya sejahtera. Jumlah warga Malut yang kurang gizi cukup besar. Semua karena China leluasa angkut nikel ke negaranya. Luput dari pajak dan kewajiban lainnya.

Ekonom Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021, menyatakan, sebanyak 70 persen warga Malut tidak dapat mengakses makanan bergizi. Tentu saja, kemiskinan membuat mereka tak mampu membeli makanan bergizi.

“Angka untuk provinsi Maluku Utara itu, jauh dari angka nasional (Indonesia) sebesar 57 persen. Artinya apa, garis kemiskinan di sana tinggi sekali,” ungkap Gede kepada Inilah.com, Jakarta, Jumat (9/12/2022).

Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) punya cadangan nikel luar biasa, Gede menyebut, bukan jaminan rakyatnya sejahtera. Karena, nikel di Halteng saat ini, bukanlah pemerintah. Akan tetapi para pengusaha China.

“Maluku Utara kaya nikel buat apa kalau rakyatnya banyak yang kurang gizi. Hal yang sama terjadi pula di Sulawesi Tenggara, kaya nikel tetapi rakyatnya kurang gizi. Di Sultra jumlahnya 64 persen. Agak lebih baik ketimbang Maluku Utara,” kata Gede.

Sebelumnya, pengusaha Mardigu Wowiek Prasantyo atau Bossman Mardigu, melalui akun YouTubnya, meneceritakan sebuah desa bernama Desa Lelilef di Halteng yang saat ini banyak berdiri perusahaan tambang China. Di desa yang pernah dikunjungi 10 tahun lalu, kini banyak dihuni pekerja China.

“Kondisinya beda dengan 10 tahun lalu. Di mana, Lelilef menjadi kota tambang, kota nikel yang luar biasa sibuk. Lebih kaget lagi, wajah penduduk Lelilef, sangat berbeda. Bukan lagi manusia lokal yang saya lihat 10 tahun lalu,” tuturnya.

Selanjutnya dia menyebut salah satu perusahaan tambang China bernama Tsingshan Holding Group. Ini bukan perusahaan ecek-ecek. Di China, Tsingshan adalah perusahaan tambang baja dan nikel terbesar.

Menurut hitung-hitungan Mardigu, Tsingshan sedikitnya memboyong 800.000 ton nikel dari Desa Lelilef ke China, melalui pelabuhan pribadinya. “Isi kepala seorang Bossman yang bodoh ini, langsung menghitung,” tandasnya.

Kalau diasumsikan harga nikel sebesar US$23 ribu per ton, padahal pada Maret 2022, harga nikel sempat menclok di level US$50 ribu per ton, angka totalnya ketemu Rp34 triliun.

“Wis kita asumsikan 23 ribu dolar AS per ton. Maka Tsingshan itu mengirimkan NPI atau nikel pig iron berkadar 12 persen nikel, maka rumus sederhananya 800.000 ton dikalikan 23 ribu dolar AS dikalikan 12 persen. Didapatkan sekitar Rp34 triliun. Sebuah angka yang dahsyat,” bebernya.

Anggap saja, lanjut Mardigu, ada 4 atau 5 perusahaan tambang nikel China memboyong nikel dari Desa Lelilef, yang kalau dirupiahkan setara Rp50 triliun. “Ini dahsyat sekali angkanya untuk ukuran sebuah desa di Halmahera,” ungkapnya.

Ini yang miris. Dalam 3 tahun terakhir, perputaran uang sebesar Rp50 triliun, tidak memberikan perubahan signifikan untuk Desa Lelilef. Jangankan kesejahteraan rakyat, pembangunan pun boleh dibilang nihil. Tak ada pembangunan rumah sakit besar, mal atau pusat perbelanjaan, perumahan karyawan industri. (inilah)

SANCAnews.id – Tiga tahun berturut-turut mulai 2019, Presiden Jokowi bangga sekali. Lantaran berhasil tak impor beras. Tapi kini, kebanggaan Jokowi itu tenggelam. Akhir tahun ini, kemungkinan impor beras 200 ribu ton.

Guru Besar IPB University sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, Dwi Andreas Santosa menyebut, keputusan impor beras melukai hati petani. Empat bulan sebelumnya, petani merugi karena rendahnya harga gabah kering panen.

“Keputusan tersebut menyakitkan petani, karena empat bulan berturut-turut, harga gabah kering panen di bawah HPP (harga pembelian pemerintah). Kenapa di saat itu tidak menyerap sebesar-besarnya. Baru sekarang ada wacana impor beras, dan itu diamini teman-teman di pemerintahan semuanya. Itu kan kacau,” ujar Andreas, Jakarta, Senin (12/12/2022).

Harga pembelian pemerintah (HPP), menurut Andreas, diputuskan pemerintah dengan tujuan melindungi petani. Di mana, Perum Bulog tidak boleh menyerap beras dari petani,, ketika harganya di atas HPP.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada 2019 hingga 2021 di atas konsumsi beras nasional yang mencapai 30 juta ton. Angka tepatnya produksi beras 2019 hingga 2021, masing-masing 31,3 juta ton. Artinya, ada kelebihan alias surplus 1,3 juta ton.

Akhir tahun ini, pemerintah merencanakan impor 200 ribu ton, atau di bawah kuota izin impor yang diberikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) kepada Perum Bulog, sebanyak 500 ribu ton. Rencananya, beras impor sebanyak 200 ribu ton itu, digunakan untuk menutup kekurangan cadangan beras pemerintah (CBP).

Asal tahu saja, Indonesia terakhir kali impor beras pada 2018 sebanyak 1,8 juta ton. Sejatinya, BPS mencatat Indonesia masih surplus beras sebanyak 1,7 juta ton pada 2022. Hanya saja, beras itu bukan berada di gudang Perum Bulog. Namun tersebar di masyarakat. Porsi terbesar berada di rumah tangga, terendah di penggilingan dan pedagang.

Anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan melontarkan kritik kleras atas keputusan impor beras. Menurutnya, impor beras jelas mempermalukan pemerintahan Jokowi. Selama ini, Jokowi selalu gembar-gembor tentang ketahanan pangan. Salah satunya menyangkut kemandirian pangan. Konsekuensinya, beras sebagai komoditas strategis seharusnya dijaga agar tidak impor.

“Saya sendiri belum menemukan alasan yang tepat terkait wacana impor beras. Ini jelas-jelas menciderai kedaulatan pangan nasional,” ungkapnya..

Impor beras, menurut kader PKS ini, jelas-jelas bertentangan dengan ucapan Presiden Jokowi. Berulang-ulang, Presiden Jokowi menyatakan tidak impor beras.

“Ada data BPS yang sepakati sebagai acuan bersama, menyatakan kita surplus (beras) 1,7 juta ton. Tetapi setelah dikonfirmasi, dicek di lapangan oleh Perum Bulog. Katanya, barang tidak ada. Ini bagaimana,” paparnya.

Dia mengatakan, kementerian serta seluruh lembaga terkait beras, harus mendalami masalah validasi data beras nasional. Hal ini penting sebagai pijakan dalam menentukan kebijakan beras. “Kami ingin mendalami persoalan ini. Ini masalahnya barang tidak ada atau data yang tidak cocok. Harus kita dalami dulu,” tandasnya.

Sebelum semuanya clear, Johan mengingatkan agar Perum Bulog, tidak terlalu bernafsu mengimpor beras. Apakah memang ada surplus beras sebanyak 1,7 juta ton, lalu barangnya ada di mana? Atau memang ada ketidakcocokan data antar kementerian dengan lembaga terkait perberasan nasional. “Kalau misalnya barang ada, tidak cocok harga, kenapa kita punya uang untuk impor? Akan tetapi tidak punya uang ketika akan beli beras petani. Ini kacau,” ungkapnya.

Kali ini, Johan benar. Apapun alasannya, impor beras itu melukai hati petani. Serta mempermalukan Presiden Jokowi yang dikenal pro petani serta tidak suka produk impor. Dengan kata lain untuk menyelamatkan muka Jokowi. Bisa jadi, Indonesia memang surplus beras, namun barangnya ada yang simpan. Entan siapa, harus dicari. (inilah)

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung tidak bisa hadir dalam pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Rocky Gerung memilih absen dari acara ngunduh mantu yang dihelat di Solo tersebut.

Diungkapkan Rocky di akun YouTube miliknya bersama Hersubeno Arif, Rocky lebih pilih mengisi ceramah di wilayah Barat Sumatera. Diketahui Rocky Gerung akan menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad di Pidi Aceh.

Undangan itu disampaikan oleh komunitas masyarakat Tanjung Aceh yang menguncang Rocky Gerung mengisi ceramah dalam kepemimpinan Nabi Muhammad dan permasalahan sosial saat ini.

"Di sana (Aceh) akan bicara bagaimana tentang keadilan, ketakwan, dan mengaitkan dengan permasalahan sosial saat ini. Saya pikir ini menarik," ujar Rocky Gerung, dikutip Senin (12/12).

Karena itu, Rocky sebut tidak bisa menghadiri acara Jokowi di Solo. "Ceramah mengenai keadilan sosial, saya ambil koneksi kepemimpinan Nabi sekaligus kelangkaan etika kepemimpinan di sebuah negara," sambung ia.

Meski tidak bisa hdir, dosen UI ini mengucapkan minta maaf sekaligus mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi. "Saya minta maaf pada Pak Jokowi karena tidak bisa hadir. Karena janji lebih dahulu hadir ke Aceh," imbuh Rocky.

Sejumlah tokoh lainnya pun tidak bisa menghadiri acara ngundu mantu Jokowi seperti Surya Paloh hingga Rizal Ramli.

Sementara, Anies Baswedan yang kini makin gencar mendeklarasikan diri sebagai Capres dari Partai NasDem terlihat hadiir di momen penting Jokowi tersebut. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Eko Widodo menyoroti ratusan ribu masyarakat Pangkep yang tertumpah ruah, memadati Lapangan Citramas Kota Pangkep menyambut kehadiran calon Presiden Usungan Partai Nasdem Anies Baswedan.

Eko Widodo menyindir relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menghadiri acara Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), yang menerima bayaran setelah hadir di acara tersebut.

Hal itu disampaikan Eko Widodo dalam akun Twitter pribadinya, pada Minggu 11 Desember 2022.

"Kumpul relawan di GBK jadi tidak ada artinya melihat sambutan rakyat tumpah ruah dimana2, tidak ada yg dibayar, dikasih sembako apalagi ditipu acara sholawat.. sosok pemimpin yg dicintai rakyatnya!!," ujar Eko Widodo dikutip Newsworthy.

Sebelumnya, Bakal calon Presiden usungan  Partai NasDem Anies Baswedan terus menggencarkan safari politik di berbagai daerah. Kali ini bekas Gubernur DKI Jakarta itu mulai tebar pesona kepada warga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, Minggu, (11/12/2022) setelah sehari sebelumnya Anies merayakan Natal bersama bareng warga Papua.

Anies mengklaim kedatangannya di Kabupaten Pangkajene disambut antusias ribuan warga  Bahkan, tingginya antusiasme membuat masyarakat rela menunggu dari subuh untuk bisa mengikuti acara tersebut.

"Pangkep Hebat. Puluhan ribu masyarakat sudah memenuhi Taman Musafir di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) sejak selepas subuh," ujar Anies dikutip dari instagram pribadinya @aniesbaswedan, Minggu (11/12/2022).

Anies mengklaim, acara tersebut dihadiri oleh puluhan ribu warga secara sukarela tanpa ada imbalan apapun. Menurutnya, ini menjadi bukti bahwa banyak masyarakat yang menginginkan adanya perubahan.

"Kita semua datang secara sukarela, inilah para pejuang perubahan," ujarnya.

Anies berharap perjuangan masyarakat Pangkep ini bisa menjalar ke daerah-daerah lainnya. Ia menginginkan semangat perubahan bisa tersebar ke seluruh masyarakat di penjuru Tanah Air. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Selain megah, resepsi pernikahan Kaesang-Erina juga mengabaikan Protokol Kesehatan (Prokes). Tidak terlihat penggunaan masker pada acara tersebut.

Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menuturkan, seharusnya hajatan anak pejabat tinggi negara memperhatikan protokol kesehatan bukan malah mengabaikanya.

"Padahal penggunaan master di ruang tertutup masih berlaku. Aturan itu dirumuskan petinggi negeri ini yang juga hadir pada resepsi tersebut,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/12).

Dia menambahkan, protokol kesehatan selama ini hanya diperuntukkan bagi rakyat kecil dan seolah-olah tidak berlaku bagi para pejabat.

"Ada kesan penerapan Prokes hanya berlaku pada rakyat biasa. Mereka pengambilan keputusan dengan seenaknya mengabaikan hal itu. Mereka tak akan ada yang memberi sanksi,” katanya.

"Mengabaikan prokes tentu sangat disesalkan mengingat Covid-19 masih ada di Indonesia. Bahkan belakangan ini ada kecenderungan naik lagi,” imbuhnya,

Jamiluddin menuturkan tidak ada kekuatan moral lagi bagi pengambil kebijakan untuk melarang rakyatnya agar memathui prokes dengan memakai master di tempat tertutup. Sebab, mereka sendiri sudah tidak taat dengan aturan yang mereka buat sendiri.

"Rakyat juga sudah tidak perlu lagi mengikuti aturan prokes. Rakyat juga tidak harus lagi melakukan booster. Tidak ada lagi syarat mau berpergian atau ke mal harus sudah booster,” ujarnya.

"Jadi, sejak resepsi Kaesang-Erina anggap saja sudah tidak ada Covid-19 di Indonesia. Semua aturan terkait Prokes pun anggap saja sudah tidak ada. Indonesia harus dinyatakan sudah bebas Covid-19,” tutupnya. (*)