SANCAnews.id

SANCAnews.id – Selain megah, resepsi pernikahan Kaesang-Erina juga mengabaikan Protokol Kesehatan (Prokes). Tidak terlihat penggunaan masker pada acara tersebut.

Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menuturkan, seharusnya hajatan anak pejabat tinggi negara memperhatikan protokol kesehatan bukan malah mengabaikanya.

"Padahal penggunaan master di ruang tertutup masih berlaku. Aturan itu dirumuskan petinggi negeri ini yang juga hadir pada resepsi tersebut,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/12).

Dia menambahkan, protokol kesehatan selama ini hanya diperuntukkan bagi rakyat kecil dan seolah-olah tidak berlaku bagi para pejabat.

"Ada kesan penerapan Prokes hanya berlaku pada rakyat biasa. Mereka pengambilan keputusan dengan seenaknya mengabaikan hal itu. Mereka tak akan ada yang memberi sanksi,” katanya.

"Mengabaikan prokes tentu sangat disesalkan mengingat Covid-19 masih ada di Indonesia. Bahkan belakangan ini ada kecenderungan naik lagi,” imbuhnya,

Jamiluddin menuturkan tidak ada kekuatan moral lagi bagi pengambil kebijakan untuk melarang rakyatnya agar memathui prokes dengan memakai master di tempat tertutup. Sebab, mereka sendiri sudah tidak taat dengan aturan yang mereka buat sendiri.

"Rakyat juga sudah tidak perlu lagi mengikuti aturan prokes. Rakyat juga tidak harus lagi melakukan booster. Tidak ada lagi syarat mau berpergian atau ke mal harus sudah booster,” ujarnya.

"Jadi, sejak resepsi Kaesang-Erina anggap saja sudah tidak ada Covid-19 di Indonesia. Semua aturan terkait Prokes pun anggap saja sudah tidak ada. Indonesia harus dinyatakan sudah bebas Covid-19,” tutupnya. (*)

SANCAnews.id – Sosok Kaesang Pangarep dan Erina Gudono resmi menjadi keluarga baru. Keduanya resmi menjadi suami dan istri usai melaksanakan akad nikah yang digelar dengan khidmat di Pendopo Agung Ambarrukmo pada Sabtu (10/12/2022).

Setelah resmi menikah, Kaesang dan Erina ternyata langsung terima e-KTP serta KK (Kartu Keluarga). Kartu indentitas kependudukan yang baru yang dibawa, penghulu sekaligus Kepala Kantor Urusan Agama Depok, Muhammad Wiyono.

Hal ini banyak membuat warganet sewot. Menurut pengalaman mereka, mendapatkan KTP dengan status baru tidak secepat Kaesang Pangarep dan istri.

Bahkan banyak dari mereka yang harus menunggu lama.

"Ngurusnya kapan ya kira-kira? Padahal kan status perkawinannya baru aja ganti? Hmmm orang dukcapil-nya kondangan bawa mesin cetaknya sekalian sepertinya. Selamat mas Kaesang, atas KTP barunya. Semoga pernikahannya bahagia selamanya," kata netizen.

"Wah wah wah keren sekali pelayanan disdukcapil Indonesia, orang malam pertama aja belum, udah dapet KTP baru, sudah pasti pelayanan ke masyarakat lain juga seperti itu dong? Semua masyarakat sama kan derajatnya tidak ada kata privilege? Pasti lah," komentar netizen lainnya.

"Seharusnya ngantri dulu ke dukcapil terus mengisi formulir perubahan KTP dan KK jangan lupa fotocopy KTP lama dan KK 3 rangkap baru deh minggu depan ke dukcapil lagi buat ambil KTP baru itupun kalau sudah selesai," sindir lainnya.

Kaesang dan Erina ternyata langsung mendapat dokumen kependudukan baru lantaran ada program Manten Anyar Dapat Empat Dokumen yang berlaku di Yogyakarta sejak 2020.

Melansir matamata.com-jaringan Suara.com, dengan adanya program ini, pengantin baru bisa langsung mendapat KTP dan KK, selain buku nikah.

Hal ini pun membuat warganet membandingkan membandingkan dengan pelayanan kependudukan di daerah masing-masing. (suara)

SANCAnews.id – Partai Demokrat melihat ada gelagat dari Presiden Jokowi yang terkesan tidak mau mengakhiri jabatannya pada 2024. Kesan itu dilihat dari isu tiga periode yang terus didendangkan para elite politik.

Sebelumnya, Demokrat melalui Deputi Bappilu Kamhar Lakumani mencurigai pihak penguasa menunggangi sejumlah pimpinan lembaga tinggi untuk menggaungkan penambahan masa jabatan presiden hingga penundaan Pemilu 2024.

"Ini menjelaskan bahwa Pak Jokowi tak pernah bersungguh-sungguh akan menyelesaikan jabatan presiden hanya dua periode saja sebagaimana diperintahkan konstitusi," kata Kamhar, Minggu (11/12/2022).

Menurut Kamhar, Jokowi selalu mencari cara untuk melanggengkan kekuasaan. Karena itu, ia mewanti-wanti Jokowi untuk patuh terhadap konstitusi dan bukan malah melawan.

"Kami ingatkan Pak Jokowi untuk taat asas, jangan menjadi Malin Kundang reformasi dan membunuh demokrasi yang melahirkannya," ujar Kamhar.

Sebelumnya, Kamhar mencurigai ada yang menunggangi Bambang Soesatyo yang kerap menyinggung tiga periode Presiden Jokowi. Adapun pihak yang dicurigai menjadi penunggang Ketua MPR RI itu ialah pihak penguasa.

"Kuat dugaan pernyataan Bamsoet yang terbaca sebagai bentuk dukungan pada perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode adalah titipan dari penguasa," kata Kamhar.

Dugaan itu semakin menguat setelah Kamhar merujuk pernyataan serupa yang pernah disampaikan AA Lanyalla Mattalitti. Ketua DPD itu diketahui menyinggung penambahan jabatan presiden hingga penundaan Pemilu.

"Jika demikian adanya, tentu Ini berbahaya, satu persatu pimpinan lembaga tinggi negara menjadi target operasi politik untuk mendukung pelanggengan kekuasaan penguasa. Ini menjadi pembegalan demokrasi dan penghianatan reformasi," kata Kamhar.

Kamhar mengatakan publik dan penggiat demokrasi wajib curiga. Ia menganggap wajar dan menjadi sangat berdasar jika menduga isu tiga periode adalah operasi politik penguasa yang masih terus berlanjut.

Karena terus bergulir dan semua aktor-aktor kuncinya adalah figur-figur yang berada pada lingkar dalam kekuasaan mulai dari Pak LBP yang mengatasnamakan bigdata ternyata kemudian publik membacanya sebagai bigdusta, Menteri Bahlil yang mengatasnamakan investasi sebagai justifikasi perpanjangan masa jabatan, Ketum PAN Pak Zulkifli Hasan, Ketum Golkar Pak Airlangga dan Ketum PKB Cak Imin," tutur Kamhar.

"Ketiganya juga menyampaikan hal yang sama atas nama aspirasi rakyat, dan kini pimpinan lembaga tinggi negara Ketua DPD RI dan Ketua MPR RI," kata Kamhar. (suara)

SANCAnews.id – Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, menyatakan akan menggugat Presiden Joko Widodo setelah mempertanyakan tanggung jawab pemerintah pusat terkait ambil alih sumur minyak dan gas (migas) di tanah Kepulauan Meranti, Riau.

Adil juga mempersoalkan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) di Kepulauan Meranti yang kini ditanggung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti. Padahal menurutnya, pemerintah pusat bertanggung jawab atas gaji PPPK.

"Jadi untuk DAU (Dana Alokasi Umum) untuk diketahui ya, selanjutnya tahun 2022 gaji PPPK Meranti itu harusnya tanggung jawab pusat, menjadi tanggung jawab Kabupaten, itu hebatnya Pak," ungkap Adil di hadapan narasumber lintas sektor vertikal pemerintah pusat dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Gedung Dang Merdu, Pekanbaru, pada Rabu (8/12) lalu.

"Sumur yang sudah kering diambil oleh pusat tidak tahu saya untuk apa, di mana sekarang tinggal beberapa lagi, saya mau menggugat Pak Jokowi," sebutnya.

Sebagai daerah penghasil minyak sejak 1973, Adil menyebut bahwa Kepulauan Meranti memiliki 222 sumur minyak, kini telah ditambah sebanyak 13 sumur. Bahkan tahun 2023 mendatang akan ada penambahan kembali sebanyak 19 sumur.

Namun sebagai daerah penghasil minyak, Adil menyayangkan kondisi Kabupaten Kepulauan Meranti yang justru menjadi daerah miskin di Bumi Lancang Kuning.

"Kami ini di Riau 25,68 persen miskin plus ekstrem miskin terbanyak itu di Riau itu ada di Meranti," terangnya. (kumparan)

SANCAnews.id – Sebaran Covid-19 dinilai sudah benar-benar hilang dari Indonesia. Penilaian ini disampaikan Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal menanggapi adanya pernikahan yang dihadiri oleh ribuan rakyat pada akhir pekan ini.

Adapun pada akhir pekan ini, anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep menikah dengan Erina Gundono. Pesta pernikahan memang dihadiri oleh ribuan rakyat yang tumpah ruah dalam pesta rakyat.

 “Alhamdulillah, Covid-19 resmi usai. Pesta nikahan besar-besaran sudah boleh dan tanpa masker-maskur lagi,” ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Minggu (11/12).

Atas alasan itu, mantan politisi Nasdem ini meminta para pedagang PCR dan antigen menghentikan aktivitasnya. Selain itu, para menteri juga tidak perlu sibuk lagi dengan sebaran Covid-19 di tanah air.

“Kepada para menteri yang jobdesk Covid jangan lagi sok khawatir ya,” tutupnya. (rmol)